SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor:660.1/166/KLH/X1/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan KegiatanPenambangan Biih Nikel Di Desa Taminusi Kecamatan Soyo JayaKabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. SumberJati Pratama Selatan, tanggal 18 November 2011;4.4 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor:660.1/166/KLH/X1/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan KegiatanPenambangan Bijih Nikel Di Desa Taminusi Kecamatan Soyo JayaKabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. SumberJati Pratama Selatan, tanggal 18 November 2011;4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

SUMBERJATI PRATAMA SELATAN tanggal 24 Oktober 2020;Bukti P10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.020/DESDM/XII/2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.SUMBER JATI PRATAMA SELATAN tanggal 30 Desember2011;Bukti P11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/166/KLH/X1/2011 tentang Kelayakan Lingkungan KegiatanPenambangan Bijih Nikel di Desa Taminusi KecamatanSojo Jaya Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengaholeh

SUMBERJATI PRATAMA SELATAN tanggal 31 Maret 2010;Bukti P19 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor:660.1/124/KLH/IX/2011 tentang Kerangka Acuan(KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikeldi Desa Tamainusi Kecamatan Sojo Jaya KabupatenMorowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT.

SSI berdasarkan surat Bupati TangerangNo.606 / 6768Huk tanggal 21 Desember 2006 (walaupun faktanyapabrik terus beroperasi tanpa pernah berhenti satu haripun, yangakhirnya oleh Bupati Tangerang surat tersebut dicabut dengan suratNo.660.1 / 058Huk tanggal 24 Januari 2007 ;2. Bahwa untuk ke dua kalinya Ho Giok Kie menunjukkan itikad buruknya,hendak melikuidasi dan membubarkan PT.

Tek membuat pernyataankesang gupan) Bahwa atas dasar surat dari masyarakat, KOMNAS HAM menindaklanjuti denganmengirim surat ke Bupati Lumajang Nomor : 552/REK/SEKOSOB/XII/06 tanggal20 Desember 2006 ; 146).7).8).9).10).11).12).13).Bahwa atas dasar surat dari masyarakat, KOMNAS HAM menindaklanjuti denganmengirim surat ke Bupati Lumajang Nomor : 552/REK/SEKOSOB/XII/06 tanggal20 Desember 2006 ; Bahwa atas dasar Surat dari KOMNAS HAM, Bupati Lumajang menanggapi denganmengirim surat ke Komnas Ham Nomor 660.1

Lumajang Jatim ;Bukti T7 : Foto copy, Surat Pernyataan dari pihak CV Yulia Pranata Tek tanggal 8September 2006 ;Bukti T8 : Foto copy. sesuai aslinya, Surat dari Camat KedungjajangNo. 660.1/1231/427.919/2008, tgl 29 Desember 2008, ditujukan kepada Bapak BupatiLumajang, perihal : Tanggapan Pengaduan Warga Desa Kedungjajang Grobogan dan Desa9.Bukti T9.........Bukti T9 : Foto Copy sesuai aslinya, Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) No. 552/REK/SEKOSOB/XII/06 tgl 20 Desember 2006,

Kedungjajang, Kab.Lumiajanig j eee eeBukti T10: Foto copy, Surat Bupati Lumajang No. 660.1/017/427.53/2007, tgl 29Januari 2007, ditujukan kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perihal : Gudangpupuk cair di desa Grobogan KabupatenLumajang ;Bukti T11: Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Asisten Deputi Urusan PernyelesaianPengadaan dan Sengketa Lingkungan pada Menteri Lingkungan Hidup No. B2498/Dep.V4/LH/04/2007, tg 9 April 2007, ditujukan kepada Sdr.

Bulug Sen, GunungSari, Ritan Baru, dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten KutaiKartanegara (KAANDAL No. 660.1).

NAMUN karenauntuk mengurus Izin AMDAL diperlukan waktu yang tidak sebentar dankenyataan di lapangan ternyata tidak sesederhana dengan ketentuandalam peraturan perundangundangan, sedangkan Tergugat IlIntervensi masih terus mengusahakan pembebasan lahan, makasebelum diterbitkannya Izin AMDAL, Tergugat terlebih dahulu menerbitkanKAANDAL No. 660.1 tertanggal 28 November 2008.

Dalam bagian DiktumKeempat KAANDAL No. 660.1 sudah diatur yang pada intinya menyatakanTergugat II Intervensi DILARANG untuk melakukan langkahlangkahkegiatan pembangunan fisik sampai diterbitkannya KeputusanHalaman 108 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/ PTUN.SUD15.Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis DampakLingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup(RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Walaupun Tergugat II Intervensitelah memiliki izin usaha perkebunan sejak bulan Juli tahun 2007,sedangkan Izin AMDAL baru diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2009,Tergugat Il Intervensi tidak pernah sama sekali melakukan kegiatanpenanaman kelapa sawit ataupun melakukan kegiatan pembangunanfisik lainnya sebagaimana diatur dalam Diktum Keempat KAANDALNo. 660.1.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 660.1/SK.054/B.I/Bpdl/2008 tentang Kesepakatan KerangkaAcuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL) KegiatanPerkebunan Kelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tanggal 28Nopember 2008 (bukti T II 8); 22 nce nee cence.

., yang ditetapkan diGianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.28. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Gianyar Nomor : 660.1/098/DLH.1I/2017 tentang izinlingkungan kegiatan pembangunan Abirama Ubud, Banjar Dukuh, DesaHalaman 4 dari 55 HalamanPutusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN GinKenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang ditetapkandi Gianyar tertanggal 27 April 2017.29. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi UKLUPL NOMOR :660.1/097/DLH.I/2017 yang memberikan

05 Oktober 2016.26.1 (satu) lembar foto copy izin tempat usaha nomor530.08/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada WAYAN YANTO, S.T. danditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.27.1 (Satu) lembar foto copy izin undangundang gangguan (HO) nomor :658/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada Abirama Ubud atas namapemrakarsa WAYAN YANTO, S.T., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21Oktober 2016.28.5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Gianyar Nomor : 660.1

Oktober 2016.26. 1 (satu) lembar foto copy izin tempat usaha nomor530.08/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada WAYAN YANTO, S.T.dan ditetapkan di Gianyar pada tanggal 21 Oktober 2016.27. 1 (Satu) lembar foto copy izin undangundang gangguan (HO) nomor :658/374/SKP/BPPT/2016 yang diberikan kepada Abirama Ubud atas namapemrakarsa WAYAN YANTO, S.T., yang ditetapkan di Gianyar pada tanggal21 Oktober 2016.28. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Gianyar Nomor : 660.1

0703/2013 tanggal17 September 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga, tertanda T4.Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 02/3322/IP/PMDN/2013tanggal November 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, tertanda T5.Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu KabupatenSemarang Nomor : 510.4/224/IGB/2013 tanggal 30 September2013 tentang Ijin Gangguan, tertanda T6.Surat Keterangan Penerbitan ijin Lingkungan Nomor : 660.1

Insanpaq Indonesia, tertanda T7.Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor :660.1/IL/483/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan PengembanganJasa Binatu (laundry) PT.

2013tanggal 17 September 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga,tertanda T4.e Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 02/3322/IP/PMDN/2013 tanggal 1 November 2013 yang dikeluarkanKepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang,tertanda T5.e Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Semarang Nomor : 510.4/224/IGB/2013 tanggal30 September 2013 tentang Ijin Gangguan, tertanda T6.e Surat Keterangan Penerbitan ijin Lingkungan Nomor : 660.1

Insanpaq Indonesia, tertanda T7.e Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten SemarangNomor : 660.1/IL/483/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Izin LingkunganPengembangan Jasa Binatu (laundry) PT.

(Fotokopi darifotokopi);Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/032.A/KLH/II/2012tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan BijihNikel di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, ProvinsiSulawesi Tengah Oleh PT. Kimberwan Interbuana tanggal 20Februari 2012. (Fotokopi sesuai hasil pemindaian);Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/043.A/KLH/III/2012tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih NikelDMP di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, ProvinsiSulawesi Tengah Oleh PT.

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/032.A/KLH/II/2012 tentangKelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijin Nikel diKecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi TengahOleh PT. Kimberwan Interbuana tanggal 20 Februari 2012 (vide buktiP6);8. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/043.A/KLH/III/2012 tentangIzin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel DMP diKecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi TengahOleh PT.

Notarisdi Sumedang (bukti sesuai dengan asli);Fotocopy Surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Sumedang No. 551.21/405/Jasfaslin/2015, tertanggal 26 Mei 2015 perihal : Saran Teknis Ruko(bukti sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat dari Badan Lingkungan Hidup KabupatenSumedang No. 660.1/43/BLH, tertanggal 25 Mei 2015,perihal : Rekomendasi Kegiatan Pembangunan Ruko yangberlokasi di Jl.

(bukti sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat dari Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Sumedang Nomor : 660.1/431/BLH, tanggal 25Mei 2015, perihal : Rekomendasi UKL/UPL RencanaKegiatan Pembangunan Ruko yang berlokasi di Jl.

Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi , dan Il telan mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasingpada tanggal 26 Maret 2019 dan 22 Maret 2019 yang pada intinya agarmenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: bahwa eksistensi Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1

Rekomendasi UKL/UPL dari Badang Lingkungan Hidup KabupatenBadung Nomor: 660.1/347/LH, tanggal 24 Juni 2010;3.3. Surat Bupati Badung Nomor: 556.2/2659/Diparda tanggal 30 Juli 2010Perihal Rekomendasi Membangun Jasa Akomodasi PT. DREAMLANDBALI;3.4. Surat Bupati Badung Nomor: 640/2835/Pemb. tanggal 9 Agustus 2010Perihal Izin Dispensasi Sempadan Tebing untuk PT. DREAMLAND BALI;3.5. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 1189 TH. 2010, tanggal 1 September2010 atas nama PT. DREAMLAND BALI;4.

DREAMLAND BALI, tertanggal 20 Februari 2006,bermaterai cukup diberi tanda bukti P6;Foto copy sesuai dengan asli Rekomendasi UKL/UPL Nomor : 660.1/347/LH,tanggal 24 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Badung, bermaterai cukup diberi tanda bukti P7;Foto copy sesuai dengan asli surat perihal : Rekomendasi Membangun JasaAkomodasi, Nomor 556.2/2659/Diparda, tertanggal 30 Juli 2010, yangdikeluarkan oleh Bupati Badung, bermaterai cukup diberi tanda bukti P8;Foto copy

Bahwa tanah seluas + 1.353,50 Ha tersebutadalah sebagiandari + 13.650 Ha areal tanahyang telah dibebaskan oleh Penggugatterhadapnya telah dibuat analisis mengenaidampak lingkungan hidup sesuai suratketerangan Ketua Komisi Penilai AmdalKabupaten Sanggau Nomor 660.1/317/DP2DLD15tanggal 29 Juli 2004 demikian pula tanahseluas + 1.353,50 Ha itu) adalah merupakanbagian dari luas 10.500 Ha yang terhadapnyatelah dilakukan Pertimbangan Teknis' PenataGunaan Tanah dalam rangka pemberian HakGuna Usaha (HGU)

Persetujuan Peningkatan Izin UsahaHalaman 9 dari 68 halaman Putusan Perkara No 28/G/2019/PTUN.PLb)d)g).Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT.Cipta Perkasa Sejati;KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI No. 540.3/SK.009/DESDM/III/2012,tanggal 16 Maret 2012 Tentang Persetujuan Penggantian NamaPerusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dariPT.Cipta Perkasa Sejati menjadi PT.Cetara Bangun Persada;Surat Kantor lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten MorowaliNo.660.1

/008.A/KLH/2012, tanggal 26 Januari 2012 tentangRekomendasi UKLUPL Kegiatan Pembangunan PelabuhanKhusus/Terminal Khusus PT.Cetara Bangun Persada di Desa Lalampu,Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;Surat Kantor lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten MorowaliNo.660.1/078/KLH/2012, tanggal 24 Mei 2012 tentang PersetujuanPerubahan Rekomendasi atas UKLUPL Kegiatan Pertambangan BijihNikel dari PT.Cipta Perkasa Sejati menjadi PT.Cetara Bangun Persada diDesa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;: Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kabupaten Morowali,Nomor : 660.1/008.A/KLH/I/2012, Tanggal 26 Januari 2012Perihal : Rekomendasi UKLUPL Kegiatan PembangunanPelabuhan Khusus/Terminal Khusus PT.CETARA BANGUNPERSADA di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi KabupatenMorowali;(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);: Surat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor :660.1/078/KLH/2012, Tanggal 24 Mei 2012 Perihal:Persetujuan Perubahan rekomendasi atas UKLUPL KegiatanPertambangan

Morowali (Fotokopi SesuaiDengan Asli);: Laporan Bulanan Periode 0131 Maret 2012 PT.Cipta PerkasaSejati (PT.CETARA BANGUN PERSADA) di Desa Lalampu,Kec.Bahodopi, Kab.Morowali (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);: Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah KabupatenMorowali, Nomor : 660.1/191/KLH/2011, Tanggal 19September 2011, Rekomendasi UKLUPL kegiatanPenambangan Biji Nikel PT.Cipta Perkasa Sejati (PT.CETARABANGUN PERSADA) di Desa Lalampu, Kec.

Bukti P41: Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah KabupatenMorowali Nomor: 660.1/47.A/BLHD/VIII/2013 tentang IzinLingkungan Atas Kegiatan Penambangan Bijin Nikel Di DesaLalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Oleh PT.Bangun Bumi Indah tanggal 29 Agustus 2013 (fotokopi sesualfotokopi);: Rekomendasi Bupati Morowali Nomor: 660.1/47.A/ BLHD/VIII/2013tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Biyih Nikel PT.Bangun Bumi Indah Di Desa Lalampu Kec.

Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UKL&UPL) Nomor : 660.1/30/BLH.II/2014 dari Pemerintah KabupatenGianyar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar tanggal 24Januari 2014, diberi tanda T.II5 ;6. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 146Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Perubahan yangditetapkan di Gianyar pada tanggal : 21 Februari 2018 yang, diberitanda T.II6;7.

Fotokopi sesuai asli Rekomendasi Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UKL&UPL) Nomor : 660.1/30/BLH.II/2014 dari Pemerintah KabupatenGianyar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar tanggal 24Januari 2014, diberi tanda T.III5 ;6. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 146Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Perubahan yangditetapkan di Gianyar pada tanggal : 21 Februari 2018 yang, diberitanda T.III6;7.

Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup); Bahwa atas kewenangan di bidang PengendalianDampak Lingkungan hidup di Provinsi Maluku sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembagalembaga Teknis Daerah ProvinsiMaluku, maka Tergugat melaporkan tumpang tindih izin tersebut kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah dan dibuat Surat Nomor 660.1

No. 37/B/2013/PT TUN Mks.Provinsi Maluku, maka Tergugat/Terbanding melaporkan adanya tumpang tindih izinkepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dibuat Surat Nomor 660.1/760 tanggal15 Maret 2012, untuk meminta informasi dan Klarifikasi kepada Pihak PemerintahKabupaten Kepulauan Aru terkait perizinan lokasi kepada Para Penggugat dan PT.Menara Grup,cs dan mempertanyakan mana yang benar dan sah untuk dilakukan proseskegiatan AMDAL; Atas Surat tersebut maka Sekretaris Daerah Kepulauan Aru membuatSurat

Latanindo Mining Untuk Tahun YangBerakhir Per 31 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);: Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah KabupatenMorowali Nomor: 660.1/42.A/BLHD/VIII/2013 tentang = IzinHalaman 16 dari 29.

Latanindo Mining.( fotokopi sesuai dengan fotokop)i);: Rekomendasi Bupati Morowali Nomor: 660.1/42.A/BLHD/VIII/2013tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT.Latanindo Mining Di Desa Onepute Kecamatan Bungku TimurKabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesualdengan fotokopi);: Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL) PT.Latanindo Mining Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);: Laporan Rencana Pasca Tambang PT.

Penanaman Modal danPerizinan Terpadu Kota Surakarta.2) Keputusan Walikota Surakarta No. 591.1/0015/ B10/CP//2016 tentang Peta Keterangan Rencana dan PetaLokasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.3) Rekomendasi Andalalin Pembangunan SMA AlAzhar ShifaBudi Nomor: 551.2/0603/2016 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Surakarta.4) Rekomendasi Persetujuan UKLUPL kegiatan SMA Al AzharShifa Budi Kota Surakarta Nomor : 660.1

Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup danUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL) SMA ALAZHARSYIFA BUDI Surakarta beserta Rekomendasi Persetujuan UKLUPLNomor : 660.1/12.e/III/R UKLUPL/2016 tanggal 11 Maret 2016 yangditerbitkan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Surakarta (Sesuaidengan aslinya), diberi tanda bukti TT2.3.

/SK054/B.I/Bpdl/2008 tertanggal 28November 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis DampakLingkungan Hidup (KAANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit DiDesa Buluq Sen, Gunung Sari, Ritan Baru, dan Tukung RitanKecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara (KAANDAL No.660.1).

NAMUN karena untuk mengurus Izin AMDALdiperlukan waktu yang tidak sebentar dan kenyataan di lapanganternyata tidak sesederhana dengan ketentuan dalam peraturanperundangundangan, sedangkan Tergugat Il Intervensi 1 masihterus mengusahakan pembebasan lahan, maka sebelumditerbitkannya Izin AMDAL, Tergugat terlebin dahulu menerbitkan KAANDAL No. 660.1 tertanggal 28 November 2008.

Dalam bagian DiktumKEEMPAT KAANDAL No. 660.1 sudah diatur yang pada intinyaHalaman 113 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD15.menyatakan Tergugat Il Intervensi 1 DILARANG untuk melakukanlangkahlangkah kegiatan pembangunan fisik sampaiditerbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkanhasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana PemantauanLingkungan Hidup (RPL).

Oleh karenanya, sebelum izinAMDAL diterbitkan oleh Tergugat, maka sudah tepat Tergugatmenerbitkan KAANDAL No. 660.1 dimana pada bagian DiktumKEEMPAT diatur bahwa Tergugat Il Intervensi 1 DILARANGuntuk melakukan langkahlangkah kegiatan pembangunanfisik sampai diterbitkannya Keputusan KelayakanLingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis DampakLingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan LingkunganHidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).Faktanya sudah sangat jelas terlihat.

Walaupun Tergugat IlIntervensi 1 telah memiliki izin usaha perkebunan sejak bulan Julitahun 2007, sedangkan Izin AMDAL baru diterbitkan pada tanggal16 Maret 2009, Tergugat II Intervensi 1 tidak pernah sama sekalimelakukan kegiatan penanaman kelapa sawit ataupun melakukankegiatan pembangunan fisik lainnya sebagaimana diatur dalamDiktum KEEMPAT KAANDAL No. 660.1.

Bukti P6 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan, Kebersihan danPemadaman Kebakaran (BLHPKP) Kabupaten Aceh Besar Nomor : 660.1/49/Rek/X1/2010 tanggal 03 November 2010 perihal Rekomendasi yang menyatakan bahwa18usaha penambangan bahan galian golongan C (tanah timbun) yang akan dibukaPenggugat dari segi teknis tidak mempengaruhi dampak lingkungan, ( foto copy sesuaidengan aslinya ) ; 7.

tanggal 23 November 2011 dan tanggal 14 Desember 2011, telah menyerahkanbuktibukti tertulis berupa Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa/18disesuaikan dengan aslinya di Persidangan tersebut, dan diberi tanda T.1, sampai dengan T.14yaitu sebagai berikut : 1,Bukti T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya upaya pengelolaan lingkungan hidupdan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) kegiatan penggalian bahan galiangolongan C ;; Bukti T.2. : Surat Rekomendasi dari BLHPKP Nomor : 660.1

Izin Pertambangan Daerah (Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan) yang diberikanoleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Penggugat NomorIst/2010 tertanggal 18 Oktober 2010, Rekomendasi Keuchik Gampong Biluy Nomor :523.3/102/2010 tanggal 12 Oktober 2010 (bukti P4), Rekomendasi Camat DarulKamal Nomor : 545/693 tanggal 12 Oktober 2010 (bukti P5), Rekomendasi BadanLingkungan Hidup, Pertamanan, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (BLHPKP)Nomor : 660.1/49/Rek/XI/2010 tanggal 3 Nopember

Oleh sebab itu sesuai dengan amanat dalam ketentuan di atas Tergugattelah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 660.1/446/VIII/DLH/2018 tanggal28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan HidupKabupaten Barito Selatan;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Penggugat untukmelakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya yaitu sejak tahun 2007Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain bernamaNuhadiah namun hanya berlangsung sebentar, pada tahun 2010 Penggugatdan