Dikembalikan kepada Andi Kurniawanti

1. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.

3. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
4. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
5. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.

6. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.
7. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.
8. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.

Dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka

1. 1 (satu) buah buku catatan pribadi.

   Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran2019.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran2020.1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.Dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)Kabupaten Kolaka121.1 (Satu) buah buku catatan pribadi.Dikembalikan kepada Marsiah, S.E122.123.124.125.126.127.128.129.130.Uang tunai sebesar Rp.41.200.000, (empat puluh

   Terdakwa MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaandengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuangHalaman 19/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdidalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantuoperator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

   Terdakwa MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaandengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuangdalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantuoperator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

   Dana yang telah dicairkan olehBendahara digunakan untuk membiayai belanja kegiatan sesuai yangtertera dalam DPA/ DPPA Sekretariat DPRD Kab. Kolaka.

   AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRDTahun Anggaran 2019.116) 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran2020.117) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran2019.118) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran2020.119) 1 Bundel Register SP2D beserta

• satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 13 Desember 2016 dan SPM tanggal 14 Desember 2016;
  16. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 08221 tanggal 15 Desember 2016 dengan Nomor SPM: 1.20.05.2/752/LS-BTL/2016 tanggal 14 Desember 2016;
  17. 1 (satu) eksamplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA

  DPPA : 1.20.05.02 / DPPA PPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016;
  18. 1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Desa Labuhan Bakti Nomor : 06 Tahun 2016, Tanggal 05 September 2016,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
  19. 1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Desa Labuhan Bakti Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 10 November 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun

  No.21/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA18.19.20.21.22.23.24.Keuangan Daerah (DPPA PPKD), No.

  DPPA : 1.20.05.02 / DPPAPPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanDesa Labuhan Bakti Nomor : 06 Tahun 2016, Tanggal 05 September2016 ,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanDesa Labuhan Bakti Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 10 November2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesP) Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksmplar yang

  /2016, tanggal 14 Desember 2016;1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 13 Desember 2016 danSPM tanggal 14 Desember 2016;1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dengan Nomor: 08221 tanggal 15 Desember 2016 denganNomor SPM: 1.20.05.2/752/LSBTL/2016 tanggal 14 Desember 2016;1 (satu) eksamplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinyaDokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPA

  DPPA : 1.20.05.02 / DPPAPPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanDesa Labuhan Bakti Nomor : 06 Tahun 2016, Tanggal 05 September2016,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanDesa Labuhan Bakti Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 10 November2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesP) Tahun Anggaran 2016;1 (Satu) eksmplar yang

• selaku PihakPertama dengan Wali Kota Bima selaku Pihak Kedua.Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTBuntuk Penyediaan lahan pengganti SPP/SPMAN Bima, kemudian pada tahun 2013Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda KotaBima telah menyiapkan Anggara Pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum TahunAnggaran 2013 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja)Pemerintah Kota Bima, dimana Anggaran tersebut sudah tertuang dalam DPPA

  (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Kota Bima dengan Nomor 1.20 03 0816 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal 21 September 2013 dengan KodeRekening 5.2.3.01.35, dimana dijelaskan dalam DPPA tersebut anggaran untukPengadaan tanah untuk fasilitas umum tahun 2013 sebesar Rp 900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) untuk pengadaan tanah di 4 (empat) Lokasi yaitusebagai berikut :Halaman 3 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR1.

  Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Rabadompu TimurKecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 88.000.000, (enam juta tiga ratus riburupiah).Sehingga besar anggaran yang digunakan untuk Pengadaan tanah yang ada diDPPA dengan Nomor 1.20 03 08 16 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal21 September 2013 yaitu diuraikan pada Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas UmumLainnya adalah sebanyak Rp 898.901.000, (Delapan Ratus Sembilan puluh delapanjuta Sembilan ratus seribu rupiah).Bahwa untuk melakukan

  Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Kota Bima dengan Nomor 1.20 03 0816 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal 21 September 2013 dengan KodeRekening 5.2.3.01.35, dimana dijelaskan dalam DPPA tersebut anggaran untukPengadaan tanah untuk fasilitas umum tahun 2013 sebesar Rp 900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) untuk pengadaan tanah di 4 (empat) Lokasi yaitusebagai berikut :1.

  Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Rabadompu TimurKecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 88.000.000, (enam juta tiga ratus riburupiah).Sehingga besar anggaran yang digunakan untuk Pengadaan tanah yang ada diDPPA dengan Nomor 1.20 03 08 16 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal21 September 2013 yaitu diuraikan pada Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas UmumLainnya adalah sebanyak Rp 898.901.000, (Delapan Ratus Sembilan puluh delapanjuta Sembilan ratus seribu rupiah)Bahwa untuk melakukan

• DPPA ANGGARAN 2012 :1234Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal03022012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal30042012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota

  Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal03072012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal22102012 ; IX DPPA ANGGARAN 2013 ; o nnonane1Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan

  ) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal17052013 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal19082013 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1 03

  DPPA ANGGARAN 2012 ; onan neces1234Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal03022012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal30042012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah

  Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal18042013 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal17052013 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100

1. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.

4. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.
5. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.
6. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.
7. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.

   MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan caramelakukan penginputan ke aplikasi Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam APBD(DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantu operatorSIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

   MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan caramelakukan penginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah(SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam APBD(DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantu operator SIMDAmelakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

   MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkanMARSIAH, S.E mencairkan dana tersebut namun tidak digunakan sesuaidengan peruntukannya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan AnggaranHalaman 37/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun2019 maupun untuk tahun 2020.Bahwa dari realisasi pertanggungjawaban Keuangan pada SekretariatDPRD Kab.

   Dana yang telah dicairkan olehBendahara digunakan untuk membiayai belanja kegiatan sesuai yangtertera dalam DPA/ DPPA Sekretariat DPRD Kab. Kolaka.

   Uang sejumlah Rp.128.086.000, untuk pembayaran pencairan LSMakan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober2019 ditandatangani Bendahara.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRDTahun Anggaran 2020.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran2019.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)

• Rebdilla Borusia dengan nilai Rp. 263.320.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 2-12-2013.6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor. 87-1/DPA/PB/2013 tanggal 17 Desember 2013 berserta 6 (enam) lembar asli lampiran.7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan ke pengurus barang Nomor : 87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 12 - 2013.8) 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan

  Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPPA-SKPD : 1.01.012.00.000.4 SKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat. v. Dokumen Pengadaan Nomor : 04.2.3/Dok/PPBJ/2013 tanggal 8 November 2013. 48. 1 (satu) Unit mesin Fotocopy Merk Gestener MPC 2030 DM. 49. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Setiawan Sedjati perihal pengiriman 1 (satu) unit mesin multi fungsi full colour merk Gestetner type MPC 2030 DM No.

  Jakarta Nomor: 438/DPPA/2013 oleh Pejabat Pengelola KeuanganDaerah, yang merupakan bagian dari DPPA SKPD nomor:1.01.012.00.000.4 (Urusan Pendidikan dan Organisasi/SKPD SukuDinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat) senilai Rp.3.200.000.000, (tiga miliar dua ratus juta rupiah) berupa belanjamodal untuk Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk Sekolah.Hal 10 dari 84 hal Put.

  Rebdilla Borusia kepadaTerdakwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang nomor:87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 Desember 2013, meskipun mesin multifungsi full colour merk Gestetner tipe MP C 2030 DM tersebut belumsesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak.Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor:87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 Desember 2013, pada tanggal 26Desember 2013 Terdakwa menandatangani Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor. 30073912013 melakukan pembayarankerekening PT.

  SKPD) Provinsi DKIJakarta Nomor: 438/DPPA/2013 oleh Pejabat Pengelola KeuanganDaerah, yang merupakan bagian dari DPPA SKPD nomor:1.01.012.00.000.4 (Urusan Pendidikan dan Organisasi/SKPD SukuDinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat) senilai Rp.3.200.000.000, (tiga miliar dua ratus juta rupiah) berupa belanjamodal untuk Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk Sekolah.Hal 39 dari 84 hal Put.

  Rebdilla Borusia kepadaTerdakwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang nomor:87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 Desember 2013, meskipun mesin multifungsi full colour merk Gestetner tipe MP C 2030 DM tersebut belumsesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak.Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor:87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 Desember 2013, pada tanggal 26Desember 2013 Terdakwa menandatangani Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor. 30073912013 melakukan pembayaranHal 57 dari 84 hal

  Rebdilla Borusia dengan nilai Rp. 263.320.000, (duaratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)tanggal 2122013.6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan BarangNomor. 871/DPA/PB/2013 tanggal 17 Desember 2013 berserta 6(enam) lembar asli lampiran.7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang darirekanan ke pengurus barang Nomor : 87/DPPA/PRB/2013tanggal 1812 2013.Hal 76 dari 84 hal Put.

• ., M.Si;2) Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.12.5.2,tertanggal 22 Desember Januari 2011 yang ditandatangani olehPejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANISWALILO, S.Sos., M.Si;3) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor:1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 03 Februari 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas namasaudara YOHANIS WALLILO, S.Sos., M.Si;4) Tiga (8) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2,tertanggal 23 Oktober

  2012 yang ditandatangani oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO,S.Sos., M.Si;5) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor:1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal O02 Januari 2013 ~~ yangHalaman 2 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.SusTpk/2017/PN Jap10)11)12)13)14)ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas namasaudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2,tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani

  oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIk,SP;Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.08.5.2,tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASK,SP.Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor:19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kab.

  Jayawijaya, Beserta lampiran;Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen PROVISIONAL HAND OVER(PHO) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh,Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahp Il TA. 2012;Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Pembangunan Wio Silimo Tahapll TA. 2012;Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD Nomor: 1.03.1.29.08.5.2,tertanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIk,S.Pi;Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Bulanan Nomor 04

• (T.17); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan RapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Jumlah Rp.1.815.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA Kegiatan RapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 1.815.000.000,00 setelah perubahan Rp.1.361.250.000,00 tanggal 26 April 2019.

  (T.31); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PenelitianDPA OPD dan Verifikasi DPA OPD dengan Jumlah Rp. 198.300.000,00tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA Kegiatan Penelitian DPA OPD danVerifikasi DPA OPD dengan jumlan sebelum perubahan Rp.198.300.000,00 setelah perubahan Rp. 198.300.000,00 tanggal 14 MelHalaman 18 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN TIk2019.

  (T.42); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan Jumlah Rp.182.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanHalaman 19 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN TIkPendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 182.000.000,00 setelah perubahan Rp. 0,00 tanggal 04November 2019.

  (T.48); 1 (Satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PenyusunanSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah Rp.166.150.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanPenyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerahdengan jumlah sebelum perubahan Rp. 166.150.000,00 setelahperubahan Rp. 0,00 tanggal 04 November 2019.

  (T.49); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah Rp.310.160.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 310.160.000,00 setelah perubahan Rp. 310.160.000,00tanggal 14 Mei 2019. (T.50); 4 (empat) Bundle Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)beserta dengan lampirannya.

• sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Tuah Negeri mendapatkananggaran sebesar Rp. 1.086.903.000,00 (Satu milyar delapan puluh enamjuta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari anggaran tahun 2010 tersebut,Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas mendapatkan anggarandengan sub kegiatan pembayaran Honorarium Non PNS lainnya yangtertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 18 Januari 2010 dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA

  peruturanperundang undangan ;Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Tuah Negeri mendapatkananggaran sebesar Rp. 1.086.903.000,00 (Satu milyar delapan puluh enamjuta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari anggaran tahun 2010 tersebut,Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas mendapatkan anggarandengan sub kegiatan pembayaran Honorarium Non PNS lainnya yangtertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 18 Januari 2010 dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA

  Musi rawas yang tanda tangan di duga Palsu , DPA SKPDtanggal 18 Januari 2010 dan DPPA SKPD tanggal 2 November2010; dikembalikan kepada saksi Sulaiman Bin Ahmad Bastari ; 1(satu) lembar KK, Riwayat pekerja, formulir pendaftaran yang ditanda tangani oleh saksi Abdul Aziz Bin Zawawi ; dikembalikankepada saksi Abdul aziz Bin Zawawi ; 1 (Satu) lembar KK, Jamkesmas dan KTP yang ditanda tanganioleh saksi Rumsyah Bin Karim ; dikembalikan kepda saksiRumsyah Bin Karim ; 1(satu) lembar KK, kartu rencana Ujian

  Musirawas yang tanda tangan di duga Palsu , DPA SKPD tanggal 18 Januari2010 dan DPPA SKPD tanggal 2 November 2010 ; dikembalikankepada saksi Sulaiman Bin Ahmad Bastari ; 1(satu) lembar KK, Riwayat pekerja, formulir pendaftaran yang di tandatangani oleh saksi Abdul Aziz Bin Zawawi ; dikembalikan kepada saksiAbdul aziz Bin Zawawi ; 1(satu) Iembar KK, Jamkesmas dan KTP yang ditanda tangani olehsaksi Rumsyah Bin Karim ; dikembalikan kepda saksi Rumsyah BinKarim ;Halaman 33 dari 43 halaman .Put.No.13/

  Musirawas yang tanda tangan di duga Palsu , DPA SKPD tanggal 18Januari 2010 dan DPPA SKPD tanggal 2 November 2010 ;dikembalikan kepada saksi Sulaiman Bin Ahmad Bastari ;1(satu) lembar KK, Riwayat pekerja, formulir pendaftaran yang ditanda tangani oleh saksi Abdul Aziz Bin Zawawi ; dikembalikan kepadasaksi Abdul aziz Bin Zawawi ;1(satu) lembar KK, Jamkesmas dan KTP yang ditanda tangani olehsaksi Rumsyah Bin Karim ; dikembalikan kepda saksi Rumsyah BinKarim ;1 (Satu) lembar KK, kartu rencana Ujian

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0028/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 07 Februari 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.
• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0028/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 07 Februari 2018 tentang Rincian yang telah diotentifikasi.

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0052/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 15 Maret 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0119/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 22 Maret 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0243/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 04Juni 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0306/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 08Juni 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.

  Sebesar Rp. 142.600,00 (Seratus empat puluh dua juta enamratus ribu rupiah) yang telah diotentifikasi.b. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0028/SPPLSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 07 Februari 2018 tentang SuratPengantar yang telah diotentifikasi.C. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0028/SPPLSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal O7 Februari 2018 tentangRingkasan DPA/DPPA

  lima ratus rupiah) yang telah diotentifikasi.Halaman 4 dar 136 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PN Tteb. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0052/SPPLSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 15 Maret 2018 tentang SuratPengantar yang telah diotentifikasi.C. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0052/SPPLSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 15 Maret 2018 tentangRingkasan DPA/DPPA

  enam puluh satu juta sembilan ratuslima puluh delapanribuh dua ratus rupiah) yang telah diotentifikasib. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0119/SPPLSBJ/40452/2018tahun 2018 tertanggal 22 Maret 2018 tentang Surat Pengantar yang telahdiotentifikasi.c. 1 (Satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0119/SPPLSBJ/40452/2018tahun 2018 tertanggal 22 =/Maret 2018 tentang RingkasanDPA/DPPA

  0501/SPPLSBJ/40452/2017 tahun 2018 tertanggal 14 Juli 2017 tentang suratpengantar yang telah diotentifikasi. f.1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0501/SPPLSBJ/40452/2017 tahun 2017 tertanggal 14 Juli 2017 tentang RingkasanSPD yang telah diotentifikasig. 2 (dua) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0501/SPPLSBJ/40452/2017 tahun 2017 tertanggal 14 Juli 2017 tentang RingkasanDPA/DPPA

  2017 tentang suratpengantar yang telah diotentifikasi.f.1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor :0336/SPPLSBJ/40452/2017tahun 2017 tertanggal 20 Juni 2017 tentang Ringkasan SPD yang telahdiotentifikasiHalaman 9 dar 136 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PN Tteg. 2 (dua) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor :0336/SPPLSBJ/40452/2017 tahun 2017 tertanggal 20 Juni 2017 tentang RingkasanDPA/DPPA

• dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kabupaten Batang terdapat Kegiatan Pekerjaan Normalisasi SungaiKali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, KabupatenBatang yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Tengah sebesarRp.1.570.000.000, (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yangdimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA

  No. 82 K/Pid.Sus/201 2Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kabupaten Batang terdapat Kegiatan Pekerjaan Normalisasi SungaiKali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, KabupatenBatang yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Tengah sebesarRp.1.570.000.000, (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yangdimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 denganDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD

  RAJAWALI MANDIRI PERKASABatang IMAM SUROSO, ST selaku Konsultan Pengawas dan cap CV.RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang ;9. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No1.03.01.01.24.09.5.2 unit organisasi Dinas BMSDA Batang kegiatanPelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan Pengguna Anggaran lr.Sufiyanto, MM ;10.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No1.03.01.01.18.03.5.2

  RAJAWALI MANDIRI PERKASABatang IMAM SUROSO, ST selaku Konsultan Pengawas dan cap CV.RAJAWALI MANDIRI PERKASA Batang ;1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No1.03.01.01.24.09.5.2 unit organisasi Dinas BMSDA Batang kegiatanPelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan Pengguna Anggaran lr.Sufiyanto, MM ;1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009 No1.03.01.01.18.03.5.2 unit

• Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengadakanprogram Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung untuk lokasiKabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan ketersediaan anggaransebesar Rp. 797.454.000,00.

  mengadili perkaranya, telahmelakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Hardo dan Saksi SulaimanLatupono serta Saksi Syamsul Bahri Jainahu, ST (Terdakwa dalam berkasperkara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA

  danPerikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.24) Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 201.e Tahun 2012tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna AnggaranBarang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk MengesahkanSurat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat PerintahMembayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di LingkunganPemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya.25) Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerjaPerangkat daerah (DPPA

  SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanjalangsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5Nopember 2012.26) Kwitansi Pembayaran dari Sdr.

  No. 16/PID.SUSTPK/2016/PT AMBPengguna Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang DiberiWewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban DanMengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan KerjaPerangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi MalukuBeserta Lampirannya.1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaransatuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 0120 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012.1 (satu) bundel

• Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, Kegiatan Reses Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 295.074.000,- sesuai dengan No. DPPA SKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2.2. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, Kegiatan Reses Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 265.026.000,- sesuai dengan No. DPPA SKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2.3.

  Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bendahara Pengeluaran sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango T.A. 2012.64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango T.A. 2011.65. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.66.

  Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) jumlah anggaran Rp. 295.074.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah) T.A. 2011 Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango.71. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) jumlah anggaran Rp. 265.026.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) T.A. 2012 Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.

  ~Menyatakan barang bukti berupa : Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, Kegiatan Reses Tahun Anggaran2011 sebesar Rp. 295.074.000, sesuai dengan No. DPPA SKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Bone Bolango, Kegiatan Reses Tahun Anggaran2012 sebesar Rp. 265.026.000, sesuai dengan No.

  DPPA SKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2. Legalisir Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Buku Kas Umum Sekretariat DPRDKab. Bone Bolango yang telah disesuaikan dengan data pada SIMDA Tahun 2011. Legalisir Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Buku Kas Umum Sekretariat DPRDKab. Bone Bolango yang telah disesuaikan dengan data pada SIMDA Tahun 2012. Kwitansi untuk pembayaran TGR Reses TA 2011 dari dr. Rusliyanto Monoarfa yangditerima oleh Liam Abuba sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah).

• Lisman (Alm) ada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebanyak 61 (enam puluh satu) dari DPPA Nomor: 1.03.01.01/DPPA/2017, tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000,Halaman 14 dari 231 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Bna(Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga anggarankegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab.

  DPPA : 1.03.01.01/ DPPA / 2017, tahun anggaran 2017 jumlahanggaran sebesar Rp. 10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh RatusSembilan Puluh Juta Rupiah), atau terjadi penambahan anggaran sebesarRp. 9.690.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus sembilan Puluh JutaRupiah), karena keterlibatan Saksi selaku Tim TAPK Kab. Simeulue adalahmulai dari penyusunan Rancangan KUAPPAS sampai dengan AdanyaPengesahan Anggaran di DPA.

  Simeulue tahun 2017 adalah sebesarRp.10.790.000.000, (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh jutarupiah) berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (SembilanMilyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga anggaranmenjadi Rp.10.790.000.000, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah); Bahwa selaku Sekretaris PUPR Kab.

  Simeulue tidak Ada MenyusunKerangka Acuan Kerja (KAK) Pada DPPA (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran) SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue berdasarkanNomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017, tanggal 11 Oktober 2017, nilaibertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan Milyar Enam Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah) sehingga anggaran menjadi Rp.10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan pun yangseharusnya bertanggungjawab menyusunan KAK tersebut adalah Sdr.

  DPPA : 1.03.01.01/DPPA/2017,Tahun anggaran 2017, tanggal11 Oktober 2017; Bahwa Anggaran kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan setelahperubahan sebesar Rp10.790.000.000, (sepuluh milyar tujuh ratusSembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan menggunakan metodepenunjukkan langsung terhadap 19 (perusahaan) dengan 70 (tujuh) puluhpaket kegiatan.

• DLUNAENGINEERING nomor : 3409/SP2DLS/BPBD/2015 tertanggal 24Nopember 2015;2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorarium panitiapelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahun anggaran 2015;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabat pembuatkomitmen Penerima AWALUDDN, S.P;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitia pelaksanakegiatan penunjang operasional Dak Penerima AHMAD YASIN, S.E.4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA

  SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsungNo DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D AK);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkatdaerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanja langsung No DPPASKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D A kK);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkatdaerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsung No DPPASKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana Alokasi Umum (D A U);Hal. 43 dari

  DLUNAENGINEERING nomor : 3409/SP2DLS/BPBD/2015 tertanggal 24Nopember 2015;2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorarium panitiapelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahun anggaran 2015;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabat pembuatkomitmen Penerima AWALUDDN, S.P;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitia pelaksanakegiatan penunjang operasional Dak Penerima AHMAD YASIN, S.E.4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuankerja perangkat daerah (DPPA

  SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2 Sumber Dana AlokasiKhusus (D A kK);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana AlokasiKhusus (D A k);Hal. 51 dari 59 Putusan No.34/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS65)66)67)68)69)70)71)72)4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanjalangsung No

  DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana AlokasiUmum (D A U);1 (satu) Lembar Surat perintah nomor : 820/164/VIVBKD/2015tertanggal 01 Agustus 2015 tertanda H.

• (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah KabupatenMandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten MandailingNatal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar,Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal TahunAnggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir

  DPPA SKPD: 205.01.02.29.5.2, DinasKelautan dan Perikanan, Sumber Dana: BDB.191. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 RumahSakit Umum Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.192. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.

  DPPA SKPD: 102.01.26.01.5.2, DinasKesehatan, Sumber Dana: BDB.194. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.1.

  DinasPendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal TahunAnggaran 2012.195. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 DinasPekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.196. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 RumahSakit Umum Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.197. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 DinasKelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten

  , Pemerintah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah KabupatenMandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM danPasar, Pemerintah Daerah Kabupaten

• GRAHA PURNA KARYA CONSULTANT ;1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin keIV dari CV.LIBRA ;1 (satu) eksemplar Surat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ;1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Bendahara Proyek ;3 (tiga) lembar DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Asahan TA 2008No.

  DPPA SKPD : 1.020101251952 dalam bentuk foto copy yang telahdilegalisir ke Pengadilan Negeri Kisaran tetap pada berkas perkara ;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 464/Pid.B/2010/PN.Kis., tanggal 10 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ir.

  GRAHA PURNA KARYA CONSULTANT TA 2008;1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Termin keIV dari C.V.LIBRA;1 (satu) eksemplar Surat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Bendahara Proyek;3 (tiga) lembar DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan TA2008 Nomor: DPPA SKPD: 1.020101251952 dalam bentuk foto copyyang telah dilegalisir ke Pengadilan Negeri Kisaran dipergunakan dalamberkas perkara atas nama

  LIBRA; 1 (satu) eksemplar Surat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan; 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Bendahara Proyek; 3 (tiga) lembar DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten AsahanTA 2008 Nomor: DPPA SKPD: 1.020101251952 dalam bentuk fotocopy yang telah dilegalisir ke Pengadilan Negeri Kisaran;dipergunakan dalam berkas perkara atas nama H. ANWARI, S.KM.;8.

• Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007; -----6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2008;---7. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2008; ----8.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2009; ---10. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2010; ---11. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2010;----12.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2011;------14. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2012;---15. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2012;------16.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2007;6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2008; 7. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2008;8. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2009;9.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2009;10. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) tahun anggaran 2010;11. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2010;12. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) tahun anggaran 2011;13.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007;6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2008; 7. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2008;8. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2009; 9.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2009; 10. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) tahun anggaran 2010; 11. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2010; 12.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007;6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (RKA SKPD) tahun anggaran7. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2008;8. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2009;9.

• MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukanpenginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuaidengan kegiatan yang tertuang dalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH,S.E dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatantersebut;.

  MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.Emencairkan dana tersebut namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannyasebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 maupun untuk tahun 2020.Bahwa dari realisasi pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab.Kolaka tahun 2019 s/d tahun 2020 telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidakdigunakan sesuai dengan peruntukannya diantaranya :a. Untuk Tahun 2019 :>Terdakwa Drs.

  Kolaka TA.2020.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJBelanja Fungsional Tahun 2019.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJBelanja Fungsional Tahun 2020.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D

  Uang sejumlah Rp.128.086.000, untuk pembayaran pencairan LS Makanminum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober 2019 ditandatanganiBendahara.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD

• tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kKemudian di anggarkan dalamDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

  delapanratus enampuluh dua juta duaratus empat puluh ribu rupiah).oleh Terdakwa Mampetua6. 1 (satu) lembar Berita Acara SelesaiPekerjaan 7. 1 (satu) lembar kwitansi Ditandatangani/dipalsukan tandatangannyaPrasaputranegara Hutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dan ataspersetujuan Daniel Sampe Buntu, S.Sos., yang pada saat itu berada di Makasar;(Kontrak) 680/228/KONTRAK/2010tanggal 02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen PelaksanaanBahwa Surat Perjanjian Nomor:Perubahan Anggaran (DPPA

  ,mobil Honda CRV yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalamdiganti dengan 1 (satu) unitDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 denganNomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2 tersebut, bahwa untuk mengganti 1 (satu) unitberupa mobil pick up 3000 cc turbo double cabin tersebut, Terdakwa MampetuaHal. 6 dari 51 hal, Putusan Nomor 1672 K/PID.SUS/2016Prasaputra Negara Hutapea dan Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si

  tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kemudian di anggarkan dalamDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

  Nomor:1.07.1.03.01.00.18.06.5.2., dan kendaraan yang seharusnya diadakan berupa3 (tiga) unit mobil pick up 3000 cc turbo double cabin, namun oleh TerdakwaMampetua Prasaputra Negara Hutapea hanya diadakan sebanyak 2 (dua) unit,sedangkan 1 (satu) unit lainnya oleh Terdakwa Mampetua Prasaputra NegaraHutapea atas perintah Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si., diganti dengan 1(satu) unit mobil Honda CRV yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuangdalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA