Ditemukan 1872 data
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
212 — 146
Bahwa dalam surat pengembalian berkas TERGUGAT,TERGUGAT menyatakan bahwa sesuai dengan data dan petayang ada pada TERGUGAT bidang tanah yang dimohonkan olehPARA PENGGUGAT terindikasi tumpang tindin dengan beberapaSertifikat Hak Milik sebagai OBJEK SENGKETA.
Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat kepada Tergugat, telahdilaksanakan pengukuran atas tanah oleh petugas ukur dan dilanjutkandengan pemetaan, kemudian didapatkan hasil bahwa bidang tanahterindikasi tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objeksengketa sebagaimana termuat dalam surat pengembalian berkas sebagaiberikut :Halaman 148 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG.
Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1103/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 127, 128, 129(vide bukti P.34);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1102/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131,132, 133 (vide bukti P.35);.
Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1092/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 125, 126, 127(vide bukti P.37);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1093/316.07/VIII/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 138, 139, 140(vide bukti P.38);Halaman 149 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG8.
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
160 — 94
makaPengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Penggugat, sesuai dengan yang tergambar dalam buktiT31 yang merupakan hasil sinkronisasi antara data pertanahan di KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin dengan bukti hasil pengembalian batas(vide bukti P5), yang secara resmi dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilanberkeyakinan bahwa data bidang tanah dalam objek sengketa benar terjaditumpang tindin
dengan peraturan yang mengaturpenerbitan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak melakukan penelitiandan tidak memelihara data fisik dan data yuridis secara cermat, karena terhadapbidang tanah objek sengketa, terlebin dahulu telah terbit sertipikat Penggugat,Halaman 118 dari 134 halaman /Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.PLGdengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketamenyebabkan terjadinya tumpang tindin
cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo, karena sudah adaSertipikat Hak Milik Penggugat di atas bidang tanah yang dimaksud dalam objeksengketa, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketatidak dapat diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan tindakanTergugat dalam penerbitan objek sengketa terbukti cacat prosedur yang jugamenyebabkan cacat substansial yaitu tumpang tindin
81 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
faktafakta hukum (rechtsfeit) dan dalildalil Nukum(rechtmatig) diatas, gugatan Penggugat terdahulu maupun yang sekarang iniuntuk keempat kalinya telah berulangulang kali melakukan gugatan terhadapobjek dan subjek yang sama dengan tidak mengindahkan aturan hukum yangberlaku hanya sematamata mempermainkan hukum bukan untuk mencarikepastian hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, juga sesuai denganmaksud dan tujuan dari Surat Edaran MARI tanggal 30 Janauri 2002 Nomor 3Tahun 2002 untuk menghindari tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
86 — 93
Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, yangmengakibatkan tumpang tindin kepemilikan oleh pihak ketiga seluas 39.841m2.
74 — 53
Penggugat tersebutdiatas dengan melakukan penelitian data fisik (pengukuran) sebagaimana ternyata danditerangkan dalam Surat No.452.1 ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.452.1 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Para PenggugatSesuai berkas permohonan Nomor 14965/2014 Register Daftar Isian 301 Nomor10806/2014 tanggal 25 Februari 2014 tidak dapat diproses lebih lanjut dengandalih/alasan bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah terbit(tumpang tindin
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Siprianus Lebu Raya
64 — 33
Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Toko bintang akasia, Br.Dinas Tindin Desa Datah Abang, Kab. Karangasem dengan hargabarang senilai Rp. 30.800.000,d. Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Warung Loren JalanMajapahit Gg. Soka No. 1 A Badung, Kuta Kab. Badung. Denganharga barang senilai Rp. 18.500.000, dan UD INDRA JAYA, Jalan SriRama No. 1 Sebelah Pasar Legian Kuta Badung, dengan nilaiBarang total Rp. 13.122.000, .e.
1.ACHMAD HORI
2.TUHA
3.JUMIATI
4.FADILAH
5.LATIFAH
6.MULHATI
7.NURHASANAH
8.MOCH. TOHIR
9.AMINAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
279 — 144
Putusan 134/G/2020/PTUN Sbykepala kantor pertanahan kabupaten bangkalan adalah pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusansertipikat obyek sengketa sehingga majelis hakim tidak akan mengujidan tidak akan mempertimbangkan terhadap kewenangan tergugattersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupunsubstansi dari penerbitan obyektum litis tumpang tindin secarahukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 13 ayat4, pasal 14, pasal 17 Peraturan Pemerintah
101 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kartanegara Nomor: 503/50/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas ljin UsahaBudidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima MitrajayaMandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis,tanggal 26 Juli 2007; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUPP/SKBUN/XI/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUPP) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindin
204 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan mempedomani pasal 3 huruf f UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastianhukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksiPENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP OperasiProduksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan terjadi tumpang tindin
60 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap pada persidanganterdahulu, tujuan UU 40/2007 memisahkan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi adalah agar jelas batasbatas fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi,sehingga tidak terjadi saling tumpang tindin dan perebutan kekuasaan diantara organ yang satu dengan organ yang lainnya;8. Bahwa keterangan ahli M.
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanpemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya tumpangtindin penguasaan tanah akibat terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor591/Kep.052BPPT/2012, yang justru bertujuan untuk menghindari adanyatumpang tindin dengan mengoreksi surat keputusan Bupati yang terbit sebelumnyatentang areal ijin lokasi tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang,
57 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak didukung olehputusan pidana;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana PemohonKasasi Il / Penggugat menyatakan, bahwa sekarang sedang berjalan gugatanPemohon Kasasi Il / Penggugat terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yangterdaftar dalam perkara No. 139/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, sehingga untukmenghindari overlaping (tumpang tindin
Pembanding/Tergugat IX : SUHARMI, CS ( 7 ORANG)
Terbanding/Penggugat I : AKHMAD SAFAAT
Terbanding/Penggugat II : ALEX ZULKARNAEN, SH. (kuasa AKHMAD SAFAAT)
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHARMI
Turut Terbanding/Tergugat II : IKA SUGIARTI
Turut Terbanding/Tergugat III : DWI ASTUTI WULANDARI
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOVITASARI
Turut Terbanding/Tergugat V : RETNO AMBARWATI
Turut Terbanding/Tergugat VI : INDRATMI PUJI ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : NUGROHO
110 — 60
Dilema inilah yang harus benarbenardipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini, mempertimbangkan terlebin dahulu apakah benar posisi letakbatas bidang tanah milik Penggugat benarbenar tumpang tindin dengantanah milik Tergugat dan Tergugat Il, mengingat Kantor Pertanahan KotaDepok/Turut Tergugat saja tidak berani mencabut Sertifikat Hak Milik No.06802/Mampang/2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 06803/Mampang/2014milik Tergugat dan Tergugat II, padahal sudah ada perintah
104 — 72
Trubaindo Coal Mining ) menolakmembayar tali asih atas tanah objek sengketa kepada Penggugatoleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugatdalam perkara ini adalah tumpang tindin dengan lokasi yangdakui oleh Tergugat Il ( Sdr. Messakh. A ), dimana Tergugat (PT. Trubaindo Coal Mining sudah membayar/memberikan taliasin atas lokasi yang dimaksud kepada Tergugat Il ( Sadr.Messakh.
99 — 25
NASIR, tidakbersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat Il yang diterbitkan lebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard).2. Penggugat tidak memiliki J/egal stending untuk melakukangugatan3.
selanjutnya diberi tanda T.I18;Foto Copy dari Foto Copy Gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Darul Nafis, dkk, pada Gugatan' perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN.Kag yang ternyata tumpang tindih dengan tanahperkara dalam gugatan aquo sertifikat an.M.Nasir sekarang ada padaPenggugat Helmy, selanjutnya diberi tanda T.I19;Foto Copy dari Foto Copy gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Bustomi bin Amin Daud dkk, pada gugatan perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN Kag yang ternyata tumpang tindin
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Kag.bersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat II yang diterbitkan lebih dahulu.Penggugat tidak memiliki legal stending untuk melakukan gugatan.Dasar kepemilikan Penggugat, dari MINASIR ke Penggugat berdasarkanAkta Jual Bell, Sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat mendalilkanmasih atas nama M.
25 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian Para Penggugat/PemohonKasasi melakukan penelusuran lebih dalam dan diperolehlah data yangmenunjukkan adanya peralihan yang janggal dari Hardjowijono kepada R.Sukarsono sehingga terjadi tumpang tindin bahkan hilangnyatanah.Seharusnya luas tanah yang ditinggalkan oleh Hardjowijono lebih besar darisisa tanah seperti yang tertera didalam Letter C Nomor 428, apalagiHardjowijono sampai dengan meninggal tidak pernah mengatakan bahwapernah menjual tanah kepada R.
CH MIKIN
Tergugat:
PT. PILAR WANAPERSADA
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
126 — 100
Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanahg. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministratif.5.
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.
PT. TRIPLE EIGHT ENERGY
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
291 — 400
Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.