Ditemukan 1448 data
99 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat VI dihukum pula untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat atas keterlambatanmenyerahkan tanah/rumah sengketa yang diperhitungkan sebesarRp500.000,00/perhari, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukumtetap sampai dengan dilaksanakan penyerahan kepada Penggugat;Bahwa karena gugatan ini berdasarkan buktibukti yang kuat dansempurna, maka Penggugat mohonkan agar Pengadilan Negeri Rote Ndaodapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada upaya hukum bading
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN Diwakili Oleh : ASRI VIDYA DEWI,S.Si,SH
679 — 1571
mengandung muatan pornografi;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya merupakan pengulangan perbuatanTerdakwa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang terbuktitersebut tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ditemukan adanya dayapaksa yang tidak dapat dilawan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading
Terbanding/Terdakwa : PUTRANTO alias IDOL
Terbanding/Terdakwa : JONATHAN PARLINDUNGAN HASIBUAN
67 — 8
., yang dimohonkan bading tersebut ; --------------------
MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan Terdakwa 1. PUTRANTO alias IDOL dan Terdakwa 2.
Terbanding/Tergugat I : ASWIN ADITYA
Terbanding/Tergugat II : SABRENA NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BUMI BERKAT MANDIRI
274 — 143
Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor245/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Pst jo 116/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst ,yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2019 KuasaPembanding semula Penggugat mengajukan bading dan telahdiberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding Semula Tergugat tanggal 20 Nopember 2019 , kepada Kuasa Hukum Terbanding IlSemula Tergugat II tanggal 22 Nopember 2019 Melalui PengadilanNegeri Jakarta Utara dan Kuasa Hukum
M. RAKA MULYA PRATAMA, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
231 — 147
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun2020 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri SipilKepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat pada tanggal 16Desember 2020 telah melakukan upaya bading atas Putusan Sidang KomisiKode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/04/XII/2020/KKEP, tanggal15 Desember 2021 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah SumateraSelatan Resor Banyuasin, yang memutuskan Penggugat Terbukti SecaraSah dan Meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat
Terbanding/Terdakwa : HAMSYAH DJUMA'AN alias ANTUNG Bin DJUMA'AN
123 — 42
yangdilakukan secara bersamasama, sedangkan pidana yang dikenakan terhadapTerdakwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pengadilan TingkatPertama karena dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengankesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa selama pemerikasaan berlangsung Terdakwaberada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah TahananNegara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat bading
Pembanding/Tergugat : ELISABETH SALIM Diwakili Oleh : WILLIEM PHITOYO
Pembanding/Turut Tergugat I : WIRA YURIANTO Diwakili Oleh : WILLIEM PHITOYO
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat III : AMRINA YUSRAN ALIAS RINA Diwakili Oleh : OTTO de RUITER, SH.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : RUSTIANI MUIN, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : RUSTIANI MUIN, SH
94 — 73
Judex Facti tingkat pertama sangat keliru mempertimbangkan danberpendapat sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 49alinea terakhir dan halaman 50 yakni dst.KEBERATAN KEEMPAT.Bahwa Judex Faktie sangat keliru dalam menilai buktibukti T,TTI, TTIIIdan TTIV= 6 Akta Jual Beli nomor : 873/III/3/KP/X/1981 tanggal 15oktober 1981 antara pemilik asal dst.KEBERATAN KELIMA.Bahwa Judex Facti tingkat pertama sangat keliru dalammempertimbangkan bukti P20 sebagai alas hak kepemilikan Penggugat/Termohon Bading
166 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi Jambi dalam PutusanNomor 32/PDT/2013/PT.JBI tanggal 29 Juli 2013 telah menjatuhkan amarPutusan dalam sebagai berikut :MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPelawan;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18Februari 2013 Nomor 24/PDT.PLW/2012/PN.Mab yang dimintakanbanding tersebut;e Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung rentengyang dalam tingkat bading
82 — 45
pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yangmenyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapatditerima dan majelis hakim belum mempertimbangkan pokok perkara yangmenyangkut saham PT Madona Sewing Machine Manufacturres dikarenakanlegal standing Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak jelas adalahsudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertamatersebut diambil alin sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini di tingkat bading
44 — 28
kejelasan dan kebenaran tentang bukti P1, makaPara Tergugat /Para Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimBanding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melaksanakanpemeriksaan tambahan pada pemeriksaan tingkat banding ini denganmenjatuhkan Putusan Sela dalam rangka untuk meminta kepada ParaPenggugat/Para Terbanding untuk menghadirkan Muhiddin, S.HI (Kepada DesaDangr) yang disebutkan mengetahui dan menandatangani bukti P1 dalampemeriksaan tambahan dalam proses pemeriksaan tingkat bading
115 — 22
Karena alas hak pengajuan gugatan Rekonvensi oleh PenggugatRekonvensi ini didasari kepada alat bukti yang otentik berupa sertifikat HakGuna Bangunan yang sah, maka adalah berdasar Penggugat Rekonvensimohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupunada upaya hukum bading, kasasi, dan perlawanan (u/tvoerbaar bijvoorraad);Berdasarkan uraian tersebut di atas, didukung dengan fakta dan argumentasihukum serta buktibukti yang sah secara hukum, maka Tergugat IV Konvensi /Penggugat
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupunada upaya hukum bading, kasasi, dan perlawanan (uitvoerbaar bijvoorraad);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIHalaman 44 dari 94 HalamanPutusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.MreMenghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara padasemua tingkat pemeriksaan perkara ini;Menimbang bahwa Tergugat V telah mengajukan Jawaban yangdisampaikan melalui eCourt tertanggal, 10 Agustus 2020 yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut:DALAM ESKSEPSI1
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketetapan PajakKurang Bayar Penghasilan Badan (PPh Badan) Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24Oktober 2008;A Segi Formal Pengajuan Banding;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP27/WPJ.03/2010 diterbitkan tanggal 14Januari 2010 dengan demikian permohonan ini masih dalam waktu tiga bulan sejakKeputusan diterima sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 1994 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000;Bahwa bersama Surat Bading
72 — 45
dalil yang mengadaada, ilusiyang sepantasnya dikesampingkan dan ditolak :11 Bahwa kami sangat keberatan dengan permohonan sita jaminan yangdiajukan Penggugat terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebutdalam posita gugatan pada angka 12, karena sangat merugikan klienkami sebagai Pembeli yang beritikat baik, oleh karena itu kamibermohon agar permohonan tersebut tidak dikabulkan/ditolak untukseluruhnya ;12 Bahwa kami juga sangat berkeberatan dengan permohonan putusanserta merta meski ada upaya hukum bading
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
306 — 141
yang intinya isinyasama dengan alasan dalam Jawaban Sanggah oleh PokjaPemilinan sebelumnya dan menyatakan tetap menolak SanggahBanding dari Penggugat;Bahwa Jawaban Sanggah Banding oleh Kuasa PenggunaAnggaran tanpa membentuk Tim atau melibatkan pihak daninstansi terkait termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten MalakaSelaku APIP sehingga terkesan Jawaban Sanggah Bandingdibuat terburuburu yang hanya mengulangi Alasan dalam HasilEvaluasi dan Jawaban Sanggah dari Pokja Pemilihan.Seharusnya Jawaban Sanggah Bading
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
351 — 184
yang intinya isinyasama dengan alasan dalam Jawaban Sanggah oleh PokjaPemilinan sebelumnya dan menyatakan tetap menolak SanggahBanding dari Penggugat;Bahwa Jawaban Sanggah Banding oleh Kuasa PenggunaAnggaran tanpa membentuk Tim atau melibatkan pihak daninstansi terkait termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten MalakaSelaku APIP sehingga terkesan Jawaban Sanggah Bandingdibuat terburuburu yang hanya mengulangi Alasan dalam HasilEvaluasi dan Jawaban Sanggah dari Pokja Pemilihan.Seharusnya Jawaban Sanggah Bading
Terbanding/Terdakwa : Uus Ruslan,SE,M.Si
103 — 52
Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa masingmasing pada tanggal 21 Desember 2012 telah mengajukan permintaanbanding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung dan permintaan banding tesebut pada TANGGAL 26 Desember 2012 dantanggal 2 Januari 2013 telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan/menyerahkan risalah memori bading
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Pebruari 2013 dan risalahmemori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkandengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan/menyerahkan risalah memori bading yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Pebruari 2013 dan risalahmemori
97 — 15
TjkPengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Februari 2003 nomor34/Pdt.G/2002/PN.TK adalah tidak sah dan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg/130 HIR telahmenentukan jika tercapai perdamaian antara para pihak yang berperkara makadibuatkanlah suatu akte dalam dalam sidang tersebut yang memerintahkankedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan tersebut dan akte tersebutmempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa tanpa bisadimintakan bading, dan dalam pasal 1851
Terbanding/Tergugat I : Royke Erick
Terbanding/Tergugat II : Deden Helmi Noor
Terbanding/Tergugat III : Novita Kusumaswita,SH.,MKn
95 — 71
semula para Terggugatsesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 121/Pdt.B/2017/PN.Bdg Jo Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.BdgKepada Terbanding semula tergugat pada tanggal 11 desember 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II padatanggal 17 Januari 2018 dan Terbanding III semula tergugat III pada tanggal 19Januari 2018 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebutPembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan MemoriBanding pada tanggal 6 Desember 2017 dan Memori Bading
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
479 — 165
Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan pada PengadilanTata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 90 harisejak Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan a quo, danPenggugat telah melakukan upaya Administratif dengan mengajukankeberatan kepada Bupati Tegal dan melakukan Bading Administratifkepada Gubernur Jawa Tengah, maka oleh karenanya gugatan inidiajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor : 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 ayat (7)dan
Sdr. Ho Kiarto
Tergugat:
1.Badan Urusan Logistik
2.PT. Goro Batara Sakti
190 — 106
Bahwa atas perkara tersebut, oleh Majelis Hakim yang memeriksa padatingkat pertama telah memutus pokok persengketaannya; Bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dilakukanpemeriksaan tingkat banding dengan nomor perkara No.15/PDT/2004/PT.DKI dimana dalam tingkat bading juga telan memutus pokokpersengketaan perkara tersebut; Bahwa putusan tingkat banding tersebut telah dilakukan pemeriksaan tingkatKasasi dengan nomor perkara No.248K/Pdt/2005, dimana dalam putusannyamenolak permohonan kasasi