Ditemukan 865 data
Terbanding/Terdakwa : Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc
121 — 51
Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:053/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet 6(enam) titik bulan Januari 2011 sesuai surat tagihanNo:02/Infotek/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp4.950.000,00.
Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2664/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internetbulan November 2010 sesuai surat tagihan No:016/Infotek/XI/2010tanggal 1 November 2010sebesarRp 40.800.000,00.
Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota menerbitkan SP2DNomor:2902/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internetbulan Desember 2010 sesuai surat tagihan No:018/Infotek/XII/2010Gorontalotanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp 40.800.000,00.
Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota menerbitkan SP2DNomor:2901/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6Gorontalo(enam) titik bulan November dan Desember 2010 sesuai surat tagihanNo:017/Infotek/XII/2010 tanggal 1Rp 9.900.000,00.
Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0154/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari2011 sesuai surat tagihan No:003/Infotek/II/2010 tanggal 1 Februari2011 sebesarRp 40.800.000,00.
59 — 25
Kota Gunungsitoli tanggal 14Maret 2011.4. 17(tujuh belas) lembar Spesifikasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli tanggal 14 Maret 2011.Bahwa berdasarkan surat saksi Drs.
Kota Gunungsitoli tanggal 14Maret 2011.17(tujuh belas) lembar Spesifikasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli tanggal 14 Maret 2011.Bahwa berdasarkan surat saksi Drs.
Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli.
Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April 2011.7. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2010 tanggal 01 April 2011.8. 14 (empat belas) lembar Daftar Kuantitas Harga Pengadaan KendaraanDinas Roda 4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2011 tanggal01 April 2011.9. 14 (empat belas) lembar Spesfikasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2011 tanggal 01 April2011.10.1 (Satu) lembar surat dukungan
Kota Gunungsitoli TA.2011 tanggal 01 April 2011.1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4(empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2010 tanggal 01 April 2011.14 (empat belas) lembar Daftar Kuantitas Harga Pengadaan KendaraanDinas Roda 4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2011 tanggal01 April 2011.14 (empat belas) lembar Spesfikasi Pengadaan Kendaraan Dinas Roda4 (empat) Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli TA. 2011 tanggal 01 April2011.1 (satu) lembar surat dukungan dan purna
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 542 K/Pid/2015November 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lahat atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahatyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barangsesuatu yaitu 1 (satu) unit brankas yang berisikan uang sebanyakRp262.380.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh riburupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
yaitu milikDinas PPKAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yangdilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut:Bermula ketika Terdakwa yang dihubungi oleh saksi DWI ROLYS untukbertandang ke rumah TANHAR alias KAK TAN yang mengajak Terdakwa untukmengambil brankas dari Pemda Lahat, Terdakwa yang pada mulanya sempattakut akhirnya menyetujuinya tetapi tugasnya hanya mengawasi.
Terdakwa kemudian membelanjakan uang tersebut untukmemperbaiki sepeda motor miliknya;Akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan temantemannyatersebut Dinas PPKAD Kabupaten Lahat mengalami kerugian sebesarRp262.380.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh riburupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke4 KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLahat tanggal 22 Desember 2014
No. 542 K/Pid/2015tanpa ada paksaan atau tekanan dari Pihak Kejaksaan Negeri Lahat danyang bertandatangan adalah Terdakwa sendiri; Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak tahu apakah ada brankas diRuangan PPKAD tersebut akan tetapi Terdakwa rutin mengambilhonorarium Terdakwa setiap bulannya di ruangan tersebut;Menurut Penuntut Umum berpendapat bahwa sesuai dengan faktafaktapersidangan tersebut di atas telah memenuhi seluruh unsur dalam DakwaanPasal 363 ayat (1) ke4 KUHP yang terdiri dari:1.
PPKAD tersebut dan Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitarpada saat DWI ROLYS dan pelaku lainnya mengambil brankas tersebut daridalam ruangan.
82 — 31
Pada tanggal 10 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:1796/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6(enam) tik = bulan Juli 2010 sesuai surat tagihanNo:009/Infotek/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp4.950.000,00.
Pada tanggal 2 September 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2003/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internetbulan September 2010 sesuai surat tagihan No:012/Infotek/IX/2010tanggal 1 September 2010 sebesarRp 40.800.000,00.
Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2664/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internetbulan November 2010 sesuai surat tagihan No:016/Infotek/XV/2010tanggal 1 November 2010sebesarRp 40.800.000,00.
Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2675/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet 6(enam) titik bulan Oktober 2010 sesuai surat tagihanNo:015/Infotek/X/2010 tanggal 1 November 2010 sebesar Rp4.950.000,00.
Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2902/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internetbulan Desember 2010 sesuai surat tagihan No:018/Infotek/XI/2010tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp 40.800.000,00.
658 — 489 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun, Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan unsur melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti ... [Selengkapnya]
Pada tanggal 2 Maret 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0348/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulan Maret 2010sesuai surat tagihan Nomor 003/Infotek/III/2010 tanggal 1 Maret 2010sebesar Rp30.800.000,00.
Pada tanggal 2 Agustus 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor1707/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran iuran internet bulanAgustus 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 010/Infotek/VIII/2010tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp40.800.000,00.
Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD' Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor2285/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulanOktober 2010 sesuai surat tagihan Nomor 013/Infotek/X/2010 tanggal4 Oktober 2010 sebesar Rp40.800.000,00.
Pada tanggal 2 November 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor2664/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulanNovember 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor 016/Infotek/XI/2010tanggal 1 November 2010 sebesar Rp40.800.000,00.
Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor2285/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulanOktober 2010 sesuai surat tagihan Nomor 013/Infotek/X/2010 tanggal4 Oktober 2010 sebesar Rp40.800.000,00.
83 — 24
Bupati Barito SelatanNomor: 032/722/III/PPKAD/2011, tanggal 20 Desember 2011, perihal PenarikanKendaraan Dinas roda 4 (empat) milik Pemkab Barito Selatan;II DASARGUGATAN; 1 Pengajuan Gugatan Sesuai Tenggang Waktu;Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 032/722/II/PPKAD/2011, tanggal 20Desember 2011 Perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milikPemkab Barito Selatan, diterima oleh Penggugat pada hari Kamis 22Desember 2011, dengan demikian gugatan diajukan tidak melampauitenggang waktu 90 hari sesuai
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Herubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Pasal 53 ayat (2) berbunyi:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yangberlaku; b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemertintahan yangbaik. ; Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 032/722/II/PPKAD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH
102 — 16
Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP III ;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016 ;
- Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP I ;
- Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabaru, Kec.Liukang Kalmas, Kab.Pangkep TA.2016, TAHAP II ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 00115/ SPM-LS/ PPKAD
SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 3849/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8947/ SP2D/ PPKD/ DPKAD/ LS/ XII / 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0094/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
SP2D : 11165/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ XII / 2015, tanggal 21 Desember 2015 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0080/ SPM-LS/ PPKAD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2893/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0079/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.41.42.Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
SP2D : 3849/ SP2D/ PPKAD/DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) No.
SP2D : 3849/ SP2D/PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
SP2D : 2622/ SP2D/PPKD/ BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 3849/ SP2D/PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
SP2D : 7486/ SP2D/PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8947/ SP2D/PPKD/ DPKAD/ LS/ XII / 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0094/ SPMLS/ PPKD/BPKD/ VI/ 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
555 — 610 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, ... [Selengkapnya]
Pada tanggal 4 Oktober 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor2285/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internet bulanOktober 2010 sesuai surat tagihan Nomor 013/Infotek/X/2010 tanggal4 Oktober 2010 sebesar Rp40.800.000,00.
Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 0154/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 003/Infotek/II/2010 tanggal 1Februari 2011 sebesarRp40.800.000,00.
Pada tanggal 2 Agustus 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor1823/LS/1.25. 01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulanAgustus 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor 015/Infotek/VIII/2010tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp40.800.000,00.
Pada tanggal 8 September 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor 2207/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Septembersesuai surat tagihan Nomor 017/Infotek/IX/2010 tanggal 6 September2011 sebesar Rp40.800.000,00.
Pada tanggal 6 Oktober 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor2466/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulanOktober sesuai Surat Tagihan Nomor 019/Infotek/X/2010 tanggal 3Oktober 2011 sebesar Rp40.800.000,00.
133 — 18
) Kab.Karo adalah saksi sebagai Kuasa BendaharaUmum Daerah (KBUD) pada Dinas PPKAD Kab.
Kampung Sitepu berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas PPKAD Kab.
Swingli Sitepu selaku) penggunaanggaran Dinas PPKAD Kab.
DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kab. Karo ;e Bahwa pada TA 2009 saksi ditunjuk menjadiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dalam pelaksanaan kegiatan pembangunanTPS pedagang Pasar Kabanjahe pada DinasPPKAD Kab. Karo dengan Surat KeputusanKepala Dinas PPKAD Kab.
Karo ;e Bahwa pada TA 2009 terdakwa ditunjukmenjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Dinas PPKAD Kab. Karo dengan SuratKeputusan Kepala Dinas PPKAD Kab. KaroNomor : 800/890/DPPKAD/2009 tanggal 17Pebruari 2009 termasuk dalam pelaksanaankegiatan pembangunan TPS pedagang PasarKabanjahe serta Drs.
99 — 37
Pada tanggal 1 Desember 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2902/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaran luran Internetbulan Desember 2010 sesuai surat tagihan No:018/Infotek/XI/2010tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp 40.800.000,00.
Pada tanggal 2 Februari 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:0154/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internet bulan Februari2011 sesuai surat tagihan No:003/Infotek/IV2010 tanggal 1 Februari2011 sebesarRp 40.800.000,00.
Put.No. 1/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.Ss.Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:1823/LS/1.25. 01.01/2011 untuk pembayaran luran Internetbulan Agustus 2011 sesuai surat tagihan No:015/Infotek/VII/2010tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp 40.800.000,00.
Put.No. 1/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.Dinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan SP2DNomor:2466/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaran luran Internetbulan Oktober sesuai surat tagihan No:019/Infotek/xX/2010 tanggal 3Oktober 2011 sebesarRp 40.800.000,00.
112 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jaya di tempat, supayadicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatan pembentukan PPDsesuai tahapan awal / jadwal sebagaimana terlampir sebanyakRp1.814.825.000,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta delapanratus dua puluh lima ribu rupiah).
Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jayadi tempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatanpembentukan PPD sesuai tahapan awal / jadwal sebagaimana terlampirHal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2486 K/PID.SUS/2015sebanyak Rp1.814.825.000,00 (satu milyar delapan ratus empat belasjuta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Trims;> Bahwa berdasarkan memo dari Terdakwa tersebut di atas, maka KepalaDinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya memproses dan mencairkan danahibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 kepada KPUDKabupaten Lanny Jaya sesuai memo tersebut di atas, sehingga orang lainatau suatu koorporasi memperoleh atau mendapatkan dana atau uang untukkepentingan pribadi orang lain atau suatu koorporasi sebagaimana diakuisecara jujur oleh :1.
Kadis PPKAD KabupatenLanny Jaya di tempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahapawal untuk kegiatan pembentukan PPD sesuai tahapan awal /jadwal sebagaimana terlampir sebanyak Rp1.814.825.000,00 (satumilyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh limaribu rupiah). Trims.Hal. 7 dari 23 hal. Put.
Kadis PPKAD Kabupaten Lanny Jayaditempat, supaya dicairkan dana Pemilukada tahap awal untuk kegiatanpembentukan PPD sesuai tahapan awal/jadwal sebagaimana terlampirsebanyak Rp 1.814.825.000, (satu milyar delapan ratus empat belas jutadelapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
63 — 11
Dan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa15tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Camat selakuTim Pendamping dana Alokasi Dana Desa (ADD) tingkat kecamatan,setelah itu Kepala Desa dan Bendahara Desa membawa tembusandokumen dan semua persyaratan pencairan ke Badan PemberdayaanMasyarakat (BPM) Pemerintah Desa untuk diverifikasi, InspektoratKabupaten Buol dan Dinas PPKAD Kabupaten Buol.
Setelah dokumendan semua persyaratan terpenuhi Dinas PPKAD Kabupaten Buolmentransfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari rekening PT. BankSulteng Cabang Buol ke rekening Pemerintah Desa.
Setelah dokumendan semua persyaratan terpenuhi Dinas PPKAD Kabupaten Buolmenitransfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari rekening PT. BankSulteng Cabang Buol ke rekening Pemerintah Desa.
Permohonan tersebut berupa Surat PermintaanPembayaran (SPP) kepada Bupati Buol melalui Dinas PPKAD Kabupaten Buoldengan syaratsyarat pencairannya.
PPKAD KabupatenBuol mentransfer dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan cara pemindah30bukuan dari rekening Kas Daerah pada Bank BPD Sulteng Cabang Buol kerekening Pemerintah Desa.
120 — 58
., M.Si;: Fakfak;: 58 tahun / 15 Maret 1955;> Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Cristina Martha Tiahahu RT.08, Kelurahan Wagon,Kabupaten Fakfak;: Islam;: Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak);: S.2 (Magister);Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, berdasarkan Perintah/Penetapan penahananoleh:1 Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua:1 Tahanan Rutan di Polsek Jayapura Selatan, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengantanggal 9 Juni 2013
Perkara: PDS02/FAKFK/07/2013, tanggal 3 Juli2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa HAMID KUMAN,., SE., M.Si., bersamasama SUYONO, S.Sos(dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 23, 28 dan 30 bulan Desember tahun 2010 atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010, bertempat di KantorDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak
melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara dan keadaan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor: 1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran2010 Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (PPKAD
Fakfakberdasarkan surat permintaan tersebut, maka pihak DPPKAD(TPKADKTK) mentransfer dana ADK ke nomor rekening masingmasing Kampung di Bank Papua Cabang Fakfak.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 setelah Terdakwa diangkat kembali sebagaiKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab.
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa HAMID KUMAN,., SE., M.Si., selaku Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab.
87 — 42
puluh enam ribu rupiah) ; 8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 130.186.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 4 September 2008 yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran HERMAN, SE; 9. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp. 130.186.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 4 September 2008 yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran HERMAN, SE dan di ketahui oleh PPTK Dinas PPKAD
Konawe Utara diterima oleh SYAINUL3 (tiga) rangkap Daftar Penerimaan Honor Tim Intensifikasi danekstensifikasi sumbersumber pendapatan tahun anggaran 2008 sejumlahRp.30.267.500, (tiga puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Tim Intensifikasi dan ekstensifikasisumbersumber pendapatan tahun anggaran 2008 sejumlah Rp.7.979.500,(tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; Dikembalikan kepada Dinas PPKAD Kab.
Bahwa pengeluaran honor kegiatan tim intensifikasi dan ekstensifikasisumbersumber pendapatan tahun 2008 dinas PPKAD Kabupaten KonaweUtara untuk PNS sebesar Rp. 30.267.500, sedangkan untuk PHL (PegawaiKontrak) sebesar Rp. 7.979.500,.Bahwa honor pengelolaan kegiatan untuk PNS yang menerima adalahsebanyak 21 orang sedangkan untuk PHL adalah sebanyak 10 orang namunkenyataan ada yang belum menerima honor dari terdakwa yaituMuh.Syarifuddin, S.Sos, Muh.
Konut) sebagaimana Tanda Bukti Kas tertanggal 14 Oktober 2008yang ditandatangani dan diketahui oleh terdakwa untuk panjar biaya rutin BidangPendapatan pada kantor Dinas PPKAD Kab.
Langgikima sesuai TBK tanggal 5 Nopember 2008.w Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya honor oleh sebagian anggota timintensifikasi dan ekstensifikasi dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sebgiandana tersebut termasuk juga dengan Tanda Bukti Kas perjalanan Dinas yang tidak didukungdengan data pendukung berupa bukti pengeluaran dan SPPD yang mana hal tersebut sesuaidengan keterangan saksi Kepala Dinas PPKAD Kab. Konut Drs.
Menimbang, bhwa Kepala Dinas PPKAD Kab. Konut Drs. ALIMUDDIN,M.Si tidak pernah menandatangani SPPD yang berkaitan dengan kegiatanintensifikasi dan ekstensifikai dan pernah menanyakan pertanggungjawaban kegiatantersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan laporanpelaksanaan kegiatan kepada saksi dan Bendahara sebagai pertanggung jawabannya.Dan bahkan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab.
93 — 76
Mamuju Utara senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Nomor :991.1/231/SPP-LS/XI/2011/PPKAD tanggal 29 November 2011;4. 1(satu) berkas Permohonan Dana ONH yang ditandatangani oleh Drs. H. Kusmayadi Halim senilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Nomor : 400/ /X/AKK tanggal 17 Oktober 2011;5. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulsel tanggal 05 Desember 2011 An.
tanggal 01 Agustus 2011;13. 1 (satu) berkas Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Dinas PPKAD Kab.
Tanggal 02 Agustus 2011;18. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.129.915.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2011;19. 1 (satu) berkas Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Dinas PPKAD Kab.
Mamuju Utara senilai Rp.100.905.000,- (seratus juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) Nomor : 991.1/140/SPP-LS/VIII/Tahun 2011/PPKAD tanggal 01 Agustus 2011;26. 1 (satu) Berkas Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 589 tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2011 PPKD selaku BUD yang ditandatangani oleh H.
Mamuju Utara senilai Rp.56.885.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 991.1/141/SPP-LS/VIII/tahun 2011/PPKAD tanggal 01 Agustus 2011;37. 1 (satu) berkas Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 589 tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2011 PPKAD selaku BUD yang ditandatangani oleh H.
tanggal 01 Agustus2011;1 (satu) berkas Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPPLS)Dinas PPKAD Kab.
Tanggal 02 Agustus 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011sebesar Rp.129.915.000, (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratuslima belas ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2011;1 (satu) berkas Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPPLS)Dinas PPKAD Kab.
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pontoh, S.Sos. setelah saksi Yuddy Pontoh, S.Sos. memperolehinformasi SP2D telah dikeluarkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten BolaangHal. 7 dari 97 hal.
Kabupaten BolaangMongondow Utara guna memperoleh SP2D, setelah dilakukan verifikasioleh Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kemudianmengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 634/SP2D/TU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan yang selanjutnya dicairkanoleh Bendahara pengeluaran Kecamatan Sangkup yang selanjutnyadana tersebut diserahkan kepada saksi Kamil Paputungan, S.Pd.
No. 1241 K/Pid.Sus/201334Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna memperolehSP2D, bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD KabupatenBolaang Mongondow Utara kemudian mengeluarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor : 629/SP2D/TU/V/ 2009 tanggal 19 Mei2009 dan diberikan kepada bendahara pengeluaran KecamatanBolangitang Timur, yang selanjutnya dana dicairkan oleh bendaharaKecamatan Bolangitang Timur selanjutnya dana tersebut diserahkankepada saksi Suprat Mokodoto, S.E.
Bahwa kemudianDinas PPKAD Kabupaten akan melakukan verifikasi atas pengajuanSPPLS dan SPMLS sesuai dengan DPA SKPD tersebut atau tidak.Apabila sesuai dengan ketentuan maka Dinas PPKAD Kabupaten akanmengeluarkan SP2D yang akan diberikan kepada bendahara SKPDuntuk direalisasikan ke rekening pihak ketiga atau mitra kegiatan;Bahwa pada tahun 2009, Bagian Tata Praja dan Pemerintah SekretarisDaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan suratundangan dari Pusat Study Otonomi Daerah (PSOD) Nomor
Bahwa kemudian Dinas PPKAD Kabupatenakan melakukan verifikasi atas pengajuaan SPPLS dan SPMLS sesuaidengan DPA SKPD tersebut atau tidak.
Terbanding/Terdakwa : AGUS SALIM BATALIPU, SE
77 — 17
CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TW III/BUD/ 2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011; -----------------------------------------
13.Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011 No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku BUD; --------------------------------------------------------------------------------------
14. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011; -------------------------------
Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD; ------------------------------------------------------
24. Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Triwulan III tahun 2011; -------------------------------
25. Copy Register Kendali; -------------------------------------------------------------
26.
Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD; 222 20202 oon nnn nn nnn nnn nnn nnn n nnn nn ne ns13. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;14. Copy Surat Perintah Membayar No. 47.05a/SPM /LS/DISDIKPORA/2011;15. Copy Surat lembar kontrol TA. 2011;16. Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa No. 0050.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;17.
Copy Surat Peyediaan Dana No.118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD;23. Copy dokumen pengajuan honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan Ill tahun 2011;sa ; sos Register Kendali;ss. copy Renter Kendahes. kor,. ; sos / samen Pengajvan dan Pertanggungjawabanhonorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan tahun 2011; 27. Copy dokumen dan pertanggungjawaban Tenaga KontrakTriwulan Il tahun 2011;28.
Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD; 2222222 n nnn n nnn renee ence nen nene14. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No.2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;15. Copy Surat Perintah Membayar No. 47.05a/SPM/ LS/DISDIKPORA/2011; 222202 222++16. Copy Surat lembar kontrol TA. 2011;17. Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa No. 0050.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;18.
Copy Surat Peyediaan Dana No.118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD;24. Copy dokumen pengajuan honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Triwulan Ill tahun 2011;25. Copy Register Kendali;26. Copy Register Kendali Dinas Dikpora;27. Copy dokumen Pengajuan dan Pertanggungjawabanhonorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan tahun 2011; 28. Copy dokumen dan pertanggungjawaban Tenaga KontrakTriwulan Il tahun 2011;29.
Copy Surat Peyediaan Dana No.118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD;24. Copy dokumen pengajuan honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Triwulan Ill tahun 2011;25. Copy Register Kendali;26. Copy Register Kendali Dinas Dikpora;27. Copy dokumen Pengajuan dan Pertanggungjawabanhonorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan tahun 2011; 28. Copy dokumen dan pertanggungjawaban Tenaga KontrakTriwulan I tahun 2011;29.
86 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAMA SKPD PANJAR KAS DIPERTANGGUN DIPERTANGGUNGJAWPER SKPD (RP) GJAWABKANIDIS ABKANELESAIKAN (RP) (RP)1 DINAS PEKERJAAN 10.832.107.360,00 8.185.901.600,00 2.646.205.760,00UMUM (untuk pihakketiga yg melaksnakanpekerjaan di dinas PU)2 DINAS PPKAD, untuk: 5.755.896.500,00 2.242.537.200,00 3.513.359.300,00 Hal. 5 dari 49 hal.
Pengembalian Panjar Dinas PPKAD Tahun 2009 sebesarRp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2010;11. Panjar 2010 Partai Hanura sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah);12. Diterima oleh Jamaluddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah);13. Diterima oleh Meryam alias Nunung sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) sesuai kuitansi tanggal 6 Oktober 2010;14.
NAMA SKPD PANJAR KAS DIPERTANGGUNGJ DIPERTANGGUNGJAPER SKPD (RP) AWABKAN/DISELE WABKANSAIKAN (RP) (RP)1 DINAS PEKERJAAN 10.832.107.360,00 8.185.901.600,00 2.646.205.760,00UMUM (untuk pihakketiga ygmelaksnakanpekerjaan di dinasPU)2 DINAS PPKAD, untuk: 5.755.896.500,00 2.242.537.200,00 3.513.359.300,00 Hal. 14 dari 49 hal.
Masalan Kewenangan:Bila mencermati pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan Bupati selakupemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan kewenangan tersebutdilimpahkan kepada Kepala Dinas PPKAD dan Kepala SKPD, Bupati adalahdalam tataran kebijakan dan Dinas PPKAD dan Kepala SKPD dalam tataranteknis pelaksanaan, hal tersebut benar apabila yang dimaksud adalah matakegiatan dan mata anggaran yang memang sebelumnya telah ditetapkan dalamAPBD Kabupaten Buol tahun 2010 oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Buolselanjutnya
62 — 18
No. 1/PID.SUS/2017/PT.MND halaman 42 dari 59 Halaman20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1 (satu) bundel fotokopi SK Kepala PPKAD Kab.
Citra Kawiwi;1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 3938/SP2D/KBUD/2013 tanggal29 November 2013 senilai Rp 738.468.290, untuk keperluanpembayaran 100% pekerjaan pengadaan Komputer Mainframe/ Server diDinas PPKAD Mitra oleh CV.
Minahasa TenggaraNomor: 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang/ Jasa Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset DaerahKabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 tanggal 9 Januari2013;1 (satu) bundel fotokopi SK Kepala PPKAD Kab.
No. 1/PID.SUS/2017/PT.MND halaman 46 dari 59 Halamanae24.25.26.27.28.20.30.1 (satu) lembar fotokopi SP2D Nomor : 3938/SP2D/KBUD/2013 tanggal29 November 2013 perihal pembayaran 100% pekerjaan pengadaankomputer mainframe/server di Dinas PPKAD Mitra oleh CV.
Oleh karena itu,unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut berlaku bagi Terdakwaselaku KPA pada Dinas PPKAD Minahasa Tenggara sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer;Bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku KPA padaDinas PPKAD Minahasa Tenggara pun telah terkandung (inhaerent) perouatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
88 — 75
Gemilang Creasindo;41.1 (satu) lembar surat kuasa dari Maria Pepah kepada saksi Samsir Laiya;42.1 (satu) lembar catatan pemeriksaan barang tanggal 2 Desember 2010; 43.1 (satu) bundel fotocopian pencairan 30 % (Dana Alokasi Khusus) dengan rincian sebagai berikut:1 (satu) lembar pengajuan naskah dinas Nomor: 900/942/PPKAD/LSBG/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;1 (satu) lembar pengajuan naskah pengajuan penerbitan SPM dari Bendahara Pengeluaran kepada Kadis Kesehatan Kab.
ringkasan kontrak tanggal Mei 2010;1 (satu) lembar surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor: 900/ DINKES/BMU/692/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 10.650.000,-;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 30% perkerjaan Kendaraan R.4 Ambulance (Dana Alokasi Khusus) tanggal Mei 2010, sebesar Rp. 10.650.000,-;45.1 (satu) bundel fotocopian pencairan 50 % (Dana Alokasi Khusus) dengan rincian sebagai berikut:1 (satu) lembar pengajuan naskah dinas Nomor: 900/3675/PPKAD
keterangan pelaksanaan kegiatan Nomor: Setdakab/500/SPKP/17 tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar fotocopain surat pendaftaran usaha kegiatan Nomor: Setdakab/500/ SPUK/17 tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar register kontrak Nomor: Setdakab/500/RK/17 tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar foto Kendaraan Ambulance;46.1 (satu) bundel fotocopian pencairan 50 % (Dana Alokasi Umum) dengan rincian sebagai berikut:1 (satu) lembar pengajuan naskah dinas Nomor: 900/3631/PPKAD
Bolmut selaku Pengguna Anggaran Nomor: 440/DINKES/BMU/80/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang penunjukan atau penetapan pejabat pelaksana teknsi kegiatan (PPTK);47.1 (satu) bundel fotocopian pencairan 100 % (Dana Alokasi Khusus) dengan rincian sebagai berikut:1 (satu) lembar pengajuan naskah dinas Nomor: 900/3851/PPKAD/LSBG/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010;1 (satu) lembar pengajuan naskah pengajuan penerbitan SPM dari Bendahara Pengeluaran kepada Kadis Kesehatan Kab.
tanggal 08 Desember 2010 (pemeriksaan 1 (satu) Unit Kendaraan);1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang Nomor: 900/DINKES/ BMU/267/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (pemeriksaan 1 (satu) Unit Kendaraan);1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 8 Desember 2010 (1 (satu) unit Kendaraan Ambulance );48.1 (satu) bundel fotocopian pencairan 100 % (Dana Alokasi Umum) dengan rincian sebagai berikut:1 (satu) lembar pengajuan naskah dinas Nomor: 900/3842/PPKAD
Zainuddin Berahim, M.Kesmenandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban belanja,kwitansi pencairan dan menerbitkan SPM kemudian diserahkankepada Samsir Laiya, setelah diterima oleh Samsir Laiya membawadokumen pencairan ke Dinas PPKAD Kab.
Zainuddin Berahim, MKesmenerbitkan dan menandatangani SPM berserta surat pernyataanbertanggungjawab belanja;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Samsir Laiya memasukandokumen pencairan tersebut kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut,setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kab.
BOlmut;Bahwa tugas & tanggungjawab saya adalah melakukanpembinaan & pengawasan asset daerah Bolmut;Bahwa mekanisme suatu barang menjadi asset DinasPPKAD Bomutsebagai berikut :a) Ada permintaan modal kepada Dinas PPKAD;b) SKPD membelanjakan pengadaan barang;c) Bidang asset Dinas PPKAD meminta bukti fisik yangtelah diadakan SKPD;d) Memasukkan dalam asset daerah dicatat dalamKartu Inventaris Barang/ KIBBahwa saya tahu dijadikan saksi dalam pengadaan 2 (dua)unit kendaraan R4 Ambulance di Dinas Kesehatan
Kab.Bolaang Mongondow Utara tahun 2010 yang dilaksanakanCV Gemilang Creasindo/CV GC;Bahwa dana pengadaan tersebut berasal dari DAK & DAUtahun 2010; dengan pagu anggaran Rp 400.000.000;Bahwa Dinas PPKAD telah mencatat dua ambulancetersebut ke dalam asset daerah Bolmut;Bahwa pelaporan asset dilakukan persemester/enam bulansekali;Bahwa Dinkes Bolmut melaporkan barang tersebut padatanggal 15032011;Bahwa pada saat Sofyan Mokoginto dari Dinkesmelaporkan dan PPKAD menemukan No.