Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-08-2013 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/Pdt.Sus-BPSK/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. VS 1. PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA, 2. Hj. SILVIA YASMI, Ahli Waris Alm. H. YASMI MUCHTAR
199116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon Keberatan melakukan pembayaran klaim hanyasebesar Rp472.345.001,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratusempat puluh lima ribu satu rupiah) adalah perhitungan yang keliru karenasisa kewajiban Alm. H. Yasmi Muchtar yaitu sebesar Rp962.084.706,00(sembilan ratus enam puluh dua juta delapan puluh empat ribu tujuhratus enam rupiah);g. Bahwa Termohon Keberatan telah menyatakan hanya menjalankankepentingan atas nama Pemohon Keberatan.
    Keberatan sehinggamenyatakan Pemohon Keberatan telah lalai memberikan perlindunganhukum kepada nasabah/Penerima Kredit/Penggugat karena PemohonKeberatan melanggar Ketentuan Umum Asuransi dari TermohonKeberatan sehingga tidak sesuai dengan fakta persidangan denganpenjelasan sebagai berikut: Bahwa terbukti dan menjadi fakta pada persidangan bahwa ketentuanUmum yang seharusnya merupakan lampiran dari polis asuransi baruditerima oleh Pemohon Keberatan pada saat perkara di BPSK sedangberjalan; Bahwa perhitungan
    yang dibuat oleh Termohon Keberatan adalahsepihak tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas; Bahwa perhitungan yang jelas seharusnya mengacu pada kewajibanAlm.
Putus : 27-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Januari 2015 — KENNEDY JOAN, vs THE VIRA BALI HOTEL,
9052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh sebab itu kerugian yangdiderita oleh Penggugat karena kehilangan nafkah dan sejak tanggal 21 Agustus2010 yang sampai dengan diajukan gugatan ini saja yaitu akhir bulan April 2012sudah berjumlah = 80 minggu x 1,000.00 AUD $ (perminggu) = 80,000.00 AUD $.Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sampai dengan gugatan inidiajukan sebesar 80,000.00 AUD $, dan ini belum termasuk perhitungan diPengadilan Negeri sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap yang
    kerugian yang telah dialami oleh Penggugat akibat PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak saja kerugian Materiil,tetapi juga kerugian Immateril yang dapat dirinci sebagai berikut;A Kerugian Materil terdiri dari; Biaya Rumah Sakit di Australia adalah sebesar 10,000.00 AUD $;e Kehilangan penghasilan sebesar 1,000.00 AUD $ perminggu, yang dihitungmulai 21 Agustus 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilanakhir April 2012 sebesar 80,000.00 AUD $;Dan ini belum termasuk perhitungan
    (dua juta dollarAustralia);Jadi Total seluruh kerugian yang dialami Penggugat baik Materiil maupun Immateriladalah sebesar 2,093,055.00 AUD $;(dua juta sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima dolar Australia);Dan atas kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar 2,093,055.00 AUD $dan ini belum termasuk perhitungan di Pengadilan Negeri sampai dengan Putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan diperhitungkansecara keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat haruslah dibebankanpembayarannya
    No. 1383 K/Pdt/2014Dan ini belum termasuk perhitungan di Pengadilan Negeri sampai denganPutusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;e Ticket Vehicle Ferry (kapal laut) dan rumah Penggugat Ke Rumah Sakitadalah sebesar 943.00 AUD $;e Ticket Pesawat ke Bali untuk mengurus perkara ini sebesar 2,112.00 AUD $;Total kerugian materlil: 93,055.00 AUD $;(sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima dollar Australia);B Kerugian Immateril adalah sebesar 2,000,000.00 AUD $;(dua juta dollar Australia)
Putus : 05-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 5 Februari 2013 — KASIM alias KOSIM vs PT. GRACIOUS PUALAM JAYA, diwakili oleh SOEMITRO TJANDRA, selaku Direktur
3326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, dan oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatharus dinyatakan putus terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan HubunganIndustrial diucapkan yakni terhitung sejak tanggal 21 Desember 2011 ;Bahwa karena besarnya kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja atas uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan oleh PengadilanHubungan Industrial a quo didasarkan pada perhitungan
    kembali dengan mendasarkan lamanyamasa kerja Penggugat yang berlangsung sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;Bahwa karena Penggugat terhitung sejak mulai hubungan kerja tanggal 4 April 1987sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 mempunyai masa kerja 24 tahun lebihdan menerima upah sebesar Rp 1.079.500, sebulan, maka atas PemutusanHubungan Kerja a quo Penggugat berhak Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja, dan Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan danperawatan dengan perhitungan
    Raya Idul Fitri tahun 2011 jatuhpada tanggal 30 Agustus 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 PeraturanMenteri Tenaga Kerja RI No.PER04/MEN/1994 Penggugat berhak atas TunjanganHari Raya Keagamaan (Idul Fitri) tahun 2011 ;Bahwa karena Tergugat belum membayar kepada Penggugat Tunjangan Hari RayaKeagamaan tahun 2010 dan tahun 2011, maka berdasarkan ketentuan PeraturanMenteri Tenaga Kerja RI No.PER04/MEN/1994 a quo Penggugat berhak atasTunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2010 dan tahun 2011 dengan perhitungan
    No.504 K/Pdt.Sus/201212Bahwa karena Penggugat selama diskorsing upahnya tidak dibayar oleh Tergugat,harus dihukum membayar upah Penggugat selama diskorsing a quo yangbesarnya adalah dengan perhitungan 6 x (75% x Rp 1.079.500,) = Rp 4.857.750, ;Bahwa selain itu, karena Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Skorsingteertanggal 12 Februari 2010 (P8) pada pokoknya menyatakan kesediaannya untukmembayar hakhak Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap, dan oleh karenanya Penggugat
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
Eko Wiji Santoso
Tergugat:
1.PT. Bukit Asam Prima
2.PT. Pakerin
15547
  • Melawan Hukum onrechtmatige daad;Menyatakan sah utang Penggugat kepada Tergugat 1 adalah sebesarRp. 20.189.550.546 (dua puluh milyar seratus delapan puluh sembilanjuta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)dikurangi Rp. 800.000.0000 (delapan ratus juta rupiah) + Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) = Rp. 17.389.550.546 (tujun belasmilyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribulima ratus empat puluh enam rupiah);Menghukum agar Tergugat 1 melakukan perhitungan
    Bahwa dalam Posita angka (2) dan angka (13) gugatannya,PENGGUGAT mendalilkan bahwa Pinjaman yang diberikanPenggugat melalui PT Atlantik Bumi Indo kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,, namun dalam Petitum pada angka(3), (4) dan (5) Gugatan a quo, PENGGUGAT meminta kepadaMajelis Hakim perkara a quo untuk :Angka (3)Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak bersediamelakukan perhitungan atas uang pinjaman yang diterimadari Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000, sebagaipengurangan utang Penggugat kepada
    ::cccceeceeeee eeeAngka (5)menghukum agar Tergugat melakukan perhitungan atasmmutang Penggugat SeDESAL ............ cece eeeHalaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sby2.
    Gugatan Obscuur Libel;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang dalil posita danpetitumnya dalam gugatan Penggugat sangat membingungkan karena di dalamposita angka 2 dan angka 13 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwapinjaman yang diberikan Penggugat melalui PT Atlantik Bumi Indo kepadaTergugat sebesar Rp.2.000.000.000, namun didalam petitumnya pada angka2,3,4 dan 5 Penggugat minta kepada Majelis Hakim pada angka 3 disebutkanperbuatan Tergugat yang tidak bersedia melakukan perhitungan atas uangpinjaman
    yang diterima dari Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000, sebagaiHalaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1167/Pdt.G/2018/PN Sbypengurangan utang Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan pada Angka 4 supaya dinyatakan sah utang Penggugatkepada Tergugat dan pada Angka 5 mohon supaya Menghukum agarTergugat melakukan perhitungan atas utang Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatanPenggugat ternyata gugatan maksud gugatan Penggugat adalah
Register : 18-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 973/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 11 Maret 2019 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
60
  • Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Maret tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tanggadengan sikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat terlalu perhitungan, sehingga untuk memenuhi kebutuhanseharihari Penggugat masih dibantu oleh orang tua.
    Kecamatan Sumberjambe KabupatenJember sudah mempunyai 2 orang anak masingmasing bernama: 1) ANAK I,lakilaki, umur 6 tahun, 2) ANAK Il, lakilaki, umur 3 bulan (kKeduanya dalamasuhan Penggugat); Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat terlalu perhitungan
    Salinan Putusan Nomor 0973/Pdt.G/2019/PA.Jrdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang kurang dalam memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat terlalu perhitungan, sehingga untuk memenuhi kebutuhanseharihari Penggugat masih dibantu oleh orang tua.
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • X7 No.6, Jakarta 12940,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Jamiel(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 2.464.955.549.997 a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.539.173.490.287 a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0 a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 70.571.826 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+a.5) 5.004.199.612.110 b.
    Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e a) 112.822.722.923 3 Kelebihan pajak yang sudah a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0c.
    Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e 112.822.722.923a)3 Kelebihan pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0c.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan penjelasan dari surat permohonan banding PemohonBanding di atas maka perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2011 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut: Menurut Kep oma Selisih AjukaKeterangan Keberatan DJP Banding Banding(a) (b) (ba)Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang terutang PPN:a.1. Ekspor 1.738.403.480,00 1.738.403.480,00 0,a.2. Penyerahan PPN dipungut sendiri 4.756.682.544,00 4.756.682.544,00 0,a.3.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar(3.665.798.861,00) 3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya3.665.798.924,00 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 3.665.798.924,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 63,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 63,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019 d.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar !.3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.665.798.924 00 Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1571/B/PK/Pjk/2019 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 3.665.798.924,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 63,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 63,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PTTEP SADANG LTD;
15053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak sesuai dengan bukti materil bahwa posisilaporan keuangan Audited Pemohon Banding adalah dalam posisimerugi dan Terbanding terbukti telah salah, tidak benar, danmenetapkan tidak berdasarkan bukti material;Menyatakan/menetapkan Pajak Penghasilan terhutang (branch profit tax)atas laba setelah pajak dari penghasilan pengalihan participating interesta quo adalah nihil, karena penghasilan dari pengalihan participatinginterest a quo bukan merupakan objek PPh Pasal 26 ayat (4) dan/ataukarena basis perhitungan
    Dengan demikian MajelisHakim Agung berpendapat bahwa Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4)BPT adalah sebesar 20% x (Penghasilan Kena Pajak dikurangi denganPPh yang sudah dibayar). Sedangkan penghasilan yang berasal daripengalihan Participating Interest (Pl) pada dasarnya merupakanPenghasilan di luar Kontrak Kerja Sama. Adapun pengalihanParticipating Interest (Pl) dikenakan PPh final sebesar 5% (saateksplorasi) atau 7% (saat eksploitasi) dikalikan Nilai PengalinanHalaman 7 dari 10 halaman.
    Putusan Nomor 900/B/PK/Pjk/2020Participating Interest (Pl), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tidak ada lagi pemungutan atau pemotongan atas Objek PPhPasal 26 Ayat (4), maka perhitungan besarnya Dasar Pengenaan PajakPPh Pasal 26 Ayat (4) adalah sebesar USD7,944.50 tidak memiliki dasarpijak hukum yang kuat karena in casu merupakan double haevingpemungutan, di samping itu juga pada hakekatnya merupakanpelaksanaan fasilitas perpajakan dari ketentuan Pasal 31D UndangUndang PPh, yang
Putus : 14-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2399/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — PT GENERAL MOTORS INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah RpO,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut: MenurutNo. Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 27.443.960a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 226.875.279.086a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 4.134.595.220a.5.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (10.981.308.674)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 10.981 .308.674b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (karena pembetulan) c. Jumlah (a + b) 10.981.308.6744 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) 5 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g.
    Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding menjadi kurang bayar Rp. 54.678.228,00 denganperhitungan sebagai berikut:Pajak Keluaran Rp 22,687,527,906Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 33,641,497,466Jumlah PPN lebih dibayar Rp 10,953,969,560Kelebihan PPN yang sudah Dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya Rp 10,981,308,674Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 27,339,114Sanksi administrasi: Kenaikan
Register : 18-10-2011 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42541/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 7 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
107127
  • karena terkendala kesulitan dalam mengumpulkan datadan dokumen untuk pembuktiannya.bahwa Majelis berpendapat sengketa atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp.533.817.568,00merupakan sengketa yang berdiri sendiri dengan koreksi positif PeredaranUsaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2008.bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap koreksi yang dilakukanTerbanding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T5, Terbandingmelakukan koreksi berdasarkan perhitungan
    dikenakanatas: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh Pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukanoleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean, atau ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.bahwa Majelis berpendapat Terbanding melakukan koreksi berdasarkananalisis perhitungan
    Nomor : KEP629/WPJ.19/BD.05/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 Nomor :00170/207/08/091/ 10 tanggal 23 April 2010, sehingga penghitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 menjadi sebagai berikut : Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN) Rp. 102.689.697.156,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 10.268.969.715,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 10.888.945.643,00Jumlah perhitungan
Register : 24-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 4057/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepa rumahtangga yaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepadaPenggugat dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangansehingga untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat masih dibantuorang
    di Jalan Imam Bonjol no 176 Lingkungan KrajanRT.004 RW. 004 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jembersudah mempunyai anak 1 bernama ANAK I, lakilaki, umur 3 tahun, sekarangdalam asuhan Penggugat;Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepa rumah tangga yaitu dengan sikap Tergugatyang kurang memberi uang belanja kepada Penggugat dikarenakan Tergugatterlalu perhitungan
    Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 3 tahun 6 bulan hidup bersama rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepa rumah tanggayaitu dengan sikap Tergugat yang kurang memberi uang belanja kepadaPenggugat dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 929/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 —
116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak berdasar karena Terbanding pada saat pemeriksaansalah dalam melakukan pengujian penjualan yaitu hanya berdasarkan pembayarankomisi penjualan dalam bentuk rupiah tanpa memperhitungkan adanya perbedaan selisihkurs;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingtelah melaksanakan seluruh kewajiban Pemohon Banding dengan benar dan menurutpendapat Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar untukMasa Pajak April 2008 adalah NIHIL;Bahwa berikut adalah perhitungan
    pembuktian dan sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.7 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun2008 sebesar Rp.1.318.576.422,00, dari proses pemeriksaan hingga prosespersidangan banding di Pengadilan Pajak, dapat diketahui faktafaktasebagai berikut :1 Berdasarkan data yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa Rekapitulasi PembayaranKomisi Tahun 2008 yang menjadi Dasar Perhitungan
    Selisih kurs tersebut timbul iene terdapat perbedaan kurs kurs yang yang digunakan antara kurs transaksi Help and Support: bank sesuai a denen tanggal pembayaran kemisi penjualan dan kurs tengah Bank Indonesia pada saat eee= sesuai dengan tanggal invoice penjualan: Get Free Templates2 Download Clip art3 bahwa berdasarkan data yang diserahkan Pemohon Banding berupa rekapitulasi pembayaran komisi et cartier Tahun 2008 yang menjadi dasar perhitungan peredaran usaha, diketahui sebagai berikut: Get Microsoft
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
2020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan bandingPemohon Banding di atas maka perhitungan PPN Masa November 2012menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Menurut Kep Menurut Pemohon Selisin AjukaKeterangan Keberatan DJP Banding Banding(a) (b) (ba)Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang terutang PPN:a.1. Ekspor 1.270.626.633,00 1.270.626.633,00 0,a.2. Penyerahan PPN dipungut sendiri 11.447.242.137,00 11.408.813.751,00 38.428.386,a.3.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (202.087.818,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 207.019.409,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 207.019.409,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 4.931.591,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 4.931.591,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (202.087.818,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 207.019.409,00 Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 207.019.409,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 4.931.591,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 4.931.591,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d.
Register : 24-05-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 2492/Pdt.G/2017/PA.Jr
Tanggal 5 Juli 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
101
  • Salinan Putusan Nomor 2492/Pdt.G/2017/PA.Jrkarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnyayang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejak awal pernikahan dikarenakanTergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangannya kepada Penggugat.
    Krajan Barat RT.002 RW. 006 KelurahanTegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember belum mempunyai anak ;e Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karenakeduanya telah pisah rumah dan penyebab percekcokan mereka itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarangmemenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejak awal pernikahan dikarenakan Tergugatterlalu perhitungan dalam hal keuangannya kepada Penggugat.
    Krajan BaratRT.002 RW. 006 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember belummempunyai anak ;e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahutidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah dan penyebab percekcokan itukarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnyayang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat sejak awal pernikahan dikarenakanTergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangannya kepada Penggugat
Register : 17-12-2014 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 592/Pdt/G/2014/PN.Bdg
HJ. FARIDA LATIEF LAWAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
7229
  • dengan nilai seluruh kekayaanNegara yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api pada saat dialinkan kecuali prasarana pokok berupa jalan keretaapi, perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dantelekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliran atas, dan tanah dimana bangunan tersebut terletak serta tanah daerah milik dan manfaat jalanKereta api ;Besarnya modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan padapenetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan
    berbentuk PERUM maupun PERSERO merupakan badanusaha lembaga privat dan bukan merupakan instansi pemerintah;Bahwa selanjutnya pada pasal (3) ayat (1) dan (2) PP Nomor 19 tahun 1998,berbunyi :1) Modal perusahaan Perseroan PERSERO sebagaimana dimaksud dalampasal 1 yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, berasal darikekayaan negara yang tertanam dalam perusahaan umum PERUM KeretaApi;2) Nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkanoleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan
    Bdga quo dikosongkan, dengan perhitungan kenaikan uang sewa sebesar 10 %setiap tahunnya ;10.Bahwa gugatan dalam rekonpensi ini segala sesuatunya dilandasi oleh buktiyang cukup otentik, maka adalah wajar jika putusannya dapat dilaksanakanterlebin dahulu Walaupun Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan verzet,banding serta kasasi dan atau upayaupaya hukum lainnya ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat dalam Konpensi atauPenggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan
    Bahwa mengingat tarip sewa yang berlaku yang sepadan dengan lokasisetempat serta fluktuasi nilai rupiah saat ini, nnaka adalah wajar apabilaTergugat dalam Rekonpensi dikenai biaya sewa sejak tahun 2010 sampaidengan gugatan rekonpensi ini diajukan (tahun 2015), dengan perhitungan :e Tahun 2010 Rp. 20.000.000,e Tahun 2011 Rp. 22.000.000,e Tahun 2012 Rp. 24.200.000,e Tahun 2013 Rp. 26.620.000,e Tahun 2014 Rp. 29.282.000,e Tahun 2015 Rp. 32.210.000,Sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat
    Bahwa dengan perhitungan jangka waktu persidangan perkara a quoditingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agung akanmemakan waktu cukup lama, sementara Tergugat dalam Rekonpensi tetapmenempati rumah dinas a quo, maka sudah sepatutnya Tergugat dalamRekonpensi tetap dikenai kewajiban membayar uang sewa kepadaPenggugat dalam Rekonpensi dari tahun 2016 sampai dengan rumah dinasa quo dikosongkan, dengan perhitungan kenaikan uang sewa sebesar 10 %setiap tahunnya ;9.
Putus : 19-03-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 901/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA
17715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3)Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak;Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan KeberatanBahwa perhitungan menurut
    Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/2013Bahwa perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:a. Penjualan Lokal (PT Technopia Lever) per SPT PPh Badan Rp 111.459.236.539,00b. Total Penjualan per SPT PPh Badan Rp 125.644.942.262 ,00c. Persentase Penjualan Lokal (a/b x 100%) 89%d. HPP cfm Laporan keuangan Rp 118.381.875.736,00e. HPP Penjualan lokal (c x d) Rp 105.016.192.869,00f. Penjualan Lokal cfm Pemeriksa (125% x e) Rp 131.270.241.087,00g.
    TechnopiaJakarta, NPWP : 02.026.542.7052.000, alamat : Jalan Terusan InterchangeAnggadita, Klari, Karawang, 41371, sehingga perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2008 sebagai berikut:DPP PPN Rp. 11.911.822.179,00Pajak Keluaran Rp 1.054.194.537,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp. 1.081.953.409,00)PPN yang kurang dibayar (Rp. 27.758.872,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 33.279.217,00Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp. 5.520.345,00Sanksi Administrasi :Kenaikan Pasal 13 ayat
    Perhitungan hargawajar dengan metode ini dilakukan denganmenambahkan tingkat laba kotor wajar kepadabiaya produksi.Data persentase laba kotor wajar dapat diperolehdari: Penjualan kepada pihak ketiga yangindependen dari penjual yang jugamelakukan penjualan terhadap afiliasinya,Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/201311.10.15.13.10.15.14.10.15.15.
    Technopia Jakarta, NPWP : 02.026.542.7052.000, alamat : Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang,41371, sehingga jumlah Pajak yang masih harus dibayar menjadisebagaimana perhitungan di atasadalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum (fundamentumpetendi) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyatanyata PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding
Putus : 11-12-2009 — Upload : 12-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2159K/PID.SUS/2009
Tanggal 11 Desember 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARABAI ; H. ARDIANSYAH AS bin H. AMIDSYUKUR
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyimpangan Pekerjaan:Adapun nilai pekerjaan kurang seluruhnya sebesar Rp.61.326.160,00dengan perhitungan sbb : Uraian Kontrak Realisasi Selisih Hg.Satuan Jumlah (Rp)Pekerjaan Pemasangan 450,00m 204,50 m 245,50 5.000 1.227.500,00Pipa PVC 2 Pemasang 100 % 45,44% 54,56% 10.500.000 5.728.333,00pipa + Asessoris Pengeboran 100 % 45,44% 54,56% 97.500.000 53.191.667,00 Cor beton 5,85 m3 3,00 m? 2,85 m3?
    Nomor : 2159 K/Pid.Sus/2009 Rp.31.130.000,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)bahwa harga 1 (satu) unit pompa dan mesin diesel adalah sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) sedangkan harga menurut kontrakadalah Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/unit,sehingga terdapat kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp.40.800.000,00(empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :No Uraian Volume Harga (Rp) Jumlah (Rp)(1) Harga pompa
    Nomor : 2159 K/Pid.Sus/2009juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) sesuaidengan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Kalselteng tanggal 21Nopember 2008 atau setidaktidaknya sejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) JoPasal 18 UU NO.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa H. ARDIANSYAH AS bin H.
    Penyimpangan Pekerjaan:Adapun nilai pekerjaan kurang seluruhnya sebesar Rp.61.326.160,00dengan perhitungan sbb : Uraian Pekerjaan Kontrak Realisasi Selisih Hg.Satuan Jumlah (Rp) Pemasangan 450,00 m 204,50 m 245,50 5.000 1.227.500,00Pipa PVC 2 Pemasang pipa 100% 45,44% 54,56% 10.500.000 5.728.333,00+ Asessoris Pengeboran 100 % 45,44% 54,56% 97.500.000 53.191.667,00 Cor beton 5,85 m3 3,00 m? 2,85m?
    NARYADI dengan perhitungan sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)iL, Kekurangan volume pekerjaan yang terpasangdibandingkan dengn volume kontrak 61.326.160,002.
Register : 18-01-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 13/PID.TPK/2013/PT SBY
Tanggal 19 Maret 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Mochammad Chozin
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. HERNAH LOKARIA, M.Kes
106139
  • PBJ / 2009,tanggal 07 September 2009 yang kemudian ditetapkan oleh Terdakwayang kemudian pada tanggal 15 September 2009 diumumkan di SeputarIndonesia Surabaya untuk pengumuman lelang alat kedokteran dan alatlaboratorium yang diketahui oleh Terdakwa sebagai PPTK ; Bahwa Terdakwa mengusulkan referensi yang diperolehnya untuk digunakanPanitia Pengadaan sebagai pedoman untuk menyusun Harga PerhitunganSendiri (HPS) karena Terdakwa mengetahui Panitia tidak sempatmelakukan survey yang selanjutnya Harga Perhitungan
    Fajar Mulia atau Kerugian Negara sebesarRp.122.265.000, 5 nnne nnn nee Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit perhitungan kerugian negarasebesar Rp122.265.000,yang dilakukan oleh BPKP Jawa Timur Nomor : SR14247/WP13/2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebagai berikut : No Uraian Rp.1 Pembayaran Nilai kontrak sesuai SP2D 417.013.300,00a Nilai Spektrofometer dan Reagen2 paket 258.000.000,002 Harga Spektrometer dan Reagen 1 paketSpektrofometerMicrolap 300 LX 60.000.000,00Reagen Elitech : Bilirubintotal/
    Sendiri(HPS) tersebut ditetapkan oleh Terdakwa sedangkan dalam penyusunanHarga Perhitungan Sendiri (HPS) Terdakwa selaku PPTK hanyamemberikan daftar harga dari berbagai macam PT dan CV ; Bahwa untuk kegiatan pengadaan laboratorium klinis selanjutnyadilakukan pelelangan sedangkan peserta lelang yang diusulkan terdiridari: 1.
    Reagen harga tersendiri denganmerek ELITEC dan untuk Creatin harga Rp.390.000, / box untuk 500 pasien,ALR / GPT / SGOT SGOPT untuk ginjal seharga Rp.490.000,, Untuk GlucoseRp.200.000,, untuk Cholesterol Rp.2.490.000, ; Bahwa Terdakwa dengan telah sengaja menetapkan HPS yang penyusunannyatidak berdasarkan ketentuan tersebut sehingga mengakibatkan keuntungan padaorang lain yaitu pihak rekanan CV.Fajar Mulia atau Kerugian Negara sebesarRp.122.265.000, ; Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit perhitungan
    Menurut perhitungan BPKP nilai alat kesehatan Spektrometerdan Reagen 2 paket berdasarkan HPS adalah Rp. 258.000.000, (dua ratuslima puluh delapan juta rupiah), seharusnya harga yang wajar adalahRp. 135.735.000, (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima riburupiah), sehingga ada selisih Rp. 122.265.000, (seratus dua puluh dua juta duaratus enam puluh lima ribu rupiah), selisih ini dianggap sebagai telahmenguntungkan orang lain atau suatu korporasi ; Menimbang, bahwa In persona Hakim
Register : 03-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN MANADO Nomor 229/Pid.B/2019/PN Mnd
Tanggal 30 September 2019 — - YESTHA YUNIOR WONGKAR, DK
153125
  • Swadharma Sarana Informatika (SSI)kami ada 3 (tiga) orang;Bahwa uang yang hilang lokasinya di ATM Kleak dan SPBU Winangunkeduanya ATM BRI;Bahwa uang itu hilang pada saat perhitungan di kasir;Bahwa setiap ATM yang kehabisan uang ada tanda diperusahaansaksi;Bahwa yang perintahkan untuk mengeluarkan kaset dari brankasadalah pimpinan;Bahwa untuk pengamanan pengawalan uang ke ATM adapengamanan dari TNI;Bahwa 1 (satu) tim terdiri dari 3 (tiga) orang berupa pengawalan uang,sopir dan yang ganti kaset di
    Kasetkurang ada di Winangun dan 1 kaset di Kleak kurang;Bahwa total yang hilang itu selisih dari hitungan oleh kasir dan saksi,jadi selisih dari perhitungan saksi dan perhitungan Kasir itu total isiuang yang ada didalam kaset yang hilang;Bahwa benar total dari selisih itu sama dengan hasil print konter;Bahwa saksi tidak menghitung fisik kaset.
    Saksi tidak melihat prosedur kasir membuka kaset;Bahwa ruangan kasir dan ruangan admin berbeda dan jarakruangannya jauh;Bahwa diruangan kasir hanya kasir saja tidak ada staf;Bahwa tidak tahu kalau kaset sampai ditempat loading lalu dilewatkandipintu air;Bahwa sampai sekarang tidak tahu kalau kaset sudah ditemukan;Bahwa admin tidak memeriksa fisik kaset hanya kasirdan restocking;Bahwa saksi tidak tahu berapa kaset masuk dan berapa kaset keluar;Bahwa saksi mengetahui ada kekurangan karena perhitungan
    saksidan perhitungan kasir berbeda;Bahwa yang kurang ATM Winangun Rp. 99.500.000, dan ATM KleakRp. 71.500.000,;Bahwa saksi ada mengcocokkan berdasarkan data yang kasir kasihkepada saksi dan mendapatkan selisih;Bahwa yang dipakai adalah perhitungan admin;Bahwa yang kurang adalah perhitungan admin;Bahwa ATM Winangun saksi ada melakukan perhitungan; Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN Mnd Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kaset nomor 26;Bahwa semua kaset yang ada didalam Atm Winangun
    itu dan dari perhitungan secara langsung dipersidangan saat rekaman CCTV penurunan kaset dari mobil di tempatloading, ternyata hasilnya kasetlama dari ATM Kleak terdapat kekurangansebanyak 1 kaset, demikian juga di ATM SPBU Winangun terdapatkekurangan sebanyak 1 kaset, sehingga total kaset yang kurang atau tidakmasuk ke PT Swadharma Sarana Informatika Cabang Manado hanya 46(empat puluh enam) buah kaset; Bahwa benar didalam dua buah kaset tersebut terdapat uang masingmasing : 1 (satu) kaset pada
Putus : 15-06-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 15 Juni 2021 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk., GUNUNG MALAYU ESTATE VS 1. ARDI KURNIAWAN, DKK
12758 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada masingmasingPara Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut: Uang proses kepada Penggugat1 (/.c. Ardi Kurniawan):= 6 bulan x Rp3.085.450,00= Rp18.512.700,00 Uang proses kepada Penggugat2 (/.c. Joni) selama 6 bulan upah:= 6 bulan x Rp3.085.450,00= Rp18.512.700,00 Uang proses kepada Penggugat3 (/.c.
    Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugattelah putus karena kemauan Tergugat, dengan menghukum Tergugatuntuk membayar uang pesangon kepada masingmasing Para Penggugatsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesarRp3.085.450,00 (tiga juta delapan puluh lima riobu empat
    ratus lima puluhrupiah) sesuai dengan upah minimum sektoral kabupaten (UMSKk)Kabupaten Deli Serdang tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:Halaman 3 dari 17 hal.
    Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja (PHK) dengan perhitungan sebagai berikut:Ardi Kurniawan (/.c. Penggugat1) dengan masa kerja 11 tahun 3bulan (Oktober 2007 s/d Januari 2019):Uang pesangon = 2 x9 x Rp3.085.450,00 =Rp55.538.100,00Uang penghargaan masa kerja:= 5 x Rp3.085.450,00 =Rp15.427.250,00 Uang pengganti hak:= 15% x Rp70.965.350,00 =Rp10.644.803,00Jumlah =Rp81.610.153,00Joni (/.c.