setelah berlakunya Undangundang no. 5 tahun 1960,kewenangan itu berlaih kepada Kantor Agrari/Badan Pertanahan Nasional.3.2Bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Indonesia yang dilaksanakan olehJawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tersebutmengasilkan tiga hal yaitu; 3.2.1 Buku pendaftaran tanah yang diberi nama Buku Pendaftaran Huruf Cyang memuat data tanah berupa letak, luas, persil, klas denah/gambar situsitanah terinci perDesa serta identitas pemiliknya dalm bentuk blok/skala

Kabupaten).3.2.2 Surat Tannda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia untukpegangan pemilik tanan sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanahIndonesia (bukti P4).4.2.3 Buku leter C yaitu buku yang berisi data tanah berupa letak, luas, persil, klas denah/gambar situsi tanah serta identitas pemiliknya (skala desa) dandiserahkan kepada Desa untuk dijadikan data/administrasi Desa agarmengetahui bahwa tanahtanah diwilayahnya sudah dilakukan pendaftaransehingga jelas status tanah tersebut.

Bahwa oleh karena demikian tidaklah benar kalau Surat Tannda PendaftaranSementara Tanah Milik Indonesia (bukti P4) merupakansalinandaribuku Cpendaftarantanah diDesa/buku leter C, karena Buku Pendaftaran Huruf C(skala Kabupaten), Surat Tannda Pendaftaran Sementara Tanah MuilikIndonesia (bukti P4) dan Buku C Pendaftaran tanah di desa/Buku leter Cadalah produk JawatanPendaftarandanPajakPenghasilan Tanah MilikIndonesia. 4.

Jadi sangat jelas Subjek Hukum dalam Undang undang iniadalah PEMBALAK LIAR yang memiliki koneksi dengan sindikatkejahatan, pelaku kejahatan yang terorganisir, yang bahkan lintas Negaradan bukan ditujukan kepada pelaku pelaku yang tidak Terorganisir, dantidak terlibat dalam sindikasi;> Untuk tindak Pidana Kehutanan dalam skala kecil, Penuntut Umum dapatmerujuk pada Undangundang Kehutanan (UU.RI.

Penetapan dan Pengukuhan oleh Menteri Kehutanan;Bukti Lampiran Peta Tata Batas minimal (Skala 1 : 25.000), sesuaisyarat dalam Undang undang;Fakta Hukumnya PEMBANDING / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dantidak mampu menunjukan bukti bukti berupa SK. Penetapan danPengukuhan serta Berita acara Penetapan dan Pengukuha KawasanHutan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung, (berbeda SK.Penunjukan dengan SK. Penetapan maupun Skala Peta nya).Bahwa jika memang benar sudah ada SK.

dan dimana bukti Laporan pelaksanaan TataBatas kawasan hutan tersebut, yang telah ditata batas, dan mana buktilampiran Peta penetapannya skala 1: 25.000 sebagaimana yangdisyaratkan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku; faktahukumnya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya dokumen Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 159/PIDLH/2020/PT.SMRdokumen tersebut demikian juga di lapang (Objek Perkara) tidak adatanda tanda Fisik batas Kawasan Hutan berupa PAL batas dan TUGUbatas;Bahwa Majelis Hakim

Penetapan dan Pengukuhan oleh Menteri Kehutanan; Bukti Lampiran Peta Tata Batas minimal (Skala 1 : 25.000);Tetapi Faktanya Penuntut Umum tidak dapat menunjukan bukti buktitersebut dalam Perkara ini.( berbeda SK.

Kapan dilakukan Tata Batasnyadan dimana bukti Laporan pelaksanaan Tata Batas kawasan hutantersebut, yang telah ditata batas, dan mana bukti lampiran Petapenetapannya skala 1: 25.000 sebagaimana yang disyaratkan Peraturandan Perundang undangan yang berlaku; fakta hukumnya PenuntutUmum tidak dapat membuktikan adanya dokumen dokumen tersebut;Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara keseluruhanFakta fakta yang terungkap dalam Persidangan dan Fakta faktadiLapangan di wilayah Kampung Gurimbang

Tempat lahir : Sei Skala;3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/29 Oktober 1995;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Dusun Sei Skala Keluranhan Pekan SelesaiKecamatan Selesai Kabupaten Langkat;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda ditangkap pada tanggal 29 Oktober2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18November 2021;2.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak1 seti. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 setk.

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitam putih ) sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak 20 set.c) Laporan akhir/ouku rencana, foto paper ( A 3 warna photo paper )sebanyak 40 set .d) Album peta skala 1 : 20.000 ( A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.b.

Laporan Vision plan yang terdiri dari :e)Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitam putih ) sebanyak 40 setLaporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak 20 set.Laporan akhir/ouku rencana, foto paper ( A 3 warna photo paper )sebanyak 40 set.Album peta skala 1 : 20.000 ( A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set.Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.b.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas ( A O warna )sebanyak 1 seti. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 setk.

investor/pembeli (Kino), defisit diatas ditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilai jualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukan invoicetagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2016 dantanggal 9 September 2016 dengan tagihan sejumlah Rp.3.125.000.000, (tigamilyar seratus dua puluh lima juta rupiah) bersih (diluar pajak penghasilan);Bahwa perhitungan tersebut tercantum dalam proposal Brand Valution sbb :Perhitungan Biaya Skala

adalah struktur kompensasi yangdibayarkan kepada seseorang Konsultan atas peran dan penugasantambahan lain mereka yaitu untuk menjamin ,untuk kepentingan klien,keberhasilan menutup transaksi kesepakatan dengan investor atau mitraprosektife Biaya keberhasilan edihitung sebagai prosentase nilai keberhasilanpenutupan kesepakatan yang benar dan wajar ,tergantung padapenyelesaian kesepakatan, dengan demikian tidak ada penutupankesepakatan berarti tidak ada biaya sebagaimana struktur berikut : IKisaran Skala

perubahanterhadap keutunan kawasan suaka alam dan setiap orang dilarangmelakukan penebangan pohon dalam hutan secara tidak sah dan tanpa izindari pejabat yang berwenang" di Kelurahan n Kecamatan KerumutanKabupaten Pelalawan ;Bahwa Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yang telahdiplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlihatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

buah locak, 1 (satu) bilah parang, dan 2 (dua) batangkayu olahan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak yangberwajib pada saat Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan ; Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yangtelah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlinatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

buah locak, 1 (satu) bilah parang, dan 2 (dua) batangkayu Olahan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak yangberwajib pada saat Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan ;Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yangtelah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlinatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanhan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

syaratsyarat umum untuk melakukanHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadapproduk SNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import,Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banmelakukan pengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan denganK3L, dan melakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajibbahan bangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

Perjuangan Kenaikan Gaji Pokok Awak Kabin Garuda Indonesia;Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;. Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;.

Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;Perjuangan proses Pemutusan Hubungan Kerja anggota Penggugatsebagaimana amanat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebutsebagai UU PPHI);Bahwa terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, mendapatkan responrespon negative, yaitu namun tidak terbataspada:.

Serbaguna GMF ke Hotel Kyriad Tangerang yangmemakan biaya tidak kurang dari Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah);Bahwa alasan penyelenggaraan Musang Illegal oleh Tergugat V sampaidengan Tergugat XII didasari pada isu yang telah disebarkan yaitu KetuaUmum dan Sekjen Penggugat Periode 20182021 tidak sah;Bahwa patut diduga penyelenggaraan Musang llegal dilatarbelakangsebagai respon negative atas perjuangan Penggugat dalam Perundingandan Penandatangan PKB, Kenaikan Gaji Pokok, dan PembuatanStruktur dan Skala

DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat 1)Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Mshdan Pemerintah Negeri Tehoru (Tergugat II) serta Pemerintah KecamatanTehoru (Turut Tergugat).Tergugat Il, menegaskan bahwa Para Penggugat mengosongkan danmembongkar sendiri bangunannya masingmasing karena adanyajaminan Konpensasi dengan skala Prioritas untuk mendaptkanRuko/Tempat di bangunan Pasar yang dibangun di tempat obyeksengketa, dan bahwa jaminan untuk

Skala prioritas tersebut dijamin olehTergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga para Penggugatdengan euphoria ingin berjualan di Gedung pasar yang baru yang lebihbagus dan nyaman dari bangunan tempat berjualan sebelumnya dengansukarela mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan tempatberjualan masingmasing.Bahwa pada Obyek Sengketa yang saat ini telah dibangun arealpembangunan pasar dan pengeringan, yang terkena dampakpembangunan pasar dan pengeringan a quo bukan saja Para Penggugatyang

Hukum Perdata ((KUH Perdata) yangmenyebutkan sebagai berikut :Semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnyaBerdasarkan ketentuan pasal a quo tersebut di atas seharusnya ParaPenggugat patuh dan tunduk pada isi pertemuanpertemuan yangdilakukan pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang padaPokoknya Para Penggugat bersamasama dengan 13 (tiga belas) oranglainnya yang tidak mempersolkan secara hukum karena akan mendapatkonpensasi berupa Skala

Para Penggugat telah mengingkari isipertemuan yang dilakukan pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun2017 dengan Para Tergugat yang isi kesepakatannya adalah ParaPenggugat akan mendapat konpensasi berupa Skala Perioritas untukuntuk mendapatkan Ruko atau tempat apabila Gedung PembangunanPasar telah selesai dibangun dan telah difungsikan.Bahwa KesepakatanKesepakatan yang dilakukan pada Tahun 2015,Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum

Para Penggugat telah mengingkari isipertemuan yang dilakukan pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun2017 dengan Para Tergugat yang isi kesepakatannya adalah ParaPenggugat akan mendapat konpensasi berupa Skala Perioritas untukuntuk mendapatkan Ruko atau tempat apabila Gedung PembangunanPasar telah selesai dibangun dan telah difungsikan.Bahwa kesepakatankesepakatan yang dilakukan pada Tahun 2015,Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuanPasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum

skala besar pengadaan tanahdilaksanakan oleh BPN, bukan oleh Terdakwa selaku Kadis Perkim yangditunjuk sebagai Ketua panitia berdasarkan SK Walikota Bima Nomor256 Tahun 2017 tentang Pembentukan panitia Pengadaan tanah bagiPembangunan untuk kepentingan Umum di Kota Bima tahun 2017.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diKota Bima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman apakah sahmenurut hukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapanharga tanah atau tidak.3. Selisin harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs,usman dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisin harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecilHalaman 95 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

Indorama Polyester Industries Indonesia dengan status Pekerja Tetap(Benin dengan jabatan Senor Leader dan Dadang Suhendar denganJabatan Foreman), dimana besaran upahnya ditetapkan denganmenggunakan Struktur Skala upah yang ada di perusahaan, hal ini sesuaidengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 14ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman padastruktur

dan skala Upah.Dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor : Kep. 49/men/2004 Pasal 4 ( empat ) hurup a, yang berbunyisebagai berikut :Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan sebagaimanadimaksud dalamPasal 3 diperlukan data/informasia. bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan;Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 2Oktober 2013, menetapkan kewenangan

2014 tentang Penetapan UpahMinimum di Jawa Barat Tahun 2015 (vide Bukti T2 ), adalah merujuk padaKBLI Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat StatistikNomor 57 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi BakuLapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009;Sehingga Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentuSebagai pekerja Tetap berhak atas Upah Minimum Sektoral yang telahditetapkan oleh Pemerintah serta upah jabatan yang mana sudahterakumulasi dalam struktur dan skala

habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN BanBahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lahan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

usaha dan pengurus aktifmenjalani usaha, memenuhi syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

melakukan pengawasan di pasaran terhadap produkelektronik dan telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap rodukSNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukanpengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, danmelakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahanbangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

SuratPerjanjian Kerja Nomor : 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 hinggamenyebabkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima DesaTulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBDKabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak30 drum dari bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumberdananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013 sebagaibentuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala

Bagi belanja pemberdayaanmasyarakat digunakan untuk:a.b.9 2 9g.h.Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;Perbaikan lingkungan dan pemukiman;Teknologi tepat guna;Perbaikan kesehatan dan pendidikan;Pengembangan sosial budaya;dan sebagainya yang dianggap penting;2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 dan Peraturan

Bagi belanjapemberdayaan masyarakat digunakan untuk:Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;Perbaikan lingkungan dan pemukiman;Teknologi tepat guna ;7929 5 Perbaikan kesehatan dan pendidikan;g.

diberitanda P7 ;Foto copy Peta Over lapping Area Claim KT Benua Etam Bengalon denganLand Release Ratau Pulung dan Bengalon, setelah diperiksa ternyata darifoto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P8JHal. 21 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.09.10Asli Peta wilayah Administrasi Kabupaten Kuati Tumur Tahun 2011berdasarkan polygon 18 Kecamatan sesuai Perda No.12 Tahun 2005, sertatelah diberi matrai cukup, diberi tanda P9 ;Asli perbandingan tanpa perhitungan skala

peta, diberi tanda P9a ;Asli perbandinagn dengan memperhitungkan skala masingmasing peta,diberitanda P9b;Asli penempatan peta pada system koordinat masingmasing peta, diberitanda P9c;Asli pembesaran 10x peta Administrasi/peta plotting lokasi, diberi tanda Pod;Asli perta pembesaran 30 x, diberi tanda P9e ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuati Tumur Nomor 12 Tahun 2005tertanggal 31 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy kefoto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda

Saksi Ahli BUDI HANDOKO, menerangkan sebagai berikut :@ Bahwa untuk menjelaskan peta P9 tersebut harus ditentukan dulu nilaipeta yang ada yaitu pertamatama harus menentukan dulu titikkoordinatnya ;@ Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut ahli menggunakan alatberupa GPS dan Pensil dan penggaris ;@ Bahwa Peta P9 tersebut yaitu peta Kabupaten Kutai Timur yang terdiridari 18 (delapan belas) Kecamatan ;@ Bahwa Peta P9a yaitu perbandingan tanpa perhitungan skala peta dandibawahnya peta plotting

lokasi Penggugat;Hal. 24 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.Bahwa Peta P9b tersebut yaitu perbadingan dengan memperhitungkanskala masingmasing peta dengan 1 bading 1.500.000 dan dibawahnyapeta plotting lokasi Penggugat skala 1 bading 50.000 ;Bahwa Peta P9c yaitu penempatan peta pada sitem koordinat masingmasing peta dan peta plotting lokasi sudah bisa terlihat ;Bahwa Peta P9d tersebut yaitu 4 perbesaran dan dibawahnyaperbesaran peta 10 x sehingga terlihat batas Kecamatan Bengalun danbatas

Kecamatan Ratau Pulung ;Bahwa Peta P9e tersebut yaitu perbesaran 10 x dengan skala 1 bading150.000 dan terlihat dengan jelas batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung, sedangkan dibawah peta perbesaran 30 xsehingga terlihat lebih jelas lagi batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung dan juga terlihat jelas letak obyek tanahsengketa ;Bahwa Alat yang ahli pakai untuk menentukan koordinat batas wilayahKecamatan tersebut yaitu GPS, Pinsil, Penggaris dan Kalkolator ;Bahwa ahli menentukan

Kabupaten Badung melalui Bantuan BagiHasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diKabupaten Badung Tahun Anggaran 2014, untuk DesaAdat Samuan menerima bantuan sebesar Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yangperuntukannya untuk Belanja Aparatur dan OperasionalPemerintah Desa dan BPD sebesar 30 % (tiga puluh)persen dan sebesar 70 % (tujuh puluh) persen dariBantuan untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat danLembaga Kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkanperbaikan insfrastruktur pedesaan skala

yang menyatakan seluruh hasil kegiatan DAU Desa bagi hasil pajakdaerah dan retribusi daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Pasal 13 ayat (1)menyatakan Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan LembagaLembagaKemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)huruf b paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggarandana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untukmeningkatkan perbaikan infrastruktur pedesaan skala

Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk Dana Operasional peajurulain.e Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) biaya penunjang administrasi desapakraman.e Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) untuk wibaga(Parhyangan, Pawongan, Palemahan) berdasarkan skala kebutuhandan paruman desa.eonennnee Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagai akibat13tidak terlaksananya kegiatan pemanfaatan dana BKK (bantuan KeuanganKhusus) sesuai

yangmenyatakan seluruh hasil kegiatan DAU Desa bagi hasil pajak daerah danretribusi daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan Pasal 13 ayat (1) menyatakanBelanja Pemberdayaan Masyarakat dan LembagaLembagaKemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)huruf b paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggarandana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untukmeningkatkan perbaikan infrastruktur pedesaan skala

Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk Dana Operasional peajurulain.e Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) biaya penunjang administrasi desapakraman. e Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) untuk wibaga(Parhyangan, Pawongan, Palemahan) berdasarkan skala kebutuhandan paruman desa.oonn Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagai akibattidak terlaksananya kegiatan pemanfaatan dana BKK (bantuan KeuanganKhusus) sesuai dengan

Sering melanggar larangan Pemohon terutama dalam hal hutang piutangbaik dalam skala kecil maupun besar. Sejak tahun 2009, Termohonsudah terlibat hutang yang menurut Pemohon sudah cukup besar,sehingga menimbulkan percekcokan besar yang mengakibatkanPemohon dan Termohon pisah rumah selama + 1 bulan.

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

;Bahwa demikian pula didalam Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor1 Tahun 1980 Tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman ModalDalam Negeri dan Penanaman Modal Asing ; jo. Surat KeputusanKetua BKPM Nomor 08/A/KEP/BKPM/II/1977 Tentang Daftar SkalaHal. 10 dari 73 hal. Put.

Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 1 Tahun 1980Tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman ModalDalam Negeri dan Penanaman Modal Asing ; jo. SuratKeputusan Ketua BKPM Nomor 08/A/KEP/BKPM/II/1977Hal. 19 dari 73 hal. Put.

No. 1929 K/Pdt/201329.Tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman ModalDalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yangmengatur bahwa kepemilikan asing (PMA) sebagaipemegang saham didalam perusahaan yang bergerakdibidang perkayuan bidang kehutanan adalah tertutup ;Maka berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimana tersebut diatas,pemegang saham P.T.

HK tersebut jugabertentangan dengan Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1Tahun 1980 Tentang Daftar Skala Prioritas PenanamanModal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.jo.SuratKeputusan Ketua BKPM No. 08/A/KEP/BKPM/II/1977tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal dalamNegeri dan Penanaman Modal Asing, menerangkan danmengatur mengenai susunan bidang usaha sebagaimanaterdaftar didalamnya haruslah tunduk dan tidak bolehbertentangan dengan ketentuan yang diatur didalamUndangundang No. 1 Tahun 1967 jo

Surat Keputusan Ketua BKPM No. 08/A/KEP/BKPM/II/1977 tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal dalamNegeri dan Penanaman Modal Asing, dan Keputusan Presiden RI No. 54Tahun 1977 tentang Ketentuan Umum Pokok Tata Cara PenanamanModal;Hal. 65 dari 73 hal. Put.

Nurdin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritastersebut dananya sudah ada. Dalam hal ini saksi mengatakan bahwaH.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan skala prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat dengan skalaprioritas tersebut dan diajukan dalam rapat pleno DPRD Kota Bontang; Bahwa hasil rapat pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyek denganskala prioritas tersebut dan mengusulkannya kepada Walikota Bontang

; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah : "... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek skala prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak ada perintahtidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yang dikerjakanoleh kotraktor;3.

sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara membelinya dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (SatuJuta Rupiah), sebanyak 1 (Satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeliuntuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

Terdakwa bahwa sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah),sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untukdipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis SabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tes Urinepada hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadapTerdakwa di Poliklinik Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat tes urineOne Step Metaaphetamin Test Device (Urine) dengan hasil positif (+) sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala