Ditemukan 815 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1343/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
MARYANI MELINDAWATI, SH
Terdakwa:
PRIYATIN WIBISONO ALS. SUPRI BIN PRIYATIN WIYONO
294
  • FILANTARI CAHYANI.A.Md (PaurNarkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim),dari hasil pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975Cpadakesimpulannyabahwa bahwabarang bukti :No : 5537/2020/NOF seoerti tersebut diatas adalah benar tablet denganbahan aktif Trineksifenidil HCl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Dengandemikian unsur setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah dapat dibuktikansecara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1343/Pid.Sus/2020/PN SbyMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Register : 15-10-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 05-03-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 225/Pid.Sus/2012/PN.Kdi
Tanggal 4 Desember 2012 — DEDI SUBIANTORO als. BERING bin PAMONO
1052
  • BERING bin PAMONOceterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / ataumembawa psikotropika Golongan IV sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan DanPasal 62 UU RI No.5 Tahun
    hitam ; Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL untuk setiap1000 butirnya dijual seharga Rp.170.000, dan terdakwa mendapat upah sebesarRp.70.000, dan untuk pil Xanax sebanyak 10 emplek terdakwa mendapat uangsebesar Rp.200.000, serta terdakwa dalam mengedarkan, menyimpan danmemiliki pil jenis LL dan pil Xanax tersebut tidak memiliki izin edar, terdakwatidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;Dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurunsur dalamdakwaan Kesatu Pasal
    197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dandakwaan Kedua pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebuttelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdiatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tanpa memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197UU RI
Register : 22-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2929/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
SUKISNO, SH
Terdakwa:
MOCH DJAENURI BIN Alm RAMLI
353
  • suratsurat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satudengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta fakta dimana dari faktafaktatersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhirumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :KESATU: Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan:AtauKEDUA : Pasal
    197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diaturdalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedanggiatgiatnya memberantas segala macam penyalahgunaan Narkotika ;Halaman. 14 Putusan No. 2929/Pid.Sus/2019/PN.SbyPerbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda ;Halhal yang meringankan :Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannyapersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;Terdakwa belum pernah dihukum ;Memperhatikan, pasal
    197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Moch.
Putus : 07-09-2011 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 338 /Pid.B/2011/PN.JMB
Tanggal 7 September 2011 —
292
  • 25 butir oleh terdakwa diserahkan kepada saksi sesuaidengan pesanannya semula, kemudian terdakwa, saksi dan Ricki ditangkap oleh Petugas ;;e Bahwa benar terdakwa pernah membelikan pil LL kepada temantemannya kurang lebihsebamyak 10 (sepuluh) kali ;e Bahwa benar terdakwa selain sebagai pengedar juga pemakai ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam dalam pasal
    197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :e Barangsiapa;e Dengan sengaja ;e Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;e Yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;1.
    Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan olehterdakwa dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan yang adapada diri terdakwa maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuaidengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana makapada diri para terdakwa dibebani kewajiban membayar ongkos perkara ;Mengingat pasal
    197 UU RI no. 36 Tahun 2009. ( tentang Kesehatan ) serta ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan ;MENGADILI: 1 Menyatakan terdakwa M.
Register : 05-03-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 77 / Pid. Sus / 2014 / PN. Btl.
Tanggal 26 Maret 2014 — SAID RUSLIANSYAH alias CHAIRID bin SAID RIDUANSYAH AL CHAIRID
3026
  • perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa SAID RUSLIANSYAH alias CHAIRID binSAID RIDUANSYAH AL CHAIRID terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarmelanggar pasal
    197 UU Ri No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan(sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAID RUSLIANSYAH aliasCHAIRID bin SAID RIDUANSYAH AL CHAIRID dengan pidanaselama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidanadenda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu)bulan kurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1700 (seribu tujuh ratus) butir obat carnophen merk zenith
    Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhiunsur kedua ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makasemua unsur pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;16Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KesatuPenuntut Umum melanggar pasal 197 UU RI
    No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuspertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka
Register : 18-04-2013 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 18-04-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 09/Pid.B/2012/PN.BLT
Tanggal 2 Februari 2012 — MOHAMAD HARIONO Bin HOLA
287
  • pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memiliki ijin edar ;nonnee= Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasanpemaaf dan atau alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapatmenghapuskan pertanggung jawaban atas segala perbuatan pidana yangdilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam denganhukuman dalam pasal
    197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan ; wencen= Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telahdilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, masapenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.oonnens Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat(2) b jo. pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasanuntuk menetapkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan.
    nen nnncne none e Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ..Halhal yang meringankan : 202020 22220220222 222=e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesaliperbuatannya; 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn n nn nn nen n nen neee Para terdakwa belum pernah dihukum; noneens Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala halyang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan dalam putusan ini. wonnen= Mengingat pasal
    197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan danketentuan pasalpasal dalam KUHAP serta peraturan perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini . ""=1.
Register : 28-07-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MALANG Nomor 386/Pid.Sus/2017/PN Mlg
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
SYAIFUL ANWAR ALIAS IPUL.
323
  • tercatat dalam Berita AcaraPersidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini danmerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwatelah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umumsebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatumelanggar Pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau keduamelanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaanyang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :1.
    pula memperolehkeyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalampemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanyahalhal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baikmenurut Undangundang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuanPasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakanan bersalah dan dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidanadenda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila14pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 650 (enam ratus lima puluh) butir pil double L ; Uang hasil penjualan pil double L Rp. 95.000, (Sembilan puluh lima ribu rupiah
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan danundangundang lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANWAR Alias IPUL telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL ANWAR Alias IPUL tersebut olehkarena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana dendasebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan
Register : 28-05-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 300/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 18 Agustus 2015 — TOTOK SUPRIYANTO als. LEHO bin SUWITO
514
  • No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatief, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebihmendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaanPertama Pasal 197 UU. RI. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebaga berikut :1. Unsur Setiap orang ;Halaman7 dari 10 halaman Putusan No.300/Pid.Sus/2015/PN. Gpr.2.
    Gpr.10Pertama yaitu pasal 197 UU. RI.
    No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebuttelah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah teroukti makadakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dansmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 197 UU. RI.
Register : 15-06-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 11-09-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 147/Pid.Sus/2012/PN.Kdi
Tanggal 9 Agustus 2012 — MULYONO Bin SUKARNO
363
  • dua juta rupiah); ~Fe Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LLtersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidakmempunyai keahlian dalam kefarmasian; n Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut diatasTerdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut; n Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanalternatif yaitu Pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 196UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; n Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi saksi, keterangan Terdakwa bahwaperbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan kesatuyaitu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaanyang unsur unsurnya sebagai berikut : 1.
Putus : 26-08-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 231/Pid.Sus/2013/PN.Ta.
Tanggal 26 Agustus 2013 — HANES ERDANA BIN AHMAD SODIK
375
  • terdakwa dipersidangan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidanayang di dakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaantunggal melanggar pasal
    197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    pemerintah yang saat ini sedanggencargencarnya memberantas narkotika atau sejenisnya.e Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain.Hal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atasperbuatannya.e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya serta berjanji untuk tidakmengulanginya lagi.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinayatkan terbukti bersalah maka terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.Mengingat, pasal
    197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan.MENGADILI11121.
Register : 01-05-2013 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 529/Pid.B/2012/PN.BLT
Tanggal 21 Nopember 2012 — BARUR ROJI Bin SUHADI
275
  • Menyatakan Terdakwa BARUR ROuJI Bin SUHADI bersalah melakukantindak pidana Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar an/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu" sebagaimanadiatur dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
    mental generasi muda;e Terdakwa tidak menyukseskan program Pemerintah dalam hal memberantaspenyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan obatobat terlarang; Halhal yang meringankan : 202202 22 noone nn nonee Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya;Halaman 8 dari 10 halamane Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;Mengingat, UndangUndang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP,pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; 11MENGADILI1.
Register : 06-02-2013 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 95/Pid.B/2012/PN.Bwi
Tanggal 13 Maret 2013 — SUJARNO Bin MANIRAN
2610
  • dari faktafakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai terbuktibersalah atau tidaknya terdakwa melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya itu ;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaanalternatif maka oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi olehperbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu daripada dakwaantersebut yaitu Pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut;1.
    Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebihdahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan bagi terdakwayaitu :Halhal yang memberatkan ;e Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giatgiatnya memberantasperedaran obat terlarang;Halhal yang meringankan ;e Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;e = Terdakwa belum pernah dihukumMengingat ketentuan Pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1.
Putus : 09-10-2012 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 91/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr
Tanggal 9 Oktober 2012 — PIDANA :JUNAIDI bin YUSUF
9549
  • obattersebut, disamping itu terdakwa di persidangan juga menerangkan ia tidak memililkiijin untuk menjual bat jenis LL tersebut di atas;Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka Majelisberpendapat Unsur tidak memili ijin edar telah terpenuhi secara sah menuruthukum;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsurunsur yang terkandung dalamdakwaan tunggal sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwadinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di ataur dan diancampidana dalam pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhiunsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kKemampuanbertanggung jawab dari terdakwa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawabadalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diriterdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan adanya
    Terdakwa belum pernah dihukum.Memperhatikan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undangHukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI bin YUSUF telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAANFARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;2.
Putus : 05-04-2012 — Upload : 25-02-2013
Putusan PN TUBAN Nomor 80/Pid.Sus/2012/PN.TBN
Tanggal 5 April 2012 — DARSIH binti MARJI
436
  • hal yang dapat membebaskan terdakwa daritanggung jawab pidana karena tidak ada alasan pembenar (menghilangkan sifatmelawan hukum) ataupun hal hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa,karena itu. terdakwa disamping dinyatakan obersalah juga harusmempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum pidana,berdasarkan hal hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan Majelis Hakimterhadap kesalahan terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip prinsippemidanaan khususnya pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,maka pemidanaan yang akan dijatunkan dapat memenuhi rasa keadilan sertabermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnyamenyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidanayang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa oleh karena keadilan bagi setiap orang mempunyai artiyang berbeda, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwadisamping melihat ketentuan hukum
    maka sepatutnya barang buktitersebut dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan tentang hal hal yang meringankan danmemberatkan bagi terdakwa ;Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan dan merusak masyarakat pada umumnya ;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;e Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan ;Mengingat ketentuan pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :MENGADILI:1.
Register : 11-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bil
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HANIS ARISTYA HERMAWAN,SH
Terdakwa:
AHMAD KHAFI HUSNI bin HAFID
367
  • penuntut umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuaidengan fakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yangpaling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu;Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 197 UU RIno.36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka perbuatan terdakwa haruslahmemenuhi unsur pasal
    197 UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obattablet warna putih logo Y;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana melanggar pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang
    Kesehatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 4000(empat ribu) butir tablet warna putih logo Y dan 1(satu) buah HP warna putihmerk Oppo
Register : 30-05-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 09-07-2012
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 288 / Pid. B / 2012 / PN. Mkt
Tanggal 12 Juni 2012 — AGUS LIMAN bin LIM SITU
357
  • PDM103/MKRTO/EP/06/2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa yangdidakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu melanggar pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 8 ayat (1) huruf g, 1 dan j UU RI No. 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar Majelismemutuskan :1.
    umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap padatuntutannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa yangdihubungkan dengan barangbarang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka MajelisHakim dapat menyimpulkan faktafakta hukum dan atas faktafakta hukum yang didapattersebut maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbuktiatau tidak; Menimbang, bahwa terdakwa dibawa kemuka persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan melanggar pasal
    197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 8ayat (1) huruf g, dan j UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yangmenuntut terdakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009tentang kesehatan jo pasal 8 ayat (1) huruf g, dan j UU RI No. 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, unsurunsurnya sebagai berikut : 1.
Register : 13-03-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 495/Pid.B/2010/PN BLT
ERIK FEBRIANTO bin SUTIKNO
344
  • Menyatakan terdakwa ERIK FEBRIANTO bin SUTIKNO bersalah melakukantindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropikasebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropikadalam dakwaan kesatu dan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diaturdalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaanKedua..
    Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yangtertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dalam putusan ini.Mengingat Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalamdan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan pasalpasaldalam KUHAP serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini.MENGADILI :Menyatakan terdakwa ERIK FEBRIANTO bin SUTIKNO
Register : 29-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Bln
Tanggal 24 Mei 2016 — DARMANSYAH Alias DARMAN Bin (Alm) DARLI
9241
  • Sedangkan kategori obat bebas terbatas hanya dijual 09(Sembilan)10 (sepuluh) butir oleh dokter . dari obat obat tersebut yang termasuk adalahCarnophen (zenith) dan dextrometorfan merup akan kategori obat bebas terbatas.Bahwa terdakwa telah menjual obat keras dan tanpa resep dokter dapat disangkakansebagaimana dalam pasal 196 dan pasal 197 UU RI NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
    Sedangkan kategori obat bebas terbatas hanya dijual 09(Sembilan)10 (sepuluh) butir oleh dokter . dari obat obat tersebut yang termasuk adalahCarnophen (zenith) dan dextrometorfan merup akan kategori obat bebas terbatas.Bahwa benar terdakwa telah menjual obat keras dan tanparesep dokter dapat disangkakansebagaimana dalam pasal 196 dan pasal 197 UU RI NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Bahwa benar jenis obat Carnophen /Zenith waa puth diperoleh terdakwa dengan caramembeli dari Apotek di Banjarmasin
    oleh pejabat tingkat menternikesehatan/dinas kesehatan propinsi sedangkan obatobatan yang mengandung psikotropika dannarkotika harus dilengkapi dengan surat obat yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan maupunperorangan tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras atau obat daftar G maka berdasarkanHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN BinFORM01/SOP/001/HKM/2015keterangan ahli terdakwa telah menjual obat keras dan tanpa resep dokter dapat disangkakansebagaimana dalam pasal 196 dan pasal
    197 UU RI NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rifani Amarullah dipersidangan dansaksi Syamsir Rizal menerangkan terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakatterdakwa sering menjual obat Carnophen/Zenith maka pada saat dilakukan penggeledahanditemukan Carnophen sebanyak 1000 (seribu) butir per kepingnya, dan uang sebanyakRp.4.805.000, (empat juta delapan ribu lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merkstrawberry , akibat perbuatan
Register : 12-09-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 970/Pid.Sus/2018/PN Bjm
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Rahmawati, SH
Terdakwa:
RAHMANI als AMAN Bin GABAU
264
  • ANGKA (Alm), serta identitas lainnya sesualidengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sebagaimana dibenarkandalam keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri.Dengan demikian unsur ini telah terpenunhi.Ad. 2 Unsur dengan sengaja:Bahwa berdasarkan keterangan para saksisaksi dan terdakwa sendiri yaitupada saat melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal
    197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan atas kesadaran terdakwa sendiri dan tidakdipaksa orang lain.Dengan demikian unsur dengan sengaja dalam perkara ini Sudah terpenuhiAd. 3 Unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatanyangtidak memiliki ijin edar :Bahwa berdasarkan keterangan para saksisaksi dan terdakwa sendiri yaitubahwa terdakwa AHMAD KAHER Bin AMBO ANGKA (Alm), pada hariSelasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 16.00 wita di warung / rombongJalan Sultan Adam / di depan Komp
    PO 02.01.131.3997 perihal Pembatalan persetujuan ijin edar danpenghentian kegiatan produksi dikarenakan obat jenis carnophen masukdalam obat keras daftar G sehingga obat jenis ini tidak boleh lagi diproduksidan diedarkan ataupun dijual ditempat manapun karena sudah masuk dalamgolongan obat tanpa ijin edar.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 666/Pid.B/2013/PN.Bwi
Tanggal 16 Oktober 2013 — Terdakwa I. SLAMET HARIYANTO Bin USMAN terdakwa II. SARTONO Bin SUKIRNO
485
  • SELAMET HARIYANTO Bin USMAN dan terdakwa I.SARTONO Bin SUKIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
    dari faktafakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menilai terbuktibersalah atau tidaknya terdakwa melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya itu ;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaanalternatif maka oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi olehperbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu daripada dakwaantersebut yaitu Pasal
    197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut;1.