Ditemukan 274758 data
11 — 7
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan September 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 2 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 4
Pasal154 ayat (1) RBg, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganyadan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasimelalui Hakim Mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat danmendengar keterangan orangorang dekat Penggugat, maka pada pokoknyayang menjadi masalah dalam perkara
dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah seringterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tanggasebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatmempunyai alasan hukum harus dilihat dari faktafakta yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraianyang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
7 — 1
dalamkehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yangsulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 hurup fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yangselanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelisberpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undangundang nomor1
8 — 9
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 0038/Padt.G/2020/PA.SIwPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo.
15 — 2
Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon danPemohon Il dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon danPemohon Il tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amarpenetapan ini ;Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo.
14 — 7
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilaiPemohon tetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di
bahwaantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan dan pertengkaran,yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukundalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohonbetulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
7 — 4
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak akhir tahun 2009 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 10 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
57 — 4
Mn.dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakankarena ketidakhadiran Termohon, namun Majelis Hakim dalam setiappersidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembalidengan
dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan sejak Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisahtempat tinggal;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1
8 — 5
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 1235/Pdt.G/2020/PA.SIwberumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip salingcinta mencintai, Sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia sertasaling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehinggasudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secararukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan
12 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
24 — 3
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilaiPemohon tetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di
bahwa antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan dan pertengkaran, yangbersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalamrumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
9 — 11
Putusan No. 1489/Pdt.G/2020/PA.SIwkewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juni 2015 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 5 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
14 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 0843/Pdt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
11 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohontersebut atas dasar perjodoan, dan sekarang Pemohon dengan Termohonsudah berpisah selama 4 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepadaPemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 8
No 1970/Pdt.G/2021/PA.SlwRI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
sampai denganbulan Februari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikianitu Sudah termasuk dalam klasifikasi perselisinan dan pertengkaran yangbersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, maka MajelisHakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidakmungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 4
Putusan No. 2377/Pdt.G/2019/PA.Slwundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Mei 2017 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 2 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
14 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon atasdasar perjodohan dari orang tua Pemohon dengan Termohon, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 7
Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang saksi Penggugat dipandangtelah memenuhi ketentuan saksi dalam perkara perceraian, sehinggaketerangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyainilaipembuktian terhadap perkara ini;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan
Hal ini menunjukkanbahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuatsebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehinggaperkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yangsudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengantujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
12 — 7
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Maret 2016 Termohontelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPemohon dan Termohon sekarang sudah selama 3 tahun 9 bulan dan selamapisah Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi Kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1