Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 29/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : MURIYANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
5236
  • Tergugat memiliki hak untuk menjual objekagunan macet tsb melalui lelang karena Tergugat sebagaipemegang Hak Preferen ;15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 12 dan 13 gugatannyaPenggugat mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dalil Penggugat yang demikianharuslah dibuktikan atau dikesampingkan jika tidak dapatdibuktikan;16.
Register : 14-01-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tjk
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
Asri Yulianti
Tergugat:
1.PT Indosurya Inti Finance kantor Cabang Lampung
2.PT Indosurya Inti Finance
19845
  • Melekatnya Hak Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Berpedoman padaPenjelasan Pasal 6 UUMenurut penjelasan ini, hak untuk menjual objek HT atas kekuasaansendin, merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakanatau hak preferen yang dimiliki pemegang HT atau pemegang HT pertamaapabila pemegang HT lebih dari satu orang.1.
Register : 06-07-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PATI Nomor 59_pdt_G_2015_PN_Pti
Tanggal 16 Februari 2016 — SUPREHANTO, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Karaban, Rt.007/III. Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dalam hal ini selaku Penggugat yang selanjutnya memberi Kuasa Kepada Advokad Hs. Hasibuan, SH alamat kantor di jalan Mawar nomor 40, Perumda Sukoharjo, Pati, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Tanggal 6 Juli 2015 dengan No. W12-U10/151/ Hk.01/7/2015 yang selanjutnya disebut Kuasa PENGGUGAT ; LAWAN 1. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Kanwil Semarang, c/q. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Unit Pati, c/q. PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk DSP/SIMPAN PINJAM. Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, selaku Terugat I 2. PT.BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL,Tbk c/q Mitra Usaha Rakyat, Kantor Cabang Pati, Jalan Diponegoro Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selaku Tergugat II 3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Semarang, alamat kantor jalan Imam Bonjol 1.D GKN II, Lantai 2, di Semarang, Jawa Tengah, selaku Turut Tergugat
14026
  • Bahwa jumlah seluruh kewajiban dari TERGUGAT REKONPENSI masih memilikihutang pokok sebesar Rp. 224.271.863 ( Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta DuaRatus Tujuh Puluh Satu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), dan gunapenyelesaian seluruh kewajiban tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI memilikiHak Preferen untuk menjual jaminan sebagaimana yang menjadi Jaminan atasFasilitas Kredit/Hutang yang diberikan PENGGUGAT REKONPENSI kepadaTERGUGAT REKONPENSI apabila TERGUGAT REKONPENSI Ingkar Janji/Wanprestasi atas Perjanjian
Register : 21-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 30-11-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 345/PDT/2015/PT SMG
Tanggal 11 Nopember 2015 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8550
  • telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian kreditdan pencatatan/ pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketamaka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri jika Turut Terlawan Eksekusi secara hukum adalah sebagaipihak yang beritikad baik " te goeder trouw" telah memberikan kreditkepada Terlawan karenanya Turut Terlawan Eksekusi selaku Krediturmempunyai hak didahulukan atau diutamakan "preferen
Putus : 20-04-2017 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 36 /PDT/2017/PT. MTR
Tanggal 20 April 2017 — MUKSIN alias AMAQ SUKIRMAN, Dkk sebagai PARA PEMBANDING M E L A W A N AHMAD SALIM, Dkk sebagai PARA TERBANDING
3624
  • 22paragraf ke 3 terhadap bukti surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (SPORADIkK) tidak mempunyai kekuatan pembuktiankarena tandatangan para saksi dalam surat yang diketahui oleh desatidak memberikan kekuatan untuk memberi keabsahan terhadapkebenaran materil alat bukti surat yang diajukan oleh para tergugatadalah sangat memperlemah pembuktian tergugat oleh karenadari sisi hukum hak yang dimilki oleh surat keterangan tanah/ suratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIk) ini adalahhak Preferen
Register : 08-05-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12453
  • SgrMenimbang, bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengaturpersyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitorkepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan haktanggungan yang dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakankepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditorkreditorlain (kreditor konkuren) sebgaaimana pasal 1 ayat (1) UUHT nomor 4 tahun1996, sehingga pemberian hak tanggungan adalah sebgaai jaminan pelunasanhutang
Register : 09-02-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat:
Sobri Eka Jamami Santoso
Tergugat:
1.Sangadi
2.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Klaten
715
  • Selain itu dalil PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam butir4 Petitum Gugatannya halaman 6 yang mana pada intinya PENGGUGATmeminta kepada Majelis Hakim untuk meletakan sita jaminan atas jaminankredit PENGGUGAT mejadi tidak berdasar dan beralasan dikarenakanHalaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pat.G/2018/PN Kinatas jaminan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan danTERGUGAT memiliki hak preferen atas jaminan tersebut.23.
Putus : 27-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Jpa
Tanggal 27 September 2016 —
595
  • Aktaakta tersebut diatas adalah merupakan akta otentik yang tidak dapatdisanggah lagl kebenarannya, dan memiliki kekuatan pembuktian yangsempuma,dan TERGUGAT Il memiliki hak preferen untuk mendapatkanpelunasan hutang TERGUGAT , apabila dikemudian hari TERGUGAT terobukti Wanprestasl.4.4.
Putus : 20-12-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 425/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 20 Desember 2016 — Ari Wiyanto melawan 1. PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk.DSP.Mikro Pasar Sumpiuh dkk
3724
  • pendaftaran dan ataupembebanannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku ;Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjiankredit dan pencatatan/ pembebanan hak tanggungan atas ObyekSengketa maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri jika Tergugat secara hukum adalahsebagai pihak yang beritikad baik " te goeder trouw" telahmemberikan kredit kepada Penggugat karenanya Tergugat selakuKreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan "preferen"atas
Putus : 03-03-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 657/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Maret 2016 — HAGUS PRIBADI Cs melawan PT. BANK PANIN Tbk Pusat,di Jakarta, Cq PT BANK PANIN Tbk KCU Surabaya – Cendana, Cq PT BANK PANIN Tbk Cabang Lamongan Cs
284
  • BankPanin Tbk. berkedudukan sebagai Kreditor Preferen / KreditorPemegang Hak Jaminan Kebendaan (dalam perkara a quosebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan) yang melekatdidalamnya segala hak yang dapat dilaksanakan sesuai amanatUndang undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunganatas Tanah beserta Benda benda yang berkaitan dengan Tanah.Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa masing masingpihak yaitu pihak para Penggugat dan Tergugat secara hukumterikat dalam Perjanjian Kredit beserta
Putus : 29-11-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin
14292 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya Hak Preferen yaitu hak yang didahulukan pemenuhannya daripiutang lain (Pasal 1133, 1134 dan pasal 1198 KUHPerdata) ;Hal tersebut diatas sama sekali belum dipertimbangkan Majelis HakimPengadilan Negeri Banjarmasin. Oleh karean itu putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 1016 /Pid.B/2009/PN.BUM tanggal 10 November 2009sepatutnya dibatalkan.IV.
Register : 31-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 392/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : HM. JAYADI, S.Ag.MH
Terbanding/Tergugat I : KUSMANTO
Terbanding/Tergugat II : MOH DIMYADI
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK DANAMON Cabang Kudus Cq. Bank Unit Danamon Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kudus
4328
  • Bahwa karena atas Objek Sengketa pada waktu itu telah dibebanihak tanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat Ill sebagai Kreditur yangberitikad baik yang telah memberikan kredit kepada Tergugat selakuHalaman 11 Putusan Nomor 392/PDT/2020/PT SMGDebitur dengan persetujuan Sdri.
Register : 31-01-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN SDA
Tanggal 6 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Bank Pasar Bhakti Sidoarjo
Tergugat:
1.ELY SETIAWATI
2.FARIS BUDIONO
8929
  • sangat sulit dieksekusi jika dijadikan jaminandalam pemberian kredit dikarenakan belum ada payung hukumnya;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 poin 3 karenaPenggugat tidak bisa/tidak berhak menjual sendiri objek agunan/jaminan milikpara Tergugat dengan surat kuasa mutlak untuk menjual dan proses eksekusijaminan yang berstatus hak milik tanah adat memang belum mempunyaipayung hukum yang kuat sehingga sangat sulit dieksekusi dikarenakan pihakkreditur atau pemegang jaminan tidak memiliki hak preferen
Upload : 29-02-2016
Putusan PN LAMONGAN Nomor 17 /Pdt.Plw/2015/PN.LMG
287
  • Eksekusi melalui penjualan obyek Hak Tanggungan di bawah tangan ataskesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat (2)UUHT ;Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi yang langsung tanpa melewatiproses Pengadilan (parate executie) pada hak tanggungan lahir melalui prosesSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak27Tanggungan (APHT) dan pendaftaran, sehingga pemegang hak tanggungan (pertama) memiliki sifat preferen, droit de suite, specialitet dan publisitas.
Register : 26-08-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 385/PDT/2015/PT SBY
Tanggal 20 Oktober 2015 — Pembanding/Penggugat : Raman Diwakili Oleh : Edi Yusuf, SH, MH
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Negara Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
5030
  • Lamongan dengannilai total sebesar Rp.3.792.000.000, diikat dengan perjanjianfidusia yakni Perjanjian Fidusia No.2009/BNC/049.FEO tanggal23042009 ;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan telah sesuaidengan prosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atasSertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dandibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap agunan tersebutmaka Tergugat mempunyai hak preferen atas
Register : 28-06-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 13-06-2013
Putusan PN PURWOREJO Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Pwr
Tanggal 25 Maret 2013 —
13754
  • perkreditan atau peminjamanuang, terdapat dua jenis perikatan, ditinjau dari segi pemenuhan pembayarankembali uang yang dipinjam, yaitu : transaksi kredit tanpa jaminan (unscuredtransaction) dan kredit yang dilindungi jaminan (secured transaction), dimanakredit yang dilindungi jaminan dibagi lagi menjadi pemenuhan denganjaminan biasa dan pemenuhan dengan jaminan khusus, sebagai contohjaminan yang diberikan Hak Tanggungan, dimana untuk kredit denganjaminan biasa posisi kreditur bersifat konkuren tidak preferen
Register : 05-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 17-08-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bms
Tanggal 8 Juni 2016 — ARI WIYANTO (PENGGUGAT) >< (TERGUGAT) 1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Mikro Pasar Sumpiuh; 2. Kementrian Keuangan Republik Indonesia c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto
8417
  • dan atau pembebanannya telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian kredit danpencatatan/ pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa maka merupakan suatufakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika Tergugat I secara hukumadalah sebagai pihak yang beritikad baik " te goeder trouw" telah memberikan kreditkepada Penggugat karenanya Tergugat I selaku Kreditur mempunyai hak didahulukanatau diutamakan "preferen
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 500/Pdt/2018/PT SMG
BUDI RIYANTO lawan HARYADI
9960
  • sebagai berikut:"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadan hasil penjualan tersebut".Halaman 15 Putusan Nomor 500/Pdt/2018/PT SMGUNTUK DINASBahwa sebagaimana Tergugat II sampaikan pada butir 4 jawaban di atas,Tergugat Il adalah pemegang Hak Tanggungan atas jaminan kredit yangdijaminkan oleh Tergugat I.Bahwa dengan demikian, Tergugat II mempunyai hak preferen
Putus : 24-11-2015 — Upload : 14-05-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 114/Pdt.G/2015/PN Skt.
Tanggal 24 Nopember 2015 — S U K I Y O dk vs PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. Kantor Pusat Jakarta,Cq. PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Solo dk
4817
  • PENGGUGAT sampaikan pada angka 13 padapokoknya menyampaikan bahwa guna menghidari adanya penguasaan maupunperalihan objek sengketa kepada orang lain, PENGGUGAT memohon kepadaMajelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadaptanah dan bangunan objek sengketa.Terkait dengan permohonan PARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT menolak secara tegas karena objek sengketa sudah diikat dengan HakTanggungan berdasarkan SHT No. 6830/2013 yang memberikan hak istimewakepada TERGUGAT berupa hak preferen
Putus : 02-09-2012 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 37/Pdt.G/2012/ PN.Ta.
Tanggal 2 September 2012 — MUCHNI bin TANUKARSO, dkk melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk ;
659
  • umumnya ;17 Bahwa harga/nilai pasar wajar objek sengketa sebelumnya telah disetujui dandiketahui bahkan ditanda tangani oleh Para Pelawan yang dituangkan dalam lembar P07 ;18 Bahwa berkaitan dengan nilai yang tertera dalam pengikatan hak Tanggunganyang dipermasalahkan oleh Para Pelawan dalam posita angka 5 dan 6 adalah merupakanpemahaman yang salah, dan mohon dipelajari kembali tentang UndangUndang HakTanggungan No. 4/1996 bahwa nilai yang tertera tersebut hanya menguatkan kredituryang memiliki hak preferen