Ditemukan 11193 data
98 — 41
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalahbadan/pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, masalah yang diberiwewenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri dengan demikian, berpedoman25pada yuris prudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri OLM(Hakim Perdata) tidak berwenang untuk mengadili
73 — 46
Tenom.6) Tahun 2007 Terdakwa mengukuhkan Organisasi PETA yang adadi Calang, lalu mengkoordinir untuk mendirikan OrganisasiPENYABA (Penyelamat Anak bangsa.7) Tahun 2007 Terdakwa dapat menyerahkan satu pucuk Minimidan 120 butir munisi, satu buah Pistol Revolver dan 3 butirpelurunya, dan 2011 meyerahkan 620 butir munisi M16 ke Kodim0114/AJ.Menimbang4Berdasarkan halhal tersebut Terdakwa mohon hukuman seringanmungkin, dan mohon Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI AD,mengingat masih mempunyai tanggungan
106 — 61
SelPutusan Nomor : 620 K / Pdt / 1999, Tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya : Bila yang digugat adalah badanatau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri.GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)7.Bahwa, klaim PARA PENGGUGAT memiliki tanah obyeksengketa dari peninggalan saudaranya LOQ SAMSUDIN, yangdikuasai
138 — 24
Oleh : CV.Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TKKecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.
(SPK No : 620/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)19. Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenal Alam sekitar 50.200.000, CV. Garuda Masuntuk siswa TK Kec. Rimba Melintang.(SPK No : 621/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)20. Pengadaan Buku Peraga Siswa Untuk Mengenal alam Sekitar 56.100.000, CV.Wahyuuntuk Siswa Paud Kec. Bangko(SPK No : 631/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)21. Pengadaan Buku Peraga Siswa Untuk Mengenal Alam Sekitar 20.600.000, CV.Wahyuuntuk siswa Paud Kec.
Pbr31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 28November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK KecamatanRimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.
GarudaMas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TKKecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014. Tanggal 15September 2014.
66 — 14
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 menyatakan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara.bukan wewenang pengadilan negeri"Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas dikarenakan PELAWAN telah menggugatsuatu Badan Tata Usaha Negara (yaitu TERLAWAN III), dan obyek yang menjadi
Pembanding/Tergugat II : Tn. Alimudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat III : Tn. Baharudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat IV : Tn. Safarudin Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat V : Tn. Hasan Basri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VI : Tn. Syamsul Bahri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VII : Tn. Syamsul Roi Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Tn. Feisol H Hashim Diwakili Oleh : Yohanis Daniel Rihi, SH, DR. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.H., Meriyeta Soruh, S.H.
67 — 38
sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang HukumPerdata Pasal 1459 yang menyatakan:Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembell,selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616Sejalan dengan Pasal 1459 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dalamPasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan:penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukandengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620Pasal 620
78 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat tanggal 11 Nopember 1997 Nomor 620/3548/402.1.04/79 dariAsisten Tata Praja yang ditujukan kepada Kapolsekta Wonocolo, (videTIIl 59);Namun Penggugat (Walikota Surabaya) ingkar janji tidak mau menyerahkanHalaman 12 dari 46 hal. Put.
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
59 — 17
sedangkan panjang 620 M*diserahkan kepada wakil masyarakat (di dalam peta warna hijau) ;.
89 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29
153 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
M. JUFRI, DKK (PARA TERGUGAT)
Kepala Cabang P.T. Bank Central Asia (TURUT TERGUGAT)
96 — 32
., Buku Hukum Acara Perdata, halaman 620), begitu juga halnyadengan alat bukti surat yang diberi tanda T3 yang berupa fotocopy kwitansipembayaran dan diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka bukti T3 surattersebut dianggap sama dengan aslinya dan sah sebagai alat bukti tulisan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang diajukan olehKuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksitersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil
Pembanding/Penggugat II : Drs. SUTAN RAJA HUTAGALUNG Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PASTOR RANTINUS SIMANALU
Terbanding/Tergugat II : USKUP KEUSKUPAN SIBOLGA
34 — 16
Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 620 KUH Perdata, terhadapbenda tidak bergerak, Hak Milik sebagai hak kebendaan yangpaling dasar dan karenanya juga hakhak kebendaaan yangmelekat dan mengikuti Hak Milik baru lahir pada saat hak tersebutdidaftar dan diumumkan;4. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya PokokPokokHukum Perdata (halaman 69) menjelaskan bahwa eigendom (hakmilik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda;2.
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
161 — 92
Putusan No. 47/PDT/2018/PT MKS10.11.12.13.14.dimaksud dalam kenyataanya memang masih berbentuk laut yang dalam halini citra foto satelit pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Bahwa selain dari pada itu Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkanSurat Nomor: 620/1448/BPD/X1I/2013 tertanggal 1 November 2013 (yangmana surat ini baru kami ketahui kemudian setelah dilaksanakannyaPerjanjian) yang merupakan Surat Walikota Makassar untuk mengambilperan pembebasan lahan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar
91 — 37
Bukti T.ll Intervensi 1: Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatanKonstruksi Normalisasi N6 Kecamatan BatuHampar Nomor : 620 / KONTRAK / BM&AIR /27 / 2016 tanggal 16 Juni 2016 (sesuai dengan2. Bukti T.Il Intervensi 2: Surat persyaratan yang di upload / dikirim olehCV.Zalisti Mandiri kepada Pokja Ill KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Kabupaten RokanHilir yang dapat didowload melalui LPSEKabupaten Rokan Hilir (sesuai print internet) ;3. Bukti T.Il Intervensi 3: Surat Penawaran CV.
CV. TYFA DIRGANTARA Di wakili oleh Wakil Direkturnya : MUTTAQIN
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PUPR I TAHUN 2019
Intervensi:
CV. ALIF PERKASA Di wakili oleh direkturnya FAISAL ALI
264 — 1566
. : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620./15.20/SP/PEMB/BM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, PekerjaanPembangunan Jalan Pulo Drienle Rhob Timu KecamatanSimpang Mamplam (Otsus) (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.ll Intv4. : Fotokopi Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) (fotokopi dari fotokopi);Bukti T.ll Intv5. : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018 tanggal 4
1.ARIF RIYANTO,SH
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
Mansur
32 — 15
batang
Dalil hijau 151 bungkus @ 20 batang = 3.020 batang
Jaya bold 132 bungkus @ 20 batang = 2.640 batang
Blitz 102 bungkus @ 20 batang = 2.040 batang
86 biru 25 bungkus @ 20 batang = 500 batang
Hjs 101 bungkus @ 20 batang = 2.020 batang
Smild 110 bungkus @ 20 batang = 2.200 batang
Das 31 bungkus @ 20 batang = 620
137 — 24
Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPerdata, penyerahan benda tidak bergerakdilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentutan dalam Pasal 620 KUHPerdata antara lainmembukukannya dalam register.Halaman 29 dari 55 PUTUSAN No. 03/Pdt.G./2016/PN.Mrb16.17.18.Bahwa seharusnya Penggugat lebin memperhatikan wujud daribenda tersebut yang dapat mempengaruhi pengalihan hak atassuatu kebendaan.
44 — 25
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi.serta dikuatkan oleh Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl(KYMA) No. 620
Terbanding/Penggugat : WENDA BHAKTI B, MSI
Turut Terbanding/Tergugat II : UCI SANUSI Bin H. WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWI Binti H WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
Turut Terbanding/Tergugat IV : GUGUN GUNAWAN Bin H WARTANI Alm Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H
52 — 31
Priangan JayaBahwa Penggugat adalah juga Direktur PT Priangan Bangun Nusantarayang melaksanakan proyek milik Penggugat dalam 2 kontrak yaitu No.620/V.2/BM/SP/Dispupr/VII/2107 proyek peningkatan jalan Kunir Sukatanidan kontrak kerja No. 602.1/1511.Ting.08/KTR/PjPK/Uptd.W.1II/2018, kaitandengan peningkatan jalan Sadang BTS Purwakarta/Subang Subang( 2,000 Km ), tetapi dalam perkara ini tagihan beton dibebankan kepada paraTergugat , Il, Ill dan IV, padahal proyek tersebut milik Penggugat dan dikelolaoleh