Ptko Pada tanggal O7 april 2016 sebesar Rp 5.000.000, Pengembalian temuan pemeriksaan khusus tahap kegiatansosilisasi VU ASN tahun 2014.o Pada tanggal 25 januari 2017 sebesar Rp 333.767.545, TahapIl hasil temuan inspektorat kab. Melawi kegiatan sosilisasiASN tahun 2014.

Melawi sebesar Rp 338.767.545 dengantujuan transaksi adalah setoran pengembalian temuan inspektoratKabupaten Melawi atas kegiatan sosilisasi UU ASN Tahun 2014melalui Bank Kalbar Cabang Nanga PinohNo rekening giro BUDKabupaten.

Ptksebesar Rp. 902.642.545,(sembilan ratus dua juta enam ratus empatpuluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dibandingkandengan temuan BPK senilai Rp. 970.379.830,00.

Rekeneing : 4501002886 sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah), (asli);1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap II atas Keg. Sosialisasi UndangUndang ASN diTingkat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.

Ptkpembekalan JKN atau BPJS ditingkat puskesmas/polindes/pustudan jaringannya, beserta kelengkapannya(asli);24.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor900/147/KEU/2016 tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap atas Keg. Sosialisasi UndangUndang ASN diTingkat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.

Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa in litis tidakmemenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentangadanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasusdugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut danHalaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2017tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugatataupun pihakpihak lainnya dalam kasus a quo...

Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Auditdari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan PerwakilanSumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yangdijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. dan dalam LaporanHasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugatataupun pihakpihak lainnya telah melakukan pelanggaran hukumbaik Pidana maupun Administrasi.

Dalam Suratsurat KeputusanObjek Sengketa, Tergugat menetapkan temuan tentang adanyaKerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaanpenyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atastindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Suratsurat Keputusan Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat untukmemenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulanbahan dan keterangan dalam proses Penyidikan.

Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009. 31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melelui Bank BII dari Bappeda Kab.

Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010. 35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tangggal 24 Februari 2011. 36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011. 37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/

Rote Ndaokepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasanhasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melelui Bank BIIdari Bappeda Kab.

Rote Ndaokepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasanhasil temuan perwakilan BP K ari tanggal 11 Mei 2009.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melelui Bank BIIdari Bappeda Kab.

RoteNdao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohonpene gasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melelui BankBII dari Bappeda Kab.

Lalu terdakwa bertemu dengan saksi MIRNA MALLAselaku Kepala Bank Papua dan pada saat itusaksi MIRNA MALLAmengingatkan terdakwa tentang dana titipan yang tersisa sebesarRp.1.455.550.000,(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratuslima puluh ribu rupiah) tidak boleh dimasukan ke dalam titipan di BankPapua karena nanti ada temuan saat pemeriksaan di Bank Papuadikarenakan telah akhir tahun.Kemudian terdakwa memindahkan danatitipan sebesar Rp.1.160.365.000,(Satu milyar seratus enam puluh jutatiga

Lalu terdakwa bertemu dengan saksi MIRNA MALLAselaku Kepala Bank Papua dan pada saat itusaksi MIRNA MALLAmengingatkan terdakwa tentang dana titipan yang tersisa sebesarRp.1.455.550.000,(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratuslima puluh ribu rupiah) tidak boleh dimasukan ke dalam titipan di BankPapua karena nanti ada temuan saat pemeriksaan di Bank Papuadikarenakan telah akhir tahun.Kemudian terdakwa memindahkan danatitipan sebesar Rp.1.160.365.000,(Satu milyar seratus enam puluh jutaHalaman

USMANDRAKEL, M.Siuntuk:1.Pembayaran utang pajak tahun 2007 sebesar Rp.751.209.162,00 (satu miliar lima ratus lima puluhempat juta dus ratus dua puluh delapan ribu sembilanratus dua belas rupiah) ditambah sebesarRp.481.352.372,00 (empat ratus delapan puluh satu jutatiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluhdua rupiah) (Sesuai temuan BPK tahun 2008) denganrincian sebagai berikut:Tanggal 6 Juni 2008 pembayaran pajak 2007sebesar Rp. 357.689.675,00 (tiga ratus limapuluh tujuh enam ratus delapan

untuk membayar pajak tahun2007 sebesar Rp. 108.129.132,00 (seratusdelapan juta seratus dua puluh sembilan ribuseratus tiga puluh dua rupiah).Tanggal 21 Juli 2008 untuk membayar pajaktahun 2007 sebesar Rp.89.181.193,00 (delapanpuluh sembilan juta seratus delapan puluh saturibu seratus sembilan puluh tiga rupiah).Tanggal 11 Nopember 2008 untuk membayarutang pajak tahun 2007 sebesar Rp.481.352.372,00 (empat ratus delapan puluh satujuta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuhpuluh dua rupiah) (temuan

untuk membayar pajak tahun2007 sebesar Rp. 108.129.132,00 (seratusdelapan juta seratus dua puluh sembilan ribuseratus tiga puluh dua rupiah).Tanggal 21 Juli 2008 untuk membayar pajaktahun 2007 sebesar Rp.89.181.193,00 (delapanpuluh sembilan juta seratus delapan puluh saturibu seratus sembilan puluh tiga rupiah).Tanggal 11 Nopember 2008 untuk membayarutang pajak tahun 2007 sebesar Rp.481.352.372,00 (empat ratus delapan puluh satujuta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuhpuluh dua rupiah)(temuan

Penuntut Umum danpengulangan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, tidak merupakan halhalbaru, dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama olehmajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannyatersebut.Menimbang bahwa memperhatikan dengan seksama putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2Agustus 2016 nomor : 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl, maka Majelis HakimTindak Pidana Korupsi = tingkat banding terlebih dahulu akanmempertimbangkan temuan

Yangmerupakan suatu format putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yangperlu dicantumkan.Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut, Majelis Hakim TindakPidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut hanyalahmerupakan kelalaian atau ketidak cermatan majelis Hakim tingkat pertamadalam menyusun dan menulis putusannya, dan temuan tersebut tidak termasuksebagai hal yang membatalkan putusan tanggal 2 Agustus 2016 Nomor :21/pid.SusTPK/2016/PN.Bgl. tersebut.Menimbang bahwa setelah Majelis

Bahwa pada malam berikutnya tanggal 27 Februari 2015, dengan menyewadua buah ruangan karaoke dan berpurapura akan membeli narkoba(undercover buy), para penyidik yang merupakan anggota AKBP PentusNapitu, SH mendapatkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butirpada petugas Fix Boutique Karaoke (saksi Hesty) dan berdasarkan hasilinterogasi terhadap petugas tersebut diperoleh keterangan bahwa ekstasitersebut adalah milik bos petugas karaoke tersebut, yaitu saksi Juki;Bahwa berdasarkan adanya temuan

dilakukan proses selanjutnya;Bahwa ketika berada di Hotel Kedaton sebagai berikut :"Ada uang berapayang dijawab oleh saksi Juki 250 juta, kemudian ditimpali oleh anggotatersebut "mana mungkin kalau segitu, minimal 1 milyar, kemudiandilanjutkan oleh anggota tersebut "AKBP Pentus Napitu adalah orang yangsulit berdamal, dia juga calon Pendeta, satusatunya orang yang mampumeluluhkan Cuma pak JOHAN, yaitu Pengusaha di Bogor, coba kamu ingatingat kamu ada kenal Pengusaha di Bogor;Bahwa berdasarkan hasil temuan

Bahwa berdasarkan hasil temuan adanya peredaran narkoba di FixBoutique Karaoke kemudian pada keesokan harinya Sabtu, tanggal 28Februari 2015 saksi Juki dan saksi Hesty dibawa ke Jakarta untukdiproses lebih lanjut, namun di tengah jalan rombongan Kompol Sardjonodan kawankawan berhenti di Rumah Makan Alam Sari di daerahCikarang, sedangkan AKBP Pentus Napitu, SH selaku Komandan masihada di Bandung karena bermain golf;2.

ada uangangsuran dari sejumlah KSM dengan nominal angsuran Rp.71.673.200, yang tidak dibuku dan diduga uang tersebut diambil /digunakan oleh terdakwa Sri Rahayu dan Norma Eka Setyaningrum,setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap buku angsuran setiapKSM dengan transaksi yang ada dibuku kas, terdapat beberapaangsuran yang tidak dicatat dalam buku kas sebagaimana daftarangsuran per buku tahapan yang saksi serahkan kepada pemeriksa,sehingga ditemukan selisih sebesar Rp. 71.673.200.Bahwa adanya temuan

WIYONO.Atas laporan tersebut, pihak Pengurus melakukan kKlarifikasikepada pihakpihak terkait melalui rapatrapat pengurus.e Bahkan khusus untuk menangani temuan ini pihak pengurusmembentuk panitia kecil untuk penyelesaian atas kasus ini yangdiketuai Sdr. Drs.

NORMA EKA, dimana menurut penjelasanaduitor ternyata ada selisih keuangan yang ada di Buku Harianbuku Angsuran sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) dan setelah itu pengurus dalam hal ini adalah ManajerUPK yaitu Pak WIYONO dan Auditor melacak pembukuantersebut dan pada saat itu NORMA mengakui bahwa uangtersebut dipergunakan sendiri.Dengan berjalannya waktu ternyata jumlah temuan itu bertambah besaryaitu sekitar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), selanjutnyadilakukan rapat pengurus

Selanjutnya saksi tidakmembayar uang BKM tersebut karena BKM memintapengembalian semuanya.e Bahwa dari penghitungan dari akuntan Publiksebesar Rp 110.856.698, setelah setelah adanyapenolakan dari Surat pernyataan yang saksi buattanggal 17 Februari 2014, saksi menyanggupi hanyamembayar uang sebesar Rp 47.000.000,00, namunsampai saat ini saksi belum membayar.e Bahwa berdasarkan hasil temuan dari AkuntanPublik kemudian saksi mencocokkan antara bukukas tahun 2012 dan buku tahapan tahun 2012ternyata ada

selisin sebesar Rp 90.000.000,00kemudian saksi dan Sri Rahayu sepakat untukmengganti uang tersebut.e Bahwa saksi pernah dipanggil pak Wagiran denganadanya temuan hasil dari Akuntan Publik tersebutuntuk menyelesaikan selisih uang tersebut.e Bahwa Buku Angsuran Tahap sampai denganTahap VIIl saksi bukukan berdasarkan slip setoranmasuk (Bukti kas masuk) kemudian saksi masukkanke dalam jurnal harian yang berasal dari slip setoranmasuk, kemudian dari jurnal harian saksi masukkanke dalam neraca bulanan

Bahkan suratsurat persyaratan permohonan pinjaman dipalsukan datanya dantandatangannya.Bahwa temuan Audit yaitu 58 (lima puluh delapan) file pinjaman fiktif diKantor KSP ARTHA MULIA Cabang Kebumen, alamat JI.

Artha Mulia ; Bahwa kerugian yang diderita olen KSP Artha Mulia atas kejadian ini adalahsebesar Rp.2.122.255.252. ; Bahwa 58 file pinjaman debitur tersebut adalah jenis pinjaman musiman, artinyasetiap bulan debitur wajib membayar bunga saja, pada saat pinjaman jatuhtempo melunasi pokok pinjaman beserta pokok pokok pinjaman terakhir ataupinjaman tersebut bisa diperpanjang setelah analisa pinjaman tersebut layakdiperpanjang ; Bahwa saksi memanggil sdr.Sugeng Varid ke kantor dan menanyakanmengenai temuan

Dan jaminan asli tersebut bisa dikeluarkan apabila pinjamansudah selesai/lunas;Bahwa dari jumlah 58 data kredit yang tidak terdapat jaminannya, semuanyatidak diproses sesuai dengan SOP yang berlaku, bahkan suratsuratpersyaratan permohonan pinjaman dipalsukan data dan tanda tangannya ;Bahwa benar temuan audit yaitu 58 pinjaman fiktif di kantor KSP Artha Muliacabang Kebumen sudah tidak ada jaminannya;Bahwa saksi mengetahui ke 58 data kredit yang tidak ada jaminannya adalahfiktif dan tanda tangan pemohon

permohonanpinjaman.e Memeriksa hasil kerja kasir.e Bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen jaminan dan membuatlaporan keuangan KSP kepada kantor Pusat dan sesuai dengan struktursaya langsung bertanggung jawab kepada manager KSP ARTHA MULIAcabang Kebumen;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah memalsukan data permohonanpemohon pinjaman dan perjanjian pinjaman karena saksi menerima berkaspermohonan tersebut dari terdakwa sudah dalam keadaan lengkap berikutdengan surat / dokumen jaminannya ;Bahwa menurut hasil temuan

Bahwa sepengehatuan saksi pembangunan TPA danpembangunan Bronjong sudah selesai dikerjakan dan sudahdibuatkan berita acara serah terima pekerjaan dari Tim TPK danKepala Desa kepada BPD; Bahwa saksi tahu kemudian ada datang pihak Inspektorat kedesa Kadataran untuk memeriksa pekerjaan pembuatanbronjong dan pembangunan TPA Desa Kedataran KecamatanMaje, namun terhadap temuan tersebut dari pihak Inspertorattidak ada mempresentasikan desa Kedataran mengenai apaapa temuannya tersebut ; Bahwa Pihak Inspektorat

Bahwa saksi selaku ketua BPD tidak tahu kalau terhadappekerjaan Pembangunan Beronjong dan Pembangunanpembuatan TPA tersebut ada temuan lebih kurang sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah). Bahwa saksi selaku ketua BPD tidak tahu berapa besarAnggaran dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) DesaKedataran Kecamatan Maje Kabukapaten Kaur ini.

RAB danBelanja Negara ; Bahwa contoh Mark Up yang ahli ketemukan tersebut Mark Upterhadap pembuatan beronjong dengan RAB sebesar Rp.194.902.000,( seratus sembilan puluh empat juta sembilanratus dua ribu rupiah), dan pada realisasinya yaitu sebesar Rp.182.350.000,,(Seratus delapan puluh dua juta tiga rtus limapuluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih yaitu sebesar Rp.12.552.000,(dua belas juta lima ratus lima puluh dua riburupiah) ; Bahwa menurut ahli temuantemuan tersebut Semuanya ada17 item temuan

meubeler ; Bahwa terhadap dokumundokumen tersebut ahli dapatkandari penyidik kejaksaan ahli pelajari dan juga termasuk SPJpada kegiatan Dana Desa Desa Kedataran ; Bahwa menurut ahli total temukan kerugian Negara yangditemukan dari pemeriksaan terhadap Dana Desa KedataranPutusan Nomor. 87/PIDSUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 56 dari 100 Halamantersebut sebesar Rp. 337.898.383, (tiga ratus tiga puluh tujuhjuta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratusdelapan puluh tiga rupiah) ; Bahwa terhadap temuan

Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,173. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember 2014,174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,175. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,176. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan

Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari AuditorIndependen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selakupembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasiOJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaiantanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta olehsaksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M.

dari hasil pemeriksaan KAP.Bahwa hasil temuan KAP telah diberikan kepada PT Bank Maluku.Bahwa PT Bank Maluku telah membahas hasil temuan KAP.

Dari 10 temuan yang telah dibahas adalah 5 temuan.Bahwa ada temuan KAP mengenai pembelian lahan dan gedung di jalanDarmo No. 51.Bahwa Hasil temuan KAP, mengenai pembelian lahan dan gedung di jalanDarmo No. 51 menyatakan tidak ada kerugian pada PT Bank Maluku.Tetapi hanya ada prosedur yang belum dipenuhi sesuai dengan SOPbank.Bahwa Hasil audit belum disikapi oleh divisi terkait yakni divisi umum danhukum.Bahwa Hasil temuan dari KAP disampaikan kepada PT Bank Maluku padabulan April tahun 2015.Bahwa

Hasil temuan dari KAP tidak pernah semua disampaikan di annualreport.Bahwa Ada perikatan jual beli pada pembelian tanah dan gedung di JalanDarmo No. 51.Bahwa Pajak pembeli yang sudah dibayar oleh PT Bank Maluku sebagaipihak pembeli kepada Notaris sebesar Rp. 2.994.760.000,00 (dua milyarsembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh riburupiah).Bahwa Ada kelebihan pembayaran pajak.Bahwa Kelebihan pembayaran pajak berjumlah Rp. 262.600.000,00.

LIENTJE SUMOLANGRATTU yang mana nasabah merasa dana padarekening berkurang atau hilang kemudian pihakmanagemen PT.Bank Mandiri (perseroan)Tbk, KanwilMakasar melakukan penelusuran /investigasi terkaitlaporan complain nasabah tersebut.Hasil investigasidan temuan oleh tim = audit internal,menemukanindikasi dana nasabah yang berkurang atau hilangdilakukan oleh sdri TINNE LALUJAN pada saat menjabatsebagai kepala cabang pembantu/KCP ManadoBoulevard dengan alamat kompleks Megamas Bolok Ano.23jln.Pierre

Hasilinvestigasi dan temuan oleh tim audit internal,menemukan indikasi dana nasabah yang berkurang atauhilang dilakukan oleh sdri. TINNE LALUYAN pada saatmenjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu/KCP ManadoBoulevard dengan alamat Kompleks Megamas Blok ANo.23 JIn.Piere Tendean Boulevard Manado.

LIENTJE SUMOLANGRATTU yang mana nasabah merasa dana padarekening berkurang atau hilang kemudian pihakmanagemen PT.Bank Mandiri (perseroan)Tbk, KanwilMakasar melakukan penelusuran /investigasi terkaitlaporan complain nasabah tersebut.Hasil investigasidan temuan oleh tim = audit internal,menemukanindikasi dana nasabah yang berkurang atau hilangdilakukan oleh Terdakwa sdri TINNE LALUJAN pada saatmenjabat sebagai kepala cabang pembantu/KCPManado Boulevard dengan alamat kompleks MegamasBolok A no.23jIn.Pierre

Pelaksana Lopangan P2TL meliputi :a.melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP = danperlengkapan APP serta Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dalamrangka menertibkan Pemakaian Tenaga Listrik;. melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;mencatat kejadiankejadian yang ditemukan pada waktu dilakukanP2TL menurutjenis kejadiannya;. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL dan BeritaAcara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaanP2TL;. menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan

PLN di periksa 1(satu) persatu Sampai 4 (empat) hari mulai tanggal 1Juni 2016 sampaidengan tanggal 4 Juni 2016;Bahwa 1 (satu) regu melakukan pemeriksan penertiban pemakaian tenagalistrik (P2TL) terhadap 20 (dua puluh) pelanggan dan pada waktu itudilakukan pemeriksan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada 120(seratus dua puluh) pelanggan;Bahwa ada 17 (tujuh belas) temuan pelanggaran dalam melakukanpemeriksan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada parapelanggan;Bahwa ditemukan kabel

KarBahwa saksi menjadi Petugas P2TL sejak tahun 2014 sampai sekarang;Bahwa regu saksi menemukan pelanggaran terhadap terhadap aliran listrikpelanggan sebanyak 3 (tiga) temuan dengan pelanggaran sama;Bahwa setelah dilakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh petugas(P2TL) PT.PLN para petugas (P2TL) berkumpul dan rapat di PT.PLNRayon Tulunggagung dan dari hasil rapat tersebut kedapatan 17 (tujuhbelas) pelanggaran aliran listrik di Desa Pojok dan pada saat itu juga parapetugas menyerahkan berita

(Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja(SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005 tanggal 28November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDTTahun Anggaran 2006 tanggal 03 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan Hasil Audit BPKRI NomorXIV. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilaiRp21.726.090.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan dan tanggapanSatker DDT (Ir.

(Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per SatuanKerja (SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005tanggal 28 November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDTTahun Anggaran 2006 tanggal 03 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan Hasil Audit BPKRINomor XIV Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilaiRp21.726.090.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan dantanggapan Satker DDT (Ir.

DitjenPerkeretaapian Jakarta, 7 Maret 2005;1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran DepartemenPerhubungan Tahun 2006 Jakarta, 17 Oktober 2005;1 (satu) bundel Rekapitulasi RKKAKL per UPT / Satuan Kerja Tahun2006 Ditjen Perkeretaapian (Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja(SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005 tanggal 28November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDT TA2006 tanggal 3 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan

korban memberitahukan kepada saksi bahwa dirinyasedang berada diklinik Bidan Nursyam di Sibolga, kemudian sekira pukul 22.00Wib saksi AGUS HARIANTO datang bersama dengan Terdakwa dan temantemannya untuk bertemu dengan korban, dan setelah bertemu korban langsungmengatakan kepada Terdakwa apa tidak kasian kalian samaku, kalaumembuat berita tanya dulu saya, kalau dibaca orang berita itu sudah sepertikoruptor buronanlah aku dianggap orang, kasihanlah keluargaku, padahalsudah diaudit BPK itu, tidak ada temuan

Sudah seperti koruptor buronanlah akudianggap orang, kasihan keluargaku, padahal sudah diaudit BPK dantidak ada temuan. Mendengar perkataan saksi, Terdakwa mengatakanbukan saya yang membuat dugaan tersebut, mahasiswa yang punyadata, saya hanya memberitakan.

Rd.OMAN ABDURAHMAN melaporkan adanya kejadian hilang atauberubahnya suara pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suaraditingkat Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Garut pada hari Selasatanggal 07 Mei 2019 dikantor Bawaslu;Bahwa tahapan yang dilakukan Bawaslu setelah menerima laporantersebut adalah :a.Tanggal 08 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Garut melakukan rapatpleno yang dihadiri oleh selurun anggota Bawaslu Kabupaten Garutdengan maksud menentukan apakah temuan dugaan pelanggaranpemilu yang disampaikan

tersebut memenuhi unsur formil danmeteril, dengan hasil kajian dalam rapat pleno tersebut sepakatbahwa temuan tersebut memenuhi unsur dan bisa diregistrasi;Kemudian tanggal 09 Mei 2019 berdasarkan Perbawaslu No. 31tahun 2018 tentang Sentra Gakumdu bahwa dalam waktu 1x24 jamBawaslu Kabupaten bersama Penyidik Polri dan Kejaksaanmelakukan pembahasan pertama dengan kesimpulan : saksi didugamelakukan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksuddalam Undang undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilu

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yangdisampaikan oleh bawaslu Kab/Kota.j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan /atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota kepadamasyarakat.Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Gitk. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapanpenyelenggaraan pemilu;. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsidan /atau ketentuan peraturan perundang undangan.KPU Kab/ Kota berwenang :a.

Bahwa Rekomedasi BPK (badan Pemeriksa Keuangan) wajibdilaksanakan/ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah ada Temuan,hal berdasarkan Perintah Pasal 20 UNDANGUNDANG NOMOR 15TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANTANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA , menyatakan Bahwa :(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasilpemeriksaan.(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPKtentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan = hasilpemeriksaan.(3) Jawaban atau

B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 Tertanggal 27 Mei 2019, atas KeuanganPemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 padatanggal 28 mei 2019, Artinya Periode tanggal 28 mei 2019 tanggal 28juli 2019 (60 hari) maka Tergugat (Bupati sarolangun) wajibmenjelaskan/menindaklajuti Temuan dari Turut Tergugat , akan tetapisampai ini gugatan diajukan oleh Penggugat ( februari 2020/sekitar 8(delapan) Bulan lebih Tergugat tidak melaksanakan rekomendasi ,dan Tergugat tidak menjelaskan kepada Publik/MasyarakatKabupaten

B/LHP/XVIIILJMB/5/2019 Tertanggal 27 Mei2019, atas Keuangan Pemerintah Kabupaten SarolangunTahun Anggaran 2018 pada tanggal 28 Mei 2019, ArtinyaPeriode tanggal 28 Mei 2019tanggal 28 Juli 2019 (60 hari)maka Tergugat (Bupati Sarolangun) wajibmenjelaskan/menindaklajuti Temuan dari Turut Tergugat ,akan tetapi sampai ini gugatan diajukan oleh Penggugat(Februari 2020/sekitar 8 (delapan) Bulan) lebih Tergugat tidak melaksanakan rekomendasi, dan Tergugat tidakmenjelaskan kepada Publik/Masyarakat KabupatenSarolangun

NITA CIPTA USAHA No.Nama Personil Posisi Kerja Temuan TergugatPengalaman Referensi Kerja (Tahun) Yang Mengeluarkan Paket Pekerjaan Posisi Waktu Beni Gunawan Aritonang Project Manager 4Pembangunan Prasarana Pengendalian BanjirCV. Nita Cipta Usaha Sungai Batang Bungo Paket Tahun Project Manager 2011Anggaran 2011 Pembangunan Pelindung Tebing Desa PondokPT. Nusantara Membangun Delapan Kec.

Berikut Tabel temuan data yang cacat tersebut kami uraikan sebagaiberikut:Nama PersonilJauhari Silalahi, STSofiyan Hadi, STLanggeng PramonoOpri SurnalSupriadiAgus TamiPaket Pekerjaan Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Rawa D.R Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung BaratPengalamanKerja(Tahun)PosisiProject ManagerSite ManagerTenaga TeknikTenaga TeknikSurveryorPetugas K3Yang Mengeluarkan. Hiban Bersaudara. Roka JayaPT. Nita Cipta UsahaPT. Nita Cipta Usaha. Usaha Baru MandiriPT.

Tanjung Jabung Temuan TergugatPosisi02 Februari 2015 s/dGeneral Superitendent 30 Desember 2015General Superitendent 2014Site ManagerTenaga TeknikJuru UkurTenaga TeknikTenaga TeknikJuru UkurTenaga TeknikJuru UkurJuru UkurJuru UkurPetugas K3 Konstruksi 06 Januan 2015 sid14.

Untuk jalurYuridis apakah ada indikasi ada temuan penyalagunaan diteruskan keaparat penyelesaian hukum, ada MOU antara Polisi dengan KPK. Padatahun 2007 ada MOU antara Jaksa dengan BPK yang terindikasi Tipikor.Dalam Mou tersebut hasil pemeriksaan BPK tadi disampaikan kepadaKejaksaan, dibahas bersama agar bisa di tindak lanjuti. Hasil pemeriksaanBPK, hasil audit internal, apabila ada dilaksanakan penyidikan.

BPK denganhasil temuan tadi harus bisa menjadi salah satu pintu apakah berdasarkanhukum atau tidak, tidak menutup kemungkinan tidak berwenangmelakukan proses, dimungkinkan juga ada laporan masyarakat atau LSMdalam penyalahgunaan keuangan Negara, dicurigai ada penyalagunaan,jaksa melakukan penyelidikan. Setelah masuk tahap menghitung kerugiannegara, Jaksa harus melibatkan auditor yang legal, auditor yangterakreditasi.

pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan UsahaMilk Daerah dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan keuangan negara;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mahkamah berpendapat sebagaiberikut Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindakpidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan

Namun hingga saat ini belumdipenuhi setoran tunggakan bagi hasil pengelolaan kapalkapalPemda sebesar Rp. 8.745.561.880, (delapam milyar tujuh ratusempat puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratusdelapan puluh rupiah)Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2018/PN Amb Surat Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 700/915 tanggal 10Mei 2010, perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan atas TUNGGAKAN PT.PELAYARAN MUSAMUS;Bahwa sebagaimana telah di uraikan diatas sangat tidak patut

1 April 2009 di Jakarta, yangmenyetujul untuk melakukan penyetoran sesuai tahapan dan tahapanpenyetoran berakhir pada Juli 2009;Namun hingga saat ini belum dipenuhi setoran tunggakan bagi hasilpengelolaan kapalkapal Pemda sebesar Rp. 8.745.561.880,(delapam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus enampuluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); Surat Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 700/915 tanggal 10Mei 2010, perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan atas TUNGGAKAN PT.PELAYARAN MUSAMUS

PelayaranMusamus, dimana terdapat temuan tentang pendapatan Hasil Kerja SamaOperasional (KSO) yang belum diterima oleh PEMDA Kabupaten Meraukesampai periode 31 Desember 2009, sebesar Rp.7.950.510.800, (Tujuhmilyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapamratus rupiah) dari pendapatan charter, revenue sharing dan dendaketerlambatan pembayaran atas Operasional Kapal milik PemerintahKabupaten Merauke adalah Rp. 8.745.561.880, (delapan milyar tujuhratusS empat puluh lima juta lima