Ditemukan 2284 data
KUPIK SULAENI, SH
Terdakwa:
SISWANTO AlIAS JALU Bin Alm. SUPARMAN
82 — 10
Saksi Naning Sunarsih Binti Kosim, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi bekerja di Kecamatan NgunutSejak Bulan Pebruari 2014 dan jabatan saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KepalaSub Bagian Tata Usaha adalah Membawahi pelayanan kepadaMasyarakat, administrasi Kepegawaian Khusus Pegawai KecamatanNgunut, Surat Menyurat ; Bahwa Untuk penerimaan pegawai dikecamatan Ngunut yang menangani (berwenang) adalah BadanKepegawaian Daerah
H.M. SUHADAK, Spd
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq Kejaksaan Negeri Probolinggo
159 — 43
Kemudian ditambah dengan 3 subbagian lagi dengan alasan yang baru, yaitu Termohon tidak cukup buktidalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dan Termohon dalamHalaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Pblmenghitung nilai kerugian tidak menggunakan lembaga yang sah sesuaidalam peraturan perundangan, serta Penetapan pemohon sebagaitersangka merupakan tindakan kewenanganwenangan danbertentangan dengan asas kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa
Terbanding/Terdakwa : Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin
202 — 104
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kotamadya menjelaskan uraian tugas Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanahantara lain :Pasal 31 huruf m ;Mengadakan pemeriksaan berkasberkas pendaftaran tanah, peralihan hak,pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kotamadya Pasal 31 huruf m menjelaskan bahwa Kasi Pengukuran danPendaftaran Tanah mempunyai uraian tugas mengadakan pemeriksaan berkasberkas pendaftaran tanah, peralihnan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya,Bimbingan PPAT dan laporan
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kotamadya menjelaskan uraian tugas Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanahantara lain :Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT PdgPasal 31 huruf m ;Mengadakan pemeriksaan berkasberkas pendaftaran
142 — 98
Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa;3. AHMAD MULYANTI, S.H. Jabatan Kepala Sub. BagianBantuan Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa;Kesemuanya warganegara Indonesia, berkantor padaKantor Bupati Kabupaten Sumbawa, JI.
1.Moh. Supriyono
2.Nur Fatoni
3.Nur Hasyim
Tergugat:
Bupati Kendal
223 — 92
;aNIP : 19751005200903 1004 ;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak AsasiHalaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMGManuasia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKendal ;5. Nam: Y. TEKAT UTOMO, S.H. ;aNIP : 197907072009003 1 006 ;Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi PemerintahanUmum dan Desa pada Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Kendal;6. Nam : DEFIS KAUTSAR,a S.H.;NIP : 19810115201001 1 025 ;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten7.
89 — 55
(Kepala SubBagian Ligitasi), 3. M. Irsadul Afkari, SH.(StafSub Ligitasi), berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.553/DISNAKERTRANS/2015, tertanggal 21April 2015 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 22 April2015, Nomor 413/SK/PDT/2015/PN.PBR, disebutPEMBANDING dahulu TERGUGAT II.;2. PPEMERINTAH PROPINSI RIAU C/Q KEPALA BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,Yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 438,Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasakepada :1.
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengusulan anggaran sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) diajukan kepada SekretarisDaerah, sedangkan pengusulan anggaran di atas Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diajukan kepadaBupati Talaud ;Pengajuan anggaran dikembalikan ke Kepala SubBagian Perbendaharaan untuk pembuatan SPM ;Rp.j. Kuasa Bendahara Umum Daerah mengeluarkan cek ;k.
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
114 — 73
., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum KepulauanSetda Kepulauan Selayar, beralamat Jalan JenderalAhmat Yani No.1 Benteng Kabupaten Kepulauan SelayarProvinsi Sulawesi Selatan ;2. Saenuddin, SH., Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat, beraalamat di jalan D.I.
67 — 114
Lokasi pengadaan ditunjuk Puskesmas Kecamatan Cengkareng danPuskesmas Kecamatan Kalideres.Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Baratmengeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SukuDinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Baratyaitt WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)SKPD
270 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala Subbagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang;13) Henri Wiradly Hutahaean, S.H., Jabatan Analis Hukum;Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor13/SKUHK.03.02/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 28 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 1 April 2019 dan diregister dengan Nomor 32
132 — 24
Subbagian Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah.2. Subbagian Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan.3. Subbagian Hakhak dan Permasalahan Atas Tanah.Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tersebut dan melihat langsungserta bertemu dengan masyarakat di Jalan Teluk Pauh tersebut,disana saksi ditunjukkan lokasi jalan yang menjadi permasalahanpembangunan jalan yang pernah ditutup oleh Sdr.
Subbagian Umum dan Kepegawaian : Sdri. JASATRI2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan : Sdri. ANDI NURAINISeksi Pemerintahan : Sdr. INDRA JAYA. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Sdr. SURYA ATMAJA. Seksi Kesejahteraan Sosial : Sdr. JASRISeksi Ketentraman dan Ketertiban : Sdr.
52 — 11
Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Keahlian Ahli di Bidang Pengawasan Perbankan, Ahli mulai bekerjadi Bank Indonesia dari tahun 2002 sebagai Pemeriksa BPR, tahun 2006sebagai Asisten Pengawas Bank, tahun 2013 sebagai Pengawas Bank dantahun 2014 ditugas di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Bank,tahun 2016 sebagai Kepala Bagian Sub Pengawas Bank dan tahun 2017beralih menjadi pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kepala SubBagian
79 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sonta Niago, jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum Il, BiroHukum dan Organisasi;f. Mohammad Sahlan; jabatan Pelaksana pada Biro Hukum danOrganisasi dan;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2017g.
I Gusti Gde Putra Pringga Acyutha
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar
175 — 204
atau risalahpenyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06Oktober 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Dps, telahmengajukan gugatan sebagai berikut;1.Bahwa Penggugat merupakan Pegawai penuh /tetap Perusahan AirMinum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar berdasarkan Surat KeputusanDireksi Perusahan Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor : 362 /PERUMDA/ KPTS / 2020, tanggal 1 Juli 2020 dengan jabatan staff SubBagian
478 — 350
., dibawah sumpah pada pokoknya Ahlimemberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :e Bekerja sebagai Wartawan di Kompas Group sejak tahun 2004;e Bekerja dibagian Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun2006 dibagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal AplikasiInformatika dan sejak Maret 2011 Ahli diangkat menjadi Kepala SubBagian Penyusunan Rancangan Peraturan di Direktorat JenderalHal. 25 dari 44 hal Put.No.278/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.
89 — 47
., M.Si. diberhentikan dari jabatan lama yaitu jabatan KepalaBidang Penyelenggaraan EGovernment pada Dinas Komunikasi,Informatika, dan persandian pada dinas komunikasi, informatika danpersandian Ill/o. dengan penempatan baru sebagai pelaksana padaSekretariat DPRD Kabupaten Kampar;(vide Bukti P1 dan T8);10.Bahwa selanjutnya Penggugat ditugaskan sebagai pelaksana pada SubBagian TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar (videBukti T8 dan P2);Halaman 46 dari 56 halaman Putusan No. 24/G/2018
71 — 14
Terdakwa bekerja pada PTTirto Sarana Pangan sejak tahun 2001 dan diangkat menjadi Kepala Subbagian farm Karangmenggah berdasarkan SK no92/WJCHRDSK/IX/2011tanggal 05 September 2011 dimana terdakwa setiap bulannya terdakwamendapat upah atau gaji berupa uang tunai sebesar Rp. 3.248.146, (tiga jutadua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah) ;Terdakwa Il bekerja pada Wonokoyo Group sejak tahun 2001 dan berdasarkanSK no 139/WJCHRDSK/XIV2011 tanggal 08 Desember 2011 diangkatmenjadi
93 — 57
Kepala Subbagian Tata Usaha UPQCiawi, Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy)); Keputusan Kepala Unit Percetakan Alquran Nomor 06Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang PerubahanAtas Keputusan Kepala Unit Percetakan Alquran Nomor01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Pada Unit Percetakan Alquran (fotocopy dari fotocopy); Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 01 Tahun 2018tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan PengelolaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada
DR KPHA TJANDRA SRIDJAYA PRADJONGGO,SH.MH
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Mojokerto
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto
145 — 77
Kepala subbagian BantuanHukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, DKK., berdasarkan surat kuasakhusus dari Walikota Mojokerto tertanggal 22 April 2013 dan SLAMETHARIYADI, SH. DKK Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 23 April 2013 yang diberikan oleh UMBU LAGE WOLEKA,SH. Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto berdasarkan surat Kuasa Khususdengan hak substitusi dari Walikota Mojokerto tertanggal 22 April 2013 ; Tergugat II hadir kuasanya RIZAL ALPIAMI, SH.
ENDANG NINIK PUJILESTARI KasubsiSengketa dan Konflik Pertanahan, DKK. berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 24 April 2013 ; Tergugat IV hadir kuasanya sama seperti Tergugat yaitu ISWAHYUDI, SH.Kepala subbagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto,DKK., berdasarkan surat kuasa khusus dari Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Mojokerto tertanggal 22 April 2013 ; Tergugat V sampai dengan Tergugat VII hadir sendiri NURSAN, BA., KetuaYayasan / Pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
126 — 53
daerahkabupaten/kota dan staf ahli bupati/walikotamerupakan jabatan eselon IIb atau jabatanpimpinan tinggi pratama..Ayat (3) Sekretaris Inspektorat daerah kabupaten/kota,inspektor pembantu, sekretaris dinaskabupaten/kota, sekretaris badan daerahkabupaten/kota, kepala bagian serta camatmerupakan jabatan struktural eselon Illa ataujabatan administrator; Ayat (4) Kepala bidang pada dinas dan badan sertasekretaris kecamatan merupakan jabatan struktureselon IIIb atau jabatan administrasi;Ayat (5) Lurah, kepala subbagian
pada sekretariat daerah,sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badandaerahkabupaten/kota, kepala unit teknis padadinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas A,sekretaris Kecamatan tipe B, serta kepala seksipada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVaatau pengawasAyat (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas danbadan daerah kabupaten/kota kelas B, kepalasubbagian pada unit pelaksana teknis dinas danbadan kelas A, kepala subbagian padaKecamatan, sekretaris keluranhan dan kepala seksipada kelurahan