Ditemukan 365 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Prgi
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1010
  • 25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 309/Pdt.G/2021/PA.Prgi
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2213
  • 25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa
Register : 20-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 487/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 7 Nopember 2017 — JIMMI Als BAIM Bin ZAINAL
558
  • Tahun2009 menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yangbersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membanitu, turutserta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikansuatu tindak pidana Narkotika;Perkara No. 487/Pid.Sus/2017/PN.Bls 10Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran Pasal 132 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan quasi
Register : 27-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 242/Pdt.G/2020/MS.Lsm
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
357
  • elbs pwYl Lisl 28ue dy940 4479 J dle JI Quasi Gur 9 qhe Vs wai a8 aayorzo ul rol te pSay yl olive yloiwl oY toy wtAJ losdl ey oLL laa 9 24ol prowlArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telahhampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukumsalah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan.
Register : 12-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ntn
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1312
  • plas pMwYl Lisl a5TaswKE Yo 64920 Tiga jl aloul, Quasi Gury TMeo Va qos lqsd eaulaag wgoJl QoL pcg il aol le pSou ul olixe jl poiwVl OVaJlosJI e795 oLLIslam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tanggamengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidakberguna lagi nasihatnasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaianantara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkinakan dapat mencapai tujuannya.
Putus : 25-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M. RAFI
8960 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun2005 :"Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh Instansidengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintan yang bersifatoOperasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yangmenghasilkan semi barang/jasa public (quasi public goods).Contoh Instansi yang menyelenggarakan penyediaan barangdan/jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan,seperti rumah sakit pusat atau daerah..............dst." ;9.
    Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun2005:"Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh Instansidengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintan yang bersifatOperasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yangmenghasilkan semi barang/jasa public (quasi public goods).Contoh Instansi yang menyelenggarakan penyediaan barangdan/jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan,seperti rumah sakit pusat atau daerah..............dst." ;9.
    Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005:"Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh Instansi dengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalarnmenyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semibarang/jasa public (quasi public goods). Contoh Instansi yangmenyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalahpelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat ataudaerah..........dst." ;9.
Putus : 29-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/Pdt/2011
Tanggal 29 Maret 2012 — BAHARUDIN, DKK VS. PT. TAMAN OLAH RAGA JAGORAWI
178229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa apabila quod non judex facti (Hakim) Pengadilan Negeri Cibinongbermaksud akan memeriksa dan memutuskan permohonan ini menurut tatatertib/nukum acara quasi gugatan, maka tetap Hakim tidak bolehmenerapkannya secara murni, jika permohonan sudah menyangkut pihaklain, memang Hakim diperkenankan memeriksa permohonan secara quasigugatan, namun penerapannya secara terbatas ic. memanggil Direksi danKomisaris untuk didengar keterangannya secara langsung dalampersidangan, tapi ia/mereka tidak boleh menunjuk
Register : 20-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 56/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI
15497
  • Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yangberwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan.Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadisuatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia, dimana tatacara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acaraperdata (quasi perdata).
    Bahwa sifat dari Hukum Acara Praperadilan yang mengikuti tata carapemeriksaan perdata (quasi perdata) tersebut dapat ditemukan dalambeberapa Putusan Praperadilan yang serupa dengan perkara aquo, dimanaHal. 4 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.SelPermohonan diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dengan berdasarkanpada domisili Termohon/Termohon, yaitu :a.
    sedangkan dalam kasus ini perkara pokokbelum diputus sehingga Hakim tidak mempergunakan pasal tersebutuntuk menilai apakah berwenang atau tidaknya sidang praperadiian diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini;Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan Termohonbahwa Praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri dimana tindakanhukum yang dilakukan termohon;Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan putusanHakim bukti P27, dengan alasan bahwa praperadilan adalahsengketa dengan quasi
Putus : 30-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/Pid Sus/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005:Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalammenyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semibarang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yangmenyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalahpelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat ataudaerah.....dst..
    Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005 :Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalammenyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semibarang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yangmenyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalahpelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat ataudaerah.....dst..
    Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005:Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPKBLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalammenyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semibarang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yangmenyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalahpelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat ataudaerah.....dst.9.
Register : 27-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 20-04-2019
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 115/Pdt.G/2017/PTA.Mks
Tanggal 7 Nopember 2017 — PEMBANDING VS TERBANDING
2114
  • Gauls Quasi) tal le Say olASS sed CHArtinya: Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggapgoncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh(hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukumsalah satu suamiistri dengan penjara yang berkepanjangan, dan iniadalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Agama Makassar Nomor
Register : 11-07-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 3 Maret 2015 — Hj. H A S M A. R melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA; - SATUAN DG. NGALLE;
12230
  • Sistempendaftaran tanah di Indonesia disebut Quasi Positif (positif yang semu). Adapunciri sistim quasi positif adalah sebagai berikut: 1) nama yang tercantum dalam bukutanah adalah pemilik tanah yang benar dan dilindungi hukum.
Register : 02-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
136
  • 25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa
Register : 27-02-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1048/Pdt.G/2019/PA.Bks
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
242
  • els pw js 159OY Tay st 0 89992 To 5II Alors Quasi Cry Ghoe Vo qibai lessob lang u5o)l joudb (ace JI aol le oS>u ul olixe yl oiw VlaJloJI e9)Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satusuami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yangbertentangan dengan semangat keadilan.
Register : 25-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BITUNG Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Bitg
Tanggal 8 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
1213
  • Sari Usaha Mandiri dan berpenghasilan kurang lebihsekitar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu atau Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) setiap bulan;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakimmengambil hadist Rasulullah Saw:739 jials osLJl pSio EUaiaul cypo Luis piseoLelaine) p09 TOU Quasi po Gael ails( s,LuJl olg,) slog aJ ald pgioJl alesArtinya Wahal para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggupmemenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin.Sesungguhnya
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2885/Pdt.G/2020/PA.Sda
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • perceraian;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allan SWT, namun dalamkeadaan suami istri Sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikapJera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, makaperceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alin danmenjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab FiqihSunnah Juz Il halaman 248 ;aly clay lS, zal al ficl dan, gil diy quasi
Register : 02-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2110
  • 25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa
Register : 15-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PA Kasongan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ksn
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5315
  • 159OY 5795 EF V B50 T95II alos, Quasi Gury ,ZMLo Vo qos lg.9 eastsp oll Iiag ugoll grub yrs 5 221 le pSou yl olixe jLoiwlaJlasJl.Hal. 14 dari 17 Hal.
Putus : 30-04-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2516 K/Pdt/2014
Tanggal 30 April 2015 — RATNA RIDHAWATI lawan RUSLINA HERMAWATI
4729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tata susila yangbertentangan dengan asas kepatutan, sehingga dalam hal ini Penggugat sangatlahmerasa terhina;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada posita point ke 8, 9, dan 10 Tergugatterlihat telah melakukan kelalaian yang dikenal dengan sebutan recless conductatau willful and wanton misconduct, yaitu merupakan tingkat kelalaian yanglebih tinggi derajatnya dan termasuk dalam kategori kelalaian berat (grossnegligence) untuk perbuatan kecerobohan ini sering disebut dengan KuasiKesengajaan (quasi
Register : 06-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA PARIGI Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Prgi
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
87
  • 25Clo 5 alosl, Quasi cusyg sGbo Vo Gos Igrd Aas 5% eloaol le Sou ol dline jloiw VI SY (TE) PE po Bjg0lal Zo4 dLb Alb liag Goll yatWh garg iilArtinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampakarena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangandengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa
Register : 20-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 7 Nopember 2017 — ECHINTA OKTAVIA Als MAK ECHI Bin ALI HANAFI
448
  • Pasal 1 Angka 18 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yangbersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turutserta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikansuatu tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran Pasal 132 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan quasi