karena Surat Kutipan Akta Nikahnya ada berkas coretan/bekas tip ex, surattersebut tidak dapat dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi diPT Taspen;Bahwa berhubung surat nikah yang aslinya ada coretan/bekas tip ex,selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksuduntuk memenuhi persyaratan pengajuan pensiun janda;Bahwa semasa hidupnya, WIRTA bin MUMUH adalah pensiun Pegawai negeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang, berdasarkan SuratKeputusan Nomor: 00043

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 31Maret 2004 Nomor: 00043/KEP/DV/6109/2004 an. WIRTA, bermaterai cukup,yang oleh Ketua diberi tanda (P.2);3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 32.11182506070070 dari Camat KecamatanSumedang Utara Kabupaten Sumedang tanggal 04 Agustus 2010, bermateraicukup, yang oleh Ketua diberi tanda (P.3);4. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/ /Des. Tanggal 18 Agustus 2010,bermaterai cukup, yang oleh Ketua diberi tanda (P.4);5.

Bahwa semasa hidupnya, WIRTA bin MUMUH adalah pensiunPegawai negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sumedang, berdasarkan Surat KeputusanNomor: 00043/KEP/DV/6109/2004, tanggal 31 Maret 2004yang dikelurkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negera;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohonKetua Pengadilan Agama Sumedang c.q. Majelis Hakimuntuk mengadakan sidang dan memberikan penetapan sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara, tanggal 31 Maret 2004 Nomor:00043/KEP/DV/6109/2004 an. WIRTA, bermaterai cukup,yang oleh Ketua diberi tanda (P.2);3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 32.11182506070070dari Camat Kecamatan Sumedang Utara KabupatenSumedang tanggal 04 Agustus 2010, bermaterai cukup,yang oleh Ketua diberi tanda (P.3);4. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/ /Des.Tanggal 18 Agustus 2010, bermaterai cukup, yang olehKetua diberi tanda (P.4);5.

Putusan Nomor 1519/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00043/207/13/052/14 tanggal 10 Oktober 2014, atas namaPT Indopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat diWisma Nusantara Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin Nomor 59Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP10/WPJ.07/2016 tanggal 5 Januari 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor:00043

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1340/WPJ.07/2010 tanggal 29 November 2010, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan (PPh Badan) Tahun Pajak 2007 Nomor:00043/206/07/052/09 tanggal 9 Desember 2009, atas nama: PTGresik Gases Indonesia, NPWP: 01.071.878.1052.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.

Putusan Nomor 511/B/PK/Pjk/2018Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, Nomor:00043/206/07/052/09, tanggal 9 Desember 2009, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.071.878.1052.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi lebih dibayar sebesar USD 15.855 adalah sudah tepat danbenar, dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Fiskal Positif atas Penyesuaian Fiskal PositifTechnical Aid Fee sebesar USD1,440,784.00;

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00207/KEB/WPJ.03/2016 tanggal O7 Desember2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00768/NKEB/WPJ.03/2017 tanggal12 April 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember2012 Nomor 00043/203/12/304/15 tanggal 27 November 2015,atas nama: PT Tinindo Inter Nusa, NPWP 01.880.817.0304.001,beralamat di Jalan A.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00207/KEB/WPJ.03/2016 tanggal 07 Desember2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00768/NKEB/WPJ.03/2017 tanggal 12 April 2017, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00043

2008 diantaranya :e Surat Ketetapan No.00659/107/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27Mei 2008 senilai Rp.18.060.196, (delapan belas juta enam puluh ribuseratus sembilan puluh enam rupiah) ; Surat Ketetapan No.0065/201/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27Mei 2008 senilai Rp.11.068.619, (sebelas juta enam puluh delapan ribuenam ratus sembilan belas rupiah) ;e Surat Ketetapan No.0065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27Mei 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;e Surat Ketetapan No.00043

Surat Ketetapan No.00041/ 240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27Mei 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ; Surat Ketetapan No.00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27Mei 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ; Surat Ketetapan No.00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ; Surat Ketetapan No.00065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ; Surat Ketetapan No.00043

/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) ; Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ; Surat Ketetapan No.00065/204/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03Desember 2008 senilai Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ; Surat Ketetapan No.00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03Desember 2008 senilai Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ; Surat Ketetapan No.00041

Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 301 M, terdaftar atas nama Ni Ketut Lina Budhiarti ; --------------------------------------------------------------------------7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 182 M, terdaftar atas nama Drs.

Nomor : 19/Kolser/2011, tanggal02 November 2011, seluas 3. 971 m2, terdaftar atas namaFebriyanti; = 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal08 April 2010, seluas 11.741 m2, terdaftar atas nama Erwin5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal09 Desember 2010, seluas 300 m2, terdaftar atas nama Ni LuhRicca Rahmayan1 ; 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043

No. 01/B/2013/PT TUN Mks.4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal08 April 2010, seluas 11.741 m2, terdaftar atas nama ErwinTimex ;5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal09 Desember 2010, seluas 300 m2, terdaftar atas nama Ni LuhRicca Rahmayani ;6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser

NILUH RICCARAHMAYANI, No. 00043 A/n.

: 19/Kolser/2011, tanggal02 November 2011, seluas 3.971 M2, terdaftar atas namaFebriyanti ;4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal08 April 2010, seluas 11.741 M2, terdaftar atas nama ErwinTimex ; 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal09 Desember 2010, seluas 300 M2, terdaftar atas nama Ni LuhRicca Rahmayani ;6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043

Sertifikat Hak Milik No. 540, Desa Terusan Kecamatan SindangKabupatenIndramayu, surat ukur no. 00043/Terusan/2010 tanggal 19Juli 2010 Luas 180 m2 ,dengan batasbatas tanah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan gang DesaSebeiah Timur berbatasan dengan tanah Wagi KarwatiSebelah Selatan berbatasan dengan tanah/Rumah WastonoKandegSebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa/saluran irigasib. Tanah dan Bangunan berdasarkan AJB No.120/2002 Milik Kusnadi danKasminihdengan luas 130 m?

empat juta rupiah) per tanggal 30Desember 2013, kemudian dibayarkan kembali oleh PEMBANTAH tanggal30 Januari 2014 sehingga sisa keseluruhan senilai Rp.41.960.474 (empatpuluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluhempat rupiah);Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2014, atas permintaanTERBANTAH pada TERBANTAH Il untuk dilaksanakan lelang terbukauntuk umum terhadap barang jaminanSertifikat Hak Milik No. 540, DesaTerusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. surat ukur no.00043

BDGPEMBANTAH, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 540, Desa TerusanKecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, surat ukur no. 00043/Terusan/2010 tanggal 19 Juli 2010 Luas 180 m? , dengan batasbatas tanah sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatasan dengan gang Desa; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wagi Karwati; Sebeiah Selatan berbatasan dengan tanah/Rumah Wastono Kandeg; Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa/saluran irigasi;4.

Nomor :00043/Terusan/2010, Luas : 180 M2 (seratus delapan puluhmeter persegi) dengan harga limit Lelang sebesar Rp.67.500.000, dan Uang jaminan sebesar Rp. 21.000.000,dan pelaksanaan lelang pada hari Kamis, tanggal 18Desember 2014.b. Bahwa kebetulan TERBANTAH Ill mengetahui lokasi objeklelang tersebut maka TERBANTAH Ill langsung berminat danmenyetorkan uang jaminan ke rekening yang telahdisebutkan dalam selebaran pengumuman lelang tersebut.c.

Nomor :00043/Terusan/2010, Luas : 180 M2 (seratus delapan puluhmeter persegi) dan TERBANTAH Ill ditunjuk sebagaipemenang lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.914/2014 tanggal 18 Desember 2014.d.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00443/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 07 April 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00043/207/14/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atasnama PT Pama Persada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9,Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00443/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 07April 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00043

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111960.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00023/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 12Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00023/KEB/WPUJ.04/2017, tanggal 12 Januari 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043

Latar Belakang/Kronologis Permohonan Banding;Bahwa Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun PajakMaret 2007 Nomor 00043/207/07/322/10 tanggal 15 Desember 2010 sebesarRp3.731.692.234,00 sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun PajakMaret 2007 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah Lebih Bayarsebesar (Rp2.559.574.134,00);Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak

Dasar dan Alasan Permohonan;Bahwa pokok sengketa, hasil penelitian peneliti keberatan dan alasanpermohonan banding adalah sebagai berikut:Alasan Permohonan;Alasan Formal;Bahwa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret 2007 Nomor 00043/207/07/322/10 tanggal 15 Desember2010 merupakan produk yang cacat hukum dan seharusnya dibatalkankarena penerbitannya didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan yangtelah daluwarsa/telah melewati jangka waktu pemeriksaan sebagaimana

Suwartono Siswodarsono, S.H. mengambil sikap disenting opinion danmenerima permohonan gugatan Pemohon Banding dengan pendapat sebagaiberikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Ketetapan KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00043/207/07/322/10 tanggal15 Desember 2010, karena penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atautata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yaitu:e Lewatnya jangka waktu maksimal pelaksanaan pemeriksaan; Tidak

atas sebagaimana terungkap dalam persidanganadalah sebagai berikut:Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN 353/WPJ.28/KP.0305/2009diterbitkan tanggal 18 Agustus 2009;Bahwa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor PEMB353/ WPUJ.28/KP.0305/2009 diterbitkan tanggal 18 Agustus 2009;Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (GPHP) Nomor PHP62/WPuJ.28/KP.0305/2010 tanggal 3 Desember 2010 disampaikan kepada Penggugattanggal 3 Desember 2010;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiNomor 00043

Perpajakan dan diumumkan dalam BeritaNegara Republik Indonesia maka ketentuan tersebut mengikat warganegara sebagai Yuridische regel;Bahwa untuk sahnya Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhisyarat formal dan material;Bahwa syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatukeputusan Tata Usaha Negara diantaranya adalah dibuat berdasarkanprosedur yang maupun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan/peraturan dasarnya;Bahwa karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Nomor 00043

Putusan Nomor 3592/B/PK/Pjk/2019gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP00106/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00043/207/11/063/15tanggal 13 Mei 2015, atas nama Penggugat NPWP: 01.745.124.6063.000,adalah yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor: KEP00106/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 28Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2011 Nomor 00043/207/11/063/15 tanggal 13 Mei2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan

K/Pdt/...Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP680/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPN masa pajakJanuari s/d Desember 2005, Nomor: 00043/207/05/072/07 tanggal 0S November 2007,yang memutuskan menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding, dengan iniperkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanKEP680/PJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 dimaksudberdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 6/1983 yang telah

diundang untuk menghadiri persidanganguna memberikan penjelasan dimuka sidang;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan28411/PP/M.V1I/16/2011, Tanggal 12 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP680/WPJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari s/d Desember 2005 Nomor: 00043

Dibayar338.242.027,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidakdapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP680/WPJ.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 mengenai Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s/d11Desember 2005 Nomor: 00043

Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana posita angka 1 (Satu)tersebut diatas telah disepakati oleh Terbantan selaku Kreditur/Pemberi Pinjaman dan NYOMAN SUHENDRA TANAYA selaku Dibitur/Peneriman Pinjaman serta Pembantah selaku Penjamin, dimanaPembantah telah memberikan/ menyerahkan Jaminan kepadaNYOMAN SUHENDRA TANAYA berupa Sertifikat Hak Milik Nomor01539/ Kelurahan Penarukan, seluas 5500 M2 (lima ribu lima ratusmeter persegi), Surat Ukur Nomor 00043/ Penarukan/ 2008 atas namaNI MADE NILA PRAPTINI

Bahwa oleh karena seluruh pelelangan yang akan dilakukan olehTerbantah melalui perantara Terbantah II atas Sertifikat Hak MilikNomor 01539/ Kelurahan Penarukan, seluas 5500 M2 (lima ribu limaratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 00043/Penarukan/2008 atasnama NI MADE NILA PRAPTINI, terletak di Kelurahan Penarukan,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dijaminkan olehPembantah kepada Terbantah adalah masih dalam keadaansengketa, sehingga Turut Terbantah tidak dibenarkan untuk melakukanperubahan

Bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbangan tersebut diatas,maka proses lelang eksekusi jaminan/ agunan yang dilakukan olehTerbantah berdasarkan surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S1343/WKN.14/ KNL.02/2019 tertanggal 12 Nopember 2019 yang diterbitkan olehKPKNL Singaraja, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 01539, SuratUkur tertanggal 02/02/2016, Nomor : 00043/PENARUKAN/2008, Luas 5500m2, yang terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, KabupatenBuleleng, Provinsi Bali, tercatat

timbuldalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA :1) Menerima Jawaban Terbantah untuk seluruhnya;2) Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.Bth/2019/PN Sgr3) Menyatakan hukum bahwa Lelang Eksekusi yang dilakukan olehTerbantah melalui perantara Terbantah II atas sebidang tanah SertipikatHak Milik No. 01539, Surat Ukur tertanggal 02/02/2016, Nomor : 00043

a quo dengan alasan pemilihandomisili hukum apabila terjadi sengketa bertempat di Pengadilan NegeriDenpasar;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah tersebut, Pembantahmengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsiTerbantah dengan alasan bertitik tolak pada asas Forum Rei Sitae yaitupengajuan bantahan berdasarkan letak obyek sengketa tidak bergerak berupatanah dengan SHM Nomor 01539/Kelurahan Penarukan, seluas 5500 M2 (limaribu lima ratus meter persegi), Surat ukur nomor 00043

Bahwa SKPKB Nomor 00043/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakSeptember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00241/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2013Nomor 00043/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PTKitadin juga harus dinyatakan batal;2.

PelawanNomor 00043 seluas 180 m? (seratus delapan puluh meter persegi),terletak di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mbongawan, Kecamatan EndeSelatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang fotokopinyaterlampir (bukti P.1) selanjutnya disebut persil sengketa;a.

Penetapan Sita Eksekusi Lelang Perkara Nomor 04/Pdt.G/2004/PN ENDtanggal 10 Oktober 2011;Bahwa selain itu sebagaimana nyata dari 8 (delapan) butir amar PutusanPengadilan Negeri Ende Nomor 04/pdt.G/2004/PN END tanggal 7 Maret2005 tidak ada satu pun yang menyatakan keberadaan Persil sengketa.Tegasnya dalam 8 (delapan) butir amar Putusan Pengadilan Negeri Ende aquo tidak ada satu pun menyebutkan secara eksplisit bahwa persil sengketaSertifikat Hak Milik Nomor 00043 seluas 180 m?

Nomor 2701 K/Pdt/2014kewenangannya ketika memerintahkan melakukan eksekusi lelang terhadapPersil Sertifikat Hak Milik Nomor 00043 seluas 180 m2?

, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT76524/PP/M.VIB/16/2016, tanggal 3 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2447/WPJ.07/2015 tanggal 4 Agustus2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043

Putusan Nomor 4435/B/PK/Pjk/2019mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2447/WPJ.07/2015 tanggal 4 Agustus 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009Nomor 00043/207/09/058/14 tanggal 25 Agustus 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.070.720.6058.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp2.255.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:

Desember 2004 Nomor 00007/307/04/021/11 tanggal 12 Agustus 2011,mengingat sebelumnya sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Masa PajakJanuari s.d Desember 2004 Nomor 00043/507/04/021/11 tanggal 12 Agustus 2011;bahwa selain 2 (dua) ketetapan pajak tersebut, sebelumnya telah diterbitkan SuratKetetapan Pajak Nihil untuk Masa Pajak JuliDesember 2004 Nomor00029/507/04/021/07 tanggal 20 Agustus 2007;bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil untuk Masa Pajak JuliDesember 2004 Nomor00029/507/04/021/07 tanggal

SuratKetetapan Pajak Nihil Nomor 00029/507/04/021/07 tanggal 20 Agustus 2007 untukMasa Juli s.d Desember 2004 yang diterbitkan dalam rangka pemeriksaan single tax;bahwa pada saat Terbanding melakukan pemeriksaan lengkap (all taxes) untuktahun pajak 2004, untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai kembali diterbitkan beberapaSurat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanNomor 00007/307/04/021/11 tanggal 12 Agustus 2011 dan Surat Ketetapan PajakNihil Masa Pajak Januari Desember 2004 Nomor 00043

K/Pdt/...Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya keputusan TerbandingNomor: KEP54/WPJ.29/BD.0612009 tanggal 6 Mei 2009 tentang KeberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor: 00043/207/06/712/08 tanggal 15 Pebruari2008 untuk Masa Pajak Oktober 2006 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 19Mei 2009, PT. Tapian Nadenggan atas nama PT.

/PK/Pjk/2011 PPN yang lebih dibayar 6.902.764.298 kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 6.902.764.298ke masa pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar 44.070.884 Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13 (3) KUP 44.070.884Jumlah yang masih harus dibayar 88.141.768 Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Keberatanatas SKPKB PPN masa September 2006 Nomor 00043/207/061712/08 melalui suratpermohonan nomor 035/TND/IV/2008 tanggal 30 April 2008 yang diterima oleh KPPSampit pada tanggal

) KUP Jumlah yang masih harus dibayar NIHIL jumlah PPN Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 26145/PP/M.XI/16/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohoanan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP54/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 6 Mei2009 tentang keberatan Atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor : 00043

KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26145/PP/M.XI/16/2010 tersebut,amar putusannya berbunyi:Mengabulkan sebagian permohoanan banding PemohonBanding terhadap keputusanDirektur jenderal Pajak Nomor : KEP54/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 6 Mei 2009tentang keberatan Atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor : 00043

uraian banding tanggal 29 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT087019.16/2010/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2517/WPJ.11/2014 tanggal 6 November2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00043

Membatalkan SKPKB PPN Masa Maret 2010 dari KPP SurabayaWonocolo Nomor: 00043/207/10/609/13 tertanggal 09 Oktober 2013 danSurat Keputusan Keberatan Dirjen Pajak Nomor: KEP2917/WPJ.11/2014 tertanggal 6 November 2014;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT087019.16/2010/PP/M.XIIIA tahun 2018 tertanggal 25 Oktober 2018;3. Menetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2010 menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.