Bahwa Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 12/11/2013 danperubahannya Perjanjian Kredit No 01 tanggal 04/08/2014 besertapengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 danPerjanjian Kredit No : 32 tanggal 12 November 2013 besertapengikatan jaminannya merupakan satu kesatuan dan tidak dapatdipisahkan masingmasing, keseluruhan jaminan

Bahwa Akad Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No : 31 tanggal 12November 2013 dan perubahannya Perjanjian Kredit No : 01 tanggal04/08/2014 beserta pengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013tanggal 09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014,APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Perjanjian Kredit No : 32tanggal 12 November 2013 beserta pengikatan jaminannya merupakansatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHTNo : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 138/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No :8085/2013 tanggal 18/12/2013, No : 05196/2014 tanggal 01/09/2014,No : 05198/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal01/09/2014, No : 5916/2014 tanggal 10/09/2014 serta mempunyaikekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonvensi denganPenggugat

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT), APHT No: 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHT No. 140/2014tanggal 08/08/2014, APHT No. 138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No.139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No: 107/2014 tanggal 29/08/2014dan Sertifikat Hak Tanggungan No: 8085/2013, tanggal 18/12/2013, No:05196/2014 tanggal 01/09/2014, No: 05198/2014 tanggal 01/09/2014,No:05197/2014 tanggal 01/09/2014, No: 5916/2014 tanggal 10/09/2014serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para TergugatRekonvensi dengan Penggugat

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan SertifikatHak Tanggungan No : 8085/2013 tanggal 18/12/2013, No05196/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05198/2014 tanggal01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal 01/09/2014, No : 5916/2014tanggal 10/09/2014 serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Para Tergugat Rekonvensi dengan

) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 jo.

Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 tidak sah dan batal dengan segalaakibat hukumnya;4. Menghukum Tergugat II membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan segala akibathukumnya;5.

Bahwa dalam pokok gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini adalahtentang PEMBATALAN terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015, dengan alasan oleh karena PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENANDA TANGANI APHT No.73/2015 dan No/74/2015 pada tanggal 4 Mei 2015 dan YANG BENAR Penggugatpenanda tangani kedua akta termaksud pada TANGGAL 4 NOPEMBER 2014:Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei2015 mengandung cacat yuridis/tidak sah sehingga secara hukum tidak mengikat, oleh karena:a. Penggugat maupun Turut Tergugat tidak pemah menanda tangani Akta PeHalaman 47 dari halaman 79 Putusan No.65/PDT/2021/PT SMRmberian Hak Tanggungan (APHT) No.73/2014 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015.

Yang benar Penggugat menanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.73/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2014 tanggal 4 Nopember 2014;b.

oleh pelaku usaha besar (i.c JasaHalaman 3 Penetapan Nomor: 77/Pdt.G.Plw/2020/PN Sda4)5)Keuangan / Perbankan) dan dalam pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT terhadapObyek Sengketa sebagai obyek barang lelang setelan LPKSM INPROF yangkami pimpin berdasarkan pengawasan yang dilakukan bertahuntahun (9 tahun)ditemukan dokumen yang terdapat katakata kuasa menjual mutlak untukperalihnan hak pertanahan yang umum (baku) dipakai Bank MANDIRI yaitutercantumkan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan disingkat APHT

Dimana APHT dimaksud termasuk dokumen lelangyang sekarang berada ditangan Terlawan, mohon selanjutnya disebut sebagaiconcn nenenennns Obyek Sengketa ;Bahwa terlepas dokumen lelang berupa APHT sebagaimana teruraikan padadalil poin 3 di atas juga umumnya Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini paracalon konsumen yang kredit tidak menanda tangani di atas materai yang cukupdan tidak menghadap PPAT / Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yangkerjasama dengan Kreditur Bank MANDIRI, dan selanjutnya APHT

/dokumen lelang / Obyek Sengketa , yang berbunyi Jika Debitor tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjianutangpiutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpapersetujuan terlebih dahulu) dari Pihak Pertama: mengatur danmenetapkan waktu, tempat, cara, dan syaratsyarat penjualan pada poin 3(tiga) di atas ; atau APHT / dokumen

rasakeadilan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpengertian rumusan Pasal 1365 KUH perdata, yaitu :(1) Perbuatan melawan hukum;(2) Kerugian;(3) Kesalahan dan(4) Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Dengan demikian Obyek Sengketa I, mohon agar Pengadilan Negeri Malangdapatnya menyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat / tidak sah/ batal demi hukum,;Bahwa mengenai APHT

Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat / cacat formal / tidak sah / batal demi hukum;5. Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) suatu akte dalam bentuk apapun didugapalsu oleh sebab itu pelaksanaannya ditangguhkan (i.c lelang a quo dan lelangseterusnya);6. Menyatakan Obyek Sengketa II (Koran Pengumuman Lelang Ulang EksekusiHak Tanggungan) tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat / cacat formal /tidak sah / batal demi hukum;7.

., tanggal 21 Februari 2006, besertaAPHT Nomor 87/PJ/APHT/11/2006., Addendum Perjanjian KreditNomor 29., tanggal 9 Oktober 2007, beserta APHT. Nomor 02/PJ/APHT/V/2007., dan APHT. Nomor 18/PJ/APHT/V2007., dan AddendumPerjanjian Kredit Nomor 4., tanggal 4 Januari 2008, APHT. Nomor 1648/ARJ/APTH/X1/2008;b. Adanya Pemblokiran Rekening atas nama Penggugat AC, Nomor009001500924155., secara sepihak oleh Tergugat , atas permohonanTergugat Il;c.

,tanggal 4 Januari 2008, beserta APHT. Nomor 87/PJ/APHT/11/2006.,tanggal 21.02.2006., APHT. Nomor 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 04.01.2007., APTH.

Addendum Perjanjian Kredit Nomo 04., tanggal 4 Januari 2008;beserta seluruh APHT.

Nomor:1. 87/PJ/APHT/11/2006., tanggal 21 Februari 2006;2. 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 4 Januari 2007;3. 18/PJU/APHT/V2007., tanggal 25 Januari 2007;4. 1648/ARJ/APHT/X1V/2008., tanggal 10 Desember 2008;dan hasil lelang yang tertuang dalam risalah lelang Hak Tanggungan padabutir penjelasan Nomor 33 tersebut di atas, batal demi hukum, dandinyatakan tidak sah;Bahwa oleh karena itu, dengan adanya dalil dalil dan alasan ssebagaiberikut:A.

Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04., tanggal 4 Januari 2008;beserta selurun Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor:a. 87/PJ/APHT/11/2006., tanggal 21 Februari 2006;b. 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 4 Januari 2007;c. 18/PJ/APHT/I/2007., tanggal 25 Januari 2007;d. 1648/ARJ/APHT/XI/2008., tanggal 10 Desember 2008;Yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat , untuk melakukan Blokir rekeningPinjaman Nomor 9001500924155., atas nama Drs. H.

/PN.KInSimpan Pinjam Unit Pasar Pedan, APHT PPAT Nany Pudjianti Suwigjo,SH., Nomor 1130/JGNL/PHT/IX/2010, tanggal 30092010;Kemudian dipasang Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) pada PPT. BankDanamon Indonesia, Tbk. senilai Rp. 50.000.000, APHT PPATChatarinaGatri Umbaningrum, SH. Nomor : 508/JGNL/VII/2012 tanggal 28082012,bersama dengan HM. 77;Kemudian dipasang Hak Tanggungan peringkat IV (keempat) pada PT. BankDanamon Indonesia Tbk.

APHT PPAT Chatarina Gatri Umaningrum, SH.No. 425/2013 tanggal 15072013 senilai Rp. 25.000.000, (Dua Puluh LimaJuta Rupiah) bersama dengan HM. 77;Lalu dipasang Hak Tanggungan peringkat V (kelima) pada PT BankDanamon Tbk, APHT PPAT Chatarina Gatri Umbaningrum, SH. Nomor272/2014 tanggal 06062014 senilai Rp. 156.250.000, (Seratus Lima PuluhEnam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bersama dengan HM. 77;Kemudian diroya berdasarkan surat Roya Nomor : 002//DSP PEDAN/O115,tanggal 07012015 dari PT.

/PN.kKIn Pada tahun 2002, diterbitkan sertifikat pengganti karena Pengukuran Ulang; Lalu dipasang Hak Tanggungan pada Koperasi Pembiayaan IndonesiaKantor Perwakilan Klaten Jawa Tengah peringkat I (pertama) APHT PPATSugiarto SH.; Kemudian diroya berdasarkan surat roya No. 104/XI/KPI/KLT/2002tanggal 18122002; Kemudian dipasang Hak Tanggungan pada PT. Bank Danamon IndonesiaTbk. berdasarkan Hak Tanggungan No. 992/2006 peringkat I (pertama),APHT PPAT Nany Pudjianti S.. SH.

BankDanamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta diwakili Kantor DanamonSimpan Pinjam Unit Pasar Pedan, APHT PPAT Nany Pudjianti Suwigjo,SH., Nomor 1130/JIGNL/PHT/IX/2010, tanggal 30092010; Kemudian dipasang Hak Tanggungan peringkat III (ketiga) pada PPT. BankDanamon Indonesia, Tbk. senilai Rp. 50.000.000, APHT PPATChatarinaGatri Umbaningrum, SH. Nomor : 508/JGNL/VIII/2012 tanggal 28082012,bersama dengan HM. 77; Kemudian dipasang Hak Tanggungan peringkat IV (keempat) pada PT.

)dan APHT No. 122/2015 untuk SHM No.77 (buktiTH9) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah mendaftarkan APHT No.121/2015 dan APHT 122/2015 tersebut ke Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Klaten dan terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No. 01674/2015 (bukti TII7) dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01677/2015 (bukti TII10) ;Menimbang, bahwa karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi kemudianatas permohonan dari Tergugat II, telah dilakukan lelang oleh Kantor PelayananHalaman 18 dari21

Namun dalam posisimenunggak tersebut, serta meskipun PENGGUGAT tidak pernahmenandatangani APHT dan/atau SKMHT, pun PENGGUGAT selalukoordinasi dan komunikasi terus dengan pihak TERGUGAT .

11 di atas, telah dilakukanTERGUGAT II secara tidak sah maka Akta Hibah dan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) pun menjadi mengandung cacat hukum.

karenanya atasAkta Hibah dan APHT harus pula dinyatakan batal demi hukumatausekurangkurangnya tidak mengikat terhadap PENGGUGAT danTERGUGAT I;Bahwa sehubungan dengan Akta Hibah dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) telah mengandung cacat hukum sebagaimanapada poin 12 di atas, maka hal itu tidak saja mengurangi kepastianHal. 8 dari 21 Hal.

Putusan No.723/Pdt.G/2021/PA.GtloTERGUGAT telah membuat Akta Hibah dan APHT pada bulan April2015 meskipun tanpa tanda tangan, tanpa SKMHT, serta tanpakehadiran PENGGUGAT.

Bahwa dalildalil Penggugat pada poin nomor 4 sampai dengan 16 Gugatanyang intinya mempersoalkan tentang APHT No. 100/2015 dan SHT No.333/2015 terkait agunan/jaminan SHM No.34/Buladu.Hal. 16 dari 21 Hal.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) baik SHT tingkat pertama, kedua, dan ketiga;c.

APHT Nomor 36/2017 tanggal 28072017, atas nama PT. BANKCIMB NIAGA TBK, BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DIJAKARTA SELATAN;k.

,APHT Nomor 26/2017 tanggal 27072017, atas nama PT. BANK CIMBNIAGA, TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTASELATAN;k.

APHT Nomor 590/2010 tanggal 26052010, atas namaPT. BANK CIMB NIAGA TBK, BERKEDUDUKAN DAN BERKANTORPUSAT DI JAKARTA SELATAN;j.

Bahwa pembebanan hak tanggungan atas barang jaminan adalahberdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang didasarkanpada perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak tanggungan,sehubungan dengan perpanjangan perjanjian kredit dan SKMHT batal demihukum, maka sehingga APHT No. 674/40/DLG/PHT/X1/2005 tanggal27/12/2005 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahmanguna pembebanan hak tanggungan atas SHM No. 87 a.n. Budi Purwanto,luas 2775 m?

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 56/2006, dan APHT No.834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yangdibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahman SHM gunapembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. Budi Purwanto, luas970 m? terletak di Mendak, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 23/2003 keduaduanya adalah batal demi hukum ;8.

Bahwa sehubungan dengan APHT No. 674/40/DLG/PHT/XI/2005 tanggal27/12/2005 dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIM)2 tanggal 23122002 yangkeduanya dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ilda Setiasih Fathur Rahman bataldemi hukum maka Hak Tanggungan No. 56/2006 Peringkat 3 (tiga) dan HakTanggungan No. 23/2003 peringkat 3 (tiga) keduanya atas nama pemeganghak Terlawan adalah batal demi hukum ;9.

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan HakTanggungan No. 56/2006, dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. IDA Setiasih Fathur RahmanSHM guna pembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. BudiPurwanto, luas 970 m?

APHT No. 358/DLG/24/2000 tanggal 7 Agustus 2000 ;2. APHT No. 191/DLG/21/2001 tanggal 21 Juni 2001 ;3. APHT No. 19/DLG/PHT/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;4. APHT No. 10/3./DLG/PHT/V/2002 tanggal 12 Januari 2004 ;5. APHT No. 5/1/DLG/PHT/V/2006 tanggal 12 Januari 2006dilakukan oleh Pelawan bersamasama dengan istrinya Ny.

) No. 143/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2701/2013 tertanggal 8 Mei 2013; SHM No. 2060 atas nama Tri Toto Haryanto dengan luas200 m*yang terletak di Desa/ Kelurahan Langenharjo, KecamatanGrogol, Kabupaten Sukoharjo, telah dilakukan pengikatan dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 143/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2701/2013 tertanggal 8 Mei 2013;* SHM No. 1595 atas nama Tri

Toto Haryanto dengan luas2322 myang terletak di Desa/Kelurahan Langenharjo, KecamatanGrogol, Kabupaten Sukoharjo, telah dilakukan pengikatan dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.142/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2499/2013 tertanggal 29 April 2013;ili.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamaberkaitan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan ( APHT )No.143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 Pembanding tidak sependapatdan menolak pertimbangan tersebut karena APHT merupakan perjanjianacessoir atau ikutan, perjanjian accesoir harus mengikuti perjanjian pokok,dimana yang menjadi perjanjian pokok dari APHT tersebut adalah perjanjiankredit No.53 tanggal 27 September 2012,.Bahwa di dalam perjanjian pokok yang dijadikan jaminan hutang

Tri TotoHaryanto dengan demikian APHT telah membebani hak tanggunganmelebihi yang diperjanjikan sehingga menurut hukum APHTNo.143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tersebut batal demi hukumatau setidaktidaknya dapat dibatalkan.7.

)No143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, dalam APHT ini yangdibebani Hak Tanggungan adalah sebidang tanah dan bangunan denganSHM No.3152/Langenharjo an Tri Toto Haryanto; Kemudian karena wanprestasi dilakukan lelang atas tanah danbangunan dengan SHM No.3152/Langenharjo an Tri Toto Haryantoadalah batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan;Bahwa dilihat dari alur di atas maka terjadi pelanggaran hukum yangdilakukan oleh Bank yaitu pembebanan Hak Tanggungan dalam APHT danlelang yang dilakukan

Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHTSertifikat Hak Tanggungan No : 00990/2006 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 374/Dawe/2006tanggal 08 Agustus 2006.Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30Januari 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal08 September 2008.

(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.f. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2163/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 418/Dawe/2009tanggal 28 Oktober 2009.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunankredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yangberlaku.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319 berdasarkan APHT No. 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda T14;15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2423/2008 berdasarkan APHT No.617/Bae/2008 tanggal 08 September 2008, diberi tanda T15;16.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1185/2009 berdasarkan APHT No.234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T16;17.Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1186/2009 berdasarkan APHT No.235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T17;18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2163/2009 berdasarkan APHT No.418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda T18;19.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal 08 September2008 (bukti T15);4. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT16);5. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT17);6.

., (P2);Bahwa dalam APHT tanggal 15 Februari 2012 Nomor 28/2012 yang telah dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Siti Femira Finarti Arifin Abidin, $.H.

., yangdisebut di atas (P2) tidak mencantumkan nama dan identitas Penggugat sebagaipemilik atau pemegang hak atas tanah yang disebut pada butir di atas, serta tidakdibuat berdasarkan SKMHT dari Penggugat, maka menurut peraturan perundangundangan dan hkum, APHT tersebut di atas adalah batal demi hukum dan dapatdibatalkan atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa Penggugat bermaksud supaya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)tertanggal 15 Februari 2012 Nomor 28/2012 yang telah

(selanjutnya disebut SKMHT) bahwa untuk selanjutnya berdasarkanSKMHT tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnyadisebut APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dibuatdihadapan SITI FEMIRA FINARTI ARIFIN ABIDIN, S.H, MKn, PPAT diKabupaten Tangerang;Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril yaitu akta yangdibuat oleh pejabat yang sah dan berwenang untuk itu, sebagaimanaketentuan yang diatur pada Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan :Suatu akta otentik ialah suatu

Sertipikat HakTanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2793/2012, tanggal 06 Maret 2012 jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari2012 yang dibuat dihadapan SITI FEMIRA FINARTI ARIFIN ABIDIN, S.H,MKn, PPAT di Kabupaten Tangerang jo.

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 28/2012 tanggal 15 Februari 2012 jo. Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor : 29/2012 tanggal 31 Januari2012, sehingga terhadap Obyek Sengketa yang telah dijaminkan kepadaPT.

Hariyanti Poerbiantari, SH., MKn., yangmerupakan SKMHT terakhir dan tidak pernah lagi diperbaharui, tidak diikutidengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

.; dan produkAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Ratna Sari Laksana, SH., dengan daerah kerja KotaAdministrasi Jakarta Selatan, maka menjaditanggungjawab dari Notaris Dra. Rr.HariyantiPoerbiantari, S.H.

,MKn., selaku pejabat yangmenerbitkan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) dan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Ratna Sari Laksana, SH., selakupejabat yang menerbitkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), sebagai pihak dalam Perlawananpelawan jelas berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. : 186/R/Pdt/1984 jo.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 8/2012tertanggal 16 Februari 2012, Jelas merupakan tindak lanjut dari adanyaSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 36 tanggal20 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Dra. Rr.

pembuatan danditandantanganinya Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 8/2012 sehinggajelas bahwa sebelum jangka waktu SKMHThabis telah ditindaklanjuti adanya APHT.2.

APHT No.07/15, kepada PELAWANI sebagai TERMOHON EKSEKUSII danPELAWANII sebagai TERMOHON EKSEKUSIII, yang disampaikan olehJurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2017dan ; Relaas Panggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim.Jo. APHT No.07/ 15, kepada PELAWAN!

APHT No.07/15 pada tanggal 25Oktober 2017, pelaksanan eksekusi hak tanggungan yang dieksekusiberdasarkan Pasal 224 HIR, yang dimulai dengan teguran dan berakhir denganpelelangan tanah yang dibebani hak tanggungan.

APHT NO. 07/2015, telahmemanggil Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi supaya mereka datangmenghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur JI. Dr.

APHT No.07/15 tanggal 31 Oktober 2017 danRelaas Panggilan Aanmaning No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacat hukum............> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 sebagai alas hak untukpembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan AktaAktaJaminan Fiducia oleh Tergugat bersama sama dengan Tergugatlldan TergugatlIll, nampak jelas iktikad buruk dari Tergugatl;Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor 276/Padt/2017/PT SMG11.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku;12. Bahwa pembuatan AktaAkta Jaminan Fiducia yang beralaskan AktaPerjanjian Kredit di bawah tangan adalah bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku;13.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan secara hukumsangat merugikan Para Penggugat, karena kedudukan hukum AktaPemberian Hak Tanggungan tidak sama dengan kedudukan hukumAkta Perjanjian Kredit di bawah tangan;14.

Bahwa karena pembuatan akta Perjanjian kredit di bawah tanganNo.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 yang dilakukan oleh ParaPenggugat dengan TergugatI dijadikan alas hak oleh Tergugatlluntuk pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku,oleh karenanya secara hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat oleh Tergugatll bersamasama Tergugatladalah tidak sah dan batal demi hukum;16.

AKTAAKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ( APHT ) DANAKTAAKTA JAMINAN FIDUCIA MANA YANG DIMOHONKANUNTUK DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUMTIDAK JELAS.1.

Bank Negara Indonesia tok) dalam21.membuat SKMHT dan APHT atas jaminan kredit milik penggugatyakni sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 04735, Luas256m? an.

Bank Negara Indonesia tbk)yang membuat SKMHT dan APHT merupakan perbuatan melawanhukum, maka APHT yang merupakan perjanjian pembebanan haktanggungan tersebut MENJADI BATAL DEMI HUKUM karena tidakmemenuhi syarat objektif dari perjanjian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1320 KUPerdata yaitu sebab atau causa yang halal(perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan UU, kesusilaan danketertiban umum).23.Bahwa karena SKMHT dan APHT atas objek jaminan milik penggugatyang menjadi dasar dari Tergugat mengajukan

Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan membuat Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) merupakan Perbuatan Melawan Hukum.3. Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) danAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Objek Jaminan tanah danbangunan dengan SHM No. 04735 L. 258M? an. Dwi Sulistiyono DesaJepang Kec. Mejobo Kab. Kudus adalah batal demi hukum.4.

untuk membuat APHT atas jaminan kredit Penggugat pada Tergugat tersebut timbul dari perjanjian pokok (Perjanjian Kredit No.BWU/2013/020 tanggal 07 Mei 2013) yang berdasarkan bentuknyamerupakan perjanjian dengan klausula baku adalah telah melanggarketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perbuatan Tergugat dalam membuat SKMHT dan APHT atas jaminan kredit milikpenggugat dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWANHUKUM karena telah melanggar

), dimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)menjadi dasar bagi Tergugat untuk membuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas jaminan kredit tersebut timbul dari perjanjian pokok(Perjanjian Kredit No.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sesuai Posita butir 7mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo berkaitan dengan pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT).b.

Bahwa pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.302/Polokarto/2011 tanggal 03 Agustus 2011 pada kantor pertanahanKabupaten Sukoharjo merupakan bidang hukum administrasi negara(Tata Usaha Negara).d.

Bahwa dengan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996, maka Tergugat melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta melakukan pelelanganatas Agunan Kredit pada tanggal 15 Juni 2017.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita butir 4 s/d 7 GugatanPenggugat dalam perkara a quo yang intinya mendalilkan bahwaPenggugat tidak pernah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) di hadapan notaris, sehingga APHT tersebut cacathukum dan harus batal demi

hukum dan Posita butir 8 yang intinyamendalilkan bahwa telah terjadi permufakatan tidak baik antara pegawaibank dan notaris untuk memperdaya Penggugat menandatanganiPerjanjian dan APHT agar tidak mengetahui maksud dan isinya.

Dengan demikian, pemilik Agunan Kredit (incasu Penggugat) tidak perlu lagi menandatangani Akta PemberianHak Tanggungan (APHT), sehingga Kreditur (in casu Tergugat) akanbertindak sebagai kuasa dari pemilik Agunan Kredit (in casuPenggugat) dalam menandatangani APHT..

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaan tersebut telah diketahuioleh pihak BPR;.

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDIKesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr.

La OdeUsman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukanpengiktan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminantidak dapat menutupi jumlah kredit.Kredit tersebut saat ini dengan status macet denganUotstanding Rp.395.833.333.40.Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh oranglain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaantersebut telah diketahui oleh pihak BPR.4.

La Ode Kasman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus barumelakukan pengikatan APHT terhadap agunan debiturKredit tersebut statusmacet dengan OutstandingRp.403.972.500.00Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupikredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupitunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. LaodeUsman Sandiri.. KREDIT MODAL KERJA an.

Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debiturdiketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT danpembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilikagunan dalam hal ini Hj.

CNB.CLN/0873/PK.GRM/2005 tertanggal 31 Maret 2005antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IIT; Pencatatan dan pendaftaran Hak Tanggungan peringkat I (pertama) olehTergugat IV berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan TergugatIl dengan segala akibat hukumnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut

CNB.CLN/0873/PK.GRM/2005 tertanggal 31 Maret 2005antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IIT; Pencatatan dan pendaftaran Hak Tanggungan peringkat I (pertama) olehTergugat IV berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Hal. 7 dari 26 hal. Put.

CNB.CLN/0873/PK.GRM/2005 tertanggal 31 Maret 2005antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat II; Pencatatan dan pendaftaran Hak Tanggungan peringkat I(pertama) oleh Tergugat IV berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005 yangdibuat oleh dan di hadapan Tergugat III dengan segala akibathukumnya;4.

Bank Mandiri(Persero) Tbk., berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama),berdasarkan APHT tanggal 31032005 No. 85/2005, Maria Pranatia, SH.,selaku.

CNB.CLN/0873/PK.GRM/2005, tertanggal 31 Maret2005 antara Tergugat I dengan Tergugat IT dengan segala akibat hukumnya; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 31 Maret 2005No. 85/2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat HI; Pencatatan dan Pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) olehTergugat IV berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.85/2005 tertanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IIIdengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan Kantor Pertanahan

untuk pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) tertanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Buddy SetiaPermana, SH.,M.Kn in casu Turut Tergugat I ;2.

Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)nomor 99 dan Nomor 100 tertanggal 25 Oktober 2016 (Dua puluhlima Oktober dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan NotarisDheasy Suzanti, SH Notaris di Kota Bogor in casu Tergugat Ilsebagaimana terurai dalam komparisi pada Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.36/2017 dan No.37/2017 halaman 2 (dua)dan kemudian dipergunakan Turut Tergugat untuk pembuatanAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tertanggal 20 November2017 yang dibuat di hadapan Pejabat

,M.Kn di Kabupaten Sukabumi in casuTurut Tergugat ;19.Bahwa sebagai akta otentik in casu SKMHT maka adalah syaratmutlak dan menjadi dasar hukum yang benar bagi APHT sesuai UUnomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, seyogyanyapembuatan SKMHT dan APHT haruslah didasarkan pada FAKTAYURIDIS yang benar dan tidak melanggar dan/atau berlawanandengan UndangUndang, kesusilaan atau ketertiban umum makaperbuatan Tergugat Il dan Turut Tergugat yang merubah tanggal,bulan dan tahun produk SKMHT maupun APHT sebagaimanadiuraikan

pada angka 15, 16 dan 17 posita gugatan aquo adalahperbuatan yang bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdata jopasal 1337 KUHPerdata jo UU Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan dan oleh karenanya SKMHT dan APHT yang dibuat olehTergugat II dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan batal demi hukumdengan segala akibat hukumnya ;20.Bahwa dengan dasar SKMHT dan APHT yang dibuat oleh Tergugat IIdan Turut Tergugat cacat yuridis yang mana tanggal, bulan dan tahunpembuatan berbeda dengan FAKTANYA (vide posita

Akta tersebut adalah akta otentikyang menjadi dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 36 dan Nomor 37 tanggal 20 Nopember 2017.

Sariana Hukum, Notaris/PPAT di KabupatenKediri dimana Notaris/PPAT tersebut yang membuat Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) nomor : 94/APHT/GP.Rejo/Illl2011 tertanggal11 Maret 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor :822/APHT/GP.REJO/X12011 tertanggal 12 Oktober 2011.3.

Bahwa dengan diserahkannya Obyek Jaminan sebagai agunan atashutangnya Pelawan selaku Debitur kepada Terlawan Il selaku Kreditur,maka Pelawan selaku pemilik Obyek Jaminan telah mengikatkan diri untukmenjamin pelunasan hutang Pelawan kepada Terlawan Il dengan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.94/APHT/GP.Rejo/Il/2011 tanggal 11 Maret 2011 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 822/APHT/GP.REJO/X/12011 tanggal 12 Oktober2011 yang keduanya dibuat dihadapan ACHMADIN, Sarjana Hukum

Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan APHT No. 94/APHT/GP.Rejo/Il/201 1tanggal 11 Maret 2011 dan APHT No. 822/APHT/GP.REJO/X/2011 tanggal12 Oklober 2011 tersebut diatas terhadap Obyek Sengketa tersebut telahdibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertipikat HakTanggungan No. 1214/2011. tanggal 26 May 2011 dan Hak TanggunganPeringkat Kedua sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.1396/2012 tanggal08 May 2012 yang keduanya diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kediri;7.

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 94/APHT/GP.Rejo/II/2011 tanggal11 Maret 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.822/APHT/GP.REJO/X/2011 tanggal 12 oktober 2011 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat:.

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 94/APHT/GP.Rejo/IlV2011 tanggat 11 Maret 2011 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 822/APHT/GP.REJO/X/2011tanggal 12 Oktober 2011 adalah sah, sempurna dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat.Menyatakan Terlawan Il adalah Kreditur yang sah dan beritikad baik;Menyatakan Pelawan telah melakukan Wanprestasi terhadap Terlawan lldan tidak beritikad baik;8.