Tergugat tidak hanya berhenti sampai denganpenyegelan yang dilakuann terhadap Restauran Teluk Kupang, akan tetapiTergugat telah berencana untuk melakukan pelelangan/pengalihan kepadapihak ketiga dalam waktu dekat untuk dikelola, padahal Penggugat masihmemiliki hak terhadap Restauran Teluk Kupang untuk dikelola hingga tahun18.Bahwa tindakan sewenangwenang tergugat yang tidak memenuhiperjanjian Nomor: BU.593/025/2001 tanggal 10 februari 2001 dan SuratPerjanjian Nilai Sewa Tanah Nomor : 12/HK/Pemkot/2009 Nomor01

KPGRestauran Teluk Kupang untuk dikelola oleh Penggugat hingga tahun 2021berdasarkan perjanjian Nomor : BU.593/025/2001 tanggal 10 februari 2001dan Surat Perjanjian Nilai Sewa Tanah Nomor : 12/KH/Pemkot/2009 Nomor01/TK/VV2009 tanggal 08 mei 2009 tanpa syarat dan beban apapun juga. 20.Bahwa karena tindakan tergugat adalah melakukan Wanprestasi makatelah membawa kerugian bagi tergugat baik secara materil mauppunIMMateril. 2222 = 22> non ron son nn ne nn nn nnn nnn nen nen nen nee nme nne21.Bahwa adapun

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang btidak mematuhiperjanjian Nomor : BU.593/0235/2001 tanggal 10 februari 2001 dan SuratPerjanjian Nilai Sewa Tanah Nomor : 12/HK/Pemkot/2009 Nomor01/TK/VV2009 tanggal 08 Mei 2009 dan memutuskan perjanjian secaraHalaman 8 dari 25 Halaman. Putusan Perdata Nomor : 90/PDT/2016/PT. KPGsepihak dan disertai dengan tindakan penyegelan terhadap RestauranTeluk Kupang dan mempunyai keinginan untuk melakuan pelelangankepada pihak ketiga adalah Wanprestasi. .

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Restauran TelukKupang untuk di kelola oleh Penggugat hingga tahun 2021 berdasarkanPerjanjian Nomor : BU.593/025/2001 tanggal 10 februari 2001 dan suratperjanjian Nilai Sewa Tanah Nomor : 12/HK/Pemkot/2009 Nomor01/TK/VV2009 tanggal 08 mei 2009 tanpa syarat dan beban apapun. . Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil yang di derita olehPenggugat akibat tindakan Tergugat adalah sebagai berikut : 1.

Pdt.G/ 2010/ PN.TBI permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sempurna kepadaTerbanding/Tergugat pada tanggal 02 September 2010 ;Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara,kepada para pihak masing masing tanggal 06 Oktober 2010,yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita/Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan bahwa dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberikesempatan pada kedua belah pihak yang berperkara untukmempelajari berkas perkara perdata Nomor01

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor01/Pdt.G/2010/PN.TBI tanggal 19 Agustus 2010yang dimintakan banding ;MENGADI LI SENDI RI Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayarongkos perkara pada kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat bandingsebesar Rp. 150.000, (seratus' limapuluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari SENIN, tanggal 20DESEMBER 2010, oleh kami HA.

Lahir di Batang Serangan 01 Juli 1967, Jenis KelaminPerempuan, Agama Islam, Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Alamat DusunPermai, Desa Perupok, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten AcehTamiang, karena Tergugat telah menjalani hukuman atas gugatanyang dimaksudMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriKualasimpang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2017 Nomor01/Pdt.G/2017/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Halaman 7 Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT BNADALAM POKOK PERKARA

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp. 806.000, (delapan ratus enam ribu rupiah);6. menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkanRelaas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat pada tanggal 5 Juni2017,Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Ksp;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor01/Pdt.G/2017/PN Ksp yang dibuat oleh Azmeiliza Aminuddin, SH PaniteraPengadilan Negeri Kualasimpang yang

jumlahseluruhnya = Rp.30.000.000. ( tiga puluh juta Rupiah ) ;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding /semula Tergugat tetapberada dipihak yang kalah, maka Terbanding /semula Tergugat dihukum untukmembayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 jo UndangUndang 49 Tahun 2009, Rbg dan Peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula PenggugatMemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor01

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tatausaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor01/PBTL/BPN.36/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang PembatalanHak Atas Sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 4044/Rempoa Surat UkurTanggal 4 Februari 2003 Nomor 382/Rempoa/2003 Seluas 1.438 M?

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tatausaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor01/PBTL/BPN.36/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang PembatalanHak Atas Sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 4044/Rempoa SuratUkur Tanggal 4 Februari 2003 Nomor 382/Rempoa/2003 Seluas 1.438M2 Atas Nama Dewi Monita Dan Reza Rhenaldi Syaiful Atas BidangTanah seluas 128 M2 terletak di Kelurahan Rempoa KecamatanCiputat Timur

Bahwa selama pisah tersebut baik Penggugat sendirimaupun pihak keluarga sudah berusaha untuk mencarikeberadaan Tergugat namun tidak berhasimenemukannya; Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib yangdikeluarkan oleh Kepala HULU SUNGAI SELATAN Nomor01/08.2003/TB/IV 2011/PRG/HMI11/201 1 tanggal 05April 2011 #Tergugat sudah tidak diketahui lagikeberadaannya (alamatnya di Indonesia); Berdasarkan alasan/dalil dalil di atas, Penggugatmohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq.

Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor01/08.2003/TB/IV/2011 yang dikeluarkan' oleh KepalaHULU SUNGAI SELATAN tertanggal 05 April 2011 yangtelah materai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (bukti.Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi,masing masing bernama :1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta tertanggal 21 Januari 2010 Nomor01/B/2010/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini Fone eee eee ee2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tertanggal 08 April 2010 Nomor01/B/2010/PT.TUN.JKT tentang Pergantian Susunan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus~ perkara ini ;2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6Oktober 2009 Nomor : 77/G/ 2009/ PTUN.JKT ;3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isiri sah,yang menikah di Berau pada tanggal 16 Oktober 2014, yang tercatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau,Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01/76/III/2015 tanggal 05 Maret 2015;2.

, pendidikan SMKpekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Gunur sari,Rt 04Kelurahan Gunug Sari Kecamatan SegahKabupaten Berau = dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena Saksi Kakak Kandung PenggugatBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang menikh pada 16 Oktober 2014, yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, ProvinsiKalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01

Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gunung SariKelurahan Gunung Sari Kecamatan Segah Kabuaten Berau, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Terggat karenaSaksi adalah Tante Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sahyang menikh pada 16 Oktober 2014, yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, ProvinsiKalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor01/Eks.HT/2010/PN.KlId tanggal 24 Mei 2011 ;4. Menyatakan sita eksekusi jo Berita Acara Eksekusi Nomor01/Eks.HT/2010/PN.Kld tanggal 7 Juni 2011, tidak sah dan tidak berharga;5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untukmengangkat sita eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 7 Juni 2011Nomor : 01/Eks.HT/2010/PN.KId tersebut ;6. Menghukum Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;7.

,tersebut diatas dan praktek perbedaan antara luas tanah yang tertera dalamsertifikat/surat lainnya dengan fakta riil hanya ditoleransi seluas 10 m/,dihubungkan dengan pelaksanaan sita eksekusi riil Berita Acara Sita EksekusiNomor 01/Eks.HT/2010/PN.Kld., tertanggal 7 Juni 2011. yang melebihi luas dariamar putusan dalam perkara ini, maka menurut pendapat Majelis HakimTingkat Banding dalam pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan padatertanggal 7 Juni 2011 + #=zBerita Acara Sita Eksekusi Nomor01

/Eks.HT/2010/PN.KlId., seharusnya berpedoman pada luas tanah yangtertera dalam amar putusan kasasi Mahkamah Agung No.301K/Pdt/2004tanggal 29 Juni 2003 dengan luas 1.600 m2 yang telah berkekutan hukumtetap, tidak berpedoman dengan batasbatas sebagaimana yang pelaksanaansita eksekusi pada tanggal 7 Juni 2011 Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Eks.HT/2010/PN.Kld., tersebut diatas.

Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Eks.HT/2010/PN.KlId., tertanggal 7 Juni 2011 tidak sah dan tidakberharga.7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untukmengangkat sita eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 7 Juni2011 Nomor 01/Eks.HT/2010/PN.Kld., tersebut.8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untukmengembalikan tanah selebihnya luas 682 m2 kepada tersitaeksekusi.9.

Tidak meneliti dan tidak menilai ketetapan penerapan hukummateriil dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor01/Pdt.G/2016/PN Pdp. tanggal 26 Agustus 2016, dalam pokokperkara, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 25 ayat(1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman,Halaman 19 dari 29 hal.Put. Nomor 1843 K/Pdt/20173.

Tidak memeriksa dan tidak meneliti suratsurat bukti yang diajukanoleh Penggugat dan Para Tergugat dalam berkas perkara dariputusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor01/Pdt.G/2016/PN.Pdp tanggal 26 Agustus 2016, yaitu:a. Tidak memeriksa rumusan setiap surat bukti sebagaimanadiatur dan ditentukan dalam Pasal 1342 s/d Pasal 1351KUHPerdata;b.

Nurbaini, ibu dariPenggugat;Namun dalildalil gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugatdimaksud tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Padang Panjang (Judex Facti) dalam Putusan Nomor01/Pdt.G/2016/PN Pyk. tanggal 26 Agustus 2016.

Majo Dirajo);(vide Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor01/Pdt.G/2016/PN Pdp. tanggal 26 Agustus 2016, halaman 19 dari 83halaman, paragraph kedua);Dan Tergugat X dalam jawaban serta dalam dupliknya juga tidakmembantah dan tidak menolak bahwa seluruh objek perkara (Tumpak s/dV) dan juga mengakui bahwa seluruh objek perkara benar merupakan hartapusaka tinggi bagi kaum Tergugat (harta pusaka tinggi dalam kaum DT.Majo Dirajo).

Majo Dirajo dalam pengurusansertifikat hak milik atas seluruh objek perkara;(vide Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor01/Pdt.G/2016/PN Pdp. tanggal 26 Agustus 2016, halaman 29 dari 83halaman s/d halaman 31 dari 83 halaman, serta halaman 45 dari 83halaman s/d halaman 50 dari 83 halaman);12.

Menyatakan Barang Bukti berupa;1 (satu) buah koper berwarna hitam merk POLO AUDI dengan tagbagasi atas nama PADLIANA 3K286 tanggal 3 Februari 2020 dan RushTag atas nama PADLIANA AGUSTIAN 3K286 tanggal 3 Februari 2020.2(dua) kantong plastic berisi baby lobster yang dibekukan.1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor01/CACAH/WASDALINO5.0/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.1 (Satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor01/SISIH/WASDALIN/05.0/II/2020.1 (satu) lembar Berita Acara pelepasliaran Nomor :

2020/PN Lbp Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukanpenyeludupan baby lobster bersama saksi Padliana Agustian namuntidak tertangkap oleh pihak berwajib;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) buah koper berwarna hitam merk POLO AUDI dengan tagbagasi atas nama PADLIANA 3K286 tanggal 3 Februari 2020 dan RushTag atas nama PADLIANA AGUSTIAN 3K286 tanggal 3 Februari 2020.2(dua) kantong plastic berisi baby lobster yang dibekukan;1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor01

/CACAH/WASDALINO5.0/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.1 (Satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor01/SISIH/WASDALIN/05.0/II/2020;1 (satu) lembar Berita Acara pelepasliaran Nomor : 01/05.0/KL280/II/2020, tanggal 4 Februari 2020;1 (satu) lembar CheckIn Control and Report Form Flight No 3K286,tanggal 3 Februari 2020;1 (satu) lembar general Declaration JETSTARASIA AIRWAYS PTE LTDFlight No 3K286 tanggal 3 Februari 2020;2 (dua) lembar tag bagasi 03 Februari Sin 3k286.1 (Satu) lembar manifest 3K286, tanggal

/CACAH/WASDALINOS5.0/II/2020 tanggal 3 Februari 2020. 1 (satu) lembar Berita) Acara Penyisihan Nomor01/SISIH/WASDALIN/05.0/II/2020. 1 (satu) lembar Berita Acara pelepasliaran Nomor : 01/05.0/KL280/II/2020, tanggal 4 Februari 2020. 1 (satu)lembar CheckIn Control and Report Form Flight No3K286, tanggal 3 Februari 2020. 1 (satu) lembar general Declaration JETSTARASIA AIRWAYSPTE LTD Flight No 3K286 tanggal 3 Februari 2020. 2 (dua) lembar tag bagasi 03 Februari Sin 3k286. 1 (Satu) lembar manifest 3K286

Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) buah koper berwarna hitam merk POLO AUDI dengan tagbagasi atas nama PADLIANA 3K286 tanggal 3 Februari 2020 dan RushTag atas nama PADLIANA AGUSTIAN 3K286 tanggal 3 Februari 2020.2(dua) kantong plastic berisi baby lobster yang dibekukan.1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor01/CACAH/WASDALINO5.0/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.1 (Satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor01/SISIH/WASDALIN/05.0/II/2020.1 (satu) lembar Berita Acara pelepasliaran Nomor :

Gugatan Penggugat Obscurum Libelum;Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima olehPengadilan Negeri Sengeti telah memberikan Putusan Nomor01/Pdt.G/2015/PN Snt, tanggal 27 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :e Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan yang nyatakemudian memohon putusan sebagai berikut: Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1187 K/PDT/2016,tertanggal 03 Agustus 2016, juncto Putusan Pengadilan Tinggi JambiNomor 87/PDT/2015/PT JMB tanggal 28 September 2015 junctoPutusan Pengadilan Negeri Sengeti dalam Perkara Perdata Nomor01

DAN REKONVENSIMenghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 4.351.000, (empat juta tiga ratuslima puluh satu ribu rupiah).nonn Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan PermohonanBanding Nomor 01/Pdt/G/2014/PN.Bks yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Bengkalis, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 10Nopember 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor01

kepada Terbanding II/semula Tergugat II, kepada Terbanding III/semula Tergugat Ill telah diberi kesempatan untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara ( inzage ), sebagaimana Relaas PemberitahuanMemeriksa Berkas Nomor 01/Pdt/G/2014/PN.Bks;TENTANG HUKUMNYAwonnnnnee Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg tenggangwaktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusandijatunkan atau setelah pemberitahuan putusan;nonn Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor01

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor01/Pdt/G/2014/PN.Bks tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkanbanding tersebut;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.PBR3.

kesepakatan sebagai berikut:1.Pasal 1Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersamasama telahmempelajari dan membenarkan sengketa para pihak adalah sebagaiberikut:Penggugat selaku Direktur C.V.Kuda Laut merupakan perusahaan yangbergerak dalam bidang jasa dalam hal ini selaku penyedia jasamendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembangunanSPAM Desa Tawaang, Tawaang Timur, dan Tawaang Barat yangdananya berasal dari DAK/APBD sesuai' Kontrak Nomor01

Maret 2016 di ADD Nomor 01/ADDKONTRAK/PPKCK/DPUMS/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dengan jangkawaktu pelaksanaan hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yangdiperhitungkan sejumlah Rp68.332.450, (enam puluh delapan juta tiga ratustiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dipotong pajak sesuaiUndangundang;Pasal 31) Cara Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat atas pekerjaanpembangunan SPAM Desa Tawaang, Tawaang Timur, dan TawaangBarat yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor01

Menetapkan barang bukti berupa :- 2 (dua) lembar berkas surat peringatan pertama (SP1) Nomor 208/SP-TIMPEKAT/XII/205/2016, tanggal 24 Desember 2016;- 1 (satu) lembar berkas surat peringatan Kedua (SP2) Nomor 215/SP-TIMPEKAT/XII/205/2016, tanggal 30 Desember 2016;- 1(satu)lembar berkas surat peringatan Ketiga (SP3) Nomor01/SP-TIMPEKAT/I/205/2017, tanggal 03 Januari 2017.Dikembalikan kepada saksi Hamid Hasnan Bin Hasnan;5.

Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar berkas surat peringatan pertama (SP1) Nomor 208/SPTIMPEKAT/XII/205/2016, tanggal 24 Desember 2016; 1 (satu) lembar berkas surat peringatan Kedua (SP2) Nomor 215/SPTIMPEKAT/XII/205/2016, tanggal 30 Desember 2016; 1(satu)lembar berkas surat peringatan Ketiga (SP3) Nomor01/SPTIMPEKAT/I/205/2017, tanggal 03 Januari 2017.Halaman8dari9 halaman Putusan Nomor16/PID.B/2018/PTPBRDikembalikan kepada saksi Hamid Hasnan Bin Hasnan;5.

Terjadikekeliruan terhadap nominal dalam Surat Perjanjian Perdamaian Nomor01/Dading/YUESHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018 berbedadengan isi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor21/Pdt.G/2018/PN Trg tertanggal 04 Juni 2018.

Surat Perjanjian Perdamaian Nomor01/Dading/YUESHB/XI/18tertanggal O8 November 2018 bukanmerupakan Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kKekuatan buktiyang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, yangmana kekuatan pembuktian Akta Notaris telah mencukupi batas minimalalat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatusengketa perdata.

Selain itu, Surat Perjanjian Perdamaian Nomor01/Dading/YUESHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018 bukan jugamerupakan Akta Dading merupakan putusan Akta Perdamaian yangdiputuskan oleh Hakim yang memeriksa perkara yang sedangberlangsung di Pengadilan, adapun Kekuatan putusan Hakimmempunyai 3 macam kekuatan, meliputi: Kekuatan mengikat, Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untukmenyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hakatau hukumnya.

SURYA HARAPANBARU Nomor 17 tanggal 19 Agustus 2016 hanya sebagai SEKUTUKOMANDITER DIAM, Sehingga tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan gugatan Pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor01/Dading/YUESHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018.

Selanjutnya pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangandalam tingkat banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding perlu menambahkanpertimbangan keberadaan bukti T.l6 tentang Surat Perjanjian Perdamaian Nomor01/Dading/YUESHB/XI/18 tertanggal 08 November 2018.

Dalam Pokok Perkara:Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh KetuaPengadilan Negeri Masohi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh tanggal 20 Juni 2017 mempunyai kekuatanhukum;Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlahRp5.501.000,00 (lima juta lima ratus satu ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiAmbon dengan putusan Nomor 54/PDT/2018/PT AMB tanggal 29 November2018, yang amarnya

MSHtanggal 28 Agustus 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terlawan dan Terlawan II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh KetuaPengadilan Negeri Masohi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh tanggal 20 Juni 2017 mempunyai kekuatanhukum:; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlahRp500.000,00 (lima

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;14.Bahwa Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan NomorOI/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secarabebas hingga 24 hari setelah penangkapan dilakukan dipertimbang sebagaimemenuhi kriteria Makna kata segera dalam ketentuan tersebut karenamenurut pertimbangan hakim tersebut dalam UndangUndang tidakdijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segeraitu (vide hal. 39 alinea ketiga Putusan Perkara Praperadilan Nomor01

Bahwa dalam perkara sebagaimana Putusan Perkara Praperadilan Nomor01/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 kata "segera" telahdimaknai selama 24 (dua puluh empat hari) selelah penangkapan dilakukansehingga selama 24 (dua puluh empat hari) keluarga yang ditangkapdalam hal ini keluarga Pemohon tidak diberi kesempatan untuk mengetahuisecara sah tentang sangkaan tindak pidana apa yang disangkakan dantidak dapat mengupayakan pendampingan dari Advokat atau Pengacaraselama Penyidikan dilakukan sehingga

pemakai narkoba untukmenjalani rehabilitasi;Bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan selelah 24(dua puluh empat) hari setelah Pemohon ditangkap sebagaimana uraian diatas jelas telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena UndangUndang tidak memaknai atau menjabarkan secara pasti dan logis rentangwaktu kata segera" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;Bahwa Hakim Tunggal dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor01

/PID/PRA/2012/PN.MKL tanggal 19 November 2012 memaknai secarabebas hingga 24 hari selelah penangkapan dilakukan dipertimbang sebagaimemenuhi kriteria makna kata "segera" dalam ketentuan tersebut karenamenurut pertimbangan hakim tersebut dalam UndangUndang tidakdijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segeraitu (vide hal. 39 alinea ketiga Putusan Perkara Praperadilan Nomor01/PID/PRA/20l2/PN.MKL tanggal 19 November 2012):Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas kiranya sangat jelas

Menurut Pemerintah hal demikianmasuk kategori tindakantindakan tidak profesional atau unprofessionalconduct oleh aparatur yang diberikan kewenangan untuk itu.Bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon atas pasal a quo,karena dalam hal keterlambatan yang diberikan oleh penyidik POLRI10.20kepada keluarga Pemohon adalah menyangkut implementasi norma dandalam hal ini penyidik POLRI telah memberikan tembusan surat perintahpenangkapan kepada keluarga Pemohon sehingga Putusan Nomor01/PID/PRA/2012

kesepakatan sebagai berikut:1.Pasal 1Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersamasama telahmempelajari dan membenarkan sengketa para pihak adalah sebagaiberikut:Penggugat selaku Direktur C.V.Kuda Laut merupakan perusahaan yangbergerak dalam bidang jasa dalam hal ini selaku penyedia jasamendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembangunanSPAM Desa Tawaang, Tawaang Timur, dan Tawaang Barat yangdananya berasal dari DAK/APBD sesuai' Kontrak Nomor01

Maret 2016 di ADD Nomor 01/ADDKONTRAK/PPKCK/DPUMS/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dengan jangkawaktu pelaksanaan hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yangdiperhitungkan sejumlah Rp68.332.450, (enam puluh delapan juta tiga ratustiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dipotong pajak sesuaiUndangundang;Pasal 31) Cara Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat atas pekerjaanpembangunan SPAM Desa Tawaang, Tawaang Timur, dan TawaangBarat yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor01

Nomor 379 PK/Pdt/2018ratus delapan puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan perdamaian tersebut Nomor01/Pdt/Bant/2002/PN Bdg., tanggal 26 Maret 2002 tersebut diucapkandengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2002kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Menolak bantahan Termohon Peninjauan Kembali/dahuluPembantah sebagaimana teregister dalam perkara Nomor01/Pdt.Bant/2002/PN Bdg., untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan bantahan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/20182. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahuluPembantah adalah Pembantah yang tidak benar atau tidak baik;3.

2005, dengan Nomor ldentifikasi Bidang Tanah (NIB)08.02.17.02.00438, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 639/BumiAgung/2005, yang terletak di Desa Bumi Agung, KecamatanTegineneng, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang KabupatenPesawaran), Provinsi Lampung;Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 2Februari 2018, Nomor 03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/PN Kld, terhadapsebidang tanah seluas 20.910 (dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh)meter persegi sebagaimana yang tertera dalam Surat Ukur Nomor01

(dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh meterpersegi) sebagaimana yang tertera dalam Surat Ukur Nomor01/Bumi Agung/2005, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)08.02.17.02.00438, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 639/BumiAgung/2005, yang terletak di Desa Bumi Agung, KecamatanTegineneng, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang KabupatenPesawaran), Provinsi Lampung;4.