Ditemukan 1872 data
134 — 37
Mismunalimin;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurutMajelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya,dan isinya tidak tumpang tindin serta bukan merupakan penetapan warismaupun pembagian waris, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktianlebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alatalat bukti sesuai ketentuanhukum yang berlaku, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Menimbang, bahwa
NIEHOFF SITZMOBEL GMBH
Termohon:
PT. MATAHARI TERBIT ELOK
149 — 37
dikabulkan , sebab sebagaimana telah dipertimbangkandiatas , bahwa jawaban / tanggapan Termohon PKPU , justru fokus pada adanyaPiutangnya Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU , dan bukti bukti dariTermohon PKPU pun fokus perihal itu , yang menurut pendapat Majelis Hakimselain tidak berkurelasi dengan dalilnya Permohonan PKPU ini , juga apabiladipertimbangkan tentang benar tidaknya adanya Piutang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU secara langsung maupun tidak akan berpotensimembawa pada kerancuan / tumpang tindin
Terbanding/Terdakwa : LA UDIN BIN LA KEU
62 — 18
Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.
31 — 14
Terlawan melampirkan SURAT KETERANGANPENGUASAAN FISIK palsu yangbertentangan dengan fakta yangsebenarnya sehingga penerbitanSertifikat yang menggunakan SuratKetarangan Penguasaan Fisik palsuadalah perbuatan melawan hukumpidana;14.Bahwa Terlawan Il dan Ill melaksanakan lelang berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 yaitu PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dalampelaksanaannya terjadi tumpang tindin
109 — 53
Bahwa dalam gugatan Aquo terdahulu yangdimohon penetapannya eksikusi tersebut tidakdilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehinggakeputusan pengadilan Negeri Depok Menjadilain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684m?
149 — 10
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Mpwtumpang tindin dimana sertifikat Tergugat Il Intervensi menindihsertifikat Penggugat, namun sejatinya dalil tersebut disebabkan karenaadanya ketidak tahuan mengenai batasbatas tanahn sesuai saatpengukuran pendaftaran tanah pertama kali (PRONA), yang kemudianpada saat pengembalian batas petugas BPN Kubu Raya danPenggugat melakukan pengukuran yang berbeda dari pengukuranpendaftaran tanah pertama kali/penerbitan sertifikat pertama kali yaitupengukuran dimulai dari Parit
tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskan fakta hukum sebagai berikut :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3474 K/Padt/2016dibersihkan dan dirawat, ditanami pohon buahbuahan oleh pemiliknya terusberkelanjutan melekat dikuasai oleh pemiliknya, berdasarkan Pasal 584KUHPerdata Para Penggugat tidak pernah mengalih hak kepada siapapunmelalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik ParaPenggugat sampai gugatan ini dimasukan.Bahwa dengan cara melanggar hukum Tergugat melakukan overlappingatau tumpang tindin secara keseluruhan terhadap a quo tanah milik ParaPenggugat sehingga kepentingan
TAN HERMAWAN SANTOSO ALIAS HERMAWAN SANTOSO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
WALIKOTA SURABAYA
237 — 104
Bengawan No. 58 Surabaya yangditerbitkan pada tanggal 27 Maret 1974 milik Penggugat tersebut telahterjadi overlap/tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor15 K/Kelurahan Darmo, tanggal 8 September 1980, surat ukur No. 613,tanggal 30 Nopember 1922, seluas 730 M, atas nama De GemeenteSoerabaja (Pemerintah Kota Surabaya), padahal obyek tanah danbangunan rumah secara fisik Sampai saat ini ditempati oleh Penggugatuntuk rumah tinggal sejak Tahun 1985 sampai dengan sekarang ;V.
PERUM PERUMNAS
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Intervensi:
EDY MART PERANGIN ANGIN
128 — 104
dilapangan oleh Penggugatternyata Tergugat memang telah menerbitkan Objek Sengketa di atasTanah HPL milik Penggugat, sehingga karenanya penerbitan ObjekSengketa mengakibatkan subjek yang dituju oleh Objek Sengketa tersebutmendapatkan Hak atas sebidang tanah di atas tanah HPL milik Penggugattanpa adanya jjin atau pemberian hak dari Penggugat, di mana padaakhirnya antara tanah HPL milik Penggugat dengan Objek sengketa terjadiHalaman 8 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor 118/G/2017/PTUNBDGtumpang tindin
241 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
2005tersebut, tentu melaksanakan ketentuan PMK 11/2005 akan justrumembawa masalah baru bagi Penggugat.Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yangdiberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 01 dan Keputusan DJPyang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebutadalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingat keterlambatanPenggugat dalam memungut dan menyetor PPN adalah sematamatabukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena adanyakesimpangsiuran dan tumpang tindin
SOESANTO
Tergugat:
1.SITI FATIMAH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SIAK
Turut Tergugat:
2.CAMAT TUALANG
3.KEPALA DESA / LURAH PINANG SEBATANG
4.KEPALA DESA / LURAH PINANG SEBATANG BARAT
81 — 32
kemudian berdasarkan Surat NomorIP.01.05/3114.08/I/2020 pada bulan Januari 2020 yang dikeluarkan olehTergugat Il menerangkan bahwa terhadap sebidang tanah yang akandikembalikan batasnya telah dilakukan pengumpulan data awal dan setelahdilakukan pemetaan, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 638 atas namaTergugat yang tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat danmemberitahukan kepada Penggugat untuk menyelesaikan terlebih dahulupermasalahan perkara a quo;Bahwa mengetahui telah terjadi tumpang tindin
124 — 35
Indah sudah dilakukan asusila sebanyak 2 kalikemudian akhirnya sepakat mengadukan ke Polsek Slogohimo;Bahwa saksi korban Zaskia sebelum diajak bersetubuh Anak seringmengajak bermain petak umpet bersama, ketika salah satu jaga, Anakmengajak salah satu korban bersembunyi ke kamar mandi dirumahkosong, pintu ditutup dan kemudian Korban diiming imingi diberikanuang Rp 1000 s/d Rp 2.000 juga kadang diberi Permen, selanjutnyaKorban di telanjangi dan ditidurkan dikamar mandi kosong tersebut,selanjutnya di tindin
HAIDA ZUCHRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.NOVAN RAHMADI
2.H. BUDI RUKMAWAN, SE
96 — 1
Tidak Terdapat Tumpang Tindin Hak AtasTanah ;g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalahbenar; atauh.
1.ARIPIN bin DULATIP
2.ELAWATI binti NAIN
3.TARNO bin KOSIM
4.ARSIH binti KOSIM
5.WARTIH binti KOSIM
6.WARNO binti KOSIM
7.KARIM bin H. UMAN
8.MARYATI binti H. UMAN
9.ARIYAH binti DULATIP
10.SAMIN bin H. MISAR
11.MAMUN bin DULATIP
12.NURJAYA bin DULATIP
13.ANAH binti DULATIP
14.RUKIYAH binti DULATIP
Tergugat:
1.PT. WARINGIN MULTICIPTA
2.NEGARA RI cq. MENTERI AGRARIA KEPALA BPN cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
4.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
5.KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
66 — 44
Utr.10.11.Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Sertipikat Hak Guna BangunanNo.341/Kamal Muara atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatanhukum karena tumpang tindin dengan Tanah Milik Adat Girik C.No. 261persil 26a S.I luas 5.240 M2 dan persil 26a S.I luas3.860 M2 atau lebihjelasnya lagi bidang tanah warisan milik Para Penggugat yang nota benebelum pernah dijualbelikan atau dipindahkan haknya kepada siapapun jugatermasuk kepada Tergugat, oleh Tergugat telah dianeksasi dan dimasukandalam permohonan
39 — 12
:N 1362655.3593E 354006.4314 P2:N1362640.2202E 3540063388 P3:N 1362640.09E 353996.2084 P4:N1362655.3627E 353996.6159Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalammenerbitkan Peta Bidang tanah yang di mohonkan oleh Penggugat untuk menjelaskan tentang posisi tanah yang disengketakan denganmelakukan pengukur dan pengambilan titik koordinat adalah suatuprosedur yang benar menurut undangundang.Bahwa sertifikat milik Tergugat Nomor : M1770 terlihat pada peta bidangtidak ada yang tumpang tindin
66 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak padahalaman 5/7 dan 58 putusan telah memberikan pertimbangan hukumbahwa objek sengketa tumpang tindin atau overlapping dengan SertifikatHak Milik Nomor 67/Desa Saigon atas nama Penggugat;3.2.
Hj. SUAIDAH HM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
246 — 115
membeli bidang tanah tersebut tidakpernah mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dalambentuk, sebutan, dan cara apapun yang diperkenankan olehhukum termasuk kepada Liza Anggraeni;Oleh karenanya dalamhal ini bisa saja telah terjadi penyimpangan prosedur dalamproses penerbitan Obyek Sengketa (Sertipikat Hak Milik)atasnama Liza Anggraeni maka bertentangan dengan asaskepastian hukum karena dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa(Sertipikat Hak Milik) atas nama Liza Anggraeni maka terjaditumpang tindin
306 — 124
tidakada tanah milik orang lain dilokasi tersebut; Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk dikelolah; Bahwa pada tahun 2006 kondisi tanah masih dalam bentuk hutan; Bahwa saksi ikut membersihkan dan menanam di atas tanah tersebut; Bahwa Darlan Simbolon ada dilokasi tersebut pada tahun 2009; Bahwa saksi kenal dengan Aco dan Aco bukan orang asli di Desa DanauLancang; Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah snegketa karena membawa data ukuryang baru; Bahwa tanah Penggugat bukan tumpang tindin
2008 ada pengukuran yang dilakukan oleh MiskolFirdaus;Bahwa saksi selaku Ninik Mamak hanya hingga tahun 2009 dan sekarangtidak lagi karena saksi selaku Kepala Desa;Bahwa tanah yang diklaim Penggugat ditandatangani oleh Alimin yangsebelumnya diserahkan kepada Ajo seluas 125 hektar;Bahwa tanah yang diserahkan Ninik Mamak kepada anak kemenakan seluas450 hektar yang dilakukan oleh 4 orang Ninik Mamak Desa Danau Lancang;Bahwa pembagian ulayat beradasarkan pesukuan;Bahwa tanah sengketa tidak tumpang tindin
128 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelelangan asetaset Pemohon Kasasi yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi , Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill yang dibeli olehTermohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, TermohonKasasi VIl, Termohon Kasasi VIII, Termohon Kasasi IX, Termohon Kasasi Xdan Termohon Kasasi XI adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demihukum ;Alasan ini sangat penting untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, agarnantinya tidak terjadi tumpang tindin dalam penjatuhan putusan dalamperkara pidana
25 — 18
selanjutnya saksiPutusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 14menciumi bibir saksi korban dan langsung saksi membuka baju selanjutnyasaksi mencumbu sambil meremasremas payudara saksi korban kembalisetelah itu saksi membuka baju dan membuka branya selanjutnya saksimembuka celana saksi dan setelah itu saksi mebuka androk dan membukacelana dalam saksi korban sambil saksi meremasremas payudara saksikorban setelah itu saksi merebahkan saksi koroban diatas kasur berwarnamerah putih setelah itu saksi tindin