Terdakwa dengan saksi8 mengecek suratsurat tesebut ke BPPN dandibenarkan oleh anggota BPPN bahwa surat tanah hibah tersebut aslibukan palsu.Menimbang : Bahwa atas sangkalansangkalan Terdakwa terhadap keteranganpara Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatsebagai berikut :62Menimbang Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukanlah fakta tetapicenderung merupakan pendapat Terdakwa semata yang tidak didukungoleh alat bukti sah lainnya dan keterangan Terdakwa adalah keteranganyang berdiri

Bunga Setangkai telah menjadikanObjek Sengketa sebagai jaminan hutangnya pada Bank Anrico padatanggal 2 Juni 1997 dan tidak melaporkan adanya perubahandata/pengurangan luas pada Barang Jaminan tersebut akibatdikeluarkannya SK Ketua Otorita Batam (sekarang BP Batam) yangdikuatkan dengan putusan Kasasi Mahakamah Agung Nomor: 376 K/TUN/1999;Bahwa oleh karena Bank Anrico telah dilikuidasi dan diambil alin segalaasset dan kewajibannya oleh Pemerintah melalui BPPN, termasukObjek Sengketa dan PT.Bunga Setangkai

table>

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan persetujuan sebagai dasar bagi Turut Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengantar guna merealisasikan pencairan uang ganti kerugian atas 11 (sebelas) bidang tanah milik Penggugat;

Suparjo Poncowinoto, dengan SGB No.233 diJati Waringin, Di BPPN, tanah senilai 5 milyar lebih, dalamrangka penyelesaian kepada saksi diberi kesempatan untukmembeli. Saksi dapat investor bernama Fatah Gandawijaya danMaksun dari ketiga asset, dua tidak bermasalah, satubermasalah yaitu tanah Ciracas pada saat pencarian pembeli,ada hambatan tanah digugat oleh 4 pihak ahli waris Balok binSingke, R.

Pembeli SUPARDJOPONTJOWINOTO.Bahwa kepada saksi diberitahu bahwa tanahnya tersebut akandibebaskan tapi kapan dan berapa nilainya, Lurah dan amattidak memberitahu saksi.Bahwa oleh Bank Negara Indonesia, tanah agunan tersebutsudah disita dan diserahkan ke BPPN tidak dapat investorkarena bermasalah sehingga ada pemberitahuan lurah dancamat.Bahwa selain ini, saksi hanya diberitahu camat dan lurah yangakan menyelesaikan sengketa tanah tersebut agar Pemdamembeli tanah dalam keadaan sudah clear, menurut

OlehPardede, suratsuratnya dijual ke Pontjowinoto, Kemudian olehPontjowinoto akteakte tanah tersebut dijaminkan ke BNI,karena sudah jatuh tempo pontjowinoto tidak bisa bayar makadilelang suratsurat tersebut ke BPPN, selanjutnya oleh BPPNdilepas ke PI Securitas dan dari Pl Securitas dijual ke PatahGanda Wijaya dan dari patah Ganda Wijaya dibeli/dibayar olehSardjono. Sardjono menguasai suratsurat dan R Soetjahyonomenguasai fisik tanah.

Estate surat tanah berupa Girik;Bahwa yang pinjam uang ke YAMA Bank adalah PT.Karya TunggalDinamika dimana awalnya yang menjadi jaminan adalah tanah yang adadi Cilegon, akan tetapi kemudian suratsurat yang berkaitan dengantanah yang di Cilegon tadi dipinjam untuk diterbitkan sertifikat, kemudianpada saat sertifikat itu belum keluar/terbit maka diganti dengan suratyang terdiri dari 15 SPH tadi;Bahwa karena kemudian pada waktu itu terjadi krisis moneter, makaseluruh asset Yama Bank diambil alih oleh BPPN

Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggunganterdiri dari : b. dokumen yang bersifat knusus yang disampaikan padasaat sebelum pelaksanaan lelangterdiri dari (1) salinan/ fotokopi suratpemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor,kecuali debitor hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, BankBeku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau eks BPPN;Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan kembali, atas rencanapelaksanaan lelang Tergugat telah memberitahukan kepada Debitur

Dalam PerjanjianKerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasma menerima fasilitas kredit dalam bentukKredit Modal Kerja dari BDNI dengan sepengetahuan Perusahaan Inti yang sekaligusbertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap Kredit Modal Kerja yang diberikan olehpihak Bank.6 Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi oleh Pemerintah RI danselanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan

Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden RepublikIndonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.! Program Revitalisasi Dipasenatersebut berupa mengembalikan pada kondisi awal pertambakan dipasena. kesejahteraanpembudidava dan masyarakat sekitar dan menjadi kontributor devisa negara.

keliru dan tidak populer yakni mencaricari alasanuntuk dapat memutus hubungan kerjasama kemitraan usaha budidaya tambak udangdengan Petambak Plasma, seperti yang tengah dilakukan oleh PENGGUGAT saat ini.Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 26 point 6, penggugat menerangkanbahwa ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997, TONI dilikuidasi oleh PemerintahRI dan selanjutnya dikuasakan Hak Pengelolaannya kepada Komite Kebijakan SektorKeuangan (KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambak.Bahwa Program Revitalisasit Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden RepublikIndonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.! Program Revitalisasi Dipasenatersebut berupa mengembalikan pada kondisi awal pertambakan dipasena. kesejahteraanpembudidava dan masyarakat sekitar dan menjadi kontributor devisa negara.

rata ratasebesar Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milikatas sebidang tanah tambak dari setiap petambak plasma dengan sepengetahuan perusahaan intiyang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap kredit modal kerja yang diberikanoleh pihak bank.Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi Pemerintah selanjutnyadikuasakan hak pengelolaan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN

oprasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPNhalaman 32 dari50 halaman perkara No. 459/P DT/2017/PT.BDG.6) Surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinyaakan bertanggung jawab pabila terjadi gugatan perdatadan / atau tuntutan7) Salinan/foto copy pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitur hak tanggungan adalah bankdalam likuidasi, bank beku oprasional, bank beku kegiatan usaha,atau eks BPPN

nama dansekaligus mohon perpanjangan masa berlaku sertifikat HGB Nomor 72tersebut, kKemudian atas permohonan Terdakwa tersebut diterbitkan sertifikatHGB Nomor 141 Tahun 1996, akan tetapi hanya atas seluas tanah 8,585 M2,sisanya seluas 3,165 M2 belum dapat diterbitkan sertifikat karena masihdikuasai oleh Kasim cs;Bahwa pada tahun 1992 telah dilakukan pembebasan atas tanahtersebut dengan cara pemberian ganti kerugian yang dipimpin oleh Camatbersama tim A, karena sesuai dengan surat keterangan Kepala BPPN

Sajang Heulang berdasarkan lelang BPPN makamenurut undangundang adalah as is (dalam keadaan apaadanya).

dapatdibenarkan, karena judex Factie tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula.... bahwa denganHalaman.27 putusan No.112/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pstdemikian terdapat 2 ( dua ) debitur lain dariPemohon Kasasi ( Pemohon Pailit ) yang harusditarik dalam perkara int, sehinggapermasalahannya akan menjadi rumit dan tidakdapat dilakukan pembuktian secara sumir sesuaidengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang undangNo.4 Tahun 1998.y Putusan Mahkamah Agung No 18 K/N/2000 tertanggal 8Juni 2000 dalam perkara antara BPPN

;b) 1 (satu) odner warna merah bertuliskan Restruk BPPN BJA in/outInstansi Pemerintah yang di dalamnya diantaranya berisi Surat BupatiBogor kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan perihalPermohonan Pengelolaan Aset eks kehutanan seluas + 9000 ha dikawasan Jonggol ;c) 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan PP SK Kepres Bukit JonggolAsri yang berisi diantaranya Surat Menteri Agraria Kepala BadanPertahanan Nasional perihal Penanganan Permasalahan di KawasanBogorPuncakCianjur (Bopuncur) ;d) 1 (satu)

Inventaris Paket3/BPPN yang berisi diantaranyafotocopy Sertifikat BPN Nomor : 00056 ;j) 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan AJB BJA yang berisidiantaranya fotocopy sertifikat BPN nomor : 00020 ;479) 1 (satu) buah kardus merk Sampoerna, Mild warna coklat yang berisi 13(tiga belas) odner berisi dokumen bukti pengeluaran dan penerimaanbank, dan bukti pengeluaran dan penerimaan kas ;Hal. 94 dari 283 hal. Put.

bertuliskan angka18 yang berisi :a) 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan sekretariat korporasi BJA ;b) 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan risalah rapat BJA ;c) 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan korespondensi pemerintah,BJA ;d) 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan Memo BJA ;(satu) odner warna kuning bertuliskan perencanaan BJA ;(satu) odner warna kuning bertuliskan pertanahan BJA ;(satu) odner warna kuning bertuliskan Litbang BJA ;(satu) odner warna merah bertuliskan Restrukturisasi BPPN

Inventaris Paket3/BPPN yang berisi diantaranyafotocopy Sertifikat BPN Nomor : 00056 ;j) 1 (satu) odner warna hitam bertuliskan AJB BJA yang berisidiantaranya fotocopy sertifikat BPN nomor : 00020 ;479) 1 (satu) buah kardus merk Sampoerna, Mild warna coklat yang berisi 13(tiga belas) odner berisi dokumen bukti pengeluaran dan penerimaanbank, dan bukti pengeluaran dan penerimaan kas ;480) 1 (satu) buah kardus merk Gudang Garam warna putih bertuliskan angka18 yang berisi :a) 1 (satu) odner warna kuning

bertuliskan sekretariat korporasi BJA ;b) 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan risalah rapat BJA ;c) 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan korespondensi pemerintah,BJA ;1 (satu) odner warna kuning bertuliskan Memo BJA ;e) 1 (satu) odner warna kuning bertuliskan perencanaan BJA ;1 (satu) odner warna kuning bertuliskan pertanahan BJA ;1 (satu) odner warna kuning bertuliskan Litbang BJA ;i" 1 (satu) odner warna merah bertuliskan Restrukturisasi BPPN BJA ;1 (satu) odner warna kuning bertuliskan

TulBahwa terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di bulanJanuariFebruari 2019; Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa menghadirkansaksi A de charge kedepan persidangan yaitu saksi Khahar Thaha, tanpabersumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum terdakwasebagai saksi, terkait dengan penangkapan yang dilakukan petugas BNNPMaluku di depan kantor BPPN Maluku terhadap anak saksi yaitu Fuad Hajar

Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Persetujuan Penghapusan Roya Nomor PPH228B/LGLCPKP/BDG/BPPN/0201 tanggal 122001 dari BADAN PENYEHATANPERBANKAN NASIONAL KANTOR BANDUNG, sehingga Hak Tanggunganperingkat pertama Nomor 3947/1996 di hapus, dicatat tanggal 2232001;.Bahwa pada tanggal 2232001 telah dipasang Hak TanggunganNomor871/2001, Peringkat (Pertama), yang dibuat oleh Mommy Halim,SH, selaku PPAT, APHT Nomor 25/2001 tanggal 15022001, atas namaPerseroan Terbatas

Bahwa pada tanggal 15081996 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor3944/1996, Peringkat Pertama, yang dibuat oleh Ade Budi Permana, SH,selaku PPAT, APHT Nomor 159/15/BandungKulon/1996, tanggal 3171996atas nama Perseroan Terbatas P.T BANK DAGANG NASIONALINDONESIA, BERKEDUDUKAN JAKARTA;Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Persetujuan Penghapusan Roya Nomor PPH228C/LGLCPKP/BDG/BPPN/0201 tanggal 122001, dari BPPN KANTOR BANDUNG,sehingga Hak Tanggungan peringkat pertama

Salinan/foto copy surat pemberitahuan rencana elaksanaanlelang kepada debitor oleh kreditor kecuali debitor haktanggungan adalah bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN. Dalam hal pemilikjaminan buka debitor, maka pemberitahuan rencanapelaksanaan lelang juga disampikan kepada pemilik Jaminan;2. Bukti pengumuman lelang ;3. SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atautanah dan bangunan;4.

sudah dilakukan pembayaran oleh PT INKA.Bahwa PT INKA pernah memohon pada suami Penggugat untuk dibuatkanAkta jual beli pada saat itu, almarhum waktu masih hidup pernah mengirimsurat untuk dibuatkan akta jual beli, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan,karena Bapak Ganda Eka disini masih mempunyai Counter garanty dariBank Central Dagang pada saat itu Bank Central Dagang ini kita belumlunas hutangnya jadi sertifikat ditahan oleh Ganda Eka, untuk melunasihutang tersebut, setelah kita melunasi utang di BPPN

dipenuhi ;Salinan/fotocopy bukti bahwa :a) Debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan ;b) Debitor telah pailit, berupa :i) Berupa putusan pailit ;ii) Salinan Penetapan / keterangan tertulis dar HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangan oleh Kurator dan Hakim Pengawasyang berisi dimulainya keadaan insolvensi, atauc) Debitur merupakan Bank Dalam Likidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasioal(BPPN

Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasmamenerima fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja dari BDNI dengansepengetahuan Perusahaan Inti yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis)terhadap Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh pihak Bank.6 Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi oleh Pemerintah RIdan selanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepada Komite Kebijakan SektorKeuangan (KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkanKeputusan

Dikembalikan seperti awal supaya dapat melakukan budidayapertambakan kembali;Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara;perjanjian kerjasama yang adil;Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambakBahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada halaman 26 point 6, PENGGUGATmenerangkan bahwa ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997, BDNI dilikuidasioleh Pemerintah RI dan selanjutnya dikuasakan Hak Pengelolaannya kepada KomiteKebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berdasarkan SK KKSK No.Kep.02/K.KKSK/02/2004 Tanggal 13 Februari2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utangperusahaan dan selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada PT.

Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketika menjadi penghasilDevisa Negara.3. perjanjian kerjasama yang adil.4, Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiap petambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA. ProgramRevitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden Republik Indonesia terpilih saat itu yaituSusilo Bambang Yudhoyono.'

rata sebesar Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah)dengan jaminan sertifikat hak milik atas sebidang tanah tambak dari setiap petambak plasma dengansepengetahuan perusahaan inti yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap kreditmodal kerja yang diberikan oleh pihak bank.Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi Pemerintah selanjutnya dikuasakanhak pengelolaan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN

hukum yang dilakukan oleh PT.PARAHYANGAN TRANS EXPRESSINDO terhadap Pemohon II PKPUsetelah putusan pernyataan pailit.Bahwa hal ini telah diperkuat dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 125PK/PDT.SUSPAILIT/2015 dalam pertimbangan majelis hakim pemeriksaperkara yang menyatakan:Tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekalikalau cessie tersebut telah diberitahukan kepada si berutangsebagaimana diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata, mempedomaniPutusan MA RI Nomor 18 K/N/2000 antara BPPN

Bandung Jawa Barat,adalah bekas debitur PT Bank Artha Graha, oleh karena PT Giri Asihpembayarannya macet maka jaminannya yaitu berupa Aset PT Giri Asihmenjadi milik PT Bank Artha Graha;Bahwa PT Giri Asih yang beralamat di Batujajar Bandung Jawa Barattersebut meminjam uang di PT Bank Artha Graha sejak tahun 2002,adapun awalnya sebelum tahun 2002 PT Giri Asih meminjam kepadapihak Bank lain yang saksi tidak tahu, Dan pada tahun 1998, PT GiriAsih masuk ke dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

),lalu pada tahun 2002, PT Bank Artha Graha membeli aset PT Giri Asihtersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),sedangkan untuk nilai pembeliannya berapa saksi tidak tahu.