Ditemukan 851 data
34 — 13
Bahwa pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi ataucidera janji yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebagai debitor dalam halpemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat I sehagai kreditor sebagaimanaPerjanjian Pinjam Uang Nomor : 37 tanggal 24 Agustus 2006.5. Bahwa atas tindakan wanprestasi Para Pengguga!
29 — 8
Salam sebagai ketua GAPOKTAN, Tertakwa M NASIR sebagaiKetua Kelompok Tani Merah Delima, Terdakwa SAMSUAR sebagai KetussKelompok Tani merah Sago, Terdakwa HANAPIA sehagai Ketua Keloenpok taniSogo Maju dan Terdakwa ISHAK sebagai Ketua kelompo& Tani Sogo Jaya: Batwa Terdakwa M, Salam selain menjadi Ketua GAPOKTAN juga scbagaiSekdes, Desa Sogo Jaya;wa dana PUAP itu berasal dari pusat diberikan untuk kelompok tani yang ada di~ Babwa suksi scharusnya mendapatkan bantuan dari dina PUAP sebesar Rp2,000,000
25 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barang Modal lainnya adalah 5 tahun;PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimanadimaksud dalam ayat (2);b Untuk bukan Barang Modal: XYxX PMdengan ketentuan bahwa:Xadalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang PajakPertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai selama satu tahun buku;adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) angka 2 yang ditentukan sehagai
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) :Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedomanpenghitungan sehagai berikut :a.
18 — 5
Bahwa dalam repliknya Pemohon telah mengukuihalhal sehagai berikut :a. Dalam replik point 2 Pemohon mengakuipernah pergi dari rumah kediaman bersama,b. Dalam replik point 3 Pemohon mengakupernah marah kepada Termohon,Hal. 25 dari 58 Put. No. 576/Pdt.G/2013/PA.Smn26c. Dalam replik point 4 Pemohon mengakuipernah keluar malam dalam intensitas sekaliatau dua kali dalam seminggu.d.
NOFIARDI
Tergugat:
PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) wakili Dirutnya Drs H.Akmaluddin Hasibuan
71 — 15
Menghapus Pasal 155 UndangUndang 13 Tahun 2003 sehingga Pasaltersebut dianggap tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan sehagai acuandalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.c.
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PN.KTP tanggal 17 Desember 2008 padapada halaman 47 sampai dengan hal 48 putusanmempertimbangkan sebagai berikutMenimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan fakta faktayang terungkap dipersidangan ; majelis akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu,yaitu. terdakwa melanggar pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yangdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang unsur unsurnya sehagai
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebanding dengan jumlah Penyerahan yangterutang Pajak terhadap Penyerahan seluruhnya;Pasal 4 ayat (1):"Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telahmengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman penghitungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung kembali besarnyaPajak Masukan yang dapat dikreditkan,Pasal 4 ayat (2):Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedomanpenghitungan sehagai
99 — 14
berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal23 Juni 2017sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2017, bertempat di persimpangan jalan raya depan Mesjid BesarToio dilingkungan ioio kelurahan Toio Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepontoatau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengauilan Negeri Jeneponto, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barangyang dilakukan terdakwa dengan cara sehagai
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.NASBIR.S
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
1.PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Lubuk Basung
2.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
83 — 15
Saya sehagai pihak ketiga membeli bangunantersebut pada bulan September tahun 1999 dengan masa HGB 20 tahun,tentu masa berakimya berlaku sampai September tahun 2019 dengandemikian saya masih berhak pada bangunan tersebut, dan tidak adaHalaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2018/PN.Lbbperaturan yang saya langgar melakukan kegiatan pada bangunantersebut;Sertifikat HGB No. 54 Tahun 1999 aclalah pecahan dan Sertifikat No.Tahun 1989 yang masa berlakunya sampai September Th. 2009, Dalamhal
AMIRUDDIN S
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE
Intervensi:
1.JAMALIA, BA
2.JUFRI JALALUDDIN
3.JUMRIAH
118 — 45
Jumria terbit diatassebidang tanah yang dikonversi sehagai hak milik menurut pasal 20Undangundang Pokok Agraria (U.U No.5 Tahun 1960 L.N. 1960104)JO. Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962;4.
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebanding dengan jumlah Penyerahanyang terutang Pajak terhadap Penyerahan seluruhnya.Pasal 4 ayat (1):"Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telahmengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman penghitungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung kembali besarnyaPajak Masukan yang dapat dikreditkan,Pasal 4 ayat (2):Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedomanpenghitungan sehagai
35 — 5
diikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untukmemungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasaibarang yang dicari, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yangsedang berjalan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan paraterdakwa dengan cara sehagai
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk CABANG BALIKPAPAN
165 — 597
Mengenai hal ini ada 2 (dua) undangundang, yaitu: UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang Undangan, selanjutnya disebut UU No. 10 Th 2004; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang Undangan, selanjutnya disebut UU No. 12 Th 201 ;Menurut masingmasing undangundang tersebut, bentuk hukumperaturan pelaksanaan yang dimaksud UndangUndang No.4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan sehagai berikut:1) UU No. 10 Tahun 2004Menurut UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundangundangan
FARIDA MUSTAMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
ROSDIANAH, S.Pd., M.Si
129 — 89
Individual dan Final serta mengikat yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasarhukum jika Penggugat sehagai Ahli waris dari Alm. Drs.
YUSUF M. SAID
Termohon:
Pidum Polsek Pajo
121 — 114
Saksi CHAFRUL ANAM; Bahwa saksi kenal Pemohon pada saat kejadian, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan denganPemohon; Batwa saksi merupakan anggota Pelsek Pajo, Kecamatan Palo,Kabupaten Dompu; Bahwa saksi diajukan ke Persidangan menjadi saksi periha) Pemohonditetapkan seHagai Tersangka dalam pengerusakan papan informasimilk Desa Jambu; Bahwa kejadaian Penggerusakan tersebut terjadi pada hari Kamistanggal 7 September 2017 berfempat di Kantor Desa Jambu,Kecamatan
28 — 17
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sehagai berikut: Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 terdakwa menghubungisaksi SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN Als MAN Bin MUHAMAD yang saat ituberada di Medan melalui hand phone untuk memesan Narkotika jenis shabushabu, lalu saksi SULAIMAN Als MAMAN Als LEMAN AN MAN Bin MUHAMADmenyuruh terdakwa untuk menghubungi FERDI KURNIAWAN Als HAR (masukdalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengirimkan nomor hand phone yangbersangkutan.
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ranji kaum dibuat secara jelas dan lengkap olehmamak kepala waris dan diketahui dalam kaum dan diketahui oleh Ninikmamak penghulu kaum yang bersangkutan, jadi syaratsyarat syahnya suratsilsilah keturunan Kaum/Ranjikaum dibuat secara jelas dan lengkap olehmamak kepala waris dan diketahui dan dibenarkan oleh penghulu suku/datukdalam kaum yang bersangkutan, karena menurut hukum adat Minangkabauyang mengetahui secara pasti siapasiapa saja sebagai anggota kaum adalahlakilaki tertua dalam kaum tersebut (Sehagai
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alibederun (meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2009);Disebutkan dalam Perjanjian tersebut, sehagai berikut:Pertama: Pihak Pertama akan menyediakan lahan perkebunan untuk PihakKedua seluas 500 Ha (luas resminya setelah diadakanpengukuran oleh yang berwajib) sesuai dengan pernyataan PihakPertama bertanggal 16 Oktober 1989;Kedua: Pihak Pertama menyatakan bahwa lahan yang akan diserahkankepada Pihak Kedua dalam keadaan aman, dan tidak adagugatan dari manapiin juga karena sudah diselesaikan.
17 — 4
Nafkah haddonah yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebutdewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah);Berdasarkan halhal dan alasanalasan diatas, PEMOHONRekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Mojokertountuk berkenan memutuskan sehagai herikutDALAM KONVENSI1. Menolak sebagian dan menerima sebagian permohonan Pemohon;2.