dengan berencana;Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun 1986 tentangperadilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;.Bahwa SKB Mendagri, Menpan

Terkait dengan sengketa ini jelas norma yang sudah ada dalamaturan Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undangundang Nomor 43Tahun 1999 bahwa setiap PNS yang sudah ada putusan harus diberhentikan.Sehingga ketika tidak diberhentikan adalah merupakan kelalaian dari Bupatiselaku Pejabat Pembina Kepegawaian, karena dianggap lalai makapemerintah pusat dalam hal ini BKN, Menpan RB dan Mendagri sebagai satusistim di kepegawaian mengingatkan agar melaksanakannya.

BPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden;Sehingga standar Audit yang digunakan BPKP berbeda dengan BPKRl, BPKP dalam melaksanakan audit PKKN tersebut berpedomankepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2102 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi yang mengacu kepada PP60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah danPerarturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2004 tentang standarAudit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;Oleh karena itu terkait dengan hasil audit yang dilakukan dandikeluarkan

Miftahul Maulana, M.T.I. tertanggal16 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian a.n.Kepala BKN Nomor F2630/V 599/99, tanggal 25 April2019, Hal Tindaklanjut Surat Edaran Menpan RB NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai dengan asli);: Surat Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor R17923/B.1I/2b/Kp.04.2/05/2019, Perihal PenyampaianPenetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPNS Di Lingkungan Kemenag Yang Telah DijatuhiHukuman

TASPEN pun hanya akan memproses apabilasudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK bahwa ASN yangbersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. Terkait pemberhentianPenggugat yang tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi dan putusantersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,tetapi pada saat putusantersebut inkracht belum ada Undangundang No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara.

,menanyakan mengapa jadi begini jadi ramai; Bahwa, sudah saya ceritakan pernah dipanggil Kepala Dinas, apakah kaliansiap saya konfrontir tetapi sampai sekarang belum pernah, setelah kamiterakhir dipanggil oleh Kepala Dinas yang katanya mau dikonfrontir, kamitidak ada pemberitahuan yang lainnya tidak tahu lagi, karena bersamaandengan itu juga datang edaran dari Menpan dan BKN agar kami yang tidaklulus ini agar diverifikasi ulang;Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II telah mengajukanKesimpulannya

Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2019 sampaiApril 2019 atas nama Dedy Irawan DL, S.T. tanggal 08 Mei 2019(Sesuai dengan asli);17 T17 : Notulen Rapat, tanggal 4 Januari 2019 (Sesuai dengan fotokopi);18 T18 : Data PNS aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya dengan Jabatan Pada PemerintahKabupaten Lombok Timur NTB (Sesuai dengan asili);19 T19 : Surat MENPAN

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.PGP14.15.16.17.18.Bahwa SKB Mendagri, Menpan

saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kecualiTerdakwa I ;Bahwa saksi adalah Terdakwa pada perkara terpisah dan sudah menjalani proseshukum ;Bahwa saat ini saksi bertugas di Kandepag Pangkep dengan status nonjob ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag TU pada saat dilakukan pendataan tenagahonorer di lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yaitumenindaklanjuti Surat Edaran tentang penyusunan data base kemudianmensosialisasikan tentang petunjukpetunjuk Surat Edaran Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Badan Kepegawaian Negara tentang KenaikanHalaman 82 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDGPangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan Hak Pensiun, terhadap Instansi : Pemerintah KotaPadang, atas nama Pemohon Osman Husein (Vide Bukti TVI c) diketahuifakta hukum bahwa BKN menilai bahwa berdasarkan peraturan PP Nomor32 Tahun 1979 yakni Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai Batas Usia PensiunPNS pada umumnya dan PNS yang mendudukan jabatan tertentu, sertaSurat Keputusan MENPAN

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Putusan Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR Halaman 44 Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJMBahwa terkait dengan alasan salah satu mantan terpidana Tipikor tidakdiberhentikan Bupati Kotabaru karena berdasarkan Surat BKN yangmencantumkan namanama PNS yang harus diberhentikan tidak masuk dalamdaftar itu, sedang menurut Surat Menpan RB apabila ada nama PNS yang tidaktermuat dalam daftar ini namun terbukti bersalah terkait Tipikor dan mempunyaikekuatan hukum tetap harus diberhentikan, maka menurut ahli PegangPeraturan UndangUndang dan AUPB berdasarkan surat yang

uu) Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: - Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (Plt Sekda Bursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d. BAISAKSI SOLISSA.

Perjalanan dinastertanggal 09 Maret 2011 dalam rangka mendampingi Bapak Bupati danWakil Presiden selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 s/d 15 Maret 2011dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.30.350.000,00 (tiga puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak pernah menerima biayaperjalanan dinas dimaksud;Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimanabukti Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan dinastertanggal 15 Juli 2011 dalam rangka konsultasi ke MENPAN

/PN Ambuu)vv)ww)Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilai Rp15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (PIt SekdaBursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d.

Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 121 / SPPD /Vil / 2011 tanggal 19 Juni 2011; Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilaiRp 15.050.000,00; Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (LembaranMerah); Satu lembar Kwitansi Pembayaran; Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta daritanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs.

BAISAKSI SOLISSA.Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 121 /SPPD / VII / 2011 tanggal 19 Juni 2011;Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinassenilai Rp 15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah(Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakartadari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Halaman 253 dari 256 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 , Tentang PengelolaanPengaduan PublikHalaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor : 140/G/2015/PTUNJKTO.Keppres RI Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi IlmuPelayaran;Peraturlan MENPAN RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menhub RI Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Sekolah Tinggi llmu Pelayaran;Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 67 Tahun 2014 TentangStatuta

asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yangmewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataukepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberiankewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;Hal ini: dapat penggugat buktikan bahwa terbitnya objek sengketakarena adanya kepentingan yang lain yakni melaksanakan amanatSurat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan