Ditemukan 274900 data
9 — 0
Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sehinggasehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubunganhukum dalam perkara ini (/legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalildalilyang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon
Pasal 19 (huruf) f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
13 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
19 — 3
Sdn.disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakankarena ketidakhadiran Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusahamenasihati
Bahwa orangorang terdekat Penggugat dan Tergugattelah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, danPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkantujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
12 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danPutusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 7 dari 13 hal.pertengkaran secara terus menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggaPutusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 8 dari 13 hal.tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
30 — 9
Penetapan Nomor1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1995 Pemohon dan Pemohon IItelan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren,Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor170/15/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995;2. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan pemohon II hiduprukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai4 (empat) orang anak, msingmasing bernama :2.1.
Penetapan Nomor1. Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan Pemohon II padatanggal 19 Agustus 1995 secara sah menurut agama Islam dan peraturanperundangan yang berlaku serta tercatat dalam register perkawinan KantorUrusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;2. Bahwa, benar sewaktu menikah tersebut nama Pemohon yang tertulisdalam Kutipan Akta Nikah adalah Saini Bin H.
9 — 8
Putusan No. 2539/Padt.G/2020/PA.SIwdan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun danselama berpisah tersebut Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Agustus 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 5
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak sejak tahun 2012 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 7 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
18 — 11
sejak bulanJuni 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dansekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun dan selamapisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknyaseorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juni 2018 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
22 — 6
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumPutusan Nomor 507/Padt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 7 dari 13 hal.Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindakPutusan Nomor 507/Padt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 8 dari 13 hal.sebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
45 — 45
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
SIlwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, yaitu diantara suamiistri terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
7 — 0
Gugatan Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal inisesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhirdirubah dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, maka telah terbukti menuruthukum bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT ) dengan Tergugat(TERGUGAT) sejak tanggal 13 Januari 2008 telah terikat dalam ikatan taliperkawinan yang sah, sesuai dengan ketetuan Pasal 2 Undangundang Nomor1
Hal ini tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis,sehingga keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatukeluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkanoleh Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, apalagi antara Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015 sampaisekarang.
11 — 7
Penggugat dapat dikabulkan dengan versteksebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) Rbg;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian(personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebanikewajiban untuk membuktikan dalildalil gugatannya, sebagaimana,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauhmelanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksesnegatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asaskemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layakrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikandaripada tetap dipersatukan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
9 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
SIlwTermohon sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan dan selama berpisahkeduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suam1 istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
90 — 4
Demikian pula replik Pemhon/kuasa hukumnya ,menyatakan tetap dengan permohonan semula dan Termohon dalam dupliknyabertahan dengan jawabannya;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbukti berupa :Halaman 2 dari 13 putusan Nomor1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan KotaBanjarmasin atas nama Kadariah (Pemohon) NIK. 6371024802640004,tanggal 15 September 2020.
Bukti Surat tersebut telah dinazegelan dan diberi meteraicukup telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudianKetua Majelis memberi tanda bukti P.5;Halaman 3 dari 13 putusan Nomor1. Saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,tempat kediaman di JI. Kuin Utara RT. 003 RW. 001 No. 40 Kel.
12 — 4
;Bahwamajelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuktetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidakberhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, makaperkara ini tidak layak dimediasisebagaimana yang dikehendaki olehPERMA Nomor1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, kemudian dibacakanlahsurat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;BahwaPemohon telah melengkapi surat permohonannya dengansurat keterangan Lurah tentang ghaibnya Termohon Nomor XXXXXXyang
siapa yang salah;Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa:cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salahsatu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1
8 — 0
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilaiPemohon tetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P12 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan
bahwa antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak adaharapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tanggaantara Pemohon dengan Termohon betulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
11 — 5
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
10 — 5
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
9 — 5
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPutusan Nomor 443/Pdt.G/2021/PA.Sqt Hal. 8 dari 12 hal.Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
72 — 23
Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan olehagamanya masingmasing, bagi agama Islam harus terpenuhinyasyarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatanperkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungandan kepastian hukum;Menimbang, bahwa syaratsyarat perkawinan sebagaimanadiatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jis Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan buktibukti yang
tersebut telahmemenuhi rukun nikah/perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbatnikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, dan telah nyata bahwaperkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukanpada tanggal tanggal 01 Maret 2001 di Gampong Reubat,Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, artinya perkawinanmereka dilangsungkan sesudah berlakunya UndangUndang Nomor1