pihakdikarenakan yang seharusnya ikut sebagai pihak Para Penggugat adalahAMALIA GEZINA MANSUR WEMPE alias ENCIK AKMAL sebagaipemegang hak pertama atas SHM No. 214/Desa Kisaran Barat, dimanaAMALIA GEZINA MANSUR WEMPE adalah pihak yang seharusnyaberhubungan hukum dengan SHM No. 214/Desa Kisaran Barat danobyek perkara a quo, juga mengetahui secara persis tanah obyek perkaraa quo sebelum beralih kepada orangtua lakilaki Para Penggugat danPara Tergugat Il Intervensi, sehingga terhadap proses kesalahantumpang tindin

Bahwa dalil tumpang tindin yang didalilkan Para Penggugat dalamgugatannya adalah dalil yang mengadaada. Sedangkan Para Penggugatsendiri tidak mengetahui dan tidak menguraikan dimana atau sebelahmana dari tanah SHM obyek perkara yang tumpang tindih dengan SHMNo. 214/Desa Kisaran Barat atas nama orangtua lakilaki ParaPenggugat, sehingga dalil Para Penggugat tersebut haruslahdikesampingkan dan ditolak.2.

halaman 53 alinia ke 4 sampai dengan halaman 54 :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 22/PDT/2017/PT KAL BARHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskanfakta hukum sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

tetap terkait PEMBATALAN NIKAH antara Tergugat II dan TurutTergugat yang dilaksanakan secara Islam oleh karenanya jika dilihat dariKewenangan Mengadili (attributie van rechtsmacht) atas perkara a quo makaPengadilan Negeri Manado TIDAKLAH BERWENANG MENGADILI perkara in litisa quo melainkan kewenangan dari PERADILAN AGAMA untuk memeriksa sertamengadilinya; yang apabila Pengadilan Negeri Manado meneruskan untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo maka hanya akan menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

Nomor 960k/Pdt/2016dengan GS Nomor 1576/1991, pada saat dilakukan pengukuran ulangtanggal 14 Agustus 2012 oleh petugas ukur bernama Arif Permana tidakbertumpang tindin dengan SHM Nomor 793/Kelurahan Demang LebarDaun dengan Surat Ukur Nomor 148/DL.Daun/2008 milik Termohon KasasiI/Terbanding /Tergugat , namun kondisi pada saat Pemeriksaan Setempattanggal 16 Desember 2014 telah membuktikan bahwa tanah milik PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah dikuasai oleh TermohonKasasi I/Terbanding I

dapat membuktikan bahwa tanahyang dikuasai oleh Tergugat II adalah sah milik Tergugat II didasarkan SertifikatHak Pakai Nomor 13/Kelurahan Vim tanggal 11 Mei 1988, bahwa terhadapSertifikat Hak Milik Nomor 02760/Kelurahan Vim tanggal 16 Agustus 2007 milikPenggugat yang terbit kemudian dan ternyata tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat Il sehingga menjadi tanah objek sengketa, maka sertifikat yangterbit lebih dulu in casu milik Tergugat Il adalah yang sah, oleh karena terhadaptanah milik Tergugat

Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN.BDG tanggal 27 Oktober2016.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi , PemohonKasasi Il tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sertifikat objek sengketa tumpang tindin

Penerbitan sertifikathak atas tanah yang tumpang tindin merupakan salah satu bentuk cacatadministratif sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) huruf e PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan,sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untukmembatalkannya; Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa akibat ketidakcermatanPemohon Kasasi II/Tergugat, sehingga harus dibatalkan;Menimbang,

ABOSUTE ) yang seharusnyamenurut hukum adalah PENGADILAN NEGERIBENGKAYANG, dan adalah hal yang patut menurut hukumapabila gugatan PENGGUGAT DITOLAK atausetidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.GUGATAN KURANG PIHAK ( PLURIUM LITISCONSORTIUM )Bahwatidakditariknyapemilik SHM No 1599/DesaKarimunting a.n DESSY NATALIA, SHM No.1588/DesaKarimunting a.n TJANGNGAK TJHENG, SHM No.1589/DesaKarimunting an BONO RUSTAFA, sebagai para pihak dalamgugatan aquo terhadap obyek sengketa yang di klaimPENGGUGAT telah tumpang tindin

Bahwa agar tidak menjadi suatu upaya hukum yang siasia karenaadanya tumpang tindin hak milik tanah sebagaimana dimaksud dalamobjek gugatan dengan tanah yang disebut Termohon Kasasi sebagai HakHalaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 408 K/TUN/2015Miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 108 tanggal 28 Agustus2003 atas nama Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi seharusnyaterlebin dahulu dapat membuktikan hak kepemilikannya sesuai denganHukum Keperdataan yang berlaku;.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar tidak terjaditumpang tindin (overlaping) antar putusan dan demi terjaganyaKepastian Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PenggugatNe bis In Idem dan mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat III denganHalaman 23 dari 51 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Bitmenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;b.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, agar tidak terjaditumpang tindin (overlaping) antar putusan dan demi terjaganyaKepastian Hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PenggugatNe bis In Idem dan mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat III denganmenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;b.

No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago,SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanan terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago,SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaraHalaman 102 dari 37 halaman Put.No.40/Pdt/2010/PT.PLG.103memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

Sengketa dari saudara PUNDING secara tunai, denganHalaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2018/PN PikSertifikat Hak Milik No. 1280, ukuran luas 960 M2 Tahun 1992 yangterletak di Jalan Junjung Buih Ill C Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya;Bahwa sebelum melakukan pembayaran pembelian tanah kami jugatelah melakukan cros cek surat Sertifikat Milik tanah tersebut ke KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya untuk memastikanbahwa tanah tersebut tidak tumpang tindin

Ill C Kelurahan Langkai, KecamatanPahandut, Kota Palangka Raya; Bahwa sebelum melakukanpembayaran pembelian tanah kami juga telah melakukan cros cek suratSertifikat Milik tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan NasionalHalaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2018/PN PikKota Palangka Raya untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidaktumpang tindih surat menyurat ataupun kepemilikannya; Setelah kamimelakukan cros cek di Badan Pertanahan Nasional Palangka Rayatanah tidak tumpang tindin

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatankarena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara SertipikatHak Milik Nomor 1390/Cipeucang, tanggal 5 Februari 2014 Surat UkurNomor 237/Cipeucang /2013 tanggal 20 Nopember 2013, luas 5.170 M?,atas nama 1. Muljono Martoatmodjo, 2. Deden Arfianto, 3. Ety Sofiawati(objek sengketa) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 61/Cipeucang, tanggal3 Februari 1983, Gambar Situasi Nomor 585/1983 tanggal 20 Januari 1983,luas 5.200 M?

telah tercantum dalamputusan tingkat banding, itu salah besar karena PemohonKasasi menguasai objek sengketa dilindungi dengan hak yang sah sesuaiSK terakhir kami yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522/I/559/KPTS/2.09/IV/2005 tanggal 30 April2005, berlaku enam bulan berarti sampai dengan bulan Oktober 2005,scdangkan tanggal 22 Agustus 2005 diterbitkan oleh Bupati Kapuas IzinUsaha Budi Daya Perkebunan (IUBP) PT Graha Inti Jaya, maka kamiberpendapat itu adalah turnpang tindin

;Menimbang, bahwa setelah membaca materi gugatan Penggugat dalamRekonpensi beserta tuntutannya ternyata mengandung materi yang samadengan perkara No. 349/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang dalamtahap kasasi sehingga untuk menghidari tumpang tindin putusan terhadapperkara yang sama maka gugatan rekonpensi dari Penggugat dalamRekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Lebih tepatnya bidang letak dan batas tanahmilik Penggugat sebenamya tumpang tindin dengan bidang tanah milikSiti Ruhajiyah Sertifikat Hak Milik No. 5191/Mampang, bukan denganbidang tanah milik Tergugat dan Tergugat Il. Hal ini dapat Tergugat dan Tergugat Il buktikan di persidangan dengan menunjukkan PetaBidang Tanah Online Badan Pertanahan Nasional dari aplikasi intemet :SENTUH TANAHKU BPN RIP ;.

Bahwa letak bidang dan batas tanah milik Penggugat sebenamya adalahtumpang tindin dengan bidang tanah milik Siti Ruhajiyah Sertifikat HakMilik No. 5191/Mampang, bukan dengan bidang tanah milik Tergugat danTergugat Il.

pada objek sengketa yang diklaim;Oleh Tergugat yang seluas kurang lebih 60 ha, sehingga dapatmenyatakan sebagai pemilik sah, pada objek sengketa, namunPenggugat dengan sengaja menggarap dan menanam masuk padalokasi kKepunyaan Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I,kedua alat bukti tersebut tidak dapat dipastikan menindih Hak Milikkepunyaan Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ,dengan alasan telah membayar ganti rugi, tapi menurut hemat kami daribukti P5 dan bukti P6 tidak tumpang tindin

Bahwa alat bukti P5 adalah sekumpulan foto copy yang disebut (sejumlah/sebundel), berupa Surat Pernyataan sebanyak 16 buah, jumlah luas dari 16buah SKT tersebut adalah 615,3 ha (enam ratus lima belas koma tiga hektar),dari sejumlah SKT tersebut apabila benar ada yang tumpang tindih denganSKT yang telah dibuat oleh Tergugat II yang telah dijual kepada Tergugat ,Penggugat harus mampu membuktikan adanya tumpang tindin SKT atas namasiapa yang tempatnya sama pada posisi luas kurang lebih 60 ha (enam puluhhektar

:Pada saat dikeluarkannya SHGB No.697, Tergugat tidak secaracermat meneliti suratsurat bukti hak yang diberikan oleh PTGunung Subur karena kemudian Tergugat melalui Surat No.217menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindin dengan tanah pada SHGB No.697 padahaldalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milik Penggugatbukan merupakan bagian dari tanah hak milik adat yangmerupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697 ;(3) Melanggar Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun

karena berdasarkan Surat No.217 diatastanah milik Penggugat diklaim telah terbit SHGB No.697 danSHGB No.1252 yang bukan tercatat atas nama Penggugatpadahal berdasarkan datadata yang Penggugat miliki tanahtersebut adalah tanah milik Penggugat ;Terlebih dalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milikPenggugat bukan merupakan bagian dari tanah hak milik adatyang merupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697 akantetapi Tergugat dalam Surat No.217 menyatakan secara tegasbahwa tanah milik Penggugat tumpang tindin

oleh karena petitum angka 06 dikabulkan makasudah sepatutnya apabila menghukum Tergugat dan Tergugat Il serta siapasaja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyeksengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan demikianpetitum angka O08 patut dikabulkan namun untuk redaksionalnya perludisempurnakan;Menimbang, bahwa oleh karena diatas telah dipertimbangkan bahwaSertifikat Hak Milik Nomor 5081 milik Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor5263 milik Tergugat Il tumpang tindin

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatSertifikat Hak Milik Nomor 5081 atas nama Tergugat dan Sertifikat HakMilik Nomor 5263 atas nama Tergugat Il yang tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 186 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun, ProvinsiKalimantan Tengah; tanggal 28 Juni 1990;7.

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

tanda batas kavlingan tanah yang dipasang oleh pihak yangmenguasai tanah berdasarkan Obyek Sengketa, dan vide Foto 4 tentangpemasangan tanda peringatan oleh Pemohon Kasasi bahwa tanah atasobyek sengketa saat ini masih dalam proses peradilan di Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin;Bahwa bukti fotofoto tersebut menunjukkan tanah atas obyek sengketasejak awal dikuasai oleh Pemohon Kasasi.Namun ternyata sekarang Surat Keterangan TanahSurat KeteranganTanah yang menjadi Obyek Sengketa, bertumpang tindin