Menyatakan terdakwa Joseph Tuhuleruw terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi perbuatan terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

terdakwaJoseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,, saksi Johana Rachel Soplanitsejumlah Rp. 1.100.000.000,Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraInspektorat Provinsi Maluku Maluku Nomor: 700/63ITPROV/2021 Tanggal 09April 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.823.562.280,(tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu,dua ratus delapan puluh rupiah)Perbuatan terdakwa Joseph Tuhuleruw., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Joseph Tuhuleruw, sebagai orang yang melakukanatau turut serta melakukan dengan JERRY Tuhuleruw, Johana RachelSoplanit dan Ir.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang;2. Secara Melawan Hukum;3. Memperkaya diri Sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;4.

atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR221/PW15/1/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Laporan Hasil Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganPembangunan Aula Serba Guna Tahap I pada Sekolah Tinggi Agama HinduKaharingan Negeri Tampung Penyang (STAHNTP) Palangka Raya TA 2010.wanna oan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

diatur oleh Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ( KUHAP); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaandari Penuntut Umum tersebut berdasarkan buktibukti/faktafakta hukum yang diperoleh125selama dalam pemeriksaan / dipersidangan perkara ini; Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa IJ diajukan kepersidangan ini denganbentuk Dakwaan Subsidaritas, yaitu sebagai berikut :Primair : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.Subsidair : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi DKI Jakarta I Nomor : SR5256/PW30/5/2011 tanggal 30 November2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prahara NIP. 19630803198402 2 001, Octavia Sri Widyastuti NIP. 19731016 199402 2 001 danPurwoko NIP. 19730104 198822 1 001 atau setidaktidaknya timbul kerugiankeuangan negara sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

WIROKILA, SEtersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiamandiatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) #KUHP; Subsidair Bahwa ia terdakwa LINMER WEROKILA, SE. PNS padapada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah ( PPKAD) Kabupaten Morowali dan menjabat selakuBendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD Kab.

(seratus empat puluh tiga juta enam ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelisakan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telahdiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk subsidaritas, yaituPrimair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1

) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP,Subsidiair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasaley p)65 Ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa terdakwa telah di Dakwa oleh PenuntutUmum

Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidanganpada hari itu juga yaitu pada Kamis tanggal 21 Januari 2021, dan telahberkesimpulan dan telah pula menyampaikan permohonannya sebagai berikut:1.Bahwa benar Terdakwa VINSENSIUS GIDU AWI Alias VINSESNSIUSGIDU telah mengakui bersalah melakukan Tindak Pidana yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suat koorporasi yang dapat merugikan kuangan Negaraatau Perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor :13 TaunHalaman 5 dari 163 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2020/PNJap1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasa 65 Ayat 1 KUHP;2.

Pasa 65 Ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwamelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam denganPidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Jawa BaratNomor: SR826/PW10/5/2018 tanggal 14 November 2018 sebagai mana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa Ir.

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terlebih dahulu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

ROZISYAHRIAL, SE Bin ANSORI EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :wenennn Bahwa mereka, terdakwa I. PARMO Bin MANGUN (Alm) selaku BendaharaPengeluaran Badan Diklat Kab.

yang didakwakanpenuntut umum dalam surat dakwaannya;.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakanterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebihdahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dipersidangan telah didakwadengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN PRIMAIRMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanaDAKWAAN SUBSIDAIRHalaman 99 dari 134 hal.Putusan No. 61/Pid.SusTP K/2015/PNBglMelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat

sampai dengantahun 2017 yakni lebin kurang sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliardua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribusembilan ratus enam puluh rupiah) dan menimbulkan kerugian keuangannegara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesarRp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat jutalima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluhrupiah).n Perbuatan Terdakwa YAHDI ANDRIADI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR:n Bahwa Terdakwa H.

Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanyang disusun secara subsidairitas, dan sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidanamaka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebin dahulu danapabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikanlagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaanSubsidair aka dibuktikan;Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelanggar ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang mengandung unsuruNsUTr :1.

1) joPasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Jo Undangundang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana dalam dakwaanprimair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Unsuryang lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraianuraianPertimbangan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dariunsurunsur tindak pidana dalam sebagaimana telah terurai diatas, dandipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidakterpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa TerdakwaADENG RUSTANDI Bin SUHATMA tidak terbukti

secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbuktimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , makaTerdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan

Menyatakan terdakwa JURIANTI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat(1) Ke1KUHPidana;2. Menyatakan terdakwa JURIANTI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas maka terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan DakwaanPrimair, dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidakterbukti sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Primair, Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 92 dari 127 halaman, Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN.KdiPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut;1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

juta empat ratus tujuh puluhenam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan HasilAudit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji PadaBiro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau TahunAnggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR31/PW04/5/2016 tanggal18 Februari 2016.Perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Nimron Varasian terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaanprimair Penuntut Umum.2.

Halmahera Utara Tahun Anggaran2015 nomor SR38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017 diperoleh hasilperhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpanganpenggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2015 pada Desa TorawatKecamatan Kao Barat Kabupaten halmahera Utara adalah sebesarRp.119.407.333, (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratustiga puluh tiga rupiah).PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwaNIKLAS ME alias NIKLASselaku Kepala DesaTorawat Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan BupatiHalmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHalaman 144 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Ttediubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

FISA bin Soekeri Wasipselaku Direktur RSDBasemah Kota Pagar Alam (Pengguna Anggaran danPPK) dan Sdr.Antoni Riadi bin Mahadi selaku PPTK telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 468.427.867,15 (empat ratus enampuluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah lima belas sen) atau setidaktidaknya sebagian darijumlah tersebut.sone Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatansebagaimana disampaikan dalam laporannya Nomor SR465/PW07/5/2013tanggal 5 September 2013;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

OKU Tahun2015, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten OKU mengalamikerugian keuangan Negara dengan total sebesar Rp. 319.611.382,(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratusdelapan puluh dua rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR563/PW07/5/2016 tanggal 24 Nopember 2016.oonnon== Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)

tersebut di atas, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukumyang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelisdalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah perbuatan terdakwamemenuhi unsurunsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada terdakwaadalah berbentuk Alternatifsubsidairitas, yaitu :PrimairHalaman 114 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidanasebagaimana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidairmelakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidanasebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor :31.

PERKARA :PDS09/N.2.10/Ft.2/03/2014, tanggal 24 September 2014 yang padapokoknya menunitut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI, ST bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama,sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI ST bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.2.

Bin H.Mahesta tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 UndangUndang RI nomor 31 tahun1999 jo. UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangRI nomor 31 tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;Menyatakan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H.

Perwakilan Provinsi Kalimantan TimurNomor: SR663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tersebut, yaitu pembayaranterhadap tanah seluas 20.000 m2, yang terletak di Kecamatan Long Kali sebesarRp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSamarinda akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidanayang didakwakan kepadanya;PrimerMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, yaitu:: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah79diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

SGJ adalah sebesar US$6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluhsembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) atau setidaktidaknyasekitar sejumlah uang tersebut;cea Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UndangundangNo.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan

PstMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan DakwaanPrimair yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahaan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mana unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Menyatakan bahwa terdakwa ANAS ABD RAJAK Alias ANAS terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secaraMelawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancamapidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 2 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2019/PN.TteAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu ternhadap terdakwa ANAS ABD RAJAKAlias ANAS dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam)bulandikurangkan dengan masa tahanan

berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Halaman 137 dari 171Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2019/PN.TteMenimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

Menyatakan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBersamasama telah Melakukan Korupsi. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1

Hakim Tingkat Banding akanmenambah pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dede HutmanDjunaedi telah didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaanyang disusun secara kombinasi antara bentuk alternatif dan subsidairitasyakni terdiri dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR, SUBSIDAIR atau134DAKWAAN KEDUA atau DAKWAAN KETIGA atau DAKWAAN KEEMPATdengan urutan sebagai berikut :DAKWAAN KESATUo~~iO~~Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Hal. 9 dari 241 hal. Put.

Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2009 yang isinyaadalah sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia182.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.