telahmengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidaksependapat dengan Majelis yang telah mengabaikan persyaratanpemilik manfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4)P3B IndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelistelah membatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahalMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari HakimAdministrasi diberi kKewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifanhakim (dominus

halaman 120)bahwa Hakim Administrasi diberikan peranaktif karena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankantetap berlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata kelirudan jelas bertentangan dengan undangundang yang berlaku, hanyakarena alasan para pihak tidak mempersoalkannya dalam objeksengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dariHakim Administrasi diberi kKewenangan untuk bertindak sesuai asaskeaktifan hakim (dominus

Sebab pasal tersebut tidaktermasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum (dominus litis).Sedangkan sesuai pasal 182 ayat (4) KUHAP Surat Dakwaan adalah dasarpemeriksaan perkara untuk selanjutnya disesuai dengan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan persidangan. Surat dakwaan tersebut tidak bolehdiabaikan atau disimpangi oleh Hakim.

pertimbangan hukum terhadap perbuatan Jaksa PenuntutUmum yang dengan sengaja melakukan penambahan/pencantuman pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan yang tidak melalui mekanisme prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b UndangUndangNomor : 8 Tahun 1981 Tentang : Hukum Acara Pidana dan pasal 76 ayat (2)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UndangUndangNomor : 45 tahun 2009 Tentang : Perikanan, di mana Jaksa Penuntut Umummelandaskan tindakannya tersebut pada Asas Dominus

Putusan a quo tidak sesuai dengan asas hukum dominus litis, dimanahakim seharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satupihak.

Bahwaterhadap objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan telahmemenuhi ketentuan Pasal 56 (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 danberdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hakim PengadilanTata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkarabersifat Dominus Litis (aktif) untuk mencari kebenaranMater, jeeseeeewece ceeMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar telah memperhatikan secara seksama Pertimbangan dan alasan hukumMajelis

danmencermati serangkaian Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalamJawabanya yang memuat Eksepsi absolut dan Eksepsi tentang daluwarsadan gugur, Eksepsi tersebut tidaklah berkaitan dengan Eksepsi kompetensirelatif Pengadilan yang harus diputus sebelum Pokok Perkara diperiksain casu merujuk pada ketentuan Pasal 77 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakimberpendapat guna kesempurnaan dalam proses pembuktian dan mencarikebenaran materiil paralel dengan asas dominus

Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugatyang berkaitan dengan Eksepsi kewenangan absolut pengadilan telahditerima, maka dengan demikian terhadap pokok sengeta tidaklah perludipertimbangkan lagi dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yangterjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak, maka parallel dengan Asas Dominus Litisvide Pasal

Matrust/ NAA baru dibayar Rp. 15.000.000, dari hargaRp. 20.000.000, vide keterangan Saksi Penggugat Eko Soedadi); Menimbang, bahwa atas jawabmenjawab antara Penggugat danTergugat di persidangan, berdasarkan Asas Dominus Litis dan KetentuanPasal 107 berikut penjelasannya dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur :dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan tanpabergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Pengadilan

yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kompetensi absoluttersebut yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ;Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa padaPeradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, olehkarenanya berdasarkan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hakim Peradilan Tata Usaha Negaradiberikan kewenangan yang bersifat aktif (Asas Dominus

Litis) untuk mencarikebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usahanegara ;Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (1) di atas dihubungkandengan Asas Dominus Litis tersebut, maka selama dalam prosespemeriksaan suatu. sengketa tata usaha negara, Hakim dapatmempertimbangkan faktafakta hukum yang berkaitan dengan sengketa yangsedang diperiksa diluar dalildalil yang dikemukakan oleh para pihak di dalamPersidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah objek sengketaa

PenuntutUmum untuk lebih serius dalam menjalankan tugasnya, lebih cermat dan lebihhatihati semata demi menjaga dan menjunjung kewibawaan proses peradilan;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yangmenjadikan Putusan Nomor 168/pid.B/2020/PN Rengat sebagai dasarmempertanyakan tuntutan kenapa ada disparitas lamanya penuntutan padahalada keterkaitan atara perkara ini dengan perkara yang diputus tersebut, adalahbukan kewenangan Majelis Hakim untuk mencari sebabnya karena hal tersebutmerupakan dominus

telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas perihaladanya pertentangan dalil yang telah dikemukakan antara Penggugat denganTergugat, olehnya terhadap pertentangan dalil dimaksud maka dengan merujukpada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa untukmenemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di PeradilanTata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus

Namuntidak dibenarkan ketika Judex Facti hanya berpatokan padakepastian hukum yang bersumber dari legalitas formal dalammemutus suatu perkara Tata Usaha Negara, tetapi Judex Factiseharusnya memposisikan dirinya sebagai penggali hukum untukmenemukan rasa keadilan melalui penilaian dan pendalamanterhadap faktafakta serta buktibukti hukum yang telah diajukanoleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, sehingga niscaya akanterungkap misteri keadilan yang diperjuangkan oleh pencari keadilan.Hakim wajib aktif (Dominus

Judex Facti Wajib Aktif (Dominus Litis) MenggaliKebenaran Materil Dalam Perkara Tata Usaha Negara (Bidang HukumKehutanan) ;4.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 27 Juli 2009 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tok. memberikanpersetujuan untuk mengalihkan/menjual seluruh sahamnya (100%) diPT. Sumalindo Hutani Jaya kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi KimiaTbk, padahal PT.

SedangkanTergugat/Terbanding untuk meneguhkan dalildalil bantahannya telah mengajukanbukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T7 yang telah bermeterai cukupdemikian pula Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat yangdiberi tanda T.II Intv1 sampai dengan T.II Intv 5 yang telah bermeterai cukup sertamenghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan; Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak, denganmendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian

sidangpengadilan ;Menimbang, bahwa dalam sistem KUHAP, Penuntut Umum tidak hanya diberikanhak dan kewenangan untuk menghadapkan seseorang yang dianggap melakukan tindakpidana ke muka sidang pengadilan, akan tetapi Penuntut Umum juga diberikan hak dankewenangan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti, atauperistiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Huruf a KUHAP, sehingga dengan demikianasas Dominus

minimumterhadap terdakwa.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 17 alinea ke4 dan ke5, yangmenerangkan penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dalam surat dakwaan adalah suatu perbuatan yang tidakberdasarkan hukum, kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim telah salahminum obat yang mana saran kami Majelis Hakim harus banyak belajarkembali tentang PraPenuntutan yang dilakukan Penuntut Umum, hal iniseyogyanya dan seharusnya menjadi kewenangan Penuntut Umum(Dominus

Majelis Hakim ;oencee Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat sertamenguatkan dalil jawaban, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti suratyang telah bermeterai cukup diberi tanda T Il INTV 1 s/d T II INTV 10, sertamengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Salaka, dan Nelly Tetahelusemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;soecees Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa tata usaha negara,Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (dominus

Untukpermohonan ini dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakimberpedoman pada ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakimbersifat aktif (dominus litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanyaterbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapatmenentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yangbersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; Bahwa

pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenanganabsolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannyawajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yangbersangkutan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yangdiajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalammemeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo gunamenemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan penggugatparalel dengan asas dominus

(1) Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2005 dan bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik, kKnususnya melanggar Asas Kecermatan,;Bahwa oleh karena Putusan TUN Objek sengketa terbukti cacat hukum,dan haruslah dinyatakan batal;(Lihat Putusan PTUN Jakarta, Nomor: 153/G/2011/PTUNJKT hal. 105alinea terakhir dan hal. 106 alinea pertama, tentang sengketa TUNKotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah);Bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata UsahaNegara yang bersifat aktif (Dominus

peradilan yangpaling bersinggungan dan/atau berdekatan objeknya dengan putusanyang dihasilkan dari suatu "pelanggaran atau tindak kejahatan" tersebut(dalam perkara a quo, dapat menggunakan instrumen Peradilan TataUsaha negara) dapat melakukan upayaupaya penyelamatan hukumHalaman 25 dari 58 Putusan Nomor 98 K/TUN/2015dan demokrasi demi tegaknya citacita bangsa, diantaranyaterwujudnya masyarakat yang berkeadilan;Bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata UsahaNegara yang bersifat aktif (Dominus

Bee MediaIndonesia, Jakarta, 2007, Hal 342)Bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negarayang bersifat aktif (Dominus Litis) dan batas kewenangan yang hanyamempertimbangkan dari segi hukum (Rechtsmatigeheids) dan aturan(Wetmatigeheids), tidak mempertimbangkan dari segi tujuan(Doelmatigeheids);(LIHAT PUTUSAN PTUN Jakarta.

PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Persero) ;Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam paragraf 1 halaman 24putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang Bahwa dalam rangka upaya menemukan kebenaranmatenil maka sesuai dengan asas dominus litis berdasarkanketentuan Pasal 107 undangundang Peratun Hakim Peradilan TataUsaha Negara diberikan kewenangan untuk dapat menentukansendin apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebanipembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yangbersengketa

CliverWalker, dijelaskan dalam suatu penghukuman yang lahir dari ketidak jujuranatau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan,bersifat Korosif atauklaim Legitimasi Negara yang yang berbasis nilainilai sistem peradilan pidanayang menghormati hak hak individu.Dalam konteks ini kegagalan penegakankeadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukumpidana,lebin jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akanpenegakan hukum.Bahwa dihadapan Majelis Hakim yang sebagai Dominus

antaraDupoer Finance B.V. dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan telah mengabaikan persyaratan pemilikmantaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MajelisHalaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/201410.11.Hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus Iitis),sehingga seharusnya persyaratan pemilik manfaat/beneficial owner tidakboleh diabaikan begitu saja hanya karena penilaian bahwa PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) secara implisit telah mengakuibahwa Dupoer Finance, B.V. adalah pemilik manfaat/beneficial owner daribunga.Bahwa Pemohon Peninjauan