Huruf A angka 4 pengelolaan keuangan bantuan pemberdayaanmasyarakat haruS memperhatikan ketentuan dan persyaratanadministrasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku termasuklaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dibuatKepala Desa/Lurah dan disampaikan ke PPKAD setiap bulan. Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir.MARIANUS MARTINUS RAJA THALO bersamasama dengan saksi Drs.ALFRED W.

Huruf A angka 4 pengelolaan keuangan bantuan pemberdayaanmasyarakat harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan administrasipengelolaan keuangan daerah yang berlaku~ termasuk laporanpertanggungjawaban penggunaan bantuan yang dibuat KepalaDesa/Lurah dan disampaikan ke PPKAD setiap bulan.Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. MARIANUSMARTINUS RAJA THALO bersamasama dengan saksi Drs.

Fotokopi Bukti Pembayaran Retribusi Kios Pasar Wameo E 11 atasnama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Dinas PPKAD, tertanggal 26Februari 2009, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai denganaslinya, (bukti T.2);.

tanggal20 April 2015;1 (Satu) bendel foto copy Surat Rekomendasi Pencairan DanaHibanh / Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 Nomor426/291/2015 tanggal 21 April 2015;Hal 33 dari43 Put.No.6/PID.TPK/2017/PT.SMR8.23.8.24.8.25.8.26.8.27.8.28.8.29.8.30.8.31.8.32.8.33.8.34.1 (Satu) bendel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :02209/SP2DLS/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksana Anggaran PejabatPengelola Keuangan Daerah (DPA PPKAD

Dana ADDbersumber dari APBD kabupaten Seram Bagian Timur;Bahwa awalnya terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksipada pertanyaan diatas, selanjutnya Dinas Pemberdayaan masyarakatDesa Kab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi pencairandana Desa yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas PPKAD,dimana dalam surat rekomendasi tersebut tercantum Nama DesaNomor Rekening Desa, Nama Kepala Desa dan Bendahara Desa,maka saksi mendisposisikan surat rekomendasi tersebut kepada KabidKuasa

BUD untuk ditindaklanjuti, Kemudian Bendahara Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) yang menandatangani adalah saksi selakuKepala dinas bersama bendahara, SPM (Surat Perintah Membayar)saksi yang menandatangani, kemudian terbit SP2D (Surat perintahpencairan dana), selanjutnya kepala Desa atau bendahara datang keDinas PPKAD untuk mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank MalukuCab.Bula untuk ditransfer ke rekening masing masing Desa.Sedangkan Dana Alokasi

ADD) sesuai denganRekomendasi dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kab.SeramBagian Timur untuk dicairkan dan diterbitkan SPP, SPM dan SP2Duntuk dicairkan di Bank Maluku Cabang Bula di transfer ke masing masing Rekening Desa;Bahwa persyaratannya Dokumen APBDesa diverivikasi dan dievaluasipada Dinas Pemebrdayaan masyarakat Desa dan Rekomendasi dariDinas Pemberdayaan Mayarakat Desa dan Dana ADD persyaratannyasama dengan Dana Desa;Bahwa berdasarkan APBDesa dan Rekomendasi dari Dinas PMD makaDinas PPKAD

Seram bagian Timur sedangkan ke PPKAD(Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah) hanya laporanrealisasi Tahap ;Bahwa Dana Desa merupakan dana perimbangan dari pemerintahpusat yang kemudian masuk dalam rekening daerah dan dianggarkandalam APBD 2016 pada pos bantuan keuangan kepada pemerintahDesa;Bahwa laporan realisasi pernah dievaluasi yakni APB Negeri/NegeriAdministratif yang diserahkan oleh Badan Pemberdayaan MasyarakatPemerintahan Desa dan Keluarga Berencana bersama dengan KepalaNegeri dan juga

Jafar Kwairumaratu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Pemerintahan dan Perlindungan Anak (PEMDES) KabupatenSeram Bagian Timur dan keterangan Saksi Ali Tomagola selaku KepalaDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD)dipersidangan terdapat fakta berdasarkan bukti Peraturan Bupati SeramBagian Timur Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Seram BagianTimur untuk dievaluasi dan apabila ada perubahan, maka dikembalikan lagike Desa untuk diperbaiki dan kemudian disahkan oleh pihak Negeriselanjutnya pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KeluargaBerencana mengeluarkan surat untuk proses penyaluran dana Desa yangditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD yang didalamnya tercantum namaDesa, Nomor Rekening Desa yakni Kepala Pemerintahan Negeri/NegeriAdministratif dan Bendahara, kemudian Kepala Dinas PPKAD menyalurkandana Desa dari RKUD ke

dengan asli);Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2317BP2T/2014,tanggal 26 September 2014, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, An.Pemohon Antonius Artono (fotokopi sesuai dengan asli);Berita Acara Pemasangan Plang dari Kelurahan Kademangan tanggal 11Maret 2015, atas permohonan Handoyo Gunawan (fotokopi sesuai denganasli);Kwitansi Pembayaran uang muka (tanda jadi) pembelian tanah, dariAntonius Artono kepada Riana Masri, tanggal 31 Desember 2011(fotokopi sesuai dengan asli);Surat Kepala Dinas PPKAD

P5052Surat Kepala Dinas PPKAD Aset Daerah Kota Tanggerang SelatanNomor: 973.1/681PBB & BPHTB, tanggal 18 Desember 2014, Perihal:Data Objek PBB, yang ditujukan kepada Handoyo Gunawan (fotokopisesuai dengan asli);Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 September 2012 (fotokopisesuai asli);Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tahun 2011, NOP. 36.76.053.003.0120249.0 Atas Nama WajibPajak Idi Raikin, tanggal 07 Agustus 2011 (fotokopi);Foto Penggugat saat pengukuran (fotokopi

ANDRIYATI RAZAK, S.SosBahwa saksi adalah PNS, Eks Bendahara pada Dinas PPKAD, Kab. Konawe;Bahwa saksi menerangkan sudah sering bertemu dengan terdakwa di kantor;Halaman ke 34 dari 87 halaman. Putusan Perkara No.33/Pid.SusTPK/2019/PN.

Konawe dan yang bersangkutanmerupakan Bendahara PPKAD pada BPKAD Kab. Konawe yang mengurusipencairan anggaran dana desa di Kab.

Maluku Barat Daya adalahsebagai Kepala Dinas Keuangan (PPKAD) Kabu. Maluku Barat Daya,berdasarkan Surat Keputusan (SK)Bupati Maluku Barat Daya Nomor :9001 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 ; Bahwa tugas saya sebagai Kepala Dinas Keuangan dan AsetPengelolaan Daerah Kab.

Mengesahkan DPA / DPPA,~ melakukanpengendalian dan Pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk Tekhnissistim penerimaan dan Pengelolaan Kasda, Menetapkan SPD (SuratPenyediaan Dana), menyiapkan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman atasnama Pemda, melaksanakan Sistem Akuntansi dan Laporan KeuanganDaerah dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah serta MelaksanakanKebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta penghapusan BMD (BarangMilik Daerah) dan bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran danapada Dinas Keuangan Daerah (PPKAD

Maluku Barat Daya ;Halaman 52 dari 183 hal Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb Bahwa sebagai Kepala Dinas saya bertanggung jawab terhadapdana Penyertaan Modal yang telah dicairkan tersebut ; Bahwa saya tidak pernah membaca aturan tentang PenyertaanModal dari Dinas PPKAD kepada PT. PDAM tersebut ; Bahwa sebagai Kepala Dinas tidak ada tugas saya untukmelakukan Pengawasan terhadap PT.

MalukuBarat Daya adalah mengambil, menyimpan danmempertanggungjawabkan segala pencairan yang ada pada DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan selanjutnyabertanggung jawab atas seluruh pengeluaran dana pada DinasKeuangan Daerah (PPKAD)Kab. Maluku Barat Daya ; Bahwa Berdasarkan Perda Nomor 04 tahun 2013 PenyertaanModal pada (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum Kab.

satu leadingsektor yang mengurus dana desa (DD) dan sekretariat yang memverifikasipersyaratan penyaluran ada di BPMPP dan KB Kabupaten Lebong.Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.DARMADI, S.Sos Bin DARUSSAMAN.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik danketerangan yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua.Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta bersedia memberi keterangan dalam pemeriksaan ini.Bahwa pada tahun 2015 saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PPKAD

Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Halaman 24 dari 52Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara PPKD (PejabatPengelola Keuangan Daerah) dalam hal penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2015adalah sebagai berikut:1.Menerima berkas usulan pengajuan penyaluran dana desa (DD) setiap desa;2.3.Melakukan pengecekan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran dana desa(DD) setiap desa berdasarkan perbup lebong nomor 37 tahun 2015;Memproses berkas pengajuan penyaluran dana desa (DD) ke bidangperbendaharaan (BUD) dinas PPKAD

Bupati Lima Puluh Kota PernyataanKesanggupan Melaksanakan Kegiatan Nomor900/2558/DPPKAD2015 tanggal 4 Desember 2015;2) Surat dari PLH Bupati Lima Puluh Kota kepada PenggunaAnggaran dan PPTK Nomor 900/2623/D PPKAD/2015 tanggal14 Desember 2015;3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2015 padahuruf D Nomor 11 Keanggotaan Panitia Penerima HasilPerkajaan untuk Pekerjaan Konstruksi, Jasa, Lainnya danJasa Konstruksi harus memenuhi salah satunya pada huruf cyaitu harus ada unsu dari Bagian Administrasi

surat nomor : 140/42/kec.pampangan/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal tunjangan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa Triwulan III & IV;

/2009 Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;

Fotocopy Cek Bank Kalteng Nomor : CBK 120425 Tanggal 11/02/2013sebesar Rp. 6.000.000.000 dari Rekening Bendahara Pengeluaran keRekening Hibah Dana Pemilu Kepala dan Wakil Daerah Tahun 2012;ditanda tangani oleh Bendahara PPKD dan Kepala Dinas PPKAD;Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 dana hibah tersebut masuk kerekening Hibah Dana Pemilu Kepala dan Wakil Daerah Thn 2012 dengannomor rekening 02022020001204157 sebesar Rp. 6.000.000.000, (enammilyar rupiah).Bahwa dikarenakan dana tersebut masuk ke rekening

Tahap Ill sebesar Rp.4.924.704.000, (empat milyar Sembilan ratus duapuluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dialokasikan pada APBDTA 2017.Bahwa uang masuk Tahap dilakukan pada bulan Juli tahun 2016 sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah)dari pemerintah kabupaten Malukutengah melalui Dinas PPKAD ke rekening Panwaslih Kabupaten MalukuTengah, namun sebelum adanya pencairan tersebut Panwas sudahmelakukan peminjaman kepada Dinas PPKAD melalui Bendahara DinasPPKAD sebesar Rp. 100.000.000,

sesuai denganberita Acara Penutupan Kas oleh Tim Bawaslu Provinsi Maluku (saldo Kasdan saldo Bank seperti tertera diatas).Bahwa mengenai spesimen (tandatangan) untuk pencairan dana tersebutadalah Sekretaris sebagai PPK dan Bendahara yaitu saksi sendiri.Bahwa anggaran tersebut untuk keperluan operasional Panwas dari bulanJuni 2016 s/d September 2016 berupa : pembayaran sewa gedung, sewakendaraan, perjalanan dinas dan honor, pembelian mobiler, bayar pinjamanKomisioner yang dipinjam dari Bendahara PPKAD

Kemudian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melaluiDinas PPKAD memberikan dana hibah sebesar Rp.10.924.704.000,(sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat riburupiah) kepada Panwaslu Kab.Maluku Tengah (dengan rekening Panwaslunomor : 1001007707 Bank BPDM) dengan 3 (tiga) tahap yakni:Halaman 114 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN Amb1. Tahap sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dialokasikanpada APBD Kab.Maluku Tengah TA 2016.2.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melaluiDinas PPKAD memberikan dana hibah sebesar Rp.10.924.704.000,(sepuluh milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat riburupiah) kKepada Panwaslu Kab.Maluku Tengah (dengan rekening Panwaslunomor : 1001007707 Bank BPDM) dengan 3 (tiga) tahap yakni:1. Tahap sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dialokasikan padaAPBD Kab.Maluku Tengah TA 2016.2.

Selan (Ppkad)75)Map Peminjam An. Enos Asbanu76)Map Peminjam An. Mamu Landu Praing, Sh77)MAP Peminjam an. Agustinus Kause, ST 1 (Satu) jilid dokumen Bukti Pembelian 1 (Satu) unit Notebook 1 (Satu) jilid dokumen Laporan Auditor Independen PD. Mutis Jaya Tahun2012 dari Kantor Akuntan Publik 1 (Satu) jilid dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2011 BPKPerwakilan NTT 1 (Satu) jilid dokumen barang bukti Dump Truck PD.

Selan (Ppkad)152) Map Peminjam An. Enos Asbanu153) Map Peminjam An. Mamu Landu Praing, Sh154) MAP Peminjam an. Agustinus Kause, ST1 (Satu) jilid dokumen Bukti Pembelian 1 (Satu) unit Notebook1 (Satu) jilid dokumen Laporan Auditor Independen PD. Mutis Jaya Tahun2012 dari Kantor Akuntan Publik1 (Satu) jilid dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2011 BPKPerwakilan NTT1 (Satu) jilid dokumen barang bukti Dump Truck PD.

Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 166,925,889,80 -, ( Seratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan Ratus Delapan puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sen ) Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap 1 TA. 2019 untuk Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang menerima

Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 333.851.779.60 -, ( Tiga Ratus tiga puluh Tiga juta Delapan Ratus lima puluh satu Ribu Tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah enam puluh sen ) Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap II TA. 2019 untuk Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala

Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 333.851.779.60 -, ( Tiga Ratus tiga puluh Tiga juta Delapan Ratus lima puluh satu Ribu Tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah enam puluh sen ) yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap III TA. 2019 untuk Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala

Ayamiseba selaku Plh KepalaDinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujulpermohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian DampakLingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Kemudian Terdakwa Il Fredy Warer membawa Surat Perintah MembayarTambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPMTU/1.08.01.01/2015tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa JohanesPieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab.

Ayamiseba selaku Plh KepalaDinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujulpermohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian DampakLingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Kemudian Terdakwa II Fredy Warer membawa Surat Perintah MembayarTambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPMTU/1.08.01.01/2015tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa JohanesPieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab.

Ayamiseba selaku Plh KepalaDinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama pada intinya menyetujulpermohonan pencairan dana untuk kegiatan Pengkajian DampakLingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Kemudian Terdakwa Il Fredy Warer membawa Surat Perintah MembayarTambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPMTU/1.08.01.01/2015tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. JohanesPieter Auri, MM selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab.

Saksi ALITYASMIR, S.Sos, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri dan bertugas selaku BendaharaPengeluaran Sekretariat Kabupaten Tanggamus.Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 saksi diangkat sebagai Kepala BidangPendapatan pada Dinas PPKAD sampai dengan sekarang, Tupoksi saksi adalah:a.

Kemudian kami membukukan pada buku pembantu dan BKU dan setiapbulan kami membuat laporan penerimaan sebagai bahan Rakor.Bahwa benar saksi yang saat itu menjabat sebagai Kasubbag Belanja Pegawai padaDinas PPKAD tidak mengetahui dasar Dispenda pada tahun 2007 menukar pendapatan66dari PPJ yang seharusnya disetor secara Bruto dalam bentuk uang cash menjadi bentukrekening listrik perkantoran Pemda yang merupakan Tanggung Jawab Sekretariat DaerahKabupaten Tanggamus.

ZALUKHU yang bekerja padaDinas PPKAD Kab. Nias Utara.Bahwa IMAN S. ZALUKHU dapat dihunjuk selaku Pejabat Pengadaan padaDisdikbudpor Kab. Nias Utara TA.2010 karena yang bersangkutan memilikiSertifikat Pengadaan.Bahwa pada saat pembayaran genset di Tahun 2009 dimana saksi belumbertugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Disdikoudpor Kab.

FOLOO HAREFA selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPKSKPD) melakukan verifikasi pada saat pengajuan anggaran UangPersediaan (UP) dan sebelum diajukan pembayaran Ganti UangPersediaan (GU) ke Dinas PPKAD Kab.

(Dokumen buktibukti suratterlampir dalam Surat Penetapan Penyitaan berkas perkara).Buktibukti surat yang telah disita dari BAZATULO ZEBUA, SE., M.Ec.Dev KepalaBadan PPKAD Kab.

Buktibukti surat yang telah disita dari BAZATULO ZEBUA, SE., M.Ec.Dev KepalaBadan PPKAD Kab.

ElsumaConsultant, Paket Pekerjaan perencanaan Teknis pembangunanRSUD, nilai anggaran Rp146.600.000,00 (seratus empat puluhenam juta enam ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasi yangditujukan ke Kadis PPKAD Gorontalo Utara, Nomor ../Sek.Verifikasi/VIII/2011 tertanggal ... Agustus 2011 perihal Laporan HasilVerifikasi;1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi tanggal ...

201727.26.10.26.11.26.12.26.13.26.14.26.15.1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan BerkasPaket TA 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT.Elsuma Consultant, Paket Pekerjaan perencanaan Teknispembangunan RSUD, nilai anggaran Rp146.600.000,00(seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasiyang ditujukan ke Kadis PPKAD

KharismaIndoraya Sukses ditujukan ke Kadis PU Kabupaten Gorut,Pengguna Anggaran, Nomor 25.PT.KIS/Proyek/V1/2011tanggal 30 Juni 2011 perihal permohonan uang muka;1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Tim Verifikasi keKadis PPKAD Gorut, Nomor 146/Sek.Verifikasi/VII/201 1tertanggal 5 Juli 2011, perihal laporan Hasil Verifikasi;Hal. 213 dari 302 hal.

lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp146.600.000,00 (seratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);26.11. 1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan BerkasPaket TA 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT.Elsuma Consultant, Paket Pekerjaan perencanaan Teknispembangunan RSUD, nilai anggaran Rp146.600.000,00(seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);26.12. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasiyang ditujukan ke Kadis PPKAD

Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 344/SPPLS/1.03.1.1/X1I/2011, tanggal 3 November2011;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor 252/SPPLS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November2011;2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor161/CK/X1I/2011 tertanggal 2 November 2011;1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor :161/KWTPU/XI/2011, sebesar Rp60.645.000,00 (enam puluhjuta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Tim Verifikasi keKadis PPKAD

24)

1 (satu) lembar asli memo dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao tertanggal 20 Juli 2010.

27)

1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKAD) Tahun Anggaran 2010.

28)

1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Hibah Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, musim Tanam 2010/2011 PD. Ita Esa.

Kadis PPKAD di Baa yang antara lain menyebut Total Kebutuhan Dana Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.300.000.000,00;

V.