Penggugat telah mendaftar sebagai Calon Walikota di KoalisiGerindraPAN dan Koalisi Tugu Muda (DemokratPKSGolkar) sehinggaHalaman 7 dari 84 Putusan Sela No.303/Pdt.G/2016/PN.Smg.berlawanan sikap dengan kebijakan Partai NasDem serta tidak terlibat aktifdalam rangka pelaksanaan kampanye Pilkada Kota Semarang;Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PartaiNasDem sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDemNomor : 011 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016 tentang PemberhentianSebagai

Karena DPW telah mencalonkan Hendy danta.Bahwa Koalisi dari Demokrat, Golkar, gerinda, PKS dam PKB.Bahwa Bukti P10, P11, P12 dan P13 yaitu Pada tanggal 4 Mei 2015Penggugat mengajukan permohonan ijin untuk mendaftarkan sebagai calonWakil Walikota Semarang.Pada tanggal 7 Mei 2015 jawaban Permohonan jijin Partai tidakmemperkenankan diri sebagai calon Wakil Walikota Semarang dan padatanggal itu juga tanggal 7 Mei 2015 Penggugat menyatakan menarik diri daripendaftaran calon Wakil Walikota Semarang.Bahwa

Ketua DPW yaitu Setyo Maharso.Bahwa secara pribadi Penggugat mencalonkan wakil walikota, danmenyurati ke DPW dan ada tindasannya di DPD Partai.Halaman 60 dari 84 Putusan Sela No.303/Pdt.G/2016/PN.Smg.Bahwa ketika Penggugat mengundurkan diri dari mencalonkan wakilwalikota, Penggugat ikut kampanye untuk pasangan Hendy lta.Bahwa sumbangan untuk koalisi mendukung Partai yaitu menyumbangdana Rp.7.500.000, untuk diberikan kepada kantor Internal.Bahwa penyaluran dana itu Penggugat langsung ke Internal

Bahwa saksi tidak tahu koalisi Tugu Muda. Bahwa dalam bukti T7 dari lampiran tanggal 4 Mei 2015 dan Dalam buktiP 13 dari lampiran tanggal 7 Mei 2015Saya tidak tahu. Bahwa saksi tidak tahu isinya surat hanya mendengar dalam telpon.

Penggugat sewaktu menjadi Ketua DPD Partai NasDem KotaSemarang ;Bahwa seluruh Calegcaleg di dapil 2 semuanya berkontribusi suarasehingga di dapil tersebut mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KotaSemarang ;Bahwa seingat saksi suara perolehan saksi adalah sebanyak kurang lebihsekitar 600 (enam ratus) suara ;Bahwa Penggugat Ketua DPD NasDem pada tahun 2011 s/d tahun 2015.Bahwa saksi sebagai Ketua Partai sejak pergantiannyaPenggugat.Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mencalonkanWakil Walikota dari koalisi

Tanpa Keputusan Rapat Pleno PKNPDP, menandatanganikesepakatan koalisi dengan Partai Politik pendukung salah satuCalon Presiden pada tanggal 16 April 2009 ;4.3. Tanpa Keputusan Rapat Pleno PKNPDP, membuat Surat PKNmasingmasing surat Nomor 1.104/S.Int/PKNPDP/IV/2009 dan suratNomor 1.105/S.Int/PKNPDP/IV/2009 tanggal 24 April 2009, yangditujukan kepada PKP/PKKPDP seIndonesia, yang menegaskandukungan/koalisi Pilpres dengan salah satu pasangan CapresCawapres, dan Peringatan terakhir kepada Sdr.

mendukung pasangan salah satu CapresCawapres diBandung Jawa Barat, hal mana juga bukan penugasan dankeputusan rapat Pleno PKN ;Bahwa perbuatanperbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa adanyakeputusan ataupun atas persetujuan dari PKNPDP sebagai pimpinantertinggi partai, sesuai dengan Anggaran Dasar PDP Pasal 16 juncto Pasal18, dalam pada mana Tergugat dan Tergugat Il bersamasama TergugatIll s/d Tergugat VIIl telah melakukan tindakantindakan yang di luarwewenanganya dengan melakukan kesepakatan koalisi

denganPartai Polltik pbendukung salah satu pasan gan CapresCawapres, padahalPKN PDP belum pernah menetapkan kebijakan strategis soal koalisi dandukungan kepada Capres dan Cawapres manapun juga sehinggaperbuatan dari Para Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadapAnggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ;Peraturan Disiplin dan Kode Etik PDP : Anggaran Dasar Pasal 12 ayat (8) : Setiap pelanggaran disiplin Partai dan dikenakan sanksi Partai ; Anggaran Dasar Pasal 13:Partai dapat menjatuhkan

Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat sampai dengan TergugatVill dalam melakukan koalisi dengan pihak ketiga, baik mengenaiPemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2009 dengan segala akibathukumnya ;14.

dalam butir 4 dan 4.1 sampai dengan 4.4 positagugatan sebagaimana dapat dibaca pada halaman 4 dan 5Putusan Judex Factie dan telah diakui oleh Termohon Kasasidalam jawaban gugatan butir 2.3 dan butir 2.3.1 sampai dengan2.3.5 halaman 27 sampai dengan 29 putusan Judex Factie, adalahmerupakan halhal strategis yang menyangkut kebijakan Partaisecara nasional apalagi mengikat PDP dengan Partai laintermasuk dengan Partai Demokrat sekalipun (apalagi yang hendakdilakukan adalah menyangkut persoalan Pemilu, Koalisi

Aburizal Bakrie untuk mengambil kebijakan danmenentukan koalisi dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014guna mendukung pencalonannya sebagai Presiden atau WakilPresiden.Dengan demikian, oleb karena Ir. H.

Bahwa keputusan mengenai kerjasama dan koalisi dengan partaipolitik yang mendukung pemenangan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 hanyaditetapkan didalam Keputusan Rapat Pengurus Pleno Tergugat 22Mei 2014.4).

Aburizal Bakriehanya untuk mengambil kebijakan dan menentukan koalisi pendukungnya jikaIr. Aburizal Bakrie mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden,padahal hasil RAPIMNAS VI Partai GOLKAR Tahun 2014 tidak hanyamemberikan mandat kepada Ir. Aburizal Bakrie untuk mengambil kebijakan danmenentukan koalisi apabila mencalonkan diri sebagai Presiden atau WakilPresiden dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014. tetapi Ir.

Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai GOLKAR) untuk mengambilkebijakan politik dan menentukan koalisi dalam Pemilu Presiden RI Tahun 2014.Menentukan koalisi dalam Pilpres Tahun 2014 diartikan sebagal dan termasukjika Ir. H. Aburizal Bakrie tidak mencalonkan diri sebagai Presiden atau WakilPresiden, maka Ir. H.

Aburizal Bakrie untuk mengambil kebijakanPartai Golkar dan menentukan koalisi dalam Pemilihan Umum PresidenTahun 2014 sesuai Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)VI Partai GolkarTahun 2014, hanya ditujukan untuk mendukung pencalonannya sebagaiPresiden atau Wakil Presiden.Jadi, karena Ir. H.

PAL13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.SL.Dukungan pendataan keluarga senilai Rp. 46.000.000;Dukungan bagi petugas R/R senilai Rp. 5.280.000;Pendistribusian alat kontrasepsi dan nonkontrasepsi tingkat kabupaten/kota senilai Rp. 2.200.000;Stock opname alokon dan non alokon tingkatkabupaten/kota senilal Rp. 2.500.000;Administrasi gudang dan peralatan pendukungtingkat kabupaten/kota senilai Rp. 700.000;Oriantasi tribina bagi kader, PLKB dan pengelolaprogram tingkat kabupaten/kota senilal Rp. 20.410.000;Pertemuan koalisi

PKBRS senilaiPertemuan medis teknis tingkat kabupaten/kotasenilalPembinaan tribina dari kabupaten ke kecamatansenilalDukungan pendataan keluarga senilaiDukungan bagi petugas R/R senilalPendistribusian alat kontrasepsi dan nonkontrasepsi tingkat kabupaten/kota senilaiStock opname alokon dan non alokon tingkatkabupaten/kota senilalAdministrasi gudang dan peralatan pendukungtingkat kabupaten/kota senilaiOriantasi tribina bagi kader, PLKB dan pengelolaprogram tingkat kabupaten/kota senilalPertemuan koalisi

senilaiPertemuan medis teknis tingkat kabupaten/kotasenilaiPembinaan tribina dari Kabupaten ke kecamatansenilaiDukungan pendataan keluarga senilai46.000.000;Dukungan bagi petugas R/R senilaiPendistribusian alat kontrasepsi dan nonkontrasepsi tingkat kabupaten/kota senilaiStock opname alokon dan non alokon tingkatkabupaten/kota senilaiAdministrasi gudang dan peralatan pendukungtingkat kabupaten/kota senilalOriantasi tribina bagi kader, PLKB dan pengelolaprogram tingkat kabupaten/kota senilalPertemuan koalisi

Pertemuan koalisi Indonesia untuk kependudukandan pembangunan tingkat kabupaten/kota senilai20. Pendampingan kelompok BKB senilai22.500.000;21. Pendampingan kelompok BKR senilai6.000.000;22. Pendampingan kelompok BKL kabupaten/kotasenilaiJUMLAHRp.Rp.Rp.Rp.700.000;20.410.000;2.830.000;Rp.Rp.5.625.000;Rp. 239.425.000;Sementara ada 22 program kependudukan dan keluarga berencanaKabupaten Buol TA. 2013 yang tidak dilaksanakan, yakni :1.

Berdasarkan faktanya Tergugat ketika menjadi calonBupati Sumenep didukung Parpolparpol koalisi PPP, namun bukan berarti Tergugat anggotaseluruh Parpol koalisi tersebut, sebab seorang anggota Parpol tidak boleh merangkapmenjadi anggota Parpol lainnya. Namun yang jelas hingga saat ini Tergugat bukan anggotaPPP;Jika para Penggugat andaikan mendalilkan pada klausul kontrak politik bahwa Tergugatmenyatakan diri sebagai kader PPP maka pengertian kader tersebut bukan identikdengan anggota.

untuk menerima pengembalian selisih harga tanahtersebut sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);Jadi apabila dihitung secara keseluruhan, Tergugat telah mengeluarkan uangnyasekurangkurangnya sebesar:Rp750.000.000,00 (kepada Tim Kampanye)Rp221.200.000,00 (untuk pembelian sepeda motor Viar untuk operasional kampanye)Rp127.580.000,00 (dibayarkan kepada Penggugat I dan pihakpihak DPC PPPKabupaten Sumenep lainnya untuk berbagai keperluan)Rp140.000.000,00 (dibayarkan Penggugat I kepada Parpol Koalisi

Bagaimana perolehan suara parpol koalisi (PPPdan parpol pendukungnya) justru lebih sedikit dibandingkan dengan perolehan suaraPPP sendiri (tanpa koalisi)?

Namun, begitu Tergugat terpilih dalam penjaringan bakalcalon Bupati Sumenep 2010 dari DPC PPP Kabupaten Sumenep tersebut selanjutnyaTergugat diikat kontrak politik tersebut dimintai dana untuk mencari parpol koalisi dan uanguntuk memperoleh rekomendasi DPP PPP. Penipuan tersebut juga tampak dari pernyataanpengurus DPC PPP Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa Kontrak Politik tersebuttak akan direalisasi, tetapi ternyata digugat realisasinya.

Sugianto dan Drs.KH.Muhamad Muhsin Amir;Bahwa pembayaran biaya kompensasi koalisi tersebut dibayar oleh H. Sugiantodengan cara meminjam uang dari KH.Baharuddin dan dibuatkan kuitansinya, laluH.Sugianto telah melunasinya dengan membayarkan uang tunai Rp40.000.000,00(Empat Puluh Juta Rupiah) dan sebidang tanah untuk membayar sisanya yangRp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang terletak di Desa Kolor Kec.KotaSumenep Kab.Sumenep;Bahwa saksi mengetahuinya dari surat H.

., sebagai Para Advokad/Pengcara dan asisten Advokat dari Komisi OrangHilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Papua, Lembaga Study dan Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, Aliansi Demokrasi UntukPapua (ALDP), KPKS Sinode GKI di Tanah papua, Lembaga Pengkajian PemberdayaanPerempuan dan Anak Papua (LP3AP), LP3BH Manokwari dan Praktisi Hukum yangtergabung dalam KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENEGAKAN HUKUM DANHAM DI TANAH PAPUA yang memilih domisili pada Kantor Komisi

,MH, paraAdvokat berkantor Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban,yang beralamat di Jl.

,MH, paraAdvokat berkantor Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban, yang beralamat diJI. Delima No.1926, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,berdasarkan surat Kuasa tanggal O09 Juni 2020 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor360/Adv/V1I/2020/PA.Tbn, tanggal 10 Juni 2020;Putusan nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 6 dari 13 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu.

., M.Hum.Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Koalisi PerempuanRonggolawe Tuban, yang berkantor di Jl. K.H.

,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Koalisi Advokat Untuk Keadilan GerakanMasyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa),beralamat di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 04 September 2021;Para Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR JAWA TENGAH, tempat kedudukan di JalanPahlawan Nomor 9, Mugassari, Kota Semarang, ProvinsiJawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Iwanuddin Iskandar, S.H.

Adapunmateri yang diangkat oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY pada saat ituadalah kabar terkini peta politik Daulah Khilafah lslamiah dan membahastentang koalisi MUSLIM RNYAD yang digagas oleh Negara Arab Saudidimana yang berkoalisi terdapat 30 (tiga puluh) Negara yang diantaranyaCina, Jepang, Malaysia.

Menurut pandangan USTAD FAUZAN ALANSORY Koalisi MUSLIM RIYAD ini jika memang Koalisi muslimmestinya menyerang Yahudi dan membebaskan Palestina, bukannyadibentuk untuk menyerang /menghadapi Daulah IS (Islamic State) diSuriah. Adapun peserta yang mengikuti Kajian pada saat itu yakni:1. Terdakwa ;2. Saksi ALI HAMKA (Indramayu) ;3. AMIR HAMZAH (Kuningan) ;4. ZAMAL (Kuningan) ;Halaman12 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI5.

Keduanya banyak terlibat dalam advokasi masyarakat sipil,koalisi masyarakat sipil FOINI di nasional berinteraksi denganPara Penggugat melalui kerjakerja advokasi transparansi (Lihatlink website berikut:http://www.perkumpulanjapesda.org/home/official members.html);2.

Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Koalisi Masyarakat SipilFreedom Of Information Network Indonesia (FOINI) mendapatkaninformasi dari Komisi Informasi Pusat bahwa ada perpanjangan SuratKeputusan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 20152019 (Lampiran 1, Hubungan kerja antara Koalisi Masyarakat SipilFreedom Of Information Network Indonesia (FOINI) dengan KomisiInformasi Pusat);3.

., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga BantuanHukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran, berkantor diJalan Wonodri Kopen Timur Ill No.04 Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 31 Agustus 2017 ;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan suratperintah/penetapan penahanan oleh :1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengantanggal 4 Agustus 2017;3.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Juli s/d tanggal02 September 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROBERT KORWA,S.H, dkk;Pekerjaan Pengacara dan Asisten Advokat dari Koalisi Masyarakat Sipil UntukPenegakan Hukum dan HAM Papua, beralamat di Jl.

MASYARAKAT MADANI (LBHSIKATNI) TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN BUKTI AKREDITASIDARI KEMENT RIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAMajelis Hakim Yang Terhormat,Bahwa, merujuk pada Gugatan Penggugat, dan Surat Kuasa Penggugatpada Kuasa Hukun, terdapat keterangan bahwa Penggugat pada perkaraaquo memberikan kuasa kepada Anwar Firdaus, S.H., dan William ThanSigai, S.H yang mana merupakan perwakilan dari Lembaga BantuanHukum Koalisi Masyarakat Madani (LBH Sikatni) (untuk selanjutnya disebutLBH Sikatni) yang berlamat

LIFERE AGROLESTARDP:Bukti P16 : Print out epaper berita dari Kompas dengan judulProduksi Padi Kalimantan Tengah Rendah;Bukti P17 : Print out epaper berita dari berita dengan judul PetaniKalsel dan Kalteng Panen Padi Lokal;Bukti P18 : Print out epaper dengan judul TEKNOLOGIPEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUKPERTANIAN:Bukti P 19 : Fotocopy Akta Pendirian / Anggaran Dasar LembagaBantuan Hukum Koalisi Masyarakat Madani (LBHSIKATNI);Bukti P 20 : Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik

LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOALISI MASYARAKAT MADANI (LBHSIKATNI) TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN BUKTI AKREDITASI DARIKEMENT RIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIABahwa, merujuk pada Gugatan Penggugat, dan Surat KuasaPenggugat pada Kuasa Hukum, terdapat keterangan bahwa Penggugat padaperkara aquo memberikan kuasa kepada Anwar Firdaus, S.H., dan WilliamThan Sigai, S.'

W yang mana merupakan perwakilan dari Lembaga BantuanHukum Koalisi Masyarakat Madani (LBH Sikatni) (untuk selanjutnya disebutLBH Sikatni) yang beralamat di Jalan Jenderal A.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOALISI MASYARAKAT MADANI (LBHSIKATNI) TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN BUKTI AKREDITASI DARIKEMENT RIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAMenimbang, bahwa Penggugat pada perkara aquo memberikan kuasa kepadaAnwar Firdaus, S.H., dan William Than Sigai, S.W yang mana merupakanperwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Masyarakat Madani,Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 46/Padt.G/2018/PN Kikberdasarkan bukti surat P19 yaitu berupa Akta Pendirian/Anggaran DasarLembaga Bantuan Hukum Koalisi

Adapunmateri yang diangkat oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY pada saat ituadalah kabar terkini peta politik Daulah Khilafah lslamiah dan membahastentang koalisi MUSLIM RIYAD yang digagas oleh Negara Arab Saudidimana yang berkoalisi terdapat 30 (tiga puluh) Negara yang diantaranyaCina, Jepang, Malaysia.

Menurut pandangan USTAD FAUZAN ALANSORY Koalisi MUSLIM RIYAD ini jika memang Koalisi muslimmestinya menyerang Yahudi dan membebaskan Palestina, bukannyadibentuk untuk menyerang /menghadapi Daulah IS (Islamic State) diSuriah. Adapun peserta yang mengikuti Kajian pada saat itu yakni:1. Terdakwa ;2. Saksi ALI HAMKA (Indramayu) ;3. AMIR HAMZAH (Kuningan) ;4. ZAMAL (Kuningan) ;Halaman12 dari 27 halaman Putusan nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.DKI5.

bahwa bulan Juni atau Juli 2013 terdakwa tidakberada di Bengkulu dengan demikian tidak mungkin melakukanpersetubuhan dengan korban;Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkankebenaran isi rekaman hanya berdasarkan pengaduan saksi korban,pertimbangan yang demikian adalah kurang arif dan bijaksana sertahanya mencaricari alasan untuk mempersalahkan terdakwaBahwa dalam pertimbangannya halhal yang memberatkan Majelishakim, mendasarkan surat tertanggal 12 Februari 2014 dari LSMLembaga Koalisi

semuanyamenyangkut pertimbagan pembuktian unsur dan ini tidak terlepas dari faktafaktayang terungkap dalam persidangan oleh karena hal ini sudah dipertimbangkan dalamputusan majelis hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi tidak akan manilaidan mempertimbangkan ulang ; Menimbang, bahwa mengenai memori banding poin 5, Pengadilan Tinggimenilai bahwa pertimbangan halhal yang memberatkan yang dilakukan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada surat tertanggal 12 Februari 2014dari LSM Lembaga Koalisi

LSM Koalisi Sebelas 100.000.000 Bantuan Hibah Halaman 28 dari 199 halaman putusanpidana No.48/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn 15. Lembaga PemerhatiPenyuluhan Narkoba 150.000.000 ;Bantuan Hibah (LPPN)16. LSM Nusantara 200.000.000 Bantuan Hibah17. Lembaga 100.000.000 Bantuan Hibahpemberdayaan danAdvokasi Pemuda 18. Lembaga KeluargaMahasiswa Dan Alumni ;200.000.000 Bantuan HibahPenerima BeasiswaSuper Semar (KMAPBA) 19.

LSM Koalisi Sebelas 100.000.000 Bantuan Hibah15. Lembaga PemerhatiPenyuluhan Narkoba 150.000.000Bantuan Hibah(LPPN)16. LSM Nusantara 200.000.000 Bantuan Hibah17. Lembaga 100.000.000 Bantuan Hibahpemberdayaan danAdvokasi Pemuda18. Lembaga KeluargaMahasiswa Dan Alumni200.000.000 Bantuan HibahPenerima BeasiswaSuper Semar (KMAPBA)19. Lembaga =PengelolaanBeasiswa Pendidikan200.000.000 Bantuan HibahKeluarga MiskinPerkotaan20.

Ketua LSM Koalisi Sebelas sejak tahun 2009 s/d sekarang3. Bendahara LSM Nusantara sejak tahun 2010 s/d sekarang4. Ketua Lembaga Pemerhati Penyuluhan Narkoba (LPPN) sejak tahun2010 s/d sekarang.5. Ketua lembaga kesehatan anak Indonesia sejak tahun 2010 s/dsekarang. Bahwa saksi ada mengajukan ke 5 lembaga ke Setda Propsu untukminta bantuan dana hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran2011.

Ketua LSM Koalisi Sebelas sebesar Rp. 100.000.000,c. Bendahara LSM Nusantara sebesar Rp. 200.000.000.Halaman 91 dari 199 halaman putusanpidana No.48/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnd. Ketua Lembaga Pemerhati Penyuluhan Narkoba (LPPN) sebesar Rp.150.000.000.e. Ketua Lembaga Kesehatan Anak Indonesia sebesar Rp.100.000.000.

Berdasarkan atribut/sifattersebut maka seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya sudahseharusnya membuka telinga dan mata selebarlebarnya, bukan hanyaterhadap ketentuanketentuan hukum semata, tetapi juga terhadap kenyataansosiologis yang dihadapi oleh masyarakat;Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, berdasarkan Rilis Koalisi MasyarakatSipil terdiri dari ICUR, LBH Pers, URS, Elsam, SAFENet, YLBHI, KontraS,PBHI, Imparsial, LBH Masyarakat, AJl Indonesia, ICW, LelP, LBH Jakarta,Halaman 21 dari 29 Putusan

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN SgtGreenpeace Indonesia, PUSKAPA, Rumah Cemara, Koalisi PerempuanIndonesia (KPI), dan WALHI dengan tajuk Presiden Jokowi Segera CabutPasal Karet UU ITE: Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal yang padapokoknya memberikan penjelasan berikut:o Laporan yang dihimpun koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016sampai dengan Februari 2020, untuk kasuskasus dengan pasal 27, 28dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (conviction rate) mencapai96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan

Sektor perlindungankonsumen, anti korupsi, prodemokrasi, penyelamatan lingkungan, dankebebasan informasi menjadi sasaran utama;o Koalisi selanjutnya menyatakan desakan kepada Presiden dan DPR RIuntuk mencabut semua pasalpasal karet yang kerap kali menjadi alatmengkriminalisasi ekspresi dan pendapat oleh masyarakat sertamendesak untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadapimplementasi UU ITE oleh aparat penegak hukum, termasuk mendorongaparat untuk memiliki pbemahaman dan perspektif hak asasi

Peraturan kPUNomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, ProgranttanJadwal Penyelehiggaraan Pilkada Tahun 2018, Sengketa tata usahanegara pemilihan kemungkinan terjadi setelah Tergugat. amenerbitkanKeputusan tentang Penetapan Pasangan Calon, baity yang diajukanolelgyPartai Politik dan/atau koalisi Partai Politik. dan/atau pasanganPerseorangan yang menurut jadwal baru ava teffeat setelah tanggal 12we Februari 2019Dengan demikian, PARA PENGGUGAT yang mengajukan pembatalanmengenai Berita Acara Rapat Plend TERGUGAT

Bapwa dali PARA PENGGUGATpada angka 29 felaman 8 dalamebugatan aquo yang menyatakan: ee ae aaaoOBahwa PARA PENGGUGAT diusung oleh k koalisi Partai GERINDRA,HANURA, dan PKS yang disertai oletisKetua dan Sekretaris besertaPengurus DPC Partai GERINDRA &aySbagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10SPahun 2016 tentangP Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:Ss SsY&' Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkanpasangan calon menggunakan ketehiuan memperoleh paling

Aming Bupati danWakil Bupati yang didukurg oleh koalisi Partai Politik antara laindidukung oleh Partai Politik HANURA. Sementara TERGUGAT pada sjam 22.00 WIB danggal 10 Januari 2018 telah pula menyera yandokumen dokumen yang antara lain surat pencalonan dari PartahPolikHANURA (vide model BKWK Parpol); Keputusan Dewan *PimpinanPusat.

Sakhira Zandi, M.Si selaku Kepala Biro BinaKemasyarakatan dan Sosial.Asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, JHON RAJAMANHalaman 19 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn76.ee9.PURBA, KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KESEHATANAKASIA sejumlah Rp.50.000.000,.Asli Proposal KELOMPOK MASYARAKAT ~~ PEDULIKESEHATAN AKASIALEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOALISI SEBELAS.

JeksonNapitupulu.Sekretaris LamhotTogatorop.BendaharaMagdalenaSimanjuntak. 14.LSM Koalisi SebelasKetua : Drs. JeksonNapitupulu.Sekretaris RidoWahyudiSimanjuntak.BendaharaMagdalenaSimanjuntak. 15. Lembaga PemerhatiNarkoba (LPPN)Penyuluhan Ketua : Drs. JeksonNapitupulu.SekretarisMagdalenaSimanjuntak. Halaman 37 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Bendahara RubenSimangunsong.16.

LSM Koalisi Sebelas 100.000.000 Bantuan Hibah15. Lembaga PemerhatiPenyuluhan Narkoba 150.000.000 ;Bantuan Hibah(LPPN)16. LSM Nusantara 200.000.000 Bantuan Hibah17. Lembaga 100.000.000 Bantuan Hibahpemberdayaan danAdvokasi Pemuda18. Lembaga KeluargaMahasiswa Dan Alumni ;200.000.000 Bantuan HibahPenerima BeasiswaSuper Semar (KMAPBA)19.

LSM Koalisi Sebelas Ketua : Drs. Jekson Napitupulu.Sekretaris : RidoWahyudiSimanjuntak.BendaharaMagdalena Halaman 53 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Simanjuntak. 15. Lembaga Pemerhati Penyuluhan Ketua : Drs. JeksonNarkoba (LPPN) Napitupulu.SekretarisMagdalenaSimanjuntak.Bendahara : RubenSimangunsong.16. LSM Nusantara Ketua : MagdalenaSimanjuntak.Sekretaris : Drs.Jekson Napitupulu.Bendahara : RhidoWahyudi.17.

JeksonNapitupulu.Sekretaris LamhotTogatorop.BendaharaMagdalenaSimanjuntak. 14.LSM Koalisi SebelasKetua : Drs. JeksonNapitupulu.Sekretaris RidoWahyudiSimanjuntak.BendaharaMagdalenaSimanjuntak. 15. Lembaga PemerhatiNarkoba (LPPN)Penyuluhan Ketua : Drs. JeksonNapitupulu.SekretarisMagdalena Halaman 69 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Simanjuntak.Bendahara : RubenSimangunsong. 16.