Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sejumlah Rp328.250.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang perinciannya seperti berikut :

Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.171819BankMestika sebesar Rp.5.500.000.000, (lima milyar lima ratus juta rupiah) olehBudiman Effendi, in casu dalam Akta Notaris Nomor : 15 tanggal 12 Februari 2009tersebut di atas, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan perhitungan ataupenyelesaian terhadap uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah) yang sudah disetorkan ke dalam Rekening BCA No.4591301718 atas nama Tergugat /Johan Maharis (BUKTI P12);Bahwa dengan

Secara rincikerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat dapat dibuktikan dandibuatkan dengan perhitungan sebagai berikut :1 Kerugian materiil yang diderita Penggugat yang jika dihitung sesuai bungakredit bank rata rata pada saat ini adalah sebesar 12 % (dua betas persen)per tahun dapat dihitung sebagai berikut :Dasar perhitungan: Nilai Modal : Rp. 1.500.000.000.e = Tingkat sukubunga bank rata2 : 12 % per tahun.e Waktu 29102008 s/d. 30072012 ( 3 tahun, 9bulan dan hari)Perhitungan kerugian

materiil :Nilai modal / uang konsumen yang ditarik Rp. 1.500.000.000.Perhitungan bunga :36 bulan x (12 % x Rp. 1.500.000.000.)

tersebut di atas;b Penarikan uang sejumlah tersebut diatas hanya bersifat tentatif sampai keadaandi PT Gayaland Prokencana (Penggugat) dan kemelut diantara para Pemegangsaham membaik;c Permindahan dana dilakukan dengan itikad baik, sehingga pada tanggal 29Oktober 2008 (BUKTI T3),Tergugat memberitahukan kepada Para PemegangSaham bahwa Tergugat telah menarik uang sejumlah tersebut diatas denganalasan untuk mengamankan haknya sebagal Pemegang Saham untuk sementarawaktu;Tentang Pengalihan Saham Dan Perhitungan

Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.18Pengambilan kembali uang dari setoran saham sebesor Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah); danKewajiban PT Gayaland Prokencana (Penggugat) pada Bank Mestika sebesarRp. 5.500.000,000, (lima milyar lima ratus Juta rupiah );(selanjutnya disebut "masalah keuangan")1011121314Bahwa setelah dilakukan perhitungan dan pembicaraan mengenai penyelesaiankedua masalah keuangan Proyek dan Perusahaan tersebut, maka para pihaksetuju untuk menyelesaikan kedua

Perhitungan harga dimaksud diambil dariunsur biaya dalam DPA SKDP yang terkait langsung dengan operasional fisikdilapangan, untuk masingmasing sub kegiatan, sebagai berikut :1. Harga Satuan/Cost Pekerjaan Pembuatan Tanggul (P2TA Sharing) volume323.000 meter lari (m1) : No. Unsur Biaya dalam DPA Rupiah (Rp)1. Unsur biaya yang tidak terkait langsungdengan operasional 38.404.050,00 2.

Di manasesuai laporan perkembangan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Kasmuti,lalu Kasmuri membuat perhitungan pembayaran kepada mitra kerja danoperator lapangan serta menyerahkan perhitungan kepada Hendri untukmeminta persetujuan pembayaran.

Atas perhitungan Kasmuri tersebut laluHendri selaku PPTK membuat nota perhitungan pembayaran kepada mitrakerja dan diserahkan kembali pada Kasmuri untuk dilakukan pembayarankepada mitra kerja dan operator lapangan sesuai yang tertera dalam notaperhitungan dari PPTK dengan membuat kuitansi pembayaran kepada mitrakerja;Bahwa pada periode Maret sampai dengan Desember 2008, Kasmurisebagai juru bayar telah melakukan pembayaran dengan menggunakananggaran kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

Di mana sesuailaporan perkembangan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Kasmuri, lalu Kasmurimembuat perhitungan pembayaran kepada mitra kerja dan operator lapanganserta menyerahkan perhitungan kepada Hendri untuk meminta persetujuanpembayaran.

Atas perhitungan Kasmuri tersebut lalu Hendri selakau PPTKmembuat nota perhitungan pembayaran kepada mitra kerja dan diserahkankembali pada Kasmuri untuk dilakukan pembayaran kepada mitra kerja danoperator lapangan sesuai yang tertera dalam nota perhitungan dari PPTKdengan membuat kuitansi pembayaran kepada mitra kerja;Bahwa pada periode Maret sampai dengan Desember 2008, Kasmuri sebagaijuru bayar telah melakukan pembayaran dengan menggunakan anggarankegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

1542/B/PK/PJK/2016Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya KEP859/WPJ07/2010 ("KEP859") pada tanggal 3 September 2010 yang diterima oleh Pemohon Bandingpada tanggal yang sama, dengan ini Pemohon Banding mengajukanpermohonan Banding dan disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dariUndangUndang ("UU") Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 dari UU Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;PERHITUNGAN

: Penyesuaian perbedaan fungsi (peranan) sebesarUS$ 6,120,000 yang mengakomodir biaya marketingyang dilakukan MC (Induk) seharusnya dihitungdengan proporsi dan dasar perhitungan yang lebihjelas.

Penyesuaian untuk beban pembiayaan (financingcost) sebesar US$ 3,432,764 yang merupakankeuntungan finansial KP dengan membayar bungadengan tingkat bunga di bawah nilai wajar tidakrelevan dengan penyesuaian harga serta tidakmemiliki dasar perhitungan yang jelas.

Penyesuaian ini lebih memilikidasar dan akurasi perhitungan yang jelas dan dapatdipertanggungjawabkan;Selanjutnya, atas perhitungan kewajaran harga jual denganmetode TNMM yang dijadikan bahan pertimbangan MajelisHakim dalam memutus sengketa a quo, pendapat dankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)adalah sebagai berikut: Sesuai dengan hierarki pemilihan metode Transfer Pricingyang diatur dalam SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993,maka Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding berpendapatbahwa dalam memeriksa sengketa a quo, seharusnya MajelisHakim lebih menekankan pada validitas angkaangka penyesuaianyang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding).Berdasarkan uraian poinpoin di atas, faktanya terbukti bahwapenyesuaian perhitungan harga yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak memilikidasar perhitungan yang kuat dan tidak dapatdipertanggungjawabkan

sebagai berikut:1.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang dilakukan olehPemohon Banding adalah penyerahan barang kena pajak yaitu berbagaimacam barang yang dijual melalui toko atau swalayan, sehingga telahmemenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29Desember 2003 dengan nilai koreksi atas penyerahan sebesarRp1.104.214.400,00 dan koreksi pajak keluaran sebesar Ro110.421.440,00;Sehingga menurut perhitungan

Lainlain / Jumlah Pajak Yang DapatDiperhitungkan Jumlah Perhitungan PPN KurangBayar 110.421.440Kompensasi ke Masa Pajak berikutnyaPPN Kurang / (Lebih) Bayar 110.421 .440Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 53.002.291b. Kenaikan Pasal 13 (8) UU KUP Jumlah sanksi administras 53.002.291Jumlah PPN Yang Masih HarusDibayar 163.423.731 2. Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Pajak Keluaran denganHalaman 2 dari 20 halaman.

Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding tidak menyetujui jika Tidak diperhitungkan PajakMasukan yang dapat dikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen)dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuai Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008),yaitu dengan perhitungan seharusnya menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Koreksi

satu) Tahun Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yangmerupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak,sehingga untuk Tahun Pajak 2008 menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding masih dapat menggunakanNorma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan

Putusan Nomor 821/B/PK/PJK/201 710.dengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yangsesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 1.104.214.400.X 10% =Rp. 110.421.440.Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp. 88.337.152.Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp. 22.084.288.D.

buktibukti P1 sampai dengan P8, dan buktibukti tertulis yang diajukanTergugat berupa bukti T1 dan T2, juga berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan pihak Tergugat, didapat fakta hukum bahwa benar Penggugat adalahkaryawan Tergugat dengan jabatan Chief Security berkerja terhitung sejak tanggal 4November 2013 sampai dengan diakhiri hubungan kerjanya 3 September 2016 olehTergugat, dengan Masa kerja 2 tahun lebih akan tetapi kurang dari 3 tahun, sertaupah bulan terakhir yang diterima Penggugat sebagai perhitungan

kesalahanpekerja/ouruh tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, makapekerja/ouruh berhak mendapat uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuaiketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 danganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihakditentukan lain;Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 20/Pat.SusPHI/2017/PN PlgMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undangundang nomor:13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan

besarnya uang pengakhiranhubungan kerja berupa uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 22, uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuaiketentuan Pasal 24 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia nomor: KEP150 tahun 2000 tersebut diatas telah dinyatakan tidakberlaku lagi karena telah diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat(4) Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa perhitungan uang

Penggugat belummenerima uang pengakhiran hubungan kerja berserta hakhak lainnya, sertapengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat tersebut adalah merupakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) tanpaadanya kesalahan dari Penggugat, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat untukmengabulkan tuntutan Penggugat pada angka (3) dalam pokok perkara berupa uangpengakhiran hubungan kerja (uang PHK) berserta hakhak lainnya yang seharusnyaditerima Penggugat dari Tergugat, dengan perhitungan

uang pengakhiran hubungankerja (uang PHK) yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat tersebutdengan perhitungan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4)Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincianahsebagai berikut: Masa kerja 2 tahun lebih akan tetapi kurang dari 3 tahun Upah Rp. 3.069.000Uang Pesangon2 x 3x Rp. 3.069.000, = Rp. 18.414.000,Uang Pengganti hak Rp. 18.414.000, x 15% = Rp. 2.762.100, +TOTAL = Rp. 21.176.100,Halaman 16 dari

Bahwa mengenai perhitungan pemberian nafkahyang menimbulkan pertengkaran itu tidak benar,karena perhitungan pemberian nafkah tersebutmerupakan kesepakatan bersama (suami istri)yaitu) saya sebagai kepala keluarga diberikewaiban oleh istri antara lain;a. Membayar honor pembantu rumah tangga tiap bulansebesar Rp. 250.000, b. Membayar rekening listrik tiap bulan sebesar Rp.100.000, c. Membeli susu untuk anak minimal 3 dos 900 grm,tiap dos seharga Rp. 75.000, x 3 = Rp. 225.000,d.

Perhitungan nafkah itu benar dalam arti telahdisepakati antara Penggugat dan Tergugatsehingga tidak menimbulkan masalah;Tergugat sebagai kepala keluarga sebenarnya memikulsemua beban keluarga itu benar apabila istri(Penggugat) dapat melaksanakan kewajiban sebagai istriterhadap suami.

bersikapperhitungan dalam memberikan nafkah, dan karena adanyapertengkaran terus menerus tersebut maka sejak bulanJanuari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dananak anaknya;Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat bahwaTergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anaknyatelah diakui oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya,tetapi mengenai adanya cekcok dan pertengkaran Tergugat2mmembantahnya karena selama 2 tahun terakhir tidak adakomunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tentangTergugat yang bersikap perhitungan

Penggugatdan Tergugat serta bukti bukti di persidangan makaMajelis telah memperoleh fakta mengenai rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang menikah pada tanggal 15 Juli 1993, dan telahmemiliki tiga orang anak; Bahwa selama tiga tahun terakhir dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terusmenerus karena perbedaaan pendapat dalampengelolaan keuangan rumah tangga, dimana Penggugat24menganggap Tergugat bersikap perhitungan

(sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratustiga puluh delapan koma lima puluh enam rupiah); Bahwa atas hal tesebut, TERGUGAT telah mengalah denganmenyampaikan kepada PENGGUGAT agar TERGUGAT diberikesempatan untuk membayar sisa kreditnya saja sebesar Rp.91.110.470, (Sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratustujuh puluh rupiah) sesuai dengan perhitungan yang tidak jelas dariPENGGUGAT, namun TERGUGAT mampu membayarnya 2 (dua) kali,namun PENGGUGAT menolaknya, dan

Rp.90.664.938,56, sehingga perhitungan PENGGUGAT yang tertuangdala dalil Gugatannya pada angka 7 tersebut tidak berdasar hukum dan terkesan sebagai bentuk pemerasan. Bahwa atas perhitungan tersebut yang tidak berdasar hukum danmengadangada merupakan perbuatan yang tidak manusiawi sehinggaperhitungan tersebut haruslah di tolak.7.

lain serupa itu tidak diperlukan lagi;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW, debitur dinyatakanlalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkankekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debiturharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.Bahwa dengan demikian sampai dengan tanggal 28082016 berakhirdan Tergugat belum melunasi hutangnya, maka Tergugat telah dianggap lalaidengan lewatnya waktu yang ditentukan;Bahwa dari perhitungan

pembayaran kewajiban bunga dan atau angsuranpokok atau apabila dalam batas waktu berlakunya kredit ini belummelunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikutbunga dan bi.ayabiaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka USPSWAMITRA KOPPAS BERKAT herhak memperhitungkan denda (PenaltyOverdue) terhadap PEMINJAM sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dariseluruh kewajiban PEMINJAM kepada USP SWAMITRA KOPPAS BERKATyang tertunda dan terhitung secara harian;Menimbang, dengan demikian perhitungan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46942/PP/M.1/16/2013 tanggal 2 September 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Perhitungan PPN Barang dan Jasa Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Menurut Keputusan Keberatan (Terbanding);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP577/WPJ.02/2012 tanggal19 Juni 2012, Terbanding menolak seluruh permohonan keberatan PemohonBanding, dengan perhitungan

Putusan Nomor 274/B/PK/PJK/2014dibatalkan, sehingga PPN yang masih harus dibayar menjadi sebesarRp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut: No Pokok Sengketa Menurutkoreksi yang Pemohondibanding BandingKeputusanKeberatan1. DPP PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah 3.885.331.514 3.885.331.514 02. Pabean 388.533.151 03. PPN Kurang (Lebih) Bayar4.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp 0,00 d. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0,00berikutnya e. PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

Dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) biaya pengangkutan juga dimasukkandalam perhitungan Laporan Laba Rugi, sehingga telahterpenuhi bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) merupakan pihak yang memiliki beban/tanggung jawab untuk menanggung biaya pengangkutan;6.4.

Putusan Nomor 274/B/PK/PJK/2014Sedangkan pada putusan a quo pada halaman 7, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyatakan sebagai berikut:Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding didasarkan pada halhalsebagai berikut:2345.

Bahwa semenjak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22Agustus 2014, keseluruhan Utang pokok Tergugat I, kepada Penggugatadalah sebanyak Rp457.300.000.00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tigaratus ribu rupiah), serta pinjaman emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mas 24karat; Dan ditambah dengan keuntungan bagi hasil sebagai mana yang telahdiperjanjikan dengan perhitungan sebagai berikut :7.1.

Dengan perhitungan sebagai berikut;> Pinjaman uang kontan sebanyak ....... Rp457.300.000,00> Keuntungan bagi hasil sebanyak ....... Rp138.000.000,00> Dikurangi angsuran utang sebanyak ..Rp61.350.000,00> Pinjaman Para Tergugat berupa emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) mas24 karat;Bahwa pada Mei 2016, semestinya Penggugat telan menerima kembalikeseluruhan uang Penggugat dari Tergugat I.

Rp138.000.000,00Dengan perhitungan :e Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyakRp107.300.000,00 ditambah emas sebanyak 35 Mas pada tanggal 8Desember 2011, setiap bulanya adalah sebanyak Rp 3.750.000,00 (tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Semenjak tanggal 8 Januari 2012sampai 8 April 2012 selama 4 bulan x 3.750.000,00 = Rp15.000.000,00(Lima belas juta Rupiah);e Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyakRp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Mas

Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupabunga uang sebanyak 1 % setiap bulanya yang dihitung semenjak bulan Mei2017, sampai gugatan ini didaftarkan adalah sebanyak Rp.90.771.500,(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah),dengan perhitungan sebagai berikut; 1% x Rp533.950.000,00 =Rp5.339.500,00 x 17 bulan.6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;7.

Rp138.000.000,00Dengan perhitungan :e Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyakRp107.300.000,00 ditambah emas sebanyak 35 Mas pada tanggal 8Desember 2011, setiap bulanya adalah sebanyak Rp3.750.000,00 (tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Semenjak tanggal 8 Januari 2012sampai 8 April 2012 selama 4 bulan x 3.750.000,00 = Rp15.000.000,00(Lima belas juta Rupiah);e Keuntungan bagi hasil atas pinjaman, berupa uang kontan sebanyakRp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Mas

Tergugat terusmenerus perhitungan dalam hal penghasilanb. Tergugat sering berlakut tidak sopan terhadap orangtua Penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadisejak bulan Agustus 2016. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugatberpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;.

Tergugat terusmenerus perhitungan dalam hal penghasilanb. Tergugat sering berlakut tidak sopan terhadap orangtua Penggugatbahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugatberpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahidan tidak mempedulikan lagi Penggugat;bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar danrukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;.

Tergugat terusmenerus perhitungan dalam hal penghasilanb.

Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding denganmembatalkan seluruh koreksi atas penyerahan yang PPN nya dipungutsendiri sebesar Rp369.045.787,00, sehingga perhitungan pajaknya menjadisebagai berikut: Jumlah Rupiah menurut UraianFiskusWP EksporPenyerahan yang PPN nya dipungut sendiriPenyerahan yang PPN nya tidak dipungutJumlah seluruh PenyerahanPPN Keluaran yang harus dipungut sendiriJumlah PPN MasukanJumlah penghitungan Pajak2.170.586.03470.911.236.10111.181.8182.170.586.03470.542.190.31411.181.818

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (7.473.637.106,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........... (karena pembetulan) 7.473.637.106,00c.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0 0 0Dikurangi:PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.209.118.418 7.459.192.725 250.074.307STP (pokok kurang bayar) 0 0 0Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 0Lainlain 0 0 0Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.209.118.418 7.459.192.725 250.074.307Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (7.209.118.418) (7.459.192.725) 250.074.3073.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.459.192.725,00Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 0,003. Kelebihan Pajak yang sudah: 0,00Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 7.459.192.725,00Jumlah (7.459.192.725,00)4. PPN yang kurang dibayar 0,005. Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 0,006.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Dikurangi:Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.459.192.725,00 Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3302/B/PK/Pjk/2020 Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 0,003. Kelebihan Pajak yang sudah: 0,00Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 7.459.192.725,00Jumlah (7.459.192.725,00)4. PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 0,006.

Putusan Nomor 1556/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP untuk MasaPajak September 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding adalahmenjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah 1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri a.3.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Berikutnyab Dikompensasikan ke Masa ................. (karena pembetulan) c Jumlah (a + b) 4. PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c) 5. Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (2) KUP Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenaikan Pasal 13A KUP Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Putusan Nomor 971/B/PK/Pjk/2021Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00070/207/10/058/15,tanggal 30 Januari 2015, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Dalam Rupiah) 1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terhutang PPN:a.1. Ekspor 79,030,948,7 80a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 7 981,523,229a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Rp (14.416.541.227)3 Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 14.416.591.2274 PPN yang kurang dibayar Rp 50.000Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 50.000c.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Rp (14.416.541.227)3. Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 144.416.591.2274. PPN yang kurang dibayar Rp 50.0005. Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 50.000c. Jumlah (a+b) Rp 50.0006.

Bahwa sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2015 karena masalhkeuangan, Tergugat terlalu perhitungan setiap kali memberi nafkah untukkebutuhan seharihari kepada Penggugat, setelah itu sering terjadiperselisinan dengan masalah yang sama dan setiap terjadi pertengkaranTergugat sering mengeluarkan katakata kasar.b.

, bahkansudah mempunyai 1 orang anak, tetapi sekarang rumah tangganya sudahtidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak awal tahun 2015 keduanyasering bertengkar;Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;Saksi melihat lebih dari 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saksiberkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulanDesember 2015;Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karenaTergugat terlalu perhitungan

pembuktian Sempurna sebagaimana dijelaskan pada Pasal 165HIR/1868 KUHPerdata, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwaPenggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 02Januari 2014;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagikarena sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2015 karena masalahkeuangan, Tergugat terlalu perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaiankepada masing masing Para Penggugat sebesar 12 (dua belas) bulangaji/upah berjalan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:(1) Misriono (Penggugat 1);= 12 bulan x upah setiap bulan= 12 x Rp2.246.725,00 = Rp26.960.700,00(2) Anggi Saputra Sitompul (Penggugat 2);= 12 bulan x upah setiap bulan= 12 x Rp2.246.725,00 = Rp26.960.700,00Dengan total upah proses Para Penggugat sebesar Rp53.921.400,00 (limapuluh tiga juta sembilan ratus dua puluh

Tidak adanya dasar atau patokanperhitungan masa kerja yang jelas, mulai dari bekerja sampai diPHK,menyebabkan perhitungan masa kerja pada petitum 3 dan 4 juga tidakjelas dan tidak dapat dibenarkan;5.3. Ketidakjelasan perhitungan masa kerja Para Penggugat diPHK padapetitum gugatan. Pada petitum angka 3 dijelaskan: Misriono (i.c. Penggugat ) masa kerja 6 tahun 8 bulan; Anggi Saputra Sitompul (i.c.

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86837/PP/M.VA/16/2017, tanggal 25 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut :Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, menurut pendapatkami perhitungan

Uraian Jumlah (Rp)1 DPP atas Pengutan Pajak oleh Pemungut 185.614.530.2402 PPN Keluaran 18.561.453.0243 Kredit pajak 18.561.453.0244 Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar5 Sanksi Administrasi : Pasal 13 (2) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

Putusan Nomor 72/B/PK/Pjk/2021Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Pengutan Pajak oleh Pemungut Rp 185.614.530.240PPN Keluaran Rp 18.561.453.024Kredit pajak Rp 18.561.453.024Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp eSanksi

Putusan Nomor 1677/B/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:a) Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding denganmembatalkan seluruh koreksi atas penyerahan yang PPN nya dipungutsendiri sebesar Rp369.045.787,00, sehingga perhitungan pajaknya menjadisebagai berikut: Jumlah Rupiah menurut UraianFiskusWwP EksporPenyerahan yang PPN nya dipungut sendiriJumlah seluruh PenyerahanPPN Keluaran yang harus

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (4.344.256.373,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........... (karena pembetulan) 4.344.256.373,00c.

Umar telah nengadukanpermasalahan meninggalnya alm kepada Dinas Sosial dan Tanaga KerjaPontianak terkait dengan perhitungan uang pesangon beserta hakhaknormative lainnya sehubungan dengan meninggalnya suami penggugatyaitu Sy. Umar yang sekaligus merupakan karyawan/pekerja pada PT.Pulaumas Khatulistiwa Pontianak ;Bahwa pekerja/oburuh (Alm. Sy.

Umar telah mengajukanpermintaan perhitungan uang pesangon beserta hak normative lainnyaberdasarkan UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmelalui Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, karenapihak perusahaan (Tergugat) hanya bersedia memberikan uang Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) namun ditolak olen Penggugat selaku ahliwaris pekerja/ouruh, hal ini tentunya sangat mengecewakan penggugatselaku ahli waris Alm. Sy.

No. 429 K/PDT.SUS/201 110.meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uangyang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uangpesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka hakhak Almarhum Sy.Umar haruslah dibayar berdasarkan Anjuran dari Kantor Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Pontianak