SRI IRIANTO Als RINTO Bin (Alm) NGADIMAN, bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasamadan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan

tahun2001 yo pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 3 yo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana ............44sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yopasal 55 Ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatansebagaimana tersebut dalam surat dakwaan haruslah terlebin dahulu dipertimbangkan unsurunsurnya ;Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal

2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yo pasal 55 Ayat 1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut : 1.

putusan perkaraNo08/PID.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 18 Oktober 2012 dan memperhatikanserta menelaah memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19November 2012 dan memori banding serta kontra memori banding PenasihatHukum Terdakwa masingmasing tertanggal 14 Desember 2012 maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan bahwa perbuatanTerdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertamaprimair melanggar pasal

2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut ;Namum dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tersebut,Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu sumir dan kurang lengkapkarena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pengadaanpupuk kompos

Pidana KorupsiPenyalahgunaan Dana Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada DinasTenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi Tahun Anggaran 2006 dan 2007, makaperbuatan terdakwa SAEFULLOH BIN (ALM) ENDANG MARZUKI telah mengakibatkan kerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 103.762.500, (seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratusrupiah).no Perbuatan Terdakwa SAEFULLOH BIN (ALM) ENDANG MARZUKI tersebut di atas sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I.

Irwansyah telahbertanggungjawab atas kerugian pembangunan :1) Pembangunan Kantor dinas PU danPertambangan Rp 158.828.321,002) Pembangunan KantorBKD Rp 162.401.699,223) Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan KelautanRp 195.811.409.774) Pembangunan Kantor BPMD Rp31.434.050,32Total seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa adalahRp.548.475.480, 31 ,26Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan

dikuatkan oleh Majelis HakimAgung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 hanya didasarkan kepada surattuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mengindahkan surat dakwaan, surattuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 November 2006 telah keluar darisurat dakwaan sebagaimana telah disampaikannya dalam persidangan tanggal18 April 2006 ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa dalam perkara ini olehJaksa Penuntut Umum telah didakwa/dituduh melakukan tindak pidana korupsi,dengan :e Dakwaan Kesatu melanggar pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo.

Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2)Undangundang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwatidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yangsah menurut Undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanSubsideritas, yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu.Apabila dakwaan primair ini tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair.Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak akanmempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;Adapun unsurunsur dakwaan Primair, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana, adalah sebagai berikut :1 setiap orang;secara melawan hukum;memperkaya diri sendiri atau orang lain;yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara;nan FF W WNOrang yang melakukan, yang menyuruh

SR561/PW05/5/2010 tanggal 29 Januari 2010;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR;Bahwa ia terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN yang bekerja sebagai TenagaAhli pada CV.

pemeriksaan di persidangan seperti yang telah tercantum dalam berita acarapemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian menyatu dan tidak terpisahkan denganputusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridisapakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atautidak unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwakan berbentuk Subsidairitas yaitu:Primair : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 Jo.

RITA SUNELFIA DEWI, MT, IAI tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Ir.

putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwadapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut ;Primair :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Pige Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa A.RAFIK.S.Pd Bin ROMLAN tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 121 dari 154 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Drs.

ABDUL MUIS BIN ASNAWI langsung saja membuatkandan menyusun isi laporan pelaksanaan program tersebut kepada Dinas Koperasidan UKM Propinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya diteruskan keKementerian Koperasi dan UKM RI;145Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana makaterlebih dahulu harus diteliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :Kesatu :Primair: Pasal 2

ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;;Subsidair : Pasal 3 Jo.

SOEPRATIKNJO telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

upah tenaga kerja untukdikumpulkan pada Inne Dwi Suryani sebagai dana efisiensi yang kemudian Terdakwa dan Suprojobersamasama juga menggunakan uang tersebut untuk dibagibagikan untuk paket Lebaran, untukcash back (reward) bantuan pihak lain, uang saku, akomodasi dan lainlain.Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut selanjutnya akandipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas :Primair karena perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Subsidair karena perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke

YULIANTO bin HADI SUPRAPTO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diatur oleh UU No.20Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair, danoleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan terdakwa Drs.

dilakukan oleh terdakwa tersebut terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana dan telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, dengan dakwaan PRIMAIR, yaitumelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,SUBSIDAIR, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndangHal 88 dari 142 halaman, Putusan No.34/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP

(satu: milyartujuh ratus delapanpuluh dua juta limaratus delapanpuluh ribu rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR 458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014 olehPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) ProvinsiKalimantan Barat.w Perbuatan ia terdakwa ANTONIUS HUSIN tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDER :Bahwa terdakwa ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yang diangkatatau ditunjuk sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum (pembangunan rumah dinas Pemda

Anggaran 2006 Nomor : SR458/PW14/5/2014tanggal 26 September 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terbukti dipersidangan sebagaimanadwuraikan diatas , apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaanJaksa Penuntut Umum atas dir terdakwa ataukah tidak maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukantindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.Hal. 97 dari 133 halaman, Perkara Nomor : 54/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTKDakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal

KASMIR MD BIN MUHAMMAD DARUN tidakbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam Surat DakwaanPrimair;Menyatakan Terdakwa Ir.

Jambi pada pokoknya menerangkan adanyaKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 144.621.340,78 (seratus empatpuluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluhrupiah tujuh puluh delapan sen).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa berbentuk SubsideritasPrimair didakwa melanggar pasal

2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya terdiri:1.

., sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa .

tersebut dibuat fiktif dan ditanda tangani oleh AnasFakhruddin yang seolaholah ditanda tangani oleh Ketua Panitia (SyahrirMubarak,ST) ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahadanya faktafakta diatas, Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh PenuntutUmum kepada Para Terdakwa ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke mukaPersidangan dengan Dakwaan Subsidaritas yakni :PRIMAIR : melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1KUHP ;SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Jo.

Hari Sidang;Suratsurat lainnya dalam berkas perkara;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;Setelah mendengar SaksiSaksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barangbukti dalam perkara ini ;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :1)2)3)4)5)Menyatakan terdakwa yakni terdakwa Hendrikus Pati Als Hendrik telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaanpertama primair Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrikus Pati Als Hendrik ataskesalahannya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan

Menyatakan Terdakwa Hendrikus Pati, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaanKesatu Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, UU Nomor :31 Tahun 1999 jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair ;3.

KYAl IMAM SUHADI ISKANDAR sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PN. Bdg.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa Drs.

dengan Undang undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahanUU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbuktiMajelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangHalaman 103 dari 152 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2016/PN.

tersebut, memperkaya terdakwa Erik Ismunandar, ST sebesarRp. 199.285.329,39 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluhlima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) danmemperkaya saksi Muhammad Suhaimi Bin Tukacil sebesar Rp.43.000.000, (empatpuluh tiga juta rupiah).Perbuatan terdakwa ERIK ISMUNANDAR, ST bersamasama dengan saksiMUHAMMAD SUHAIMI Bin TUKACIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangPutusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 21 dari 186No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Selatan,terdapatkerugian Negara sebesar Rp.237.853.939,45, .Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita AcaraPersidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuandalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secarasubsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3. jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

semua suratsurat yang berhubungandengan perkara terdakwa;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwaTelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya, supayamajelis hakim memutuskan :1.Menyatakan terdakwa SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG terbukti secara sahdan meyakinkan mnurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukansecara bersama sama sebagaimana dakwaan primair Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah denganUU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO dan DR.

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RInomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.