Ditemukan 356 data
14 — 5
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohon akanmelaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUA Kecamatansetempat untuk dicatat;9.
11 — 7
Membebankan biaya perkatra permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datangmenghadap sendiri ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal16 April 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwapermohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang bermaterai cukup dan
50 — 4
Sumaridengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan;Menyatakan agar barang bukti berupa :Uang sebesar Rp. 40.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Vangsebesar Rp. 70.000, (tuijuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembarRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar Rp. 20.000, (dua puluhribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Gumesi, 1 (satu)buah tas berwarna hitam 2 peci dipergunakan dalam perkatra
Memerintahkan barang bukti berupa :e Uang sebesar Rp. 40.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah),Uang sebesar Rp. 70.000, (tuijuh puluh ribu rupiah) dengan rincian1 lembar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklatmerk Gumesi, 1 (satu) buah tas berwarna hitam 2 pecidipergunakan dalam perkatra lain yaitu atas nama AndrikSugoyono Als Gendon bin Abdul Gani(Alm);6.
12 — 6
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohon akanmelaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUA Kecamatansetempat untuk dicatat;9.
12 — 6
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohon akanmelaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUA Kecamatansetempat untuk dicatat;9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon dan Pemohon II mohonagar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa dan mengadiliHal.2dari9 hal.
9 — 5
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohon akanmelaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUA Kecamatansetempat untuk dicatat;9.
8 — 4
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kKependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No.3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohonakan melaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUAKecamatan setempat untuk dicatat;9.
14 — 7
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kKependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No.3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohonakan melaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUAKecamatan setempat untuk dicatat;9.
11 — 5
SALAM ZAENAL HASANPerincian Biaya Perkara :Ve eMBiaya Pendaftaran........ eee ecsceececeeneeeeteceseeceeaeeceeeeeeeees >: RP. 30.000,Biaya ATK Perkatra..........ceeccecsceceeeceeseceeneeceeneceeneeeeaeees >: RP. 50.000,Biaya Panggilan.........c eee ceececeeececseeceseceeeeceaeeceeeeeeeees : RP. 255.000,ReCakSi......cececeeeceessecesseceeeeceaceceeeeecseeeesaeceeaeeneaeeceeeeees : RP. 5.000,MG fal isis ccsssesssnccsssicnsans os stvsacessnnansssasavasvesnuscenosnsoseaaaases : RP. 6.000,JUAN eee eee
8 — 4
Biaya ATK Perkatra ............::::::eseesseretteeeees : JRP. A40.000,3. Biaya Panggilan...............cccccccccececeeeeeeeeeeees > RP. 255.000,4. RECAaKSI..........ccececececeeeceeeeeeeeeeeeeeneeeeeeenseeeaes : JRP. 5.000,5. M@tOLl... 0... ccecccecccececeeeceeeeeceeeeeueeeneeeeeeeeneeeens : JRP. 6.000,JUMIAN ooo. ce ceececeecceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeneneenees : JRP. 346.000,Catatan :Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon padatanggal ..............
13 — 2
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kKependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No.3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohonakan melaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUAKecamatan setempat untuk dicatat;9.
39 — 13
makaPengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara ini hams dibebankan kepadaPemohon hal ini sesuai dengan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangdiperbaharui dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan penubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar putusanMengingat Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diuhah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku danhukum syara' yang berkaitan dengan perkatra
8 — 6
:c:ccccceeeeeeeeeeeeeeees : Rp. 30.000,Biaya ATK Perkatra .......c:ccccescceeeeesteeeeeeeees : Rp. 50.000,Biaya Panggilan..........
18 — 3
isteri tidak berhak mendapat nafkahiddah dari bekas suaminya;Menimbang, bahwa mutah sebagai pelipur lara terhadap perceraianyang terjadi, namun Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan sehinggaMajelis tidak , melihat sejauh mana kesediihnan Termohon dalam perceraianini dan Termohon tidak menuntut mutah kepada bekas suaminya karenanyaMajelis berpendapat mutah tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkatra
7 — 5
SUHARTO, MH.Perincian Biaya Perkatra :1. Pendaftaran Perkara2. APP3. Panggilan 4. Redaksi 5. Meterai Jumlah Ketua Majelis,ttdDrs. FAHRUDIN, MH.Panitera Pengganti,ttdBUSTOMI, SH.Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 140.000,Rp 5.000,Rp 6.000, +Rp 231.000,Disalin sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Agama SlawiDra. Hj. ALFTYAH MASHUM
20 — 10
Menetapkan biaya perkatra menurut hukum;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir
12 — 4
kejadiannya itu; Menimbang, bahwa Pemohon megajukan bukti (P.1) berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/17/VV1982 tanggal 09 Juni 1982,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan NongkojajarKabupaten Pasuruan, dan 2 orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSIII ; Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa berupa Foto copyKutipan Akta Nikah dan telah bermaterai, sehingga telah memenuhipersyaratan sebagai alat bukti, oleh karena bukti surat tersebut dapatditerima sebagai alat bukti yang sah dalam perkatra
11 — 4
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kKependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No.3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohonakan melaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUAKecamatan setempat untuk dicatat;9.
39 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Rekonvensi:Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya;Menyatakan objek perkara sah sebagai hak dan milik Penggugat d.r; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangtelah diletakkan dalam perkara ini; Menyatakan perbuatan Para Tergugat d.r menghalanghalangi dan ataumenghambat proses pensertifikatan objek perkatra
12 — 5
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No.3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohonakan melaporkan penetapan pengadilan atas perkatra ini kepada KUAKecamatan setempat untuk dicatat;9.