Asdaco tahun1997;Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua keterangan saksiselebinnya dan selengkapnya telah termuat dalam berita acarapersidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusanini.Menimbang, Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara inimeskipun telah diberikan kKesempatan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2019 Majelis Hakim telahmelaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah Penggugat yangtumpang tindin dengan tanah yang

Bahwa sehubungan dengan permohonan pemisahan hak atas tanah atasBahwa nama Penggugat, Tergugat melalui Suratnya Nomor : 1207/200Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor: 47/G/2019/PTUNPBR14.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwatanah yang dimohon haknya tumpang tindin dengan SHM No. 3044 tahun 2005An. Watidar Aziz (Vide bukti P21)10.

Berdasarkan bukti surat T.II.Int.2.2c, didapatkan fakta jika Tergugat padatanggal 5 Juni 2014, pernah berkirim surat kepada Penggugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, guna menindaklanjuti suratundangan ke3 dari Tergugat tanggal 11 Pebruari 2014, terkaitpermasalahan tumpang tindin SHM No. 540/Gembor, No. 548/Gembor danNo. 552/Gembor dengan SHGB No.1758/Gembor dan SHGB No. 1760/Gembor..

DjajapuraPermai, yang ternyata bidang tanahnya adalah tumpang tindin sebagian denganbidang tanah Sertipikatsertipikat obyek sengketa;Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum yang diajukan oleh TergugatIl Intervensi 2 untuk menyatakan jika gugatan Penggugat dalam perkara a quotelah lewat waktu (daluarsa) karena pada tanggal 24 Oktober 2012, Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat: 8054/600.136.71/X/2012 telahmengundang Handoyo Santoso dan Soesanto Tjioe selaku direktur PT AsiaplastIndustries

Peraturan Perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan pembatalan Sertipikatsertipikat obyek sengketa di PengadilanTata Usaha Negara;Halaman 121 dari 142 halaman, Putusan No. 41/G/2014/PTUNSRGMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukan dandidaftarkannya gugatan a quo oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat tidak dapat menjamin kepastianhukum data fisik dari sebagian bidang tanah HGB No. 1758/Gembor dan HGBNo.1760/Gembor, telah tumpang tindin

Mtr.h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaantersebut di atas, jika dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan subjek hak, kesalahan obyek hak,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis

kepada Siti Rogayah demi hukum telah dicabut, dan tanah sebagaimanadalam C 935 seluas 6200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) sebagaimanadalam nomor urut / angka 26 dari 33 bidang tanah, beralih menjadi bagiandan menjadi hak sepenuhnya dari Hj Ucu binti Usa (Terdakwa 1), danbukan lagi menjadi bagian Siti Rogayah sebagai penerima hibah, danbukan pula menjadi bagian H Suhati sebagaimana dalam APHB No 3.e bahwa kalau surat hibah nomor 307/2007 tersebut tidak dicabut oleh HSunata, maka akan terjadi tumpang tindin

berdasarkan Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 39/Bencongan,Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992tercatat atas nama Amin Lembe, dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali sebagai miliknya yang menurut Termohon Peninjauan Kembalitumpang tindin dengan tanah seluas 4.400 m? sesuai Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No.11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 tercatat atas nama PemohonPeninjauan Kembali (dahulu bernama PT.

Engedi Ex Eagle Prestigeyang diterbitkan oleh Termohon Kasasi / Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014dan atas tindakan tersebut Pemohon Kasasi / Penggugat mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum dengan register perkara perdata Nomor211/Pdt.G/2014/PN.BTM tertanggal 20 Oktober 2014;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti TingkatBanding telah tidak menerima untuk memeriksa pokok perkara oleh karena gunamenghindari tumpang tindin putusan tentang siapa sebenarnya pemilik kapal MV.Engedi

Anak dalam pemeliharaan Tergugat;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, menunjukkanadanya tumpang tindin adanya gugatan Tergugat sehingga adanya kaburhukum (gugatan mengandung cacat atau obscuur libel) antara pokok perkaradngan adanya Rekonpensi dan mengenai dengan pembuktian Tergugat tidak dipertimbangkan lagi.

korban YO GAKPOPO LAH WONG AKU SENENG KARO SAMPEAN terdakwa jawablagi YO AYO COPOT CELONONE, karena terdakwa melihat ekspresiHal 13 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Mkdanak korban yang terlihat malu untuk melepas celananya tersebut makaterdakwa berinisiatif untuk melepas celana panjang dan celana dalamyang dikenakan anak korban setelah itu anak korban melepas celanapanjang dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwamenidurkan anak korban diatas tempat tidur lalu terdakwa tindin

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat ObyekSegketa dengan Sertipikat milik Penggugat. ; Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat HakGuna Bangunan No. 3462/Desa Curug, terbit tanggal 10 Maret 1998,Gambar Situasi No. 11807/1995, tertanggal 19 Juni 1995 seluas 11.503 M2,atas nama HERMAN ANGWIDJAYA, berasal dari penurunan hak, SertipikatHak Milik ke Sertipikat Hak Guna Bangunan terletak di

Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak didukung olehputusan pidana;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana PemohonKasasi Il / Penggugat menyatakan, bahwa sekarang sedang berjalan gugatanPemohon Kasasi Il / Penggugat terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yangterdaftar dalam perkara No. 139/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, sehingga untukmenghindari overlaping (tumpang tindin

Trubaindo Coal Mining ) menolakmembayar tali asih atas tanah objek sengketa kepada Penggugatoleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugatdalam perkara ini adalah tumpang tindin dengan lokasi yangdakui oleh Tergugat Il ( Sdr. Messakh. A ), dimana Tergugat (PT. Trubaindo Coal Mining sudah membayar/memberikan taliasin atas lokasi yang dimaksud kepada Tergugat Il ( Sadr.Messakh.

Yahya Harahap pada persidanganterdahulu, tujuan UU 40/2007 memisahkan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi adalah agar jelas batasbatas fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi,sehingga tidak terjadi saling tumpang tindin dan perebutan kekuasaan diantara organ yang satu dengan organ yang lainnya;8. Bahwa keterangan ahli M.

Dilema inilah yang harus benarbenardipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini, mempertimbangkan terlebin dahulu apakah benar posisi letakbatas bidang tanah milik Penggugat benarbenar tumpang tindin dengantanah milik Tergugat dan Tergugat Il, mengingat Kantor Pertanahan KotaDepok/Turut Tergugat saja tidak berani mencabut Sertifikat Hak Milik No.06802/Mampang/2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 06803/Mampang/2014milik Tergugat dan Tergugat II, padahal sudah ada perintah

Berdasarkanpemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya tumpangtindin penguasaan tanah akibat terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor591/Kep.052BPPT/2012, yang justru bertujuan untuk menghindari adanyatumpang tindin dengan mengoreksi surat keputusan Bupati yang terbit sebelumnyatentang areal ijin lokasi tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang,

dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin

Sumatera Utara,BERADA DIATAS SEBAHAGIAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan hasil Pengembalian batas tertanggal 25 Maret 2021 No.03/BA.12.02.200/III/2021, terdapat tumpang tindih sebahagian atas bidangtanah seluas 1.474 M2 milik Penggugat, artinya bahwa sebahagian luas tanahmilik Penggugat tumpang tindin seluas 1.474 M2 dengan sertifikat No. 95,sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Penggugat sangatdirugikan oleh tergugat karena atas adanya sebahagian luas tanah milikPenggugat

Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.

Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.

makaPengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Penggugat, sesuai dengan yang tergambar dalam buktiT31 yang merupakan hasil sinkronisasi antara data pertanahan di KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin dengan bukti hasil pengembalian batas(vide bukti P5), yang secara resmi dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilanberkeyakinan bahwa data bidang tanah dalam objek sengketa benar terjaditumpang tindin

dengan peraturan yang mengaturpenerbitan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak melakukan penelitiandan tidak memelihara data fisik dan data yuridis secara cermat, karena terhadapbidang tanah objek sengketa, terlebin dahulu telah terbit sertipikat Penggugat,Halaman 118 dari 134 halaman /Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.PLGdengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketamenyebabkan terjadinya tumpang tindin

cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo, karena sudah adaSertipikat Hak Milik Penggugat di atas bidang tanah yang dimaksud dalam objeksengketa, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketatidak dapat diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan tindakanTergugat dalam penerbitan objek sengketa terbukti cacat prosedur yang jugamenyebabkan cacat substansial yaitu tumpang tindin

nama Ratna (Penggugat) ;Bahwa sejak Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 870 Kel.Nabarua tanggal 22062007, NIB 26.13.01.08.01610, Surat Ukur Nomor51/08/2007 tanggal 7062007, luas 625m2atas nama Ratna tidak ada subjekhukum lain yang mengaku memilikinya sehingga dalam rentang waktutersebut, Penggugat mendirikan bangunan rumah diatasnya dan belumpernah mengalihkan maupun memindahtangankan kepada subjek hukumlain ;Bahwa Penggugat mengetahui bidang tanah bidang tanah milik Penggugattumpang tindin