Ketut Ayu Sarwetini,Apt, Manager Tekhnis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.

Ketut Ayu Sarwetini,Apt, Manager Tekhnis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.

Manager Tekhnis IBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diperoleh hasil , dengankesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastic transparanberisi serbuk Kristal shabu dengan netto 3, 2707 (tiga koma dua tujuh nol tujuh) gramteridentifikasi Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 2 dua) kantong transparan dimana (satu) kantong berisi 3 (tiga) klip plastikberisi serbuk

Manager Tekhnis I Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Pontianak diperoleh hasil , dengan kesimpulan sebagai berikut : barangbukti berupa 7 (tujuh) kantong plastic transparan berisi serbuk Kristal shabu dengannetto 3, 2707 (tiga koma dua tujuh nol tujuh) gram teridentifikasi Metamfetamin Positif(+) yang termasuk Narkotika Golongan I.Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta yang didapatkan di Persidanganterbukti bahwa baik Terdakwa TONY Bin MUSTAFA maupun Saksi ABDUL FARIDBin SENINGRAM bukanlah seseorang

satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis

Put.No.45/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)1 (Satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupatenkepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK)lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;1 (Satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI kepulauan Selayar Nomor 77/ IV/Tahun 2014 Tanggal 16 April 2014 tentang Penunjukan dan PengangkatanBendahara Penerima , Bendahara Pengeluaran , Pengurus danPenyimpan

satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Pada pekerjaanPembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis

23/I/tahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabatpengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen(PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupatenkepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

Tahun 2004 dan terakhirdengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata usaha negara;2 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MenhutII/2008tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut.II/2005tentang Organisasi dan tata kerja departemen Kehutanan, dalam bab III A Bagian tugas danfungsi disebutkan :Pasal 103 A menyebutkan : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyaitugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi tekhnis

dibidangperencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.Pasal 103 B menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 103A, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi :a Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria departemen ....dst.b Pelaksanaan norma....... dst.c Penyususnan rencana....dst.d Pembinaan yang melipuiti....... dst.e Pengendalian dan pengamanan tekhnis operasional.....dstf Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.Juncto Peraturan

organisasi dantata kerja Kementrian Kehutanan dalam Bab IV Direktorat Jenderal Planologi KehutananBagian Pertama kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut;Pasal 104 menyatakan : (1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah unsur yangberada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kehutanan, (2) DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal;Pasal 105 menyatakan : Direktorat Jenderal Planlogi mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standarisasi tekhnis

usaha negara yang menolak permohonan Penggugattertanggal 18 Pebruari 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1),pasal 9 ayat (1) dan(4), pasal 10 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutII/2010tersebut telah diatur pula bahwa pelepasan kawasan hutan HPK dilakukan berdasarkanpermohonan dan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)hari kerja sejak diterimanya permohonan melakukan penelaahan terhadap persyaratanadministrasi dan tekhnis

(sembilan puluh) hari kerja sejakditerimanya permohonan melakukan penelaahan terhadap a.persyaratan administrasi dantekhnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, b.kawasan hutan yangdimohon;Pasal 9 ayat (4) : bahwa dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhisyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan;Pasal 10 ayat (1) : Dalam hal hasil penelaahan dan pertimbangan tekhnis

Kabag Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias berdasarkanKeputusan Bupati Nias No. 821.23/13.BKD/K/2007 tanggal 21 Mei 2007dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bagian Umumdan Perlengkapan Sekretariat daerah Kabupaten Nias.Bahwa terdakwa sebagai Plt.

Kabag Umum dan PerlengkapanSekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bagian Umum dan PerlengkapanSekretariat daerah Kabupaten Nias mempunyai tugas yaitu :1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan3. menyiapkan dokumen = anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Bahwa berawal dari kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2006,terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Bagian Umum dan Perlengkapan

lima ribu dua puluh rupiah).Bahwa jumlah mata anggaran masingmasing kegiatan yang sudahdilaksanakan oleh terdakwa selaku Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada bagian Umum dan Perlengkapan sebesar Rp.3.498.325.020, (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan jutatiga ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah) ternyata dananyatelah melebihi pagu dana sebagaimana ditetapkan dalam APBDPemkab Nias TA 2007.Bahwa adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh terdakwaselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kabag Umum dan PerlengkapanSekretariat Daerah Kabupaten Nias berdasarkan Keputusan Bupati NiasNo. 821.23/13.BKD/K/2007 tanggal 21 Mei 2007 selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias bersamasamadengan DRS.

Kabag Umum danPerlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan mempunyai tugaspokok sebagai berikut :1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan2.

Pasaman Barat Nomor550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunyaterdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjukselaku PPTK DAK tahun 2009.Adapun terdakwa I Drs.

Pasaman Barat tersebut secara tekhnis tidak layakdigunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkandengan rincian :1. Pencairan dana untuk uang muka kerja 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.196.835.100, (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribuseratus rupiah);2.

Dondi Asmi (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) selaku PPTK DAK tahun2009 dengan SK Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009; Bahwa Terdakwa I Drs.

Dondi Asmi (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) selaku PPTK DAKtahun 2009 dengan SK Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.

PlanoEngineering Consultant selaku Konsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman,ST selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku Kuasa PenggunaAnggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan dokumenlelang, untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka dan dalam lelang umumtersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT.

Rampiansah untuk tahap I tahunBahwa apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak secara administrsisaksi yang bertanggung jawab selaku pimpinan perusahan , namun untukbertanggung jawab secara tekhnis dan berdasarkan laporan yang dibuat olehBahwa atasPengawas Tekhnis dilapangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pencairankeuangan adalah pengawas Tim Tekhnis yang setiap harinya berada dilokasibersama tim dari PU Propinsi Sulteng atas nama Sutarman, ST, untuk pekerjaantahap I tahun 2007;Bahwa

untuk tahap I tahun 2007 laporan konsultan diperiksa oleh BapakSutarman, ST selaku Tim Tekhnis dilapangan selanjutnya diserahkan kepada sdrH.

ASADBahwa saksi menjabat selaku PPTK untuk pekerjaan pembangunan gedungwanita tahun Anggaran 2007 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi TengahNomor : 954/33/RO.KEUG.ST/2007 tanggal 07 PebruariBahwa Tugas Pokok saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalam proyek pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanitadijadikan Gedung Serba Guna (pembangunan Gedung Wanita) pada BiroPerlengkapan Umum dan Asset Sekda Prov. Sulawesi Tengah adalah:1. Mengendalikan pelaksanaankegiatan ;2.

Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan BelanjaDaerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas TahunAnggaran 2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.

Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik. SMP, tanggal 29 Juli2013, tentang segera penggantian UPS dan Windows 7 tidak asli, yang diketahuioleh Kepala Bidang SMP Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PendidikanKab.

Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab.Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 7 Agustus 2012, dengan Surat Pengantar nomor: 045. 2/1514/ Sunram, tertanggal 28 Agustus 2012.1 (satu) berkas fotokopy Salinan Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2011, tanggal1 Agustus 2012, tentang Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.1 (satu) berkas fotokopy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, tentang Petunjuk Tekhnis

Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan Belanja18.19.20.21.22,23.24.25.26.27.28.29.30.31.BA.42Daerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.

Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.58.59.60.61.62.63.65.66.67.68.69.70.45Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik.

bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulanDesember tahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadiliberdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi RIVIANTO, SH.M.Siselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

M.Siselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi MUNIROH selakurekanan (pemilik CV.

Abdul Munir, M.M. bersamasamasaksi Muniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP Tk),saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku KetuaKomisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua KomisiB, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku KetuaKomisi D, berupa :1.

Abdul Munir, M.M. selaku PenggunaAnggaran pada Sekretariat Dewan bersamasama saksi Muniroh, saksi Riviantoselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK), saksi Jimmy Hariyanto selakuKetua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudiandigantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo SyafeiHalaman 32 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUSTPK/2016/PT SBY.selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, telah dilakukandengan tujuan menguntungkan diri

M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK),saksi MUNIROH selaku rekanan (pemilik CV.

Dan untukmenjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkan Kartu Tenaga Tekhnisyang ahli punya adalah : Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalamkegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaran TenagaTekhnis Pengelola

Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) pada tahun 2015,sedangkan persaksiratan mempunyai Kartu Tekhnis Pengelola Hutan ProduksiLestari. bahwaselain itu tugas saksi selaku penguji adalah melakukan pegukurandan menentukan mutu kayu.

telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal dari bahanhalaman 24 dari 35 Putusan No.134/Pid Sus/2017/PN Wngbaku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industri primer yang memilikiizin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

pengelola hutan produksilestari) sesuai Kompetensinya.(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.Dan SKSHH di keluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutananmelalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan yangmengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnis pengelola hutan produksilestari) yang di tunjuk oleh perhutani, dan yang mengeluarkan SKSHH adalahkepala TPK (tempat penimbunan kayu) yang mempunyai SIM (Surat jinMenguji) tenaga tekhnis.Sedangkan

No. 985 K/PID.SUS/2011Bahwa timbulnya pungutan/biaya sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru dalamjabartan tahun 2008, namun hanya berdasarkan ide/gagasan dari Terdakwa sehingga kronologis timbulnya pungutan/ biaya sertifikasi guru tahun 2008sebagai berikut:Pada tanggal 12 Juni 2008 telah ada sosialisasi sertifikasi dan penyampaianpembiyaan serttifikasi guru kepada

No. 985 K/PID.SUS/2011tahun 2008 dengan jumlah sekitar 770 orang guru, yang tidak berdasarkan atasadanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi gurutahun 2008, namun hanya berdasarkan atas ide/gagasan dari Terdakwa sangat bertentangan dengan:1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional.2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen.3.

sertifikasi guru tahun 2008 yangpembayarannya dilakukan oleh para peserta sertifikasi, yang mana mereka paraTerdakwa terlibat langsung dalam melakukan pemungutan dan penerimaanbiaya terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan menerima uang ratarata sebesar Rp.100.000, s/d Rp.150.000, dari para peserta sertifikasi gurutahun 2008 dengan jumlah sekitar 770 orang guru, yang tidak berdasarkan atasadanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis

No. 985 K/PID.SUS/2011atas adanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasiguru dalam jabatan tahun 2008, dan hanya berdasarkan atas idel gagasan dariTerdakwa bahwa semua pungutan atas biaya pelaksanaan kegiatan sertifikasiguru tahun 2008 yang dikeluarkan oleh peserta dengan jumlah sekitar 770orang guru dengan biaya bervariasi antara Rp. 100.000, s/d Rp. 500.000,.yangtelah terkumpul sebesar sekitar Rp. 301.750.000, (tiga ratus satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) tersebut

diketahui pula oleh Terdakwa dan Terdakwa Il sehinggamereka para Terdakwa terlibat langsung dalam melakukan pemungutan danpenerimaan biaya terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan iotalpenerimaan yang diterima oleh mereka para Terdakwa sekitar sebesar antaraRp. 77.000.000, s/d Rp. 115.500.000, atau sebesar sejumlah uang tersebut.Bahwa kebijakan mereka para Terdakwa tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis

Oleh karena saksi korban sudah( k dengan terdakwa yaitu pernahsamasama bekerja satu kantor di S ngkungan Hidup, selanjutnya saksikorban sepakat untuk memberika kepada terdakwa, yangmana terdakwaakan mengembalikan uang miliksaselesai dan tekhnis penyerahannya saksi korban langsung berurusan kepadaterdakwa ;orban apabila Proyek / pekerjaan tersebutBahwa karena saksi kosoan percaya dengan terdakwa, saksi korban telahmenyerahkan ae) epada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesarRp. 135. eysebag SS

Oleh karena saksi korban sudah kenalsamasama bekerja satu kantor di Badan Ling n Hidup, selanjutnya saksikorban sepakat untuk memberikan moda Cons terdakwa, yangmana terdakwaakan mengembalikan uang milik saksj (ort apabila Proyek / pekerjaan tersebutselesai dan tekhnis ance korban langsung berurusan kepadaterdakwa ;ana)Anggaran Biayanyaterdakwa yaitu pernahBahwa karena saksi korban percaya dengan terdakwa, saksi korban telahmenyerahkan uang Nae rdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.s ti135.

kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas ESDMProvinsi Bengkulu dengan jabatan sebagai staf seksi Pengusahaan NonLogam dan Batuan sejak bulan Januari 2017; Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan RKAB (rencana kerjaAnggaran dan Biaya) perusahaan pertambangan; Bahwa Ahli menempuh pendidikan formal di Strata 1 GeologUmum Sekolah Tinggi Tekhnologi Nasional Yogyakarta; Bahwa Tugas pokok jabatan saya itu adalah:1. mengevaluasi kajian tekhnis

Menyiapkan naskah kajian tekhnis perizinan batuan;3: Mengevaluasi pelaporan izin pertambangan.

Pada saat itu KEKEASTRIYANI alias SHANTI, ALI SANJAYA, KEN dan ENDI membahaspermasalahan tentang akan adanya penerimaan barang Narkotika jenisshabu yang berada di terdakwa YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE.MM,kemudian KEN melalui ENDI memerintahkan KEKE ASTRIYANI aliasSHANTI untuk mengambil Barang Narkotika jenis shabu yang berada diterdakwa YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE.MM tersebut, selanjutnyaKEKE ASTRIYANI alias SHANTI menelpone terdakwa YADIN INDRANILLA LILIK R, SE.MM untuk membahas tekhnis pengiriman

Pada saat itu KEKE ASTRIYANIalias SHANTI, ALI SANJAYA, KEN dan ENDI membahas permasalahantentang akan adanya penerimaan barang Narkotika jenis shabu yangberada di terdakwa, kemudian KEN melalui ENDI memerintahkan KEKEASTRIYANI alias SHANTI untuk mengambil Barang Narkotika jenisshabu yang berada di terdakwa tersebut, Selanjutnya KEKE ASTRIYANIalias SHANTI menelpone terdakwa untuk membahas tekhnis pengirimandan penerimaan, dan untuk sementara disepakati bahwa terdakwa yangakan mengantar barangbarang

Bodin sebagai orang yangmenebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw milik Dudungabdul Kodir bin Kaspi dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei2013 dengan sewa perharinya Rp50.000,00.Bahwa, kemudian Dudung Abdul Kodir bin Kaspi ada perintah dari Pimpinanmelakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanan Pusdiklat SDMPerhutani di Madiun Jawa Timur, dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 23September 2013.Bahwa benar, sebelum berangkat Dudung Abdul Kodir bin Kaspimenyerahkan tugas kepada Terdakwa

Bodin sebagai orang yangmenebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw milik Dudungabdul Kodir bin Kaspi dengan cara disewa sampai dengan tanggal 26 Mei2013 dengan sewa perharinya Rp50.000,00.e Bahwa, kemudian Dudung Abdul Kodir bin Kaspi ada perintah dari Pimpinanmelakukan Diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanan Pusdiklat SDMPerhutani di Madiun Jawa Timur, dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 23September 2013.e Bahwa benar, sebelum berangkat Dudung Abdul Kodir bin Kaspimenyerahkan tugas kepada Terdakwa

Saksi Dudung Abdul Kodir Bin Kaspi:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah Mandor tebang pada petak 45C KPH Kuningan;Bahwa Saksi menjadi Mandor sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan26 Mei 2013;Bahwa posisi Saksi sebagai Mandor digantikan oleh Terdakwa karena Saksiditugaskan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis Kehutanan diMadiun;Bahwa penebangan di Petak 45C adalah sah oleh karena

telah terbukti, maka telah cukup membuktikanbahwa unsur ini telah terbukti seluruhnya ;Menimbang, bahwa yang menjadi alternatif dalam unsur ini adalahkarena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada fakta nomor 3 s/d 9 terungkap fakta Terdakwamenggantikan posisi saksi Dudung Abdul Kodir bin Kaspi sebagai MandorTebang karena sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 23 September 2013mengikuti Diklat Kepemimpinan Tekhnis

satu) buah buku warna merah jambu Pembina;- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;- 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;- 1 (satu) buah buku jurnal warna biru;- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kemeterian agama;- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010;- 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

ikhlas.e 1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina.e 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.e 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas.e 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.e 1 (satu) buah buku jurnal warna biru.e 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama. 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010.e 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku jurnal warna biru;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kemeterianagama;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010;1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

warna hijau ikhlas, 1(satu) buah buku warna merah jambu Pembina, (satu) buah buku warna hijau Pembina,1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas, 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina, (satu)buah buku jurnal warna biru, 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama RepublikIndonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama, (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 2010, 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku jurnal warna biru;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama;Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Sbge 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010;e 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

ADI MUTIARA, A.Md.Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program KegiatanPeningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap TahunAnggaran 2011, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antaralain sebagai berikut1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan BantuNegeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil danperbatasan;2.

ADI MUTIARA, A.Md.18Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program KegiatanPeningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap TahunAnggaran 2012,Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lainsebagai berikut:1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan GuruBantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencildan perbatasan;2.

ADI MUTIARA, A.Md.Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program KegiatanPeningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap TahunAnggaran 2012, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antaralain sebagai berikut:1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan GuruBantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencildan perbatasan;2.

MM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan;Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp.479.250.000, ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengandiketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd.

MM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan KotaBekasi);. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp.482.280.000,ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengandiketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd.

Indah Bukit Nusatama dan PT.Indopenta Bumi Permai;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan Evaluasi Tekhnis, dari5 yang dievaluasi yang memenuhi persyaratan tekhnis 3(tiga)perusahaan yaitu PT. Karisma Cipta Tunggal, PT. Sumber SaranaMakmur, dan PT.

GENESA;Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, Saksi PUGUH SUSILO, ST.selaku Ketua Panitia Mengusulkan Penetapan hasil evaluasi admistrasidan Tekhnis kepada terdakwa selaku PPK, dan tanggal 27 Agustus2010 terdakwa selaku PPK membuat Penetapan hasil evaluasiadministrasi dan tehknis, kemudian tanggal 30 Agustus 2010pengumuman hasil evaluasi administrasi dan tekhnis; 11 Perkara KorupsiBahwa pada tanggal 7 September 2010, mengundang perusahaan yangmemenuhi persyaratan administrasi dan Tehnis untuk pembukaandokumen

Indah Bukit Nusatama dan PT.Indopenta Bumi Permai;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dilakukan Evaluasi Tekhnis, dari5 yang dievaluasi yang memenuhi persyaratan tekhnis 3 (tiga)perusahaan yaitu PT. Karisma Cipta Tunggal, PT. Sumber SaranaMakmur, dan PT.

, dari 5 yangdievaluasi yang memenugi persyaratan tekhnis 3 perusahaanyaitu PT karisma Cipta Tunggal, PT Sumber Sarana Makmur,dan PT.Genesa;Tanggal 27 Agustus 2010, Usulan Penetapan hasil evaluasiadmistrasi dan Tekhnis kepada PPK;Tanggal 27 Agustus 2010 PPK membuat Penetapan hasilevaluasi administrasi dan tehknis;Tanggal 30 Agustus 2010 pengumuman hasil evaluasiadministrasi dan tekhnis;Tanggal 7 September 2010, undangan pembukaan dokumenpenawaran biaya;Tanggal 20 September 2010 pembukaan dokumen

;e Tanggal 29 April2010 PPK menetapkan peringkat tekhnis;e Tanggal 30 April2010, Pengumuman hasil peringkat tekhnis;e Tanggal 10 Mei 2010, undangan Pembukaan Penawaran Biaya;e Tanggal 11 Mei 2010 Pembukaan Penawaran Biaya, hasilnya :CV Primasetya Rp98.433.000, CV Prima CiptaKarsaRp99.150.000, dan CV Catur Eka Karsa Rp99.550.000,e Tanggal 12 Mei 2010 evaluasi gabungan tekhnis dan biaya,hasilnya sama; Kemudian diperoleh skor CV Primasetya 76,03,CV Prima Cipta Karsa 74,71 dan CV Catur Eka karsa 72,02

BantuanSosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan DalamRangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan PertanianNomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktupelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat KomitmenKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas PertanianKabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok TaniMayabong dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yangmengacu pada Pedoman Tekhnis

Setiap pengeluaran belanja atasbeban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan buktidimaksud.Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan SosialTahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan DirektoratJenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun2013, Perjanjian

Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan PertanianNomor : 20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/III/2013 dengan jangka waktuHalaman 15 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT KALBARpelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat KomitmenKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas PertanianKabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok TaniMayabong dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yangmengacu pada Pedoman Tekhnis

secara terus menerus/tidak berulang setiaptahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yangberwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Halaman 52 dari 56 Halaman perkara nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT KALBAR Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun2013, Pedoman Tekhnis

Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan DirektoratJenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian PertanianTahun =.2013, Perjanian Kerjasa Sama Nomor20.07/93.11/SPK/PSP/PPK/II/2013 tanggal 20 Maret 2013 danRUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan padaPedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013 dan danatersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi,maka akibat perbuatan

Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan BelanjaDaerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas TahunAnggaran 2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.

Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik. SMP, tanggal 29 Juli2013, tentang segera penggantian UPS dan Windows 7 tidak asli, yang diketahuioleh Kepala Bidang SMP Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PendidikanKab.

Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab.Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 7 Agustus 2012, dengan Surat Pengantar nomor: 045. 2/1514 / Sunram, tertanggal 28 Agustus 2012.1 (satu) berkas fotokopy Salinan Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2011, tanggal1 Agustus 2012, tentang Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.1 (satu) berkas fotokopy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, tentang Petunjuk Tekhnis

Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan Belanja18.19.20.21.22:23.24.25.26.27.28.29.30.31.32:42Daerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.

Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.58.59.60.61.62.63.65.66.67.68.69.70.45Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik.

Bahwa substansi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kosmetiktersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasikosmetik dan Peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentangPersyaratan Tekhnis Kosmetik.

Bahwa Ahli jelaskan saudari Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit yang telahmemproduksi dan.atau memperdagangkan kosmetik racikan yang tidakHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ttememiliki jin edae atau tanpa notifikasi BPOM, sedangkan ijin edar/notifikasiBPOM hanya merupakan salah satu persyaratan tekhnis kosmetiksebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KABPOM R.I Nomor19 Tahun 2015 tentang persyaratan tekhnis kosmetika yang berbunyi :. Nama kosmetika..