Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1172/Pdt.G/2019/PA.TA
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak bulan Nopemebr 2010 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat selalu perhitungan dengan masalah uang,Tergugat selalu mengungkit uang yang sudah diberikan pada Penggugatdan Tergugat selalu tidak percaya dengan dengan pengeluaran yangdigunakan Tergugat;6.
    dengan Penggugat karena saksi adalahkeponakan Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isterisah yang menikah sekitar Juni 2010 ; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumahorang tua Penggugat kurang lebih 8 tahun lebih dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan bernama ..., umur 8 tahun ; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkanTergugat selalu perhitungan
    tahu mereka adalah suami isteri sahyang menikah sekitar Juni 2010 ; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumahorang tua Penggugat kurang lebih 8 tahun lebih dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan bernama ..., umur 8 tahun ; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010 rumahPutusan Cerai Gugat, nomor: 1172/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 4 dari 15tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkanTergugat selalu perhitungan
    Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak Nopember 2010 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat masalah ekonomi selalu perhitungan dengan uangdan Tergugat selalu menungkit pemberian uang kepada Penggugat ;4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus yang sulit untukdirukunkan;5.
Putus : 09-08-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210/B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK,vs PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI,
2320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2007;Bahwa keuntungan yang diperoleh pada bulan Januari 2008 sampai denganbulan September 2008 sebesar US$ 44.257.144,00 jika dibandingkandengan keuntungan pada bulan Januari 2007 sampai dengan September2007 sebesar US$ 50.469.729,00 terjadi penurunan US$ 6.212.585,00;Bahwa dengan terjadinya perubahan keadaan usaha yaitu penurunankeuntungan, Penggugat mengajukan permohonan penguranganpembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2008 melalui Surat Nomor: 140/DirFinKMI/X/08 tanggal 14 Oktober 2008, dengan perhitungan
    Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 tersebut mengacu padaPasal 7 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP537/PJ/2000tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran PajakDalam Tahun Berjalan yang menyatakan: "Apabila sesudah 3 (tiga) bulanatau lebih berjalannya suatu Tahun Pajak, wajib pajak dapat menunjukkanbahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk Tahun pajak tersebutkurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yangterutang yang menjadi dasar perhitungan
    No. 210/B/PK/PJK/2011Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP537/PJ/2000 tanggal 29Desember 2000;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (6) UndangUndang PajakPenghasilan menyatakan, "Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuranpajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam Tahun berjalan sedapat mungkindiupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir Tahun ;Bahwa sedangkan menurut perhitungan sampai dengan bulan September2008 Sudah terjadi lebih bayar sebesar USD 3.079.594,00 sehinggaPenggugat
    Penggugat sampaikan bahwamenurut perhitungan akhir PPh Badan Tahun 2008 menunjukan lebih bayarsebesar U$$ 2.353.580,50 sebagaimana tercantum pada SPT Tahunan PPhBadan Tahun 2008 yang sudah disampaikan pada tanggal 17 Maret 2009;Rincian sebagai berikut:Penghasilan netto Fiskal US$ 46.167.822,64PPh Terutang US$ 13.848.764,92Sudah dibayar US$ 16.197.762,80Kredit Pajak US 4.582.62Lebih Bayar US$ 2.353.580,50Bahwa Penggugat mohon agar menjadi bahan pertimbangan Bapak halhalsebagai berikut:Bahwa Penggugat
Register : 26-03-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.52310/PP/M.IA/15/2014
Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14758
  • dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan serta penjelasandari Pemohon Banding dan Terbanding, Terbanding melakukan koreksi atas posHarga Pokok Penjualan sebesar Rp. 9.239.486.205,00 terdiri dari:Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar Rp7.790.816.134,00Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00Koreksi Pembelian bahan/barang dagangan sebesar Rp7.790.816.134,00bahwa Koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan
    Dengandemikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pembelian bahan/barang dagangan Th 2008 sebesar Rp 7.790.816.134, tidak dapat dipertahankan;Koreksi Persediaan Awal sebesar (Rp1.517.181.608,00)bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yangberbeda untuk angka Persediaan Awal antara Terbanding dan Pemohon Bandingyaitu:Persediaan Awal menurut Pemohon Banding sebesarRp 16.843.801.553,Persediaan Awal menurut Terbanding sebesar Rp 18.360.983.161.Sehingga
    Dalam laporan audit terbukti bahwa persediaanawal adalah sebesar Rp18.360.983.1 61 ,00;bahwa berdasarkan argumentasi pada Koreksi Pembelian bahan/barang daganganpada ad a aquo, Majelis berpendapat bahwa Persediaan Awal menurut PemohonBanding telah benar sehingga Koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesar(Rp1.517.181.608,00) tidak dapat dipertahankan;Koreksi Persediaan Akhir sebesar Rp2.965.851.679,00bahwa koreksi ini diperoleh Terbanding dikarena terdapat hasil perhitungan yangberbeda untuk
    44.857.172.706,00: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP3262/WPJ.07/2011 tanggal 27Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00083/206/08/052/10 tanggal 6Oktober 2010 atas nama: XXX, sehingga perhitungan
Register : 06-08-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 Oktober 2012 —
69229
  • Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.171819BankMestika sebesar Rp.5.500.000.000, (lima milyar lima ratus juta rupiah) olehBudiman Effendi, in casu dalam Akta Notaris Nomor : 15 tanggal 12 Februari 2009tersebut di atas, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan perhitungan ataupenyelesaian terhadap uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah) yang sudah disetorkan ke dalam Rekening BCA No.4591301718 atas nama Tergugat /Johan Maharis (BUKTI P12);Bahwa dengan
    Secara rincikerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat dapat dibuktikan dandibuatkan dengan perhitungan sebagai berikut :1 Kerugian materiil yang diderita Penggugat yang jika dihitung sesuai bungakredit bank rata rata pada saat ini adalah sebesar 12 % (dua betas persen)per tahun dapat dihitung sebagai berikut :Dasar perhitungan: Nilai Modal : Rp. 1.500.000.000.e = Tingkat sukubunga bank rata2 : 12 % per tahun.e Waktu 29102008 s/d. 30072012 ( 3 tahun, 9bulan dan hari)Perhitungan kerugian
    materiil :Nilai modal / uang konsumen yang ditarik Rp. 1.500.000.000.Perhitungan bunga :36 bulan x (12 % x Rp. 1.500.000.000.)
    tersebut di atas;b Penarikan uang sejumlah tersebut diatas hanya bersifat tentatif sampai keadaandi PT Gayaland Prokencana (Penggugat) dan kemelut diantara para Pemegangsaham membaik;c Permindahan dana dilakukan dengan itikad baik, sehingga pada tanggal 29Oktober 2008 (BUKTI T3),Tergugat memberitahukan kepada Para PemegangSaham bahwa Tergugat telah menarik uang sejumlah tersebut diatas denganalasan untuk mengamankan haknya sebagal Pemegang Saham untuk sementarawaktu;Tentang Pengalihan Saham Dan Perhitungan
    Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.18Pengambilan kembali uang dari setoran saham sebesor Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah); danKewajiban PT Gayaland Prokencana (Penggugat) pada Bank Mestika sebesarRp. 5.500.000,000, (lima milyar lima ratus Juta rupiah );(selanjutnya disebut "masalah keuangan")1011121314Bahwa setelah dilakukan perhitungan dan pembicaraan mengenai penyelesaiankedua masalah keuangan Proyek dan Perusahaan tersebut, maka para pihaksetuju untuk menyelesaikan kedua
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALTIM PARNA INDUSTRI
100436 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1542/B/PK/PJK/2016Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya KEP859/WPJ07/2010 ("KEP859") pada tanggal 3 September 2010 yang diterima oleh Pemohon Bandingpada tanggal yang sama, dengan ini Pemohon Banding mengajukanpermohonan Banding dan disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dariUndangUndang ("UU") Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 dari UU Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;PERHITUNGAN
    : Penyesuaian perbedaan fungsi (peranan) sebesarUS$ 6,120,000 yang mengakomodir biaya marketingyang dilakukan MC (Induk) seharusnya dihitungdengan proporsi dan dasar perhitungan yang lebihjelas.
    Penyesuaian untuk beban pembiayaan (financingcost) sebesar US$ 3,432,764 yang merupakankeuntungan finansial KP dengan membayar bungadengan tingkat bunga di bawah nilai wajar tidakrelevan dengan penyesuaian harga serta tidakmemiliki dasar perhitungan yang jelas.
    Penyesuaian ini lebih memilikidasar dan akurasi perhitungan yang jelas dan dapatdipertanggungjawabkan;Selanjutnya, atas perhitungan kewajaran harga jual denganmetode TNMM yang dijadikan bahan pertimbangan MajelisHakim dalam memutus sengketa a quo, pendapat dankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)adalah sebagai berikut: Sesuai dengan hierarki pemilihan metode Transfer Pricingyang diatur dalam SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993,maka Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding
    Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding berpendapatbahwa dalam memeriksa sengketa a quo, seharusnya MajelisHakim lebih menekankan pada validitas angkaangka penyesuaianyang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding).Berdasarkan uraian poinpoin di atas, faktanya terbukti bahwapenyesuaian perhitungan harga yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak memilikidasar perhitungan yang kuat dan tidak dapatdipertanggungjawabkan
Putus : 03-05-2010 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/PID/2010
Tanggal 3 Mei 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO ; ARI PUJI RAHAYU
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No.259 K/Pid/2010 Satu lembar rekapan tanggal dan nama peminjam dengan keterangan besaruang pinjaman dengan jaminan BPKB ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2003 (bulan Januari s/dDesember 2003) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2004 (bulan Januari s/dSeptember dan bulan Desember 2004) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2005 (bulan Januari s/dDesember 2005) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2006 (bulan Januari s/dDesember 2006
    Menetapkan barang bukti berupa : Satu bendel proposal Pembukaan Kantor Cabang Kecamatan Asembagus denganbadan hukum Nomor : 4519/BH/I/1980 tanggal 11 Juli 1991 ; Satu lembar rekapan tanggal dan nama peminjam dengan keterangan besar uangpinjaman dengan jaminan BPKB ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2003 (bulan Januari s/dDesember 2003) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2004 (bulan Januari s/dSeptember dan bulan Desember 2004) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil
    Put.No.259 K/Pid/2010 Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2006 (bulan Januari s/dDesember 2006) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2007 (bulan Januari s/dDesember 2007) ;Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara Apriyono ;5.
    Menetapkan barang bukti berupa : Satu bendel proposal Pembukaan Kantor Cabang Kecamatan Asembagus denganbadan hukum Nomor : 4519/BH/I/1980 tanggal 11 Juli 1991 ; Satu lembar rekanan tanggal dan nama peminjam dengan keterangan besar uangpinjaman dengan jaminan BPKB ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2003 (bulan Januari s/dDesember 2003) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2004 (bulan Januari s/dSeptember dan bulan Desember 2004) ; Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil
    Put.No.259 K/Pid/2010Desember 2003 ) ; Satu. bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2004 (bulan Januari s/dSeptember dan bulan Desember 2004 ) ; Satu. bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2005 (bulan Januari s/dDesember 2005 ) ;Satu. bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2006 (bulan Januari s/dDesember 2006) Satu bendel Laporan Perhitungan Hasil Usaha tahun 2007 (bulan Januari s/dDesember 2007 ) ;Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapatdipergunakan
Register : 12-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA KALIANDA Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.Kla
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131
  • Tergugat terlalu perhitungan atau pelit terhadap apa yangdiberikan kepada keluarga Penggugat;5.2. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkahkebutuhan ekonomi seharihari;5,3. Keluara Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;5.4. Tergugat kurang menjalin komunikasi dan silaturrahmidengan keluarga Penggugat;Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1060/Pdt.G/2020/PA.Kla09 September 2020 Masehi/ 21 Muharram 1442 Hijriyyah6.
    pasangansuami isteri menikah pada tahun 2014; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunialseorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat danTergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejakDesember 2019 sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihandan pertengkaran; Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsungpertengkaran keduanya; Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkarannya karenaTergugat terlalu perhitungan
    menikah pada tahun 2014; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seoranganak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat inisudah tidak rukun lagi sejak Desember 2019; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisin pahamdan bertengkar terus menerus; Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsungpertengkaran keduanya; Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalahkarena Tergugat terlalu perhitungan atau pelit
    buktibuktiyang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikahpada 18 Desember 2014, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DANTERGUGAT; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukundan harmonis, kemudian Desember 2019 rumah tangganya tidak rukun lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTergugat terlalu perhitungan
Register : 06-09-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.46442/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
9118
  • dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuanpelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitunganBea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentangKepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan
    1995tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun2006 tentang pengertian barang identik, dinyatakan :Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidaktidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta :a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; ataub. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama;bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan
    metode Nilai Transaksi Barang Identik sebagaimana tercantum dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajibdibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta berdasarkan Pasal 32 PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentangNilai Pabean untuk perhitungan
    Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) yang diserahkanoleh Terbanding Nomor: 797/WBC.06/KPP.MP.0100/2012 tanggal .../...../2012, tidakmenuliskan hasil kesimpulan ataupun catatan apapun;bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapannilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean Soekarno Hatta tidak sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang NilaiPabean untuk perhitungan
Putus : 20-02-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Februari 2017 — MULYADI VS BENGKEL GUNAWAN
13970 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti P.1 tersebut.Pertimbangan Judex Facti hanya melihat mengenai kesalahan ketik tentangrincian besaran upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon yangdilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat;Bahwadan selain itu berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 83 ayat(2) yang selengkapnya berbunyi:Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan,Hakim meminta penggugat
    untuk menyempurnakan gugatannya;Artinya sangat jelas dan tegas sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (2)Judex Facti memeriksa isi gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat terlebihdahulu dan harusnya Judex Facti tahu kesalahan Pemohon Kasasi /Penggugatmengenai rincian besaran upah yang menjadi dasar perhitungan pesangonyang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat yang tidak sama dengan buktiP.1 yaitu Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yangdiajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dan selain itu pahal
    Sehingga sangat jelas dan tegas Judex Factiyang tidak memberitahukan kesalahan dalam gugatan PemohonKasasi/Penggugat mengenai rincian besaran upah yang menjadi dasarperhitungan pesangon yang tidak sama dengan rincianrincian besaran upahyang menjadi dasar perhitungan pesangon dalam Anjuran Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Banjarmasinadalah bertentangan dengan sebagaimanadimaksud Pasal 83 ayat (2) tersebut;6.
    Bahwa selain itu kesalahan ketik yang mengenai rincian besaran upah yangmenjadi dasar perhitungan pesangon yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak disengaja oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan selain itukalau memang kesalahan ketik rincian besaran upah yang menjadi dasarperhitungan pesangon yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebuttidak di perbolehkan karena menurut Judex Facti dalam hal ini merupakanpenentuan dalam penetapan uang pesangon,uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian
Register : 22-05-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — HARIBES ALINOESIN; LAWAN; P.T DIRGANTARA INDONESIA (Persero);
62105
  • Pihak Tergugat ternyata masih memberlakukan besaran gaji pokok / upahpokok yang digunakan dalam perhitungan pensiun dimana besaran terkecilmasih sebesar Rp. 108.516, dan yang tertinggi masih sebesar Rp.1.301.136, dan berdasarkan keputusan sepihak berdasarkan tabel lampiranSurat Keputusan Direksi PT.
    Tidak jelasnya menyebutkan objekperkara oleh Penggugat apakah gaii pokok untuk perhitungan pensiun saia atauperhitungan gaii pokok untuk karyawan yang masih bekeria saat ini adalah tidakieias. Oleh sebab itu, sesuai dengan putusan MA No. 1391/K/SIP/1975 tanggal26 April 1979 dan No 565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).B.
    Sedangkan dalam Sistem PengupahanJEGS tidak ada kenaikan secara gradual/berkala secara teratur sehingga tidak dapatdigunakan untuk perhitungan Aktuaria Program Pensiun Manfaat Pasti.
    Adalahtidak elok apabila Penggugat sendiri vang meiakukan perhitungan upah, menvuruhmembavarkan upah serta menerima upah sedangkan yang membayarkan upah itusendiri adalah Tergugat.
    HARIBES ALINOESIN tidak jelas mewakili seluruh anggotaSerikat Pekerja Dirgantara Indonesia yang masih aktif atau yang sudah pensiun karenamempersoalkan upah pokok untuk perhitungan pensiun ;Penggugat tidak menjelaskan berapa anggota SPEDI PT DIRGANTARAINDONESIA berdasarkan Kartu Anggota yang masih aktif dan yang telah pensiun ;Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan objek perkara apakah gaji pokokuntuk perhitungan pensiun saja lah menasuki pokok perkaraatau gaji pokok unyukkaryawan yang masih
Register : 07-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2015 — CARKAM, DKK; lawan; PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY
6212
  • . : ILV/211/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh IRWANDI SAPUTRA(Kepala Keamanan Kantor Pusat) dan VICTOR RAJAGUKGUK (KepalaPersonalia) terhadap karyawan bernama NANDAR SUHENDAR. ( Foto Copydari Asli )BuktiT6B:SURAT KETERANGAN KERJA No. 322/SKK/HRGA/ILV/VIII/2014 tanggal,15 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh SLAMATDA ( Kepala HR & GA )terhadap karyawan bernama NANDAR SUHENDAR. ( Foto Copy dari Asli )BuktiT6C:BERITA ACARA PERHITUNGAN TABUNGAN KOPERASI, UANGPEMUTUSAN HUBUNGAN
    A:SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA No. : ILV/218/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh IRWANDI SAPUTRA (Kepala Keamanan Kantor Pusat) dan VICTOR RAJAGUKGUK ( KepalaPersonalia) terhadap karyawan bernama HERMAN YULIYANTO. ( FotoCopy dari Asli ).BuktiT8 B:SURAT KETERANGAN KERJA No. 296/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal,03 Juli 2014 yang ditandatangani oleh VICTOR RAJAGUKGUK ( Kepala HR& GA ) terhadap karyawan bernama HERMAN YULIYANTO. ( Foto Copydari Asli ).BuktiT8 C:BERITA ACARA PERHITUNGAN
    ( Foto Copy dari Asii ).BuktiT9 A:SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA No. : ILV/199/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh IRWANDI SAPUTRA(Kepala Keamanan Kantor Pusat) dan VICTOR RAJAGUKGUK (KepalaPersonalia) terhadap karyawan bernama YAN R SUBANDI.BuktiT9 B:SURAT KETERANGAN KERJA No. 299/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal,07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh VICTOR RAJAGUKGUK ( Kepala HR& GA ) terhadap karyawan bernama YAN R SUBANDLI. ( Foto Copy dari Asli).BuktiT9C:BERITA ACARA PERHITUNGAN
    BuktiT10 A:SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA No. : ILV/212/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh IRWANDI SAPUTRA (Kepala Keamanan Kantor Pusat) dan VICTOR RAJAGUKGUK ( KepalaPersonalia) terhadap karyawan bernama ASEP JAMAL. ( Foto Copy dari Asli).BuktiT10 B:SURAT KETERANGAN KERJA No. 295/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal,03 Juli 2014 yang ditandatangani oleh VICTOR RAJAGUKGUK ( Kepala HR& GA ) terhadap karyawan bernama ASEP JAMAL. ( Foto Copy dari Asli ).BuktiT10 C:BERITA ACARA PERHITUNGAN
    )BuktiT11 A:SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA No. : ILV/200/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh IRWANDI SAPUTRA(Kepala Keamanan Kantor Pusat) dan VICTOR RAJAGUKGUK (KepalaPersonalia) terhadap karyawan bernama ASEP TEDI MURDANI. ( FotoCopy dari Asli )Bukti T11B:SURAT KETERANGAN KERJA No. 309/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal,21 Juli 2014 yang ditandatangani olen SLAMATDA (Kepala HR & GA)terhadap karyawan bernama ASEP TEDI MURDANI. ( Foto Copy dari Asli )BuktiT11C:BERITA ACARA PERHITUNGAN
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
34794
  • Direktur Utama BPJSKetenagakerjaan Nomor : B/4058/052015, Tanggal 4 Mei 2015kepada Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rl,Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Audited BPJSKetenagakerjaan Tahun 2014;Surat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan NomorB/6790/072015, Tanggal 29 Juli 2015 kepada Presiden RI, Perihal :Perhitungan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014,menyampaikan kesehatan keuangan tahun 2014 BPJSKetenagakerjaan dalam kategori SANGAT SEHAT:.
    Dan atau Menetapkan serta menetapkan besaran insentif DewanPengawas dan Direksi BPJUS Ketenagakerjaan Periode Tahun2014 dan Tahun 2015 sesuai perhitungan Tergugat Ill;e.
    Dan atau Mengesahkan besaran insentif Dewan Pengawas danDireksi BPUS Ketenagakerjaan Periode Tahun 2014 dan Tahun2015 kepada Tergugat IV atau Pejabat yang ditunjuk olehHalaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.SelTergugat IV yaitu Tergugat Ill sesuai perhitungan besaran insentifmenurut Tergugat Ill;5.
    (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, Penggugatll (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, Penggugatlll (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, PenggugatlV (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, Penggugat V (Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000, Penggugat VI(Anggota Dewan Pengawas) : Rp. 1.904.580.000,dan atau sesuai perhitungan besaran insentif menurut Tergugat Ill;.
    Tergugat Ill;e) Mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan agarTergugat melakukan pembayaran insentif Dewanpengawas dan Direksi BPJS KetenagakerjaanPeriode 2014 dan Tahun 2015 sesuai dengan usulanTergugat Il yang telah disampaikan kepada TergugatIV dan telah dianggarkan dalam RKAT BPJSKetenagakeryaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 danatau sesuai perhitungan besaran insentif menurutTergugat III."
Register : 30-06-2009 — Putus : 08-02-2010 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1314/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel
Tanggal 8 Februari 2010 — RUDI GOZAL ERTJEJATI GOZAL HERDAWATI GOZAL HARY SUNDORO Ny. DESY TABARANI DEDDY JANUAR, M E L A W A N DENNY GOZAL BUDI GOZAL
3927
  • PenggugatKerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat7.a.4.7.a.5.7.b.1.II selama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp.10.000.000, x 27 tahun = Rp. 270.000.000, ;Kerugian materiil PenggugatKerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat IIselama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp. 10.000.000,x 27 tahun = Rp. 270.000.000, (perhitungan
    jika rumah tersebutdisewakan) ; 250200222 2255555Kerugian materiil Penggugat IV :Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat IIselama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp. 10.000.000,x 27 tahun = Rp. 270.000.000, (perhitungan jika rumah tersebutdisewakan) ;Kerugian materiil Penggugat V :Kerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat
    IIselama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp. 10.000.000,x 27 tahun = Rp. 270.000.000, (perhitungan jika rumah tersebutdisewakan) ;Kerugian materiil PenggugatKerugian yang ditimbulkan akibat telah dikuasainya dandipergunakannya harta bersama tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat IIselama 27 tahun @ Rp. 80.000.000, /tahun : 8 orang = Rp. 10.000.000,x 27 tahun = Rp. 270.000.000, (perhitungan jika rumah tersebutdisewakan) ;7.b.
    masa penguasaan atau pemampaatan tanah danbagunan oleh para Tergugat yang dijadikan dasar untuk perhitungan ganti rugi adalahselama 27 tahun, maka berarti para Penggugat telah memperhitungkan penguasaan danpemampaatan tanah dan bangunan oleh para Tergugat sejak tahun 1982, padahal padatahun 1982 tersebut ayah para Penggugat masih hidup dan menempati rumah tersebut,sehingga menurut Majelis perhitungan masa (jangka waktu) ganti rugi tersebut adalahtidak tepat ; 222 n 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang
    , bahwa demikian pula setelah kedua orang tua para Penggugat danpara Tergugat telah tidak ada sejak tahun 1988 maka kepada para Tergugat harusdiberikan tenggang waktu untuk keluar dari rumah dan tanah tersebut selama 2 (dua)tahun, sehingga tenggang waktu perhitungan masa ganti oleh para Tergugat kepada paraPenggugat adalah sejak tahun 1990 hingga para Penggugat mengajukan gugatan tahun2009 yaitu selama 19 tahun ;Menimbang, bahwa demikian pula perhitungan ganti rugi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan
Register : 18-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MARINDA PRAHANDI F,SH.,MH.
Terbanding/Terdakwa : DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI
10077
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Hasil Pemeriksaan Investigasi penyimpangan pengelolaan APBDES Desa Trucuk Kec Trucuk TA 2018 Nomor:700/297/412.100/2020, tanggal 29 April 2020;
    2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyalahgunaan APBDES Desa Trucuk Kec Trucuk Kab Bojonegoro TA 2018 s.d TA 2019 Nomor :x.700/829/412.100/2020, tanggal 30 September 2020;
    3. Hasil Perhitungan
  • Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa Trucuk TA 2018 s/d 2019 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kab Bojonegoro Nomor : 640/3463/412.205/2020, tanggal 07 September 2020;
  • Hasil Perhitungan Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa Trucuk TA 2018 s/d 2019 dari Dinas PU Bina Marga Kab Bojonegoro Nomor : 700/2607/412.203/2020, tanggal 09 September 2020;
  • Tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. 1 (satu) bendel
      Penyertaan 11,755,800.00 11,755,800.00 Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK /2021/PT SBY Modal BUMDesPengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019Bidang Pelaksanaan Pembangunan NoKegiatanRealisasi (Rp)Perhitungan(Rp)Selisih (Rp) DukunganPenyelenggaraPAUD berupaPembelianAyunan10,000,000.0010,000,000.00 PembangunanJalan PavingJalanLingkunganRT 1588,655,665.1418,896,520.0071,759,145.14 KelanjutanPembangunanJalanLingkunganRT 1530,594,665.1416,896,520.0071,759,145.14 PengerasanJalanLingkunganRT
      07 dan RT0874,999,360.0039,943,404.7025,055,953.30 RehabPoros Desa Rt03 sd RT 18Jalan144,731,097.4038,905,885.0975,825,214.31 Rehab = JalanPaving GangTambanganPengkol24,998, 700.0018,363,798.726,634,901.28 Jumlah 343,979,392.54 129,077,453.91 214,901,938.63 Halaman 14 dari 65 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK /2021/PT SBY Bidang Pembinaan Kemasyarakatan No Kegiatan Realisasi (Rp) Perhitungan Selisih (Rp)(Rp)1.
      Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa Trucuk TA2018 s/d 2019 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman DanCipta Karya Kab Bojonegoro Nomor : 640/3463/412.205/2020,tanggal 07 September 2020Hasil Perhitungan Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa Trucuk TA2018 s/d 2019 dari Dinas PU Bina Marga Kab Bojonegoro Nomor :700/2607/412.203/2020, tanggal 09 September 2020Tetap terlampir dalam berkas perkara1 (Satu) bendel Buku Kas Umum Desa Trucuk Kec Trucuk Kab BojonegoroTA 2018.. 1 (Satu) bendel Buku Bank
      Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa TrucukTA 2018 s/d 2019 dari Dinas Perumahan, KawasanPermukiman Dan Cipta Karya Kab Bojonegoro Nomor640/3463/412.205/2020, tanggal 07 September 2020;Hasil Perhitungan Fisik Pembangunan di Pemerintahan Desa TrucukTA 2018 s/d 2019 dari Dinas PU Bina Marga Kab BojonegoroNomor : 700/2607/412.203/2020, tanggal 09 September 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara1 (satu) bendel Buku Kas Umum Desa Trucuk Kec Trucuk KabBojonegoro TA 2018.. 1 (satu) bendel Buku Bank
Putus : 13-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — DIRJEN PAJAK vs. PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadisebagai berikut:Penyerahan Kena Pajaka. Ekspor Rp. 1.186.166.575,00b. Penyerahan yang PPNnya ditunda,ditangguhkan, ditanggung Pemerintah dll Rp. 1.180.209.101,00c. Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut (tarif 10%) Rp. 305.670.636.037,00d. Pemakaian Sendiri/oemberian CumaCuma Rp. 2.658.966.550,00e.
    yangdisertai dengan dokumen/bukti dan bukubuku pendukung baik dalambentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unitkantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan.(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan ataupembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengandokumen/bukti dan bukubuku pendukung baik dalam bentuk hard copymaupun soft copy sesuai surat permintaan maka keberatan akandiproses berdasarkan data yang ada.Bahwa berdasarkan peraturan
    Koreksi Peredaran Usaha pada PPhBadan dilakukan dengan perhitungan karena terdapat selisihpemakaian material sebesar Rp70.739.687.545,00 yangdisebabkan karena :Retur Pembelian (adjustment purchase) Rp. 57.714.330.638,00Inventory Adjustment Rp. 9.297.687.545,00Lainlain Rp. 3.727.669.362.00Rp. 70.739.687.545,00Bahwa berdasarkan tanggapan yang disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)bahwa data purchase material yang disampaikan sebelumclosing conference adalah data pembelian
    (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 17 Alinea ke1 s.d.6).Bahwa menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) nilai penjualan lokal di PPh Badanadalah sebesar Rp312.771.852.822,00 sedangkan penjualanlokal yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada SPT Tahunan PPh Badan tahun2006 adalah sebesar Rp308.463.039.806,00 sehinggaterdapat koreksi penjualan lokal di PPh Badansebesar Rp4.308.813.016,00
    (Rp312.771.852.822,00 Rp308.463.039.806,00), dan berdasarkan koreksi tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi penjualan lokal dengan tarif 10% di PPNMasa Januari Desember 2006 dengan perhitungan sebagaiberikut:Halaman 26 dari 46 halaman.
Putus : 29-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 363/B/PK/Pjk/2018Bahwa dengan demikian, jumlah PPN yang kurang dibayar untukMasa Pajak Oktober 2011 menurut Pemohon Banding adalah nihil denganperincian perhitungan sebagai berikut:Tabel 4 Perhitungan jumlah PPN yang kurang dibayar menurut Pemohon BandingPemohon BandinNo Keterangan (Rp) 91 Dasar Pengenaa n Pajaka. Ekspor 4.044.378.856b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 151.376.148.120c.
Register : 14-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2743 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BIMA GEMA PERMATA;
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2743/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar/jumlah rugimenurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut PenggugatPajak yang harus dibayar /ditagih kembali Rp 0,00Telah dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak setuju dengan penerbitansurat Keputusan Tergugat
    permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP09310/NKEB/WPJ.04/2016tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00048/106/15/067/16tanggal 14 Maret 2016 Masa Pajak Agustus 2015 atas nama : PT BimaGema Permata, NPWP : 02.426.910.2063.000, alamat : Menara Prima Lt.15 Unit B, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 62, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan perhitungan
Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2720/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT PANASONIC GOBEL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2720/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan koreksi Terbanding karena tidak mempunyai dasar/alasanyang sesuai, dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPh Badan untukTahun 2005 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: UraianMenurut Pemohon Banding(Rp) Peredaran Usaha2.119.802.553.443 Harga Pokok Penjualan(1.648.217.958.423) Laba Bruto471.584.595.020 Biaya
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3436/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
13829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding sebagai berikut:Pemohon Banding memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00105/KEB/WPJ.24/2016, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00063/207/11/646/15, tanggal 13 Mei 2016, Masa April 2011karena koreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan mengabulkan perhitungan
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00105/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 13 Mei 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2011 Nomor 00063/207/11/646/15,tanggal 10 Maret 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor,NPWP 02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor36, Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. LUBRIZOL INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION;
2622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2012 dengan kurang bayar sebesar Rp4.032.730.436,00seharusnya menjadi NIHIL dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut: Keputusan PemohonNo Uraian Keberatan Banding(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 893.382.905.896,00 893.38PPh Pasal 15 terutang 3.305.516.751,00 3.303 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak g.
    Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP252/WPJ.07/2015tanggal 30 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor00049/241/12/053/13 tanggal 19 Desember 2013 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2012 atas nama BUT Lubrizol International ManagementCorporation, NPWP : 01.668.911.9053.000, beralamat di Gedung WorldTrade Center Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2931, Karet, JakartaSelatan, sehingga perhitungan