olehTergugat 1 dengan SK sebagai Humas Yarsi dan sampai sekarang tidak ada beritaatau suatu kepastian, toh sukasuka mereka saja melaksanakannya/sehingga..............2006sehingga akibatnya merugikan dan merusak nama baik Penggugat, seperti adapenilaian dari masyarakat bahwa Penggugat berada di dalam, akan tetapi paraTergugat menganggap Penggugat berada di luar Yarsi Sumbar, padahalPenggugat telah bekerja dengan baik sebagai amanah dalam menjalankan tugas.Namun Tergugat 1 tidak pernah membuat petunjuk tekhnis

ini kami mohon kepadaPengadilan Negeri Bukittinggi untuk menentukan hari persidangan danmemanggil para pihak, selanjutnya memeriksa perkara ini dengan menjatuhkanputusan dalam pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan No: 23/ KPTS/YARSI/ 03/ 1987 tertanggal 28 oktober 1987 tersebut.Menyatakan Tergugat 1 tidak bertanggung jawab, telah lalai dan tidakmenjalankan tugasnya membuat petunjuk tekhnis

dikaji dan diteliti kepemilikannya baikpemilik secara adat maupun yang punya sertifikat oleh panitia tanahyang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelah itu penetapan ganti rugidiajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukan dalam anggaran APBDPropinsi Papua, bahwa berdasarkan surat keputusan panitia tanahtersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis

/PT JAP.tersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis dalam proyek pekerjaan Ring Road, untuk ituseharusnya Penggugat menggugat Gubernur Papua bukan DinasPekerjaan Umum Propinsi Papua sebagai tergugat sebagaimana dalilgugatan Para Penggugat.

alatKesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Sejak Tahun 2009 sampaidengan sekarang ;e Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tekhnis

kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 PP No.51 Tahun 2009 ,Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;e Bahwa Apoteker dan tenaga tekhnis kefarmasian mempunyai keahlian dankewenangnan dalam hal pembuatan , penyediaan, penyimpana,pendistribuasian, atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat , dan pengamanan sediaan farmasi ;e Bahwa pada kasus posisi perkara An.

Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Jalan Semarak Ill Kelurahan Bentiring Kecamatan MuaraBangkahulu Kota Bengkulu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUMselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000, (satumilyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).e Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

bulanDesember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurunwaktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota BengkuluJalan Semarak III Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu KotaBengkulu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku PejabatPelaksana Tekhnis

Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19Hal 13 dari 35 halaman No.22/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.1414Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000, (satumilyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

dan TERDAKWA WALDI ALIASWALDI BIN ARBAIN dibawa ke Mapolres Tanjab Barat gunadilakukan Penyelidikan lebih lanjut.Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.KLTberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis

Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis yaitu Dra.Lenggo Vivirianty, Apt berkesimpulan bahwa contoh yang diterima dilaboratorium yaitu 1 (Satu) klip plastic berisi serobuk Kristal putihbening seberat

AlorAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Petani/ Pekebun Bendahara Pelaksanaan Tekhnis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun2015 dan 2016Pendidikan : SMPPENAHANAN :Terdakwa di tahan dalam jenis tahanan Rutan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

atas pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, sertatanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum,yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;Menimbang, bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR diajukankepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaansebagai berikut :Putusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 4 dari 110PRIMAIRwonnnn Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatberdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, bersamasama dengan saksi ARWILEMHINADANG selaku

SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatPutusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 19 dari 110berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan

Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan KeputusanKepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang PenunjukanPelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD,yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang, secaraLisan diangkat

dan dijual kembali oleh terdakwa denganharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per kantongnya dan terdakwa menjualnyakepada setiap orang yang memesan kepada terdakwa namun dalam hal ini terdakwadiketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan dan bukanlahseorang dokter ataupun apoteker> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1523 untukCarnophen dan Nomor : LP.Nar.K.17.1524 untuk Dextromethorphan tanggal 26September 2017 yang ditandatangani oleh Deputi manajer Tekhnis

di dalam dan setelahditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan obat tersebut diakui milik terdakwayang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Pasar Lima Banjarmasin namun dalam halini terdakwa diketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan danbukanlah seorang dokter ataupun apoteker> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1523 untukCarnophen dan Nomor : LP.Nar.K.17.1524 untuk Dextromethorphan tanggal 26September 2017 yang ditandatangani oleh Deputi manajer Tekhnis

Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalan sesuatu barang/benda yangseluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang mempunyai nilaiatau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilaiekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itumerupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya dan sebahagiannya telah dicuri oleh pelaku atau telahHalaman 12 dari 16

Dan berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan bahwa sesuai waktu dan tempat sebagaimana faktafaktayang telah diuraikan pada unsur 2 diatas terdakwa terbukti mengambilbarang berupa 1(satu) unit HP Merk Iphone X 256 GB warna SilverNo.Imei:35672 4081309572 masih disegel dalam dus Adalah seluruhnyaatau sebagian milik kepunyaan saksi korban ROSE CELLULAR yangmerupakan barang/harta benda yang mempunyai nilai ekonomis dannilai tekhnis dan 1(Satu) unit HP Merk Iphone X 256 GB warna SilverNo.Imei

terdapatperhitungan Prosentase Progres fisik/Monthly Certificate/MC yangditandatangani oleh Terdakwa Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selakuKontraktor Pelaksana bersama dengan saksi Syaftiansyah,ST Bin Kaem Dianselaku PPTK.Bahwa berdasarkan Monthly Certificate/MC ke5 Bulan September (tanggal 15September 2013) yang di tandatangani oleh Terdakwa NANA SURATNA BinKHAIDIR TAMIMI selaku Direktur PT.Sinatria Inti Surya/KontraktorPelaksana dengan Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selakuPejabat Pelaksana Tekhnis

EDY SUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selakuPengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Pejabat Pengesahan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sertabersama Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut diatas telah melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehinggamengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesarRp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratusenam ribu

EDY SUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selakuPengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Pejabat Pengesahan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sertabersama Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut diatas telah melakukanperbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negarasebesar Rp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan jutatiga ratus

dan spesifikasi bibit sawit serta berita acaratersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ahmad Fahmi yang menyatakanbahwa ia menyetujui hasil pemeriksaannya padahal Terdakwa AhmadFahmi tidak melihat dengan mata sendiri atau mengetahui bibit kelapasawit tersebut ;e Bahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis

penerima BantuanSosial Fakir Miskin tgl 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Teras Terunjam tanggal 8Oktober 2004 ;Hal. 7 dari 36 hal.

Instansi PBahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis penerima BantuanSosial Fakir Miskin tg 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang

Sudinmembayar uang pembelian biji timah kepada Terdakwa Arjuna sebanyakRp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa Arjuna dalam melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang diduga berisibiji timah dengan hasil

tempat lokasi penampungan bijihtimah yang terletak di Jangkang Hijau Kampung Baru Kelurahan Batu BerdaunKecamatan Singkep Kabupaten Lingga, ditemykan tumpukan karung yangberisi bijin timah yang telah dikeringkan, maupun yang masih basah dansetelah dilakukan penghitungan tumpukan karung yang berisi bijih timah itusemuanya berjumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) karung, dan sesuai BeritaAcara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6 Juli 2017 Oleh DinasPerindustrian, Perdagangan dan ESDM Unit Pelaksana Tekhnis

Junasebanyak Rp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa Arjuna dalam melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan BijiTimah tanggal 6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDMUnit Pelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang diduga berisi bijitimah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan

yang diperlihatkan di persidangan; Bahwa petugas menemukan di lokasi pabrik tempat penyimpananbarang jadi; Bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Mentri Perindustrian danperdagangan RI No.705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 tentang persyaratanTekhnis Industri Air Minum dalam kemasan dan perdagangannyabahwa produksi AMDK wajib memenuhi persyaratan SNI dan memilikiSertifikat Produk Penggunaan tanda SNI, berdasarkan Pasal 12Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan RINo.705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Tekhnis

tokotoko untuk diperjualbelikan kepadamasyarakat luas.Bahwa Direkturnya adalah Tjahjanto (Terdakwa), bahwa air minumkemasan merk Evita sudah terdaftar, akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2016sudah habis ijin edarnya sedangkan terdakwa tidak melakukanperpanjangan jin;Bahwa untuk memperpanjang jin produksi AMDK wajid memenuhipersyaratan SNI dan memiliki Sertifikat Produk penggunaan tanda SNI.Berdasarkan Pasal 12 Keputusan Mentri Perindustrian dan perdagangan RINo.705/MPP/kep/11/2003 tentang persyaratan tekhnis

Berdasarkan Pasal 12 Keputusan MentriPerindustrian dan perdagangan RI No.705/MPP/kep/11/2003 tentangpersyaratan tekhnis Industri air minum dalam kemasan danperdagangannya bahwa AMDK yang diedarkan/dipasarkan wajib 1.Memenuhi SNI sesuai ketentuan, 2. Telah memperoleh no MD atau MLdari Badan POM RI.

Nomor 434 K/Pdt/2017Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riskan (vide Putusan Juedx FactiPengadilan Negeri Padang halaman 23) telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada prinsipnya menerangkan:e Bahwa saksi selaku Tim Konsolidasi, saksi di Tim Konsolidasi sebagaianggota Tim Tekhnis;e Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota Tim Tekhnis berdasarkan SKWalikota Padang yang nomor SK lupa pada tahun 1988/1989:e Bahwa unsurunsur Tim Konsolidasi pada tahun 1989 yaitu Dinas TataRuang Kota Padang, BPN,

Piket Korsis Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai sedang melakukanpengawasan untuk mencari keberadaan siswa korsis yang tidak mengikutikegiatan Program dan Latihan Fungsi Tekhnis Samapta yang diselenggarakandi SPN Hinai Polda Sumut.

Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Tahun 2009 untuk Kecamatan GunungMegang Kabupaten Muaraenim sebesar Rp 2.000.000, (dua milyar rupiah), yaitu 1,6Milyar dari dana APBN dan 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dari dana APBD.Bahwa dengan adanya bantuan dana tersebut pada Bulan April 2009, didesaGunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muaraenim dilaksanakandana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMP) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

riburupiah) tersebut digunakan untuk mendanai 54 (lima puluh empat) kelompok SimpanPinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPN MP).Bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP) mengacu pada peraturanperundangundangan yaitu berdasarkan Keputusan a.n Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5November 2008 tentang PTO (petunjuk Tekhnis

Harum Sukses Minning diberikan padatanggal 01 Juni 2007 oleh Tergugat (vide buktiT3) dan Pemberian izin Surat KuasaPertambangan' Penyilidikan Umum (SKPPU) PT.Harum Sukses Minning diberikan oleh Tergugatpada tanggal 15 Juni 2007 (vide bukti' T7).Bila dikaji secara tekhnis adalah suatu halyang sangat mustahil karena pelaksanaan SKIPuntuk melakukan penyelidikan disuatu daerahhutan belantara seluas 2.350 Ha tidak mungkindiselesaikan dalam tempo 14 hari belum lagiditambah dengan tenggang waktu penyilidikanumum

wajib untukmenyerahkan ke Direktur Pembinaan PengusahaanMineral dan Batu Bara untuk dimintakanpembayaran iuran tetap. selanjutnya harus jugadiberikan Surat Keputusan (SK) KuasaPertambangan (KP) tersebut kepada Penggugat ;BO at Bahwa jika telah diberikan sebagai tembusansecara resmi kepada Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan Batu Bara dandimintakan iuran tetap dalam arti telahditerbitkan namun tidak diberikan, ini sangattidak dapat dimengerti apa sebabnya karena:JIKA TIDAK DIBERIKAN Secara tekhnis

administrasi haruslahdiberikan tembusannya kepada yangbersangkutan dalam hal ini Penggugat ; Jika tidak diberikan haruslah disebutkan apaalasannya ; Bahwa penyebutan alasan haruslah tidakbersifat rekayasa dan bertentangan dengankenyataan.JIKA MEMBATALKAN Secara tekhnis administrasi haruslahdiberikan tembusannya kepada yangbersangkutan dalam hal ini Penggugat ; Jika membatalkan haruslah disebutkan apaalasannya; Jika membatalkan suatu) Surat Keputusan yangtelah terlanjur diterbitkan, harus denganketentuan

DPPA SKPD : 1.20 04 01 05 51 5 2 untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 651.140.200,- (enam ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 236.686.350,-;

2013 Nomor : 0202 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,-;

Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.846.000,-;

Subbagian Perundang-Undangan bulan Oktober 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 297.059.400,-;

Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 236.686.350,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 9 April 2013 Nomor : 0127 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 236.686.350,Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juni 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 102.361.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 0202 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan

Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000 ;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juli 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.846.000,Nota Pencairan Dana (

NPD) tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 0252 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000,Halaman 10 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr73.74.75.76.V7.78.79.80.81.82.83.Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 19 Juli 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk keperluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000, ;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan

,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 0202 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000 ;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juli 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis

(NPD) tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 0311 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis PenyusunanProduk Hukum Peraturan sebesar Rp. 297.059.400.

dari Perusahaan/Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1969 Kitab UndangUndang Hukum Perdatagugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan tuntutanpembayaran upah dalam perkara ini yaitu telah didaftarkan di Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Oktober 2011 terbukti telahmelebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Penggugat diputus hubungankerjanya oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 14 Oktober 2009 yang mana seharusnyasecara yuridis tekhnis

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, makaputusan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat substansil (materiel) yang harusdipenuhi dalam suatu putusan dan sebagai akibatnya secara yuridis tekhnis putusanjudex Facti tersebut haruslah dibatalkan ;Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 22 alinea 6 dan halaman 23 alinea1 isi putusan yang telah mengabulkan pemutusan hubungan kerja yang terjadikepada Termohon Kasasi semula Penggugat dengan didasarkan kepada bukti P3yang telah diajukan

sehingga salahsatu jerigen yang terisi pertamak sebanyak 9 (sembilan) literA yang hanyaditutupi potongan plastik dan hanya diikat dengan karet gelang terbalik danterdorong kedepan hingga minyak pertamak tersebut tumpah ke mesinkendaraannya yang selanjutnya mesin kendaraannya mengeluarkan api dankendaraannya terbakar sehingga atas kelalaiannya terdakwa tersebut salahsatu penumpangnya yaitu WAMAH turut terbakar hangus didalam mobil danmati/meninggal dunia.Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis

sehingga salahsatu jerigen yang terisi pertamak sebanyak 9 (Sembilan) liter yang hanyaditutupi potongan plastik dan hanya diikat dengan karet gelang terbalik danterdorong kedepan hingga minyak pertamak tersebut tumpah ke mesinkendaraannya yang selanjutnya mesin kendaraannya mengeluarkan api dankendaraannya terbakar sehingga atas kelalaiannya terdakwa tersebut salahsatu penumpangnya yaitu WAMAH turut terbakar hangus didalam mobil danmati/meninggal dunia.Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganyaitu alkohol tekhnis yang mengandung kadar methanol. Bahwa kemudian terdakwa HARSIN Pgl. NURSIN Pgl.

mengandung Etanol tidak sesuai denganyang dipersyaratkan dan terhadap kandungan Metanol melebihi ambangbatas yang dipersyaratkan Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PeraturanHalaman 29 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu MinumanBeralkoholBahwa Melihat tampilan pisik dan kemasan diduga adalah alkohol tekhnisuntuk indusiri jika dilihat hasil uji Laboratorium cairan tersebut adalahalkohol tekhnis

Efek terhadap paparan metanol dapat terjadi seketika ataudalam jangka waktu lama tergantung dari jumlah paparannyaBahwa Berdasarkan kandungan metanol minuman beralkohol tersebutlayak akan tetapi ada persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti harusada izin edar, dan tidak menambahkan alkohol tekhnis serta dalampembuatan minuman beralkohol tidak diperbolehkan menggunakanalkohol tekhnis.Bahwa Berdasarkan hasil uji laboratorium dengan kadar 83 % lebihdipastikan cairan tersebut adalah merupakan alkohol

tekhnis dan bukanhasil permentasi buah buahan atau tumbuhan lainnya.Bahwa Menurut Ahli selaku Ahli bahwa perbuatan memproduksi danmengedarkan minuman beralkohol yang ditemukan oleh PenyidikDitreskrimsus Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 5 September2017, yang tidak sesuai dengan bahan baku yang digunakan dan tatacara yang dilakukan dalam proses memproduksi serta peradaranminuman beralkohol tersebut telah melanggar ketentuan :Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgPasal 136 dan

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganyaitu alkohol tekhnis yang mengandung kadar methanol.Menimbang, bahwa ahwa terdakwa dalam hal memproduksi minumanberalkohol merk TKW Bother tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgMenimnag, bahwa dipersidangan ahli melakukan pengujian iin BPOMyang tercantum pada label minuman berlalkohol merk TKW Brother danhasilnya minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di BPOM.Menimbang