Ditemukan 1341 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 109/PDT/2015/PT.PLG Tanggal 25 Februari 2016 — - 1. Tuan Parlindungan, DKK
- 1. P.T Bank BNI(Pesero)Tbk Sentra Kridit Menengah, DKK
85 — 30
85 — 30
Bahwa mengenai klaim yang diajukan penggugat dalam gugatannyakhususnya pada point 16 dan 19 adalah tidak benar, karena berdasarkanPerdirjen KN No.6/PN/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang,pasal 6 (enam) Ayat (5) huruf G berbunyi : Salinan/fotocopi suratpemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditoryang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecuali debiturHak Tanggungan adalah Bank dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional ,Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN
Putus : 26-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2141 K/PID.SUS/2010 Tanggal 26 Mei 2011 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR ; DARMAWAN DARABA
101 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank ModernTok. dengan pihak Negara (BPPN) dengan menyerahkan seluruh assetBank Modern sebagai jaminan pembayaran utangnya kepada Negara,merupakan tindakan dalam ruang lingkup perdata, adalah tidakmenghilangkan/menghapuskan melawan hukumnya perbuatan pidanapenyalahgunaan dana BLBI yang merugikan keuangan Negara" ;Bahwa disamping putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, doktrin ataupandangan pakar hukum sebagai salah satu sumber hukum formil, yaitu :Darwin Prinst, SH.
Register : 16-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 6 Nopember 2013 — GS YUASA CORPORATION >< LUSY DARMAWATI WALUYO , CS
494 — 382
494 — 382
Segala tindakan hukum apapun yang dilakukan untukdan atas nama Persero hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalamkedudukan dan kapasitas sebagai Legal Mandatory.
Register : 05-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 2 Agustus 2018 — Pemohon:
PT Fajar Jaya Pratama
Termohon:
Hery Wijaya
97 — 29
PT Fajar Jaya Pratama
Termohon:
Hery Wijaya
97 — 29
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 K/N/2000tanggal 8 Juni 2000 antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) lawan P.T. Sumi Asih, dengan kaidah hukum sebagai berikut:Pembuktian perkara permohonan pailit itu. tidak dapatdilakukan secara sederhana atau sumir (vide Pasal 6 ayat (3)Undangundang Kepailitan) sebab eksistensi adanya utangdengan jumlah yang pasti belum dapat ditentukan tanpadilakukan pemeriksaan melalui proses perdata di PengadilanNegeri atau Pengadilan Umum;2.
Putus : 20-03-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2006 Tanggal 20 Maret 2009 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5.(6) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiadengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran dan melampirkan :(1) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (SSB);(2) Fotokopi Akta Pengabungan Usaha/Akta PPAT untukpenggabungan usaha yang didahului dengan mengadakanlikuidasi/Keputusan BPPN
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
191 — 310
191 — 310
TAMARA BANK berkedudukan diJakarta berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.1026/1997 tanggal 10 Mei 1997, selanjutnya diroyatanggal 15 September 2010 berdasarkan SuratPermohonan Roya dari Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) No.
Selanjutnya dilakukan Roya berdasarkan suratpermohonan roya dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) No. S.3071/LD/BPPNAMU/0800 tanggal 9 Agustus 2000 terhadapSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1683/Harjamukti dan No. 1747/Harjamukti, makaSertipikat hak Tanggungan No. 2800/96 dan No.1026/97 hapus ; g.
Register : 08-11-2004 — Putus : 02-06-2005 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 659/Pdt.G/2004/PN Sby Tanggal 2 Juni 2005 — Drs RAJA SIRAIT
Lawan
1. PT BANK BAHARI, Tbk
2. LANNY SETYAWATI DJOJOKUSUMO SH
136 — 6
136 — 6
Menyatakan baliwa perbuatan Tergugat I (BPPN) menguasai dan bemiaksudmenjual secara lelang aset - aset milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat tanah - tanah sengketayang saat ini dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan baik ; -6. Menghukum Lanny Setyawati Djojokusumo, SH.
Putus : 22-09-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 PK/Pdt/2014 Tanggal 22 September 2014 — KHOE SENG SENG VS PT DUTA PERTIWI Tbk
272 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
272 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 268 PK/Pdt/20141020.26.10dilinat pada "uraian singkat kejadian" Laporan Polisi yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat dengan mengatakan sebagai berikut:Terlapor adalah developer rumah susun yang terletak di TKP dan pelapormembelinya dari BPPN dengan harga Rp421.421.421,00 dalamkesepakatan jual beli rumah susun tersebut terdapat sertifikat hak milikatas satuan rumah susun JITC A Jalan Raya Mangga Dua.
Putus : 17-02-2010 — Upload : 21-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 903K/PDTSUS/2009 Tanggal 17 Februari 2010 — PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA, ; PT. THAHA ENGINEERING GROUP,
102 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawanPT. Sumi Asih, dengan pertimbangan sebagai berikut :Pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukansecara sederhana atau sumir (vide pasal 6 ayat (3) UndangUndang Kepailitan) sebab eksistensi adanya hutang dengan jumlahyang pasti belum dapat ditentukan tanpa dilakukan pemeriksaanmelalui proses perdata di Pengadilan Negeri atau PengadilanUmum ;d.
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, oleh karena Tergugat berhutang kepada Penggugat untuk membayarhutang almarhum Kumbiono dkk, kepada PPA (dahulu BPPN) denganjaminan sebagaimana tersebut dalam poin 3 diatas, maka tidak berlebinanapabila Penggugat mohon agar tanah beserta bangunanbangunan diatasnyadengan sertifikatsertifikat sebagaimana tersebut dalam poin 3 diatas yangdijadikan jaminan Tergugat kepada Penggugat, untuk diletakan sita jaminan;.
puluh dua rupiah) yang akan di pergunakanuntuk menutup hutang (alm) Kumbiono, dkk;> Bahwa secara lisan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenjanjikan akan mengembalikan hutang pokok dalam kurun waktu 3(tiga) bulan dan menjanjikan akan memberikan 5 % keuntungan tiapbulannya ;> Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi telah menyerahkan 162 (seratus enam puluh dua) SHM milikKumbiono dkk. yang telah ditebus Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi dari PPA (dahulu BPPN
BUNdilikuidasi dan asetnya menjadi milik BPPN berdasarkan Kepres Nomor2/ Tahun 1998 dan Kepres Nomor 34 Tahun 1998 tentang Hak danKewenangan BPPN, kemudian setelah pembubaran BPPN tahun 2004maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentangPendirian Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) maka atas namaMenteri Keuangan seluruh pengelolaan asset negara yang berasal dariBPPN menjadi tugas dan kewenangan PPA termasuk didalamnya 87(delapan puluh tujuh) buah SHM atas nama Kumbiono tersebut;Menimbang
Putus : 28-11-2008 — Upload : 26-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/PDT/2008 Tanggal 28 Nopember 2008 — Candu bin GODO, Ami binti Sarman, dkk
Melawan
Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa DAN Pemerintah R.I cq. Menteri Pertahanan R.I. cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia
864 — 718 — Berkekuatan Hukum Tetap
864 — 718 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan dan kepastian dalampemberian kuasa ;Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak,Karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa saatini berasal dari pemilik asal/pemilik lama/pewaris dari para Penggugat.Penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut dilakukan melalui prosespembebasan, tanah yang melibatkan 3 (tiga) unsur instansi pemerintah yakniBadan Pertanahan Nasional/BPPN, Pemda Kabupaten Bekasi (termasuk pihakKelurahan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 PK/Pdt/2013 Tanggal 28 Mei 2015 — Tuan JOHANNES GINTING, Dkk vs PT. DUTA PERTIWI, Tbk, Dkk
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan sedang dibawah penguasaan pihak Badan Penyelesaian Perbankan Nasional(BPPN);b. Bahwa, oleh karena Penggugat Ill tidak dikenal dan juga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Tergugat!
Terhadap Penggugat ill:Bahwa, secara formal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat III dalamperkara ini adalah kekurangan pihak, karena pihak Badan PenyelesaianPerbankan Nasional (BPPN) selaku penjual kios/toko lantai Il Blok BNomor 42 tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara in;Il.D. Terhadap Penggugat IV:a.
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 460/PDT/2018/PT MDN Tanggal 11 April 2019 — PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
132 — 64
132 — 64
Salinan/fotokopi bukti bahwa:i. debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;ii. debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/atau penetapaninsolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditor separatis); atauili. debitor merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank bekukegiatan usaha, atau eks BPPN;f. surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akanbertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;g. salinan/fotokopi
surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitoroleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecualidebitor hak tanggungan adalah bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN; danh. surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya menyatakanbahwa nilai limit ditetaobkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai denganmenyebutkan nama penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian, dalam hal:i. bank kreditor
Register : 03-10-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 686/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 10 Mei 2017 — Tuan Gersonius Rotuah Saragih, MBA
Lawan
1.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cab Kebayoran Baru
2.Direksi PT Power Asetindo Selara
3.Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang
dan
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan OJK
69 — 26
69 — 26
Jkt.Seldebitur hak tanggungan adalah bank dalam likuidasi, bank beku oprasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN;8) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya menyatakanbahwa limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai denganmenyebutnama penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian, dalam:a) Bankkreditur akan ikut menjadi peserta lelang; ataub) Nilai limit paling sedikit Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)43.Bahwa TERGUGAT telah melakukan upaya berdasarkan
Putus : 13-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Februari 2017 — PT. GUNUNG MARAS LESTARI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN Masukan menjadi komponen harga jual karena pajakmasukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan dicatat sebagai biayamaka harga jual Tandan Buah Segar di PT A dan PT B sama.Bahwa apabila Pajak Masukan dapat dikreditkan maka harga jualTandan Buah Segar sebagai berikut: Komponen Harga Jual PTA PTBFixed Cost 100 100Variable Cost 100 100PPN Masukan 10 10Harga Jual 210 200 Bahwa PPN Masukan pada PT A menjadi komponen harga jual karenapajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sedangkan pada PT BPPN
Register : 08-05-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 23-05-2016
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 11-K /PMT-II / AD / V /2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — Mayor Czi Sulistiyo Gunawan NRP. 11930090550769
139 — 58
139 — 58
Terdakwa dengan saksi8 mengecek suratsurat tesebut ke BPPN dandibenarkan oleh anggota BPPN bahwa surat tanah hibah tersebut aslibukan palsu.Menimbang : Bahwa atas sangkalansangkalan Terdakwa terhadap keteranganpara Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatsebagai berikut :62Menimbang Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukanlah fakta tetapicenderung merupakan pendapat Terdakwa semata yang tidak didukungoleh alat bukti sah lainnya dan keterangan Terdakwa adalah keteranganyang berdiri
Register : 04-05-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 10/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 20 Oktober 2016 — PT. DEWA DEWI ABADI; Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA BATAM; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA
306 — 239
306 — 239
Bunga Setangkai telah menjadikanObjek Sengketa sebagai jaminan hutangnya pada Bank Anrico padatanggal 2 Juni 1997 dan tidak melaporkan adanya perubahandata/pengurangan luas pada Barang Jaminan tersebut akibatdikeluarkannya SK Ketua Otorita Batam (sekarang BP Batam) yangdikuatkan dengan putusan Kasasi Mahakamah Agung Nomor: 376 K/TUN/1999;Bahwa oleh karena Bank Anrico telah dilikuidasi dan diambil alin segalaasset dan kewajibannya oleh Pemerintah melalui BPPN, termasukObjek Sengketa dan PT.Bunga Setangkai
Register : 01-12-2023 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Pwk Tanggal 5 Juni 2024 — Penggugat:
PT SENTRALOKA ADYABUANA
Tergugat:
VICTORIA SECURITIES INTERNATIONAL CORPORATION
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
29 — 20
PT SENTRALOKA ADYABUANA
Tergugat:
VICTORIA SECURITIES INTERNATIONAL CORPORATION
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
29 — 20
table>
-
Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan persetujuan sebagai dasar bagi Turut Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengantar guna merealisasikan pencairan uang ganti kerugian atas 11 (sebelas) bidang tanah milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat adalah Kreditor sebagai Pemegang Hak Tagih Terakhir atas utang Penggugat berdasarkan Program Penjualan Aset Kredit Tahap 4 (PPAK-4) BPPN
Putus : 31-03-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2014 Tanggal 31 Maret 2015 — H. AMANG SURATMAN UMAR
104 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suparjo Poncowinoto, dengan SGB No.233 diJati Waringin, Di BPPN, tanah senilai 5 milyar lebih, dalamrangka penyelesaian kepada saksi diberi kesempatan untukmembeli. Saksi dapat investor bernama Fatah Gandawijaya danMaksun dari ketiga asset, dua tidak bermasalah, satubermasalah yaitu tanah Ciracas pada saat pencarian pembeli,ada hambatan tanah digugat oleh 4 pihak ahli waris Balok binSingke, R.
Pembeli SUPARDJOPONTJOWINOTO.Bahwa kepada saksi diberitahu bahwa tanahnya tersebut akandibebaskan tapi kapan dan berapa nilainya, Lurah dan amattidak memberitahu saksi.Bahwa oleh Bank Negara Indonesia, tanah agunan tersebutsudah disita dan diserahkan ke BPPN tidak dapat investorkarena bermasalah sehingga ada pemberitahuan lurah dancamat.Bahwa selain ini, saksi hanya diberitahu camat dan lurah yangakan menyelesaikan sengketa tanah tersebut agar Pemdamembeli tanah dalam keadaan sudah clear, menurut
OlehPardede, suratsuratnya dijual ke Pontjowinoto, Kemudian olehPontjowinoto akteakte tanah tersebut dijaminkan ke BNI,karena sudah jatuh tempo pontjowinoto tidak bisa bayar makadilelang suratsurat tersebut ke BPPN, selanjutnya oleh BPPNdilepas ke PI Securitas dan dari Pl Securitas dijual ke PatahGanda Wijaya dan dari patah Ganda Wijaya dibeli/dibayar olehSardjono. Sardjono menguasai suratsurat dan R Soetjahyonomenguasai fisik tanah.
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 1 /Pdt.G/2012/PN.MGL Tanggal 17 Januari 2013 — NURYADIN DKK (PARA PENGGUGAT)
LAWAN
PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) (TERGUGAT)
192 — 177
192 — 177
Dalam PerjanjianKerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasma menerima fasilitas kredit dalam bentukKredit Modal Kerja dari BDNI dengan sepengetahuan Perusahaan Inti yang sekaligusbertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap Kredit Modal Kerja yang diberikan olehpihak Bank.6 Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi oleh Pemerintah RI danselanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan
Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden RepublikIndonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.! Program Revitalisasi Dipasenatersebut berupa mengembalikan pada kondisi awal pertambakan dipasena. kesejahteraanpembudidava dan masyarakat sekitar dan menjadi kontributor devisa negara.
keliru dan tidak populer yakni mencaricari alasanuntuk dapat memutus hubungan kerjasama kemitraan usaha budidaya tambak udangdengan Petambak Plasma, seperti yang tengah dilakukan oleh PENGGUGAT saat ini.Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 26 point 6, penggugat menerangkanbahwa ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997, TONI dilikuidasi oleh PemerintahRI dan selanjutnya dikuasakan Hak Pengelolaannya kepada Komite Kebijakan SektorKeuangan (KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambak.Bahwa Program Revitalisasit Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden RepublikIndonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.! Program Revitalisasi Dipasenatersebut berupa mengembalikan pada kondisi awal pertambakan dipasena. kesejahteraanpembudidava dan masyarakat sekitar dan menjadi kontributor devisa negara.
rata ratasebesar Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milikatas sebidang tanah tambak dari setiap petambak plasma dengan sepengetahuan perusahaan intiyang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap kredit modal kerja yang diberikanoleh pihak bank.Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi Pemerintah selanjutnyadikuasakan hak pengelolaan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN