tidak tahu jumlahnya ;Hal 31 dari 91 halaman, Putusan No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.5 Fasilitas Promosi dan pemasaran produk KUKM tanggal 2325Nopember 2010 di Bandung sesuai PO sebesar Rp. 20.000.000. laporanpenggunaan dananya oleh Terdakwa tidak memberitahu saksi ;6 Pelaksanaan seminar oleh BPKH, BKWK dan PIP dilaksanakan diNovita Hotel Jambi tanggal 29 Nopember 2010 sesuai PO dananyasebesar Rp.36.350.000 yang diserahkan kepada saksi hanyaRp.25.000.000.7 Melaksanakan pendidikan pengurusan, Pelatihan Tekhnis

yang dilanggar tersebut haruslahperaturan yang didalamnya memuat ancaman pidana, seperti dalam tindak pidana suap,pemalsuan atau menggunakan surat palsu dan lainlain ;Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalahbenar sebagai Ketua Dekopinwil Jambi berdasarkan Surat Keputusan Ketua DewanKoperasi Indonesia Nomor: SKEP/78/DEKOPINE/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Dekopinwil Jambi mempunyaitanggung jawab sebagaimana diatur dalam Petunjuk Tekhnis

atau Petunjuk Pelaksanaan ;Menimbang, bahwa Petunjuk Tekhnis atau Petunjuk Pelaksanaan menurutMajelis Hakim adalah bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh suatu Badan atauJawatan Tata Usaha Negara dalam rangka untuk melakukan kebijakan yang berkenaandengan tugas dan tanggungjawab dari Badan atau Institusi tersebut yang mengandungkewajiban bagi Aparat Pemerintah tersebut untuk menggunakan kewenangankewenangan yang ada padanya secara tepat dan baik ;Menimbang, bahwa INDROHARTO, menyebutkan Peraturan

.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres RI No. 72 Tahun 2004, walaupundibuat secara tertulis namun bukan merupakan Peraturan PerundangUndangan ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karenaPerbuatan Melawan Hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum didasarkan padaPeraturan Keppres RI No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres RI No.72Tahun 2004 serta Petunjuk Tekhnis

No. 72 Tahun 2004 sertaPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan BantuanOperasional Dekopin pada Satker Kementerian Koperasi Dan UKM Tahun Anggaran2010 No.

71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

712012Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republiktahun tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

Biaya tenaga tekhnis sebesar Rp65.250.000,00c. Biaya tenaga pendukung sebesar Rp13.750.000,00Total sebesar Rp194.000.000,002. Biaya langsung non personil meliputi :a. Biaya operasional perkantoran sebesar Rp29.975.000,00b. Biaya penyelidikan tanah sebesar Rp36.000.000,00c. Laporan dan presentase pendahuluan / akhir sebesarRp11.375.000,00Total sebesar Rp77.250.000,003.

berdsarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwa kelaiakanperencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis, sudahdiperiksa oleh tim ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintah daerah, karenaterbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.

umum ditetapkanoleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari timahli, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fisikbangunan gedung sudah melalui pertimbangan dari Tim Ahli yangmengkaji dan mengevaluasi Semua persyaratan tekhnis yang diperlukanagar persyaratan kelayakan fungsi bangunan gedung terpenuhi;Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

Palselanjutnya berdasarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwakelaikan perencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis,sudah diperiksa oleh Tim Ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintahdaerah, karena terbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.Kendala yang ada adalah bahwa di beberapa daerah proses penerbitanizin mendirikan bangunan tidak dilakukan sebelum dimulai pelaksanaanfisik bangunan gedung.

., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm) ;Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

MM dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) padaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANGARIFAINI RUDIN AS, S.T., tetap memproses pencairan dana kepada duaorang yang seolaholah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDIHARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada : Terdakwa YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp4.143,/m?

Administrasi pemerintahan), saksiAWANG ARIFAINI RUDIN AS, S.T., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm);Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

menghendakinya;Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang izin jualbenda tetap yang dikuasai oleh anakanak yang di bawah perwalian diaturdi dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 52 UndangUndang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Wali tidakdiperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetapyang dimiliki anak yang di bawah perwaliannya atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;Menimbang, bahwa tentang tekhnis

membahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu/merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 angka 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal angka 1 Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

menjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerahkabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutifdaerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

/ Rekomendasi dan pembangunnan usaha peternakan;Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang danfungsinya;Pelaksanaan pembangunan urusan Tata Usaha;Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah;Bahwa Tahun 2012 Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ada kegiatanpengendalian sapi/kerbau betina produktif merupakan program swasembadadaging sapi dan peningkatan penyediaan hewan yang aman, dengan jumlahdana sebesar Rp.7.800.000.000, (tujuh miyar delapan ratus juta rupiah;Bahwa

Anggota Meilinda Salmiati.Spt.Mp;Anggota Listya Setianingsih Spt;Bahwa tugas Tim Tekhnis Kabupaten Ogan Ilir adalah:1.Menyusun Petunjuk Tehknis;Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkaitditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada KelompokPeternak penerima paket bantuan sosial sesuai tahapan yang telah diatur ;Mengusulkan Tim Reproduksi pada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;Melakukan Sosialisasi dan advokasi kegiatan PBP;Melakukan

Membuat laporan perkembangan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;Bahwa sesuai pedoman Juklak dan Juknis tidak ada ruang lingkup tugastanggung jawab kewajiban dari Tim Teknis Kabupaten melakukanpengelolaan dana kegiatan PBP Tahun 2012 yang diterima oleh KelompokPenguatan;Bahwa mekanisme persyaratan Kelompok penerima bantuan kelompokmengajukan Proposal melalui Dinas Kabupaten/Kota kemudian dilakukanseleksi CPCL oleh Tim Tekhnis Kabupaten /Kota , dan hasil seleksi CPCLdisampaikan kepada Kepala Dinas

Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkatKabupaten/ kota sesuai dengan pedoman pelaksanaan, petunjuk pelaksanaandan Petunjuk Tekhnis;Melakukan Monitoring dan Evaluasi;Membuat Laporan Perkembangn Pelaksanaan Kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota;Bahwa untuk menentukan kebuntingan dibentuk Tim Reproduksi berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilirnomor: 33/KEP/NAK KESWAN/NAKKAN/2012 tanggal 15 Pebruari 2012antara lain:Ketua drh.

Permentan nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012tentang Pedoman Tekhnis kegiatan PBP Tahun 2012;Petunjuk pelaksanaan kegiatan PBP Tahun 2012 disusun berdasarkanPermentan nomor: 11 /Permentan.OT.140.2.2012 disusun berdasarkanPermentan nomor: 11/Permentan/ot.140.2/2012;.

Pendudukan pada bidang KependudukanDinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimanaKeputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/ Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokokdan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok dan fungsi terdakwaNURASIH AMARIT yaitu :e Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi danPelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidangkependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis

Pendudukan pada bidang Kependudukan Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimana Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok danfungsi terdakwa NURASIH AMARI yaitu :* Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidang kependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis

Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2019/PT GTO14.15.16.17.18.19.20.21.22.23:24.25:penguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat besertalampiran(Foto Copy).1 (Satu) eksemplar surat keputusan penerima bantuan BSPS tahun 2016di kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal 2 Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis

kabupaten/kotakegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016beserta lampiran.10 (Sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016,tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap Ilkabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS)tahun 2016 beserta lampiran.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Nomor: HK.01.02/PPPG/3131/2016

pengangkatan atasan/atasan lagsung/pembantu atasanlangsung kuasa penguna anggaran/barang dan pejabatperbendaharaan satuan kerja di lingkungan kementrian pekerjaanumum dan perumahan rakyat beserta lampiran(Foto Copy).14.1 (Satu) eksemplar surat kKeputusan penerima bantuan BSPS tahun 2016di kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.15.8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal 2 Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis

kabupaten/kotakegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016beserta lampiran.16.10 (Sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016,tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap Ilkabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya(BSPS) tahun 2016 beserta lampiran.17.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Nomor: HK.01.02/PPPG/3131

keharusan bagi Hakimdalam setiap pemeriksaan insidentil sita untuk melakukan konfirmasimengenai status dokumen kepemilikan obyek permohonan sita.Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang insidentil sita ditemukanbahwa kesembilanbelas obyek permohonan sita benar ada, identitasnyajelas, tidak dalam penguasaan pihak ketiga, dan dokumen kepemilikannyatidak dibawah hak tanggungan, jaminan fidusia, atau yang serupa dengan itu.Oleh karena itu, keseluruhan dari 19 item obyek permohonan sita tersebutsecara tekhnis

perkarayang semula terdaftar sebagai perkara harta bersama.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut dimuka, maka keberatan Terlawan perihal tidak adanya fakta yang dapatmenimbulkan kekhawatiran bahwa Para Terlawan akan menggelapkan ataumengalinkan obyek permohonan sita, oleh Majelis Hakim dinilai tidak relevandengan sifat penyitaan dalam perkara ini, dan karenanya harus ditolak.Menimbang, bahwa permohonan sita Para Pelawan ternyata tidakbertentangan hukum dan obyekobyek sita secara tekhnis

Tabi Baru(Frans Tabisu) dengan Kelompok Tani Kampung Wonorejo Arso Pir IVHasanuddin L. yang mengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapanganDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Flafius Merahabiadan Kepala Kampung Wonorejo Arso Pir IV Syahrir Sirajudin disertaidaftar nama kelompok 29 (dua puluh sembilan) orang dan daftarpenerima bibit 27 (dua puluh tujuh) orang ;Surat tanda terima barang bibit kakao hari senin tanggal 13 Agustus 2007sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang antara CV.

Tabi Baru(Frans Tabisu) dengan Kelompok Tani Kampung Kwimi LamberKwambre mengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapangan DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Flavius Merahabia danKepala Kampung Yamta Kwimi Titus Mungguai disertai daftar namakelompok 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditandatangani oleh KetuaKelompok Tani Lamber Wambre dan Frans Tabisu mengetahui PejabatPembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom Ir. Amrin Bahri, MM.

Yaban Putra(Nehemia Udam) dengan Kelompok Tani Kampung Sawtamy YakobTekam mengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapangan DinasPerkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom Plavius Merahabia dan KepalaKampung Sawiyatami Tobias Tekam disertai daftar nama kelompok 7(tujuh) orang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani YakobHal. 29 dari 88 hal. Put. No. 2251 K/PID.SUS/2010303738394041Tekam dan Nehemia Udam mengetahui Pejabat Pembuat KomitmenDinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Ir.

Tabi Baru (Frans Tabisu) dengan Kelompok Tani KampungWonorejo Arso Pir ITV Hasanuddin L. yang mengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapangan Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom Flafius Merahabia dan KepalaKampung Wonorejo Arso Pir IV Syahrir Sirajudin disertai daftarnama kelompok 29 (dua puluh sembilan) orang dan daftarpenerima bibit 27 (dua puluh tujuh) orang ;Surat tanda terima barang bibit kakao hari senin tanggal 13Agustus 2007 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang antaraCV.

;Surat tanda terima barang bibit kako hari Senin tanggal 13Agustus 2007 sebanyak 5.000 (lima ribu) batang antara CV.Yaban Purta (Nehemia Udam) dengan Kelompok Tani Arso IVmengetahui/menyetujui tenaga tekhnis lapangan DinasPerkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom PlafiusMerahabia dan Kepala Kampung Arso IV Stefanus Ibo disertaiHal. 73 dari 88 hal. Put.

September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengannilai penawaran sebesar Rp 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah)dengan perincian :e Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis

Setelah pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik terdakwa, ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhi syaratbaik dari segi administrasi, tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung, sehinggapanitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/TX/2006tanggal 29 September 2006 mengusulkan terdakwa sebagai calon pemenang kegiatanPengelolaan

September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengannilai penawaran sebesar Rp 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah)dengan perincian :17e Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis

Setelah pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik terdakwa, ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhi syaratbaik dari segi administrasi, tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung, sehinggapanitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/IX/2006tanggal 29 September 2006 mengusulkan terdakwa sebagai calon pemenang kegiatanPengelolaan Lahan

PAJIPUTRA, Berdasarkan hasil evaluasi seluruh syaratsyarat di dalam penawaran baikdokumen administrasi aritmatik, harga serta administrasi tekhnis, dengan hargapenawaran Rp.622.000.000,(enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ;e Bahwa di dalam Petunjuk Operasional Kerja (PKO) tidak ada disebutkan mengenaimerek mesin di dalam pengadaan dan setelah dilakukan pengadaan merk apa yangdiadakan oleh terdakwa, saksi sendiri tidak mengetahuinya ;SAKSI IIT : PEDO YOSEF, SPe Bahwa pada Tahun 2006 di Dinas Pertanian

MT alias YADI alias IMUL Bin LAMBERIselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1 Tahun 2014 tanggal 2Januari 2014 kemudian bersamasama dengan saksi SUPIAN NOOR AliasYAYAN Bin H. NASRI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) selaku Pelaksanadilapangan berdasarkan perintah lisan dari Hj.

Lulus Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut :No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EvaluasiTerkoreksi(Rp.)1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuai3 CV.

Lulus Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut : No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EvaluasiTerkoreksi(Rp.) Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.41dari.200 1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV.

MT selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dansaksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan bertentangan dengan:1.

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPIK ) adalahterdakwa MULYADI, ATD.

Pinjaman danatersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bank untukselanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompok usahalainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai danabergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.l tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif

Pinjamandana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bankuntuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompokusaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagaidana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.l tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif

praktik kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian; Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan = praktikkefarmasian adalah Apoteker dan tenaga tekhnis

ANDRI AGUNG MAULANA bukan berprofesi sebagai Apotekerdan tenaga tekhnis kefarmasian (TTK) serta tidak memiliki ijin produksidari Kementrian Kesehatan, dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk memproduksi ataumengedarkan obat tablet warna kuning logo mf; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik Polri cabang Semarang No. Lab : 1484/NOF/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani Ir.

ANDRI AGUNG MAULANA bukan berprofesi sebagai Apotekerdan tenaga tekhnis kefarmasian (TTK) serta tidak memiliki ijin produksidari Kementrian Kesehatan, dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk memproduksi ataumengedarkan obat tablet warna kuning logo mf;Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2018/PN Pwd Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik Polri cabang Semarang No.

yangberupa :e Sebidang tanah kosong seluas 120 bata yang terletak di KABUPATENSUBANG;e Uang modal showroom motor sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) di Cicalengka dikuasai;e Satu set peralatan rumah tangga;disepakati sebagai berikut :a Seluruh harta tersebut harus dibagi dua antara Pihak Kesatu dengan PihakKedua secara adil;b Nilai Real masingmasing pihak baru akan diketahui apabila harta bersamaberupa Sebidang tanah kosong seluas 120 bata yang terletak di KABUPATENSUBANG terjual;c Tekhnis

Apt Selaku Deputi IManager Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika15berkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenisNarkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Musnah/10/II/2013 /Riau/Ditresnarkoba tanggal 26 Februari 2013 pemusnahan Barang BuktiNarkotika jenis Ganja dengan berat 467,1 (empat ratus enam puluh tujuh koma

Apt Selaku Deputi IManager Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetikaberkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenisNarkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Musnah/10/II/2013 /Riau/Ditresnarkoba tanggal 26 Februari 2013 pemusnahan Barang BuktiNarkotika jenis Ganja dengan berat 467,1 (empat ratus enam puluh tujuh koma satu

Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.