Ditemukan 561 data
Pembanding/Tergugat II : PT. Kereta Api Indonesia Persero
Terbanding/Penggugat : SYAH IRWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
223 — 148
Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidakberada pada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaannegara aset PT.
Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak beradapada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negaraaset PT.
Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidakberada pada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadikekayaan negara aset PT.
Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalam StaatsbladNederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak berada pada MenteriDalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negara aset PT.
68 — 16
2015/PN .Jkt.Tim.kurang lebih 50.000 m2 yang terletak di daerah kawasan lbu Kota Jakarta,Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, Kelurahan Kayu Putih.Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah DKI Jakarta dengan Surat No.1037/09/PT/2004 tanggal 18Agustus 2004 yang ditujukan kepada Direktur PT Pulo Mas Jaya,menyatakan:Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yang ada pada kami,berkas tanah:Eigendom No. 5725 terakhir tercatat alas nama Gouvernement vanNederlandch Indie
Utara.GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN EROR IN PERSONA1.Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi Error in Obyekto makaterlihat bahwasannya Penggugat telah dibohongi oleh Turut Tergugat yang seolaholah menyatakan bahwa tanah Eigendom No. 5725 tercatatatas nama Njoo Seng Hoo adalah milik dari ahli waris Adam Malik yangterletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta TimurProvinsi DKI Jakarta.Bahwa namun dalam kenyataannya tanah Eigendom No. 5725 tercatatatas nama Gouvernement van Nederlandch Indie
Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah DKI Jakarta dengan Nomer surat No.1037/09/PT/2004 tanggal 18 Agustus 2004 yang ditujukan kepada DirekturPT Pulo Mas Jaya, yang menyatakan:Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yang ada padakami, berkas tanah Eigendom No. 5725 terakhir tercatat atas namaGouvernement van Nederlandch Indie (Pemerintah HindiaBelanda) berdasarkan Akta tanggal 31121920 No. 2087, luas tidaktercatat (onbrecht), sebagaimana diuraikan dalam
Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah DKI Jakarta dengan surat nomor 1037/09/PT/2004tanggal 18 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Direktur PT PuloMas Jaya, mengenai letak tanah Eigendom No. 5725, menyatakan :Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yang ada padakami, berkas tanah Eigendom No. 5725 terakhir tercatat atas namaGouvernement van Nederlandch Indie (Pemerintah HindiaBelanda) berdasarkan Akta tanggal 31121920 No. 2087, luas tidaktercatat (onbrecht
tertanggal empatApril seribu seribu delapan ratus lima puluh Sembilan (441859) serta suratHak Tanah tertanggal tiga puluh satu Desember seribu Sembilan ratus duapuluh (81121920) Nomor 2087, tidak ada kaitannya dengan tanah sengketakarena Eigendom Verponding Nomor 5725 tidak dapat dibuktikan olehPenggugat karena telah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1karena berdasarkan bukti T.IVPR IA, bukti T.I/PR IB dan bukti yang diajukanTT.L3 terakhir tercatat atas nama Gouvernement van Nederlandch Indie
27 — 8
Mild sebanyak 10 (Sepuluh)bungkus, Indie sebanyak 7 (tujuh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Crystal, 1 (satu)pak rokok Sport, dan 1 (satu) pak rokok Pena Mild, dengan harga sekitar Rp.5.000.000.
Mild sebanyak 10 (sepuluh)bungkus, Indie sebanyak 7 (tujuh) bungkus, 1 (satu) pak rokok Crystal,1 (satu) pak rokok Sport, dan 1 (satu) pak rokok Pena Mild, uang tunaisebanyak Rp. 6.100.000, (enam juta seratus ribu rupiah) terdiri dariuang pecahan Rp. 100.000, (Sseratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empatpuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20(dua puluh) lembar, dan pecahan Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak100 (seratus) lembar serta uang pecahan Rp. 20.000, (dua puluh
63 — 7
kita dari sabang sampai merauke sedangdalam kekuasaan belanda, (penjajah) sehingga keseluruhan aset sumber daya alamtanah air diakui kepunyaan Belanda, untuk itulah isi surat jual No. 42/dj tanggal 20Juli 1939 tersebut hanya menerangkan tentang rumah saja ditulis dengan bahasaindonesia versi jaman penjajah belanda transite ke zaman kerajaan ulee balang(Vide: Novum 1 dalam memori PK).Bahwa pada surat terlampir ada 2 (dua) cap blangko surat pertama bagian atas logobelanda/bertuliskan Zegel Van Ned Indie
168 — 68
game) yang bernama warnet ORION, kemudianpada tanggal 14 September 2015, terdakwa mengembangkan usahapenyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berupa penyaluran jaringan Internetke warga masyarakat yaitu warga sekitar dan Sekolan terdekat lokasiwarnet terdakwa dan pada saat itu terdakwa menggunakan jaringan PT.TELKOM paket Bisnis dengan biaya sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)per bulan dengan kapasitas band with 10 MBPS (Mega Byte Per Seconda),kemudian kurang lebih satu tahun terdakwa pindah Paket INDIE
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
1912 Nomor 422 hak usaha itu disebut hakerfpacht;Bahwa berdasarkan sejarah ketentuan hukum tanah partikelir di atas,serta sesuai dengan pendapat ahli hukum pertanahan di atasdiketahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telahsalah dalam menerapkan hukum, hal ini dapat dikemukakan sebagaiberikut:Bahwa dalam Judex Facti terdapat bukti surat yang bertanda T.VII,Vill, IX dan T.X4 berupa Akta Verponding Nomor 735 Erfpacht.Omschrijving van Het Perceel, Eigenaar Gouvernment vanNederlansch Indie
Gouvernment vanNederlansch Indie (Wonosari) Verponding Nummer 735 Erfpachttanggal 10 Juli 1931 atas nama William Archibald Grant, AfdeelingBanjoewangi, District Banjoewangi, Desa Tamansoeroeh.
Gouvernmentvan Nederlansch Indie (Wonosari) Verponding Nummer 735Erfpacht tanggal 10 Juli 1931 atas nama William Archibald Grant,Afdeeling Banjoewangi, District Banjoewangi, Desa Tamansoeroeh.Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tindakan hukum yangdilakukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tersebut denganmenerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah tindakanhukum publik dan bukan tindakan hukum perdata, sehingga dalamHal. 34 dari 39 hal. Put.
305 — 189
di Jalan Pramuka Ujung,Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas nama Tergugat Il Intervensi.Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanah yang diberikanijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah Eigendom 15550 tertulis atas namaGovernment Van Nedherlandsch Indie seluas 15.445 m2 ;Halaman 21 dari 167 halaman Putusan No.188/G/2013/PTUNJKT8.
Dalam rekomendasi tersebut dinyatakan bahwa status tanahyang diberikan ijin untuk terbitnya SIPPT adalah tanah Eigendom 15550tertulis atas nama Government Van Nedherlandsch Indie seluas9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2006 melalui suratnya No. 06/09/SIPPT/PPT, memberikan rekomendasi untuk SIPPT seluas 18.175 m?
19 — 7
21583 153557 o MpSitsls OpSakie Myo Garbbllls Indie Gail asilsDealt dug AUD5 Wedbllind cyArtinya Dan nikahkanlah orangorang yang sedirian diantara kamu, danorangorang yang layak (nikah) dari hambahamba sahayamu yang lelaki danhambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akanmemampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahul.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Negara Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Dalam Negeri R.I.
Terbanding/Tergugat III : Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat IV : Walikotamadya Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat V : Kepala Wilayah Kecamatan Makasar
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Wilayah Kelurahan Lurah Cipinang Melayu
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Halim Perdana Kusuma
Terbanding/Tergugat VIII : Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta Raya
Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat XI : Menteri Keuangan Republik Indoensia
Terbanding/Tergugat XII : Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia BUMN
Terbanding/Tergugat XIII : PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI
Terbanding/Tergugat XIV : PT. Kereta Cepat Indoensia China KCIC
Terbanding/Tergugat XV : PT. Adhi Karya
Terbanding/Tergugat XVI : PT. Waskita Karya
Terbanding/Tergugat XVII : Panglima TNI AU
Terbanding/Tergugat XVIII : Komandan Pangkalan TNI AU
224 — 219
John Henry Van Blommestein adalah satusatunyapemilik/oemegang hak atas tanah Eigendom Verponding (E.V) No.6329,Meet Brief Nomor : 72 ddo. 27 November 1934 atas nama N.V.Blomkring/Nji Mas Entjeh alias Nji Mas Siti Aminah aliasOsah/Nederlandsche Indie;Menyatakan tanah Kampoeng Doearatoes Eigendom Verponding (E.V)No.6329, Meet Brief Nomor : 72 ddo. 27 November 1934 atas nama N.V.Blomkring/Nji Mas Entjeh alias Nji Mas Siti Aminah alias Osah/Nederlanche Indie, bukan merupakan tanah yang langsung dikuasai
Blomkring,2) Nji Mas Entjeh,3) Siti Aminah,4) Osah,5) Nederlandsche Indie,6) Ny. Eleonora Goldman6. Bahwa dalam gugatan tidak ada dijelaskan apakah namanamadiatas adalah subyek hukum yang sama atau berbeda? Kenapapemilik alas memiliki beberapa nama? dan apa hubungan hukumnamanama tersebut dengan Penggugat?;ll. Dalam Pokok Perkara:1. Bahwa Tergugat Ill menolak dengan tegas seluruh dalildalilPenggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui kebenarannya olehTergugat III;2.
Blomkring /Nji Mas Entjeh alias Nji Mas SitiAminah alias Osah / Nederlanche Indie, bukan merupakan tanahuang lanqsuna dikuasai oleh Negara atau Tanah Neaara (T.N);Bahwa gugatan ini kami anggap gugatannya kabur/Obscuurlibel dikarenakan setiap petitum harus didukung oleh posita yang relevanserta harus ada kesesuaian antara keduanya dan dapat menjelaskanmengenai dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (FeitelifkeGrond), hal ini tidak ditemukan dalam gugatan Penggugat akan tetapisecara langsung
Bahwa berdasarkan catatan buku Eigendom Verponding (E.V)No.6329 tidak terdapat catatan atas nama yang dimaksud olehPenggugat, melainkan Eigendom Verponding (E.V) No.6329tercatat atas nama Government Van Nederlandsch Indie. (BuktiT.IX 2);3.
Blomkring /Nji Mas Entjeh aliasNji Mas Siti Aminah alias Osah Jhon Henry Blommestien atas tanahyang dikenal pada zaman Hindia Belanda (het GouvernementNederlartdsche Indie) sebagai Kampoeng Doearatoes (sekarangKampung Dua Ratus) yang berdasarkan Pasal 3 UU No. 1 Tahun1958 telah menjadi Tanah Negara;4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukkepentingan Umum:1.
30 — 13
Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Ad.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukumpidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) dimana hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam arrest tanggal 05 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa subyek hukum pidana Indonesia adalah manusia karena hukumpidana Indonesia dibentuk berdasarkan asas kesalahan orang per orang atauindividual.Bahwa
61 — 7
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN TtnMenimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRUL ANWAR, SH
102 — 45
buah bendera bintang kejora.1 (satu) buah Cap stempel.1 (satu) buah tiang bendera.1 (satu) pasang Sepatu PDL.1 (satu) lembar celana'panjang motif loreng.1 (satu) lembar baju lengan panjang motif loreng bertuliskan ISAK KALAIBIN.1 (satu) buah topi rimba.6 (enam) buah tongkat mambruk.1 (satu) buah senjata api rakitan.59 (lima puluh sembilan) butir amunisi tajam.35 (tiga puluh lima) selongsong amunisi hampa.1 (satu) buah magasin.10 (sepuluh) buah koin papua new guinea .1 (satu) buah koin nederland indie
bintang kejora.1 (satu) buah Cap stempel.1 (satu) buah tiang bendera.1 (satu) pasang Sepatu PDL.1 (satu) lembar celana panjang motif loreng.1 (satu) lembar baju lengan panjang motif loreng bertuliskan ISAK KALAIBIN.1 (satu) buah topi rimba.6 (enam) buah tongkat mambruk.1 (satu) buah senjata api rakitan.59 (lima puluh sembilan) butir amunisi tajam.35 (tiga puluh lima) selongsong amunisi hampa. 3357. 1 (satu) buah magasin.58. 10 (sepuluh) buah koin papua new guinea .59. 1 (satu) buah koin nederland indie
35 — 6
SumateraWeskust Mastchappij, opgericht 1909 dengan dasar Kadasteral No. 58/Djanuari/1909; oleh Pemilik NV ANPILLO telah menghibahkan ArealPerkebunan Karet miliknya kepada yang bernama Marhoelalan gelar LopianToea Hoetagaloeng bertempat tinggal dulunya di Aek Horsik, KecamatanLumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dahulu menjabat Kepala Kuria di Badiri,tanah tersebut ada terletak di Kilometer 2122 di Kampung Lopian, Badiri,seluas 28 hectar yang kesemuanya telah dituangkan di atas kertas ZegelNederlandsch Indie
49 — 38
Verp.No. 8102 tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandsch Indie yanglangsung dikuasai negara, hal ini diperkuat oleh Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat.2.
96 — 42
Nomor 8102 sebagian, tertulis atas namaGouvernment Van Nederlandsch Indie dan bekas HakMilik Adat girik C Nomor 3784 tertulis atas namaLaij Tjat Fu yang telah dilepaskan haknya kepadanegara, dengan demikian seluruh tanah dimohonmenjadi tanah yang langsung dikuasai negara,oleh karenanya dapat diberikan dengan sesuatuhak; Bahwa juga disebutkan dalam Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltersebut bahwa tanah tersebut semula dimohon HakPakai oleh Ny.
132 — 31
melanggar hukum, tidak sah, dan kesewenangwenanganyang sangat merugikan hak ahli waris Dul Salam bin Ahmid (alm) ;Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut atas permohonan Departemen PeneranganRepublik Indonesia sekarang Departemen Komunikasi dan Informasi oleh Kantor Agraria /Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai, No. 75tanggal 24 Juli 1987 atas nama Tergugat I seluas 14.198 m2 atas dasar Verfonding 6934tertulis atas nama Het Government Van Nederlandsche Indie
Kepala Kantor Agraria JakartaSelatan ;Bahwa ternyata berdasarkan data yang ada pada Instansi Pemerintah / KelurahanKuningan Barat ternyata Verfonding 6934 tertulis atas nama Het Government VanNederlandsche Indie yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 75sebagaimana tersebut diatas letak tanah obyek sengketa lokasinya bukan termasukdidalam Verfonding 6934.
2008 menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I, dan II telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya mendalilkan masingmasing : Tergugat I : Bahwa pensertifikatan tanah seluas 14.198 m2 di jalan Piere Tendean No. 41 adalahmelalui prosedur yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, dan obyeksengketa di atas bukan berasal dari tanah hak adat, melainkan berasal dari tanahnegara bekas Eigendom Nomor 6934 yang sejak Tahun 1918 tertulis atas nama HetGoeverment Van Nederlandsche Indie
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatanadalah miliknya, maka harus didaftarkan atau disertifikatkan sebagai bukti konversidari tanah adat menjadi tanah hakmilik ;Bahwa pensertifikatan tanah seluas 14.198 m2 di jalan Piere Tendean No. 41 adalahmelalui prosedur yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, dan obyeksengketa di atas bukan berasal dari tanah hak adat, melainkan berasal dari tanahnegara bekas Eigendom Nomor 6934 yang sejak Tahun 1918 tertulis atas nama HetGoeverment Van Nederlandsche Indie
sesoorang dalam pergaulan dengan sesama warga, atau terhadap harta bendaoranglain ; 9229222922 202222 2 222 28e Bahwa untuk memahami substansi dari perbuatan melawan hukum harus mengacupada rumusan diatas ;Bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukumnya benar Tergugat I telah melakukanpensertifikatan tanah obyek sengketa sehingga keluar Sertifikat Hak Pakai No.75tertanggal 24 juli 1987 atas nama Tergugat I, yang berasal dari Eigendom VerpondingNo.6934 tertulis atas nama Het Goeverment Van Nederlandsche Indie
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Januari 2008 Yang Masih Mencantumkan Tarif Bea Masuk5% Yang Berarti Telah Terjadi Kesalahan Tata Usaha BerupaKesalahan Pencatuman Tarif Bea Masuk.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo telah menolak mengisi kKekosongan hukum, sehinggaputusannya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UndangUndangDasar 1945 (Amandemen Ill) dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 22 AlgemeneBepalingen van Wetgeving voor Nederlandsche Indie
kekuasaan kehakimanmerupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, danmemutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada ataukurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Algemene Bepalingen vanWetgeving voor Nederlandsche Indie
WAHYU DWI OKTAFIANTO, SH.
Terdakwa:
SUDARSONO Alias MUJI Bin JO SUWITO
28 — 8
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Ad.1 Unsur Barang siapaBahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukum pidana yang menurut sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurliike person (manusia) dimana hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie dalam arrest tanggal O05 Agustus 1925 yangmenyatakan bahwa subyek hukum pidana Indonesia adalah manusia karena hukum pidanaIndonesia dibentuk berdasarkan asas kesalahan individual (H.A.Zainal Abidin Farid, 2007:395396).Berdasarkan
15 — 11
SHSM JMrictist onenswiod sineoA. nelkoegceS sisi Sernonwnis nenororrisq Aes sagicynaini neblomoki pnvpA damsaisivi meivisis9 nansesbied swisd ynecninoeMJsiberl apaioslib aviai elabieq sis cieq rielab iasibsM posing: 09S cudeT tsopnilles Os nsiceg ABbH in. aise misisb nedomme)T caeigad igsieh necisaipeinied geist mblsH numen cifdenpexslib vsysl dsbii fendisenplibsoneas pnaobie csgeb ib (sbrnowtoM cbhiweT indie ricede oot os lg des ssey get ree ~MBIA EL ek nekbsors4 siatasS celdeinocenieltree nd whi
16 — 4
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil alQurandalam surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :as azol< woe o pe wm Py, yp Be + Le a) OS aus indie igwe ote = / /Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, MakaSesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan