Menyatakan terdakwa WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM telahbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama samasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primair.2.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara sebesarRp.3.110.548.000.00, (tiga milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluhdelapan ribu rupiah).won n Perbuatan terdakwa Welliam Apres Balsala Als Wem sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat(1), ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999

Maluku Maluku Utara sebesar Rp.3.110.548.000.00,(tiga milyar seratus Sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RINo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP :Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTidak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No.20 tahun 2001tentang tindak pidana korupsi.Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) undang undang No. 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditaambah dengan undang undang No.20 tahun 2001 tentang tindakpidana korupsi, rumusannya berbunyi Setiap orang yang secaraa melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara , dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lamaselama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,(imapuluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,000,(satu milyar rupiah.)Menimbang, Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke IKUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hUkum3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi4.

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RINo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 65 ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan tindak pidana pencucianuang sebagaimana doatur dan diancam dalam Pasal 3 Undangundang RI Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pemberantasan

ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP;Subsidiair : Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat(1) KUHP, yang apabila terbukti maka dakwaaan selanjutnya tidak perludibuktikan lagiMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 65 ayat (1) KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan

BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi, dengan sengaja memberi bantuanpada waktu kejahatan dilakukan, yaitu secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56Ke1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Halaman 27 dari 68 halaman, Nomor 05/Pid.SusT PK/2018/PT PTKSetelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa ELFI FARIADI, SE dan Terdakwa II MULYANTO, SH tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsimelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalamDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa ELFI FARIADI, SE dan Terdakwa II MULYANTO, SH dariDakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadannya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadannya ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangandengan dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas yakni :Primair : diatur dan diancam pidana pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;Subsidair : diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;Menimbang,

di Pantai dadap tangerang banten yangditanggung oleh kontraktor pelaksana Ivony Matita Putty;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkanfaktafakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkansebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999jo. Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 34 K/Pid.Sus/2010 juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaktidaknyadalam jumlah lain sekitar itu.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangR.

No.5/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,bUndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasaan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;2.

FAUZI, MT terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP dalam dakwaan Primair ;2.

JORESMIN NURYADIN Bin MURMANEFFENDItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Korupsi bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat 1 ke1 KUHP dakwaan Kesatu Primair.Menyatakan terdakwa H.

ALI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwaTelah memeriksa bukti surat dan barang bukti ;Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Jo.

Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW1 1/5/2006 tanggal 24 Maret2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratusHal 20 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGtiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa IR. Y.

ratus enam puluh tigarupiah enam puluh empat sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sesuai Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0390/PW.06/5/2013 tanggal07 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jaringan LampuJalan Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluTahun 2007 2009.19coreee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana 9n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nner nSUBSIDAIR :Siatetatatatatate Bahwa terdakwa H.D.

MADIAN, M.Si. bin SAIUN dari Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yangdilakukan secara bersamasama" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RINomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor.20 Tahun 2001 tentang

M.Kes sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa dr.

S.Sos Bin Karingudu dengan Sdr.SoetrisnoAlias Tris Bin Misdi untuk kepentingan Pribadi masingmasing.Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa RAHMANSYALH, S.Sos BinKaringudu dan Sdr.Soetrisno Alias Tris Bin Misdi (Penuntutan Terpisah) Negara/ Pemerintah Kabupaten Donggala mengalami kerugian sebesar Rp.631.519.022, ( Enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribudua puluh duarupiah ) atau setidaktidakn ya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa la Terdakwa RAHMANSYAH, S.Sos Bin Karingudu selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.Donggala, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Donggala No :188.45/0173/DPPKAD, Tanggal 14 Februari2012, Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenDonggala bersamasama dengan Sdr.Soetrisno

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyatanyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluhmilyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuhsen).Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa H.