Ditemukan 276 data
16 — 4
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan,Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugatkepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c ) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat suart izin, maka telah terpenuhi maksud peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990, tenatang
63 — 7
urinepositif mengandung methamphetamina;Bahwa benar terdakwa mengakui telah menggunakan shabu selama 7 tahun saatberada di jakarta dan baru 4 kali saat di sragen serta terakhir kali 2 minggusebelum di tangkap;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedangmenjalani pengobatan;Bahwa benar dari hasil pengujian terhadap barang bukti narkotika maka hasilpengujian memberikan kesimpulan benar serbuk kristal mengandungmethametafina terdaftar dalam golongan I UU No 35/2009 tenatang
130 — 37
Oleh karena itulah, kinidipertimbangkan, apakah dari faktafakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudahdapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukansuatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umumtersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif yaitu :KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2009 Tenatang
Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP;AtauKEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c joPasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tenatang Minyak dan GasBumi;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan suratdakwaan yang memberikan option atau pilihan kepada Majelis Hakim untukmemilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu,berdasarkan faktafakta yang terungkap
56 — 6
Terdakwa dan apakah Terdakwa dapatmempertanggung jawabkan atas perbuatannya ; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telahdidakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitumelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam : Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;AtauKedua : Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor35 Tahun 2009 tenatang
Narkotika ;AtauKetiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;24 Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, makadalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untukmemilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan faktafakta yangterungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilihuntuk mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tenatang
KHARISMA HADIANI,SH
Terdakwa:
NICKO HERDANIANTO BIN SUDJANARKO
70 — 9
Pangkat Penda NIP 19750829 200312 2 002,jabatan.Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlaksegel lengkap dengan label barang bukti Nomor 7411/2018/NNF berupa satukantong plastic berisikan Kristal warna putin dengan berat netto 0,009 (nol komanol nol sembilan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tenatang Narkotika;Perbuatan terdakwa Nicko Herdanianto Bin Sudjanarko tersebutsebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlaksegel lengkap dengan label barang bukti Nomor 7411/2018/NNF berupa satukantong plastic berisikan Kristal warna putin dengan berat netto 0,009 (nol komanol nol sembilan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tenatang
63 — 4
merasa takut terjadi halhal yang tidakdiinginkan maka Penggugat merasakan sudah tidak dapat mempertahankan kehidupanperkawinan antara Penggugat dan Tergugat lagi;e Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggamaka berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tenatang
19 — 1
dirukunkan kembali seperti sedia kala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satubain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c )Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat suartizin atasan bukti P.3, maka telah terpenuhi maksud peraturan Pemerintah No.10 tahun1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990, tenatang
12 — 4
Hakim sudah mendamaikan para pihak agar tetaprukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikanjawaban secara tertulis pada tanggal 12 November 2019 yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat,sebagian gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, dan Tergugatmembantah tenatang
21 — 1
sekali untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakimpatut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugatsesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat suart izin, maka telah terpenuhi maksud peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990, tenatang
IMRON MASHADI, SH.MH
Terdakwa:
Zaenul Mustakim Als Mas Evan Bin Jamaluddin
95 — 31
150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah),sedangkan yang 1 (satu) sachet terdakwa pakai bersama saksi YUNIARA(terdakwa dalam berkas perkara terpisah).Selanjutnya setelah terdakwa selesai menyimpan 18 (delapan belas) sachetnarkotika jenis shabu, terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lamakemudian datang saksi JUMASRI dan saksi MUHAMAD TANG PetugasSatresnarkoba dari Kepolisian Resort Luwu Timur melakukan penangkapanterhadap terdakwa, yang sebelumnya para saksi mendapatkan informasidari masyarakat tenatang
150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah),sedangkan yang 1 (satu) sachet terdakwa pakai bersama saksi YUNIARA(terdakwa dalam berkas perkara terpisah).Selanjutnya setelah terdakwa selesai menyimpan 18 (delapan belas) sachetnarkotika jenis shabu, terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lamakemudian datang saksi JUMASRI dan saksi MUHAMAD TANG PetugasSatresnarkoba dari Kepolisian Resort Luwu Timur melakukan penangkapanterhadap terdakwa, yang sebelumnya para saksi mendapatkan informasidari masyarakat tenatang
9 — 0
rekonpensi dalam jawabannya padapokoknya mengakui sebagian dan sanggup untuk memenuhi tuntutanPenggugat seperti yang telah disanggupinya;Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau , Tergugathanya mengakui 3 (tiga) bulan, sedangkan Penggugat tidak mampumembuktikan dalil gugatannya; maka majelis memnghukum Tergugatuntuk membayar bafkah lampau kepada Penggugat sesuaipengakuannya , sebatas kemampuan dan kepatutan dari penghasilanTergugat seperti dalam diktum amar putudasan ini;Menimbang; bahwa tenatang
376 — 11
penambangan pasir;e Bahwa kegiatan penambangan Pasir tersebut mulai berjalan sekitar bulan Maret2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.e Bahwa dilokasi Penambangan Pasir tersebut tidak ada izin untuk melakukanPenambangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah DaerahKabuparen Bintan.e Bahwa lokasi Penambangan Pasir yang dilakukan dahulunya ada izin galian Cdan sudah habis masa berlakunya.e Bahwa lokasi Penambangan Pasir yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkanPerda Nomor 2 Thun 2012 tenatang
/Pid.B/2015/PN Tpge Bahwa kegiatan penambangan Pasir tersebut mulai berjalan sekitar bulan Maret2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.e Bahwa dilokasi Penambangan Pasir tersebut tidak ada izin untuk melakukanPenambangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah DaerahKabuparen Bintan.e Bahwa lokasi Penambangan Pasir yang dilakukan dahulunya ada izin galian Cdan sudah habis masa berlakunya.e Bahwa lokasi Penambangan Pasir yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkanPerda Nomor 2 Thun 2012 tenatang
5 — 5
Tergugat akan dijatunkanoleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sughro sesuai maksud Pasal119 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas dansejalan dengan maksud Pasal 39 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat surat izin atasan, maka telah terpenuhi maksud peraturanPemerintah No.10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990,tenatang
12 — 2
Pasal 49 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pl, berupa foto copy KartuTanda Penduduk Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumyang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkanketentuan Pasal 73 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tenatang
50 — 3
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di mana perselisihan rumah tangga yang terusmenerus dan sulit sekali untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memndapatsuart izin atasan, maka atelah terpenuhi maksud peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990, tenatang izin perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Penggugat telah
12 — 1
sekali untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakimpatut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugatsesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat suart izin, maka telah terpenuhi maksud peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990, tenatang
11 — 1
berdasar Pasal 49 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagidengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (foto copy Kartu TandaPenduduk Penggugat), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum yangtermasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan ketentuanPasal 73 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tenatang
M.ADE BAHTIAR
18 — 6
Ade dan sekaligus menanyakan kepada saksi tenatang prosespergantian akta lahir tersebut ;Bahwa saksi kemudian menyarankan kepada Pemohon agar segera datangke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menanyakantentang masalah tersebut;Bahwa Pemohon menceritakan tentang adanya kesalahan penulisan bulanlahir dalam akta lahir anak Pemohon tersebut kepada saksi pada sekitarbulan Juli 2019;Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran milik Nurul Humaira M.
14 — 4
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tenatang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
8 — 0
saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwaantara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) ternyata bahwa Pemohon sebagaiseorang Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari pejabatyang berwenang sehingga dinyatakan Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuaidengan kehendak pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tenatang