FISA bin Soekeri Wasipselaku Direktur RSDBasemah Kota Pagar Alam (Pengguna Anggaran danPPK) dan Sdr.Antoni Riadi bin Mahadi selaku PPTK telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 468.427.867,15 (empat ratus enampuluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah lima belas sen) atau setidaktidaknya sebagian darijumlah tersebut.sone Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatansebagaimana disampaikan dalam laporannya Nomor SR465/PW07/5/2013tanggal 5 September 2013;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut: 1 Menyatakan Terdakwa Drs, Ahmad Fauzi, MBAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan,Melakukan Tindak Pidana Secara Berlanjut danBersamasama Dengan = Melawan HukumMemperkaya diri sendiri atau Orang Lain atauKoorporasi Yang Dapat Merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair: Pasal

2 Ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana dalam dakwaan Primair PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Ahmad Fauzi MBA dengan Pidana Penjara selama16 (enam belas

AHMAD FAUZI MBA bersamasama dengan Ir.ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDISYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ARMAINI SEVANTI serta ESRON NAPITUPULU,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor :31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana :SUBSIDAIRHalaman

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana; SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana, UndangUndang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Jo Pasal 8 ayat(2) Undanghundang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berhubungandengan itu ; MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa DRS.AHMAD FAUZI, MBA telah terbuktisecara

.140/1/2012 tanggal 17 Januari 2012tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2012.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamaSama dengan SUNARYA tersebut berdasarkan Hasil Audit BPKP dalam28rangka Penghitungan Kerugian Negara dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April 2014, negara mengalami kerugian sebesarRp. 360.380.000, (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh riburupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Drs.

dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April2014 dan diperkuat dengan keterangan AHLI, Negaramengalami kerugian sebesar Rp. 360.380.000, (tiga ratusenam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Menimbang,bahwa berdasarkan' faktafakta hNhukum diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah faktafaktahukum tersebut relevan dengan dakwaan jaksa penuntut umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :PRIMAIR Melanggar Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor 20 tahun 2001tentang Perubahan AtasUndang UndangRepublik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat 1KUHP ; 167 SUBSIDIAIR Melanggar Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDAIR :Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN.TteMenimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun berbentuk subsideritas, maka terlebin dahulu akan dibuktikanmengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4.

yang telah terungkap dalam persidangan tentang perbuatanmelawan hukum Terdakwa dalam penyaluran bantuan bagi GuruguruNon PNS dikota Bekasi TA 2011 dan TA 2012 sehingga menderitakerugian sekurangkurangnya sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratusdelapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) .Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat didalampertimbangannya, telah mengabaikan unsurunsur pasal yang didakwakansecara alternatif kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu, terutama dalamdakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat tidak cukup maksimalmempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan terhadapTerdakwa dengan keterangan saksisaksi yang dihubungkan denganadanya alat bukti surat yang telah diajukan di muka persidangan, andaikataMajelis

kerugian keuangan negara serta tidak pernahmengembalikan kembali;halhal yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya tersebut sehingga tidakmenyulitkan jalanya persidangan serta merasa menyesal; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo.

Perbuatan terdakwa YATMIRAN Bin RAKIMIN (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan, Sebagai berikut : nn nnn nnn nnn nnn nnn n conn n nnn nnnnnannnncnannsPRIMAIR : 222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Perbuatan Terdakwa YATMIRAN Bin (Alm) RAKIMIN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

ratus empat puluhempat juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Sembilanrupiah koma satu sen) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi(TPK) pada Pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 2019.Perbuatan terdakwa DWI BUDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 35 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Perkara : PDS04/M.5.20/Ft.1/06/2021 tertanggal 19 Oktober 2021yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 19Oktober 2021 yang menghendaki sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa DWI BUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanayang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara olehBPKP RI melalui surat Nomor : SR188/D6/01/2013, tanggal 18 Maret 2013,menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.194.866.278, (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta delapanratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), atau sekitarjumlahtersebut ; Perbuatan Terdakwa Selviana Wanma bersama sama dengan saksi AbasBaradja, saksi Marcus Wanma, saksi Endad Rahmat Akus, saksi Djajat Sudrajatmelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31, Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor : 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangNo.31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55ayatI112(1) ke1 KUHP 5Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS10/JKT.SEL/04/2013 tanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :Menyatakan Terdakwa Selviana Wanma., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UU No. 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UU No. 20, tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana DakwaanPrimair ;Membebaskan Terdakwa Selviana Wanma., dari Dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa Selviana Wanma., terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo.

(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP)telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) dalam dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidakperlu dipertimbangkan lagi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana PenuntutUmum dimana dalam Tuntutan

Pidana Penuntut Umum berpendapat yang terbukti adalah dakwaansubsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana; sedangkan Majelis Hakimberpendapat yang terbukti adalah dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor

Bahwa di antara kelompok tani penerima bantuan tidak menerimamenurut pagu jumlah roll fiber tersebut, bahkan ada kelompok tani penerimabantuan sama sekali tidak ada menerima roll fiber tersebutMenimbang, bahwa karena faktafakta hukum tersebut, Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secara alternatifsebagai berikut :KESATUPrimair, perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMADHATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih salah satudakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum, berdasarkan mana Majelistersebut memilin dan kemudian mempertimbangkan dakwaan kesatu yangdisusun secara subsidaritas;Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu tersususunsecara subsidiaritas, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebin dahulumempertimbangkan Dakwaan Kesatu bagian Primair, yaitu. sebagaimana diaturdan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999halaman 160 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Perbuatan Terdakwa DODO WIWAYANTO, ST tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa DODO WIJAYANTO, ST selaku Project Manager CV.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang

dana yang di terima oleh RAMLAN, SE.atas kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan BidangPendidikan untuk Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) Penunjang Perpustakaan Elektronik dan Multimedia InteraktifKabupaten Banjarnegara TA 2011 untuk 11 SD, telahmemperkaya diri RAMLAN, SE. sebesar Rp.274.351.636,00 (duaratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu enamratus tiga puluh enam rupiah).Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP..SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST. selaku Ketua PanityaPengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahgara untukkegiatan : Alat Peraga Pendidikan, Sarana

meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPdalam dakwaan Primair;Membebaskan terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST. dariDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPdalam Dakwaan Primair;Menyatakan terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18UU RI

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal65 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

SBin SENDANG,MUHAMMAD NASIR, SYAHRUL RAMADHANtelah memperkaya dirisendiri atau orang lain yaitu SY AHRUL RAMADHAN.Bahwa perbuatan terdakwa TARMIZI, SPyang menjabat sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/ KPA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor

SYAHRUL RAMADHANtelah memperkaya dirisendiri atau orang lain yaitu SY AHRUL RAMADHAN.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akandipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwadalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yangbersifat subsidiaritas, yaitu dakwaan: PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP; SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuksubsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu danapabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkanlagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka harus dipertimbangkan dakwaanselanjutnya; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaanprimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

MASRODI tersebut sebagaimanadiatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.

atau22setidaknya sekitar jumlah tersebut, jumlah kerugian manabersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jeneponto Nomor : 780/12/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Laporan Hasil PemeriksaanPerhitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan PenyaluranBantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh Sadr.Muhammad Jafar Jamhal,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto TA. 2012 dan 2013.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaiman telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAFAR JAMHAL,S.Pd selaku KepalaSekolah SMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto diangkat berdasarkanKeputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.211 Tahun 2010 tanggal 13Nopember 2010 tentang

Bahwa Perbuatan terdakwa NATALIS YATI, S.Pd tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang undang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MEN GADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa

HK: HA 1: HA 2: Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT GTO Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRwonnne Bahwa Terdakwa AMIR I.

TAAT (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Hj. AFIAH Binti H.

.~ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDAIR :a Bahwa mereka terdakwa I H.ARIUS SAMPENO DT.S.GARANG, BA.Terdakwa IIT H. ANWAR SYAMSUDDIN, Terdakwa III FAIGI ASABAWAMENEWI, SH pgl. FAIGI Terdakwa IV MUHAMMAD YASIN.LC,Terdakwa V Drs. H. SA'ADOEDDIN bin AU ALWI, Terdakwa VI Hj.MARHAENI Z. AZWAR, Terdakwa VII H.