Ditemukan 402 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — Drs. AIDIN bin SOEJONO, dkk
6645 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOHAMADBASYIR AHMAD dengan Surat Nomor : 821.2/982 Tahun 2008 tanggal 22Desember 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III diLingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;Dalam Tahun 2009, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalonganmelakukan Program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) yang diadakan olehKantor Pertanahan Kota Pekalongan;Dalam pelaksanaan Program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) tersebut,Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan telah melakukan pertemuandengan Asisten I, para Camat seKota
    MOHAMADBASYIR AHMAD dengan surat Nomor : 821.2/982 Tahun 2008 tanggal 22Desember 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III diLingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;Dalam Tahun 2009, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalonganmelakukan program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) yang diadakan olehKantor Pertanahan Kota Pekalongan;Dalam pelaksanaan Program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) tersebut,Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan telah melakukan pertemuandengan Asisten I, para Camat seKota
Putus : 10-03-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 10 Maret 2011 — KOPERASI KARYAWAN CITRA NIAGA ; RACHMAWAN RACHMAN,dk
4136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada sekitar bulan Februari 2008 Maret 2008, terjadi beberapa kalipembicaraan antara pihak buruh (mewakili buruh seKota Semarang danSalatiga berjumlah 31 (tiga puluh satu) buruh) dengan pihak Tergugat,yang saat itu masih dipimpin oleh Bapak MURSANDJOJO, terkaitbeberapa usulan dari pihak buruh menyangkut kelebihan jam kerja, upahlembur dan tunjangan prestasi. Saat itu usulan tersebut dipenuhisebagian oleh pihak Tergugat;.
Putus : 04-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2683 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — Drs. HASAN RUSBINI
11743 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ptk 50,000,000 ipin. = 50% 25,000,000 25,000,0005 Panpel Turnamen Sepak Aripin 50%Bola Antar SMP SeKota 50,000,000 P 25,000,000 25,000,000 Hal. 87 dari 273 hal.
    Ptk1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 579.1 Tahun 2008tentang Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen SepakBola Antar SD SeKota Ptk1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada PanpelTurnamen Sepak Bola Antar SD SeKota Ptk tgl. 11 Nop. 20081 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola AntarSMP SeKota Ptk1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 423.1 Tahun 2008tentang Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen SepakBola Antar SMP SeKota Ptk1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian
    Bantuan Kepada PanpelTurnamen Sepak Bola Antar SMP SeKota Ptk tgl. 26 Juni 20081 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan Kota Pontianak1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 303.4 Tahun 2008tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan KotaPontianak1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM ProKeadilan Kota Pontianak tgl. 5 Mei 20081 (satu) eksemplar Proposal Mitra Sekolah dan Masyarakat(Misem)1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 327.2 Tahun 2008tentang Pemberian Bantuan
    Ptk tanggal 11 November20081 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMPSeKota Ptk1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 423.1 Tahun 2008 tentangPemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMPSeKota Ptk1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada PanpelTurnamen Sepak Bola Antar SMP SeKota Ptk tanggal 26 Juni 20081 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan Kota Pontianak1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 303.4 Tahun 2008 tentangPemberian Bantuan Kepada
    No. 2683 K/PID.SUS/2015216.217.218.219.220.221.222.223.224.220.225.227.228.229.230.231.232.233.234.1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 579.1 Tahun 2008 tentangPemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SDSeKota Ptk1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada PanpelTurnamen Sepak Bola Antar SD SeKota Ptk tanggal 11 November20081 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMPSeKota Ptk1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 423.1 Tahun 2008 tentangPemberian
Putus : 21-05-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 05/PID.SUS/TP KORUPSI/2015/PN.PTK
Tanggal 21 Mei 2015 — Drs. HASAN RUSBINI
181193
  • 2008 tentangPemberian Bantuan Kepada LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP)Kalbar1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM PemberdayaanMasyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar tgl. 1 Febr. 20081 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD SeKotaPtk1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 579.1 Tahun 2008 tentangPemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD SeKotaPtk1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel TurnamenSepak Bola Antar SD SeKota
    Ptk tgl. 11 Nop. 20081 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP SeKota Ptk1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 423.1 Tahun 2008 tentangPemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP SeKota Ptk1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel TurnamenSepak Bola Antar SMP SeKota Ptk tgl. 26 Juni 20081 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan Kota Pontianak1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 303.4 Tahun 2008 tentangPemberian Bantuan Kepada LSM
    Ptk1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 579.1 Tahun 2008 tentang PemberianBantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD SeKota Ptk1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel TurnamenSepak Bola Antar SD SeKota Ptk tgl. 11 Nop. 20081 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP SeKotaPtk1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 423.1 Tahun 2008 tentang PemberianBantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP SeKota Ptk1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian
Register : 31-08-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 70/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 28 Agustus 2017 — LAILI ANITA, S.Pd. L A W A N: 1. KOSRUDIN, S.Pd. (Ketua YPLP PGRI Prov. Banten pada tahun 2011), d/a Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Tangerang Tigaraksa Prov. Banten. 2.FAHRUROJI, S.Pd, (Sekretaris YPLP PGRI Prov. Banten pada tahun 2011), d/a Jl. Dr. Sitanala No. 1 A Kantor UPT Pendidikan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
6143
  • Kepala UPT Pendidikan SeKota Tangerang Selatan2. Kepala SMP, SMA, dan SMK Negeri dan Swasta Se KotaTangerang Selatan.Dengan surat No. 800/167Dispend/2011 Perihal: Pendaftaransertifikasi 2011 Kota Tangerang Selatan tanggal 28 Januari 2011.d. Dan lainlain.Hal 4 dari 18 Hal. Putusan No. 70/PDT/2017/PT.BTN.6. Bahwa akibat dari surat No. 060/YPLPPGRI/III/B.2011 tertanggal 18 Juli2011 dengan Perihal: Pengembalian Guru DPK tanpa dasar hukum yangjelas dan tanpa tembusan untuk Penggugat.
Register : 03-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 50/Pid.B/2021/PN Tte
Tanggal 13 April 2021 — Penuntut Umum:
VANTY ROLOBESSY, SH
Terdakwa:
HANDI BUBU Alias KOLU
7917
  • di Conter Wahid Cell dan kios milik SaksiKelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara;Bahwa awalnya kami anggota resmob mendapat laporan dari korban bahwapada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 di counter nya WAHID CELL yangberalamat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah telah terjadikehilangan Handphone dan kami meminta kepada korban memperlihatkan merkdan type handphone yang hilang tersebut, selanjutnya kami memantau di groupOTG Ternate (group pemilik counter sekota
Register : 05-04-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 44/PID/2019/PT PAL
Tanggal 12 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : I MADE SUKERTA, SP.d., SH.
Terbanding/Terdakwa : FENNIE YULIEN POLII
7332
  • Dengan salah satu tugasselaku fasilitator untuk jaringan doa sekota palu dalam rangkamengumpulkan semua gerejagereja untuk khsusus melakukandoadoa demi keselamatan bangsa dan khsusnya kota palu,teristimewa lagi pasca gempa yang melanda daerah ini ( Palu,Sigi, Donggala serta Parigi ).c.
Putus : 06-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — AHMAD FADIRUBUN, dk vs WALIKOTA TUAL, dk
4610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juni 2011;Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, dengan surat Nomor141/02/2011, oleh Panitia Pemilihnan Kepala Desa, Desa TayandoLanggiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, telah mengeluarkansurat perihal penyampaian berkas Calon Kepala Desa dan DaftarPemilin Tetap (DPT) menindak lanjuti surat Tergugat Nomor141/549/2011, dan surat Camat Tayando Tam Nomor 141/69/2011perihal Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;Bahwa pada tanggal 1213 Desember 2011 telah dilakukan tahapanskrening Kepala Desa sekota
Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 227/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 6 April 2016 — Drs. H. Saifullah Anshari, M.Ag Kejaksaan Negeri Surabaya
336
  • Sosialisasi Tata Cara Ijin Pendirian DIPARumah Ibadah. 13.500.000 3.310.0002 Pembinaan Guru Pendidikan Agama DIPAKristen SD & SMP seKota Surabaya. 9.000.000 2.193.0003.
Register : 07-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT AMBON Nomor 48/PID/2018/PT AMB
Tanggal 25 September 2018 — Pembanding/Terdakwa : MARTHA DEHOTMAN Diwakili Oleh : BAIIMAN PATTIASINA
Terbanding/Penuntut Umum : DINAR HADI CHRISNA HARTANTO WOLEKA
7221
  • Itupun juga terdakwa mengurus surat kehilangan di kantorDessa Passo pada tanggal, Negeri Passo. 25 Oktober 2013 dankemudian terdakwa memasukan surat keberatan tentang pemasukanLembaran Ahli Waris Pada Sertifikat HM No 920/ Dessa Passo danmohon penarikan Sertifikat dimaksud serta Pemblokiran SertifikatHM, 918 Dessa Passo kepada bapak ibu notaris PPAT sekota Ambondari Martha Yustina Ritiauw/De Hotman, dan ditanda tangani oleh IbuNOTARIS ROSTIATI NAHUMARURI, menyetujui pemblokiran tersebuttanggal 05
Register : 22-04-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 19-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat:
JAMIATI
Tergugat:
1.Yuliadi
2.Kaminar/ Iskandar Pili
5846
  • Namun demikian apabila Majelis Hakimberpendapat lain, Tergugat II mohon mempertimbangkan hal hal sebagaiberikut :1.Bahwa pada tahun 2012 diadakan pemutihan KSB sekota Batam,tujuannya adalah didata kembali seluruh kepemilikan kavling di kotaBatam, yang mana pada saat itu BP Batam membuat Posko yangterletak di sebelah kantor Lurah Sungai Lekok, tujuannya untukmempermudah pendataan tersebut, petugas yang mendata saat ituadalah petugas Ditpam BP Batam, maka Tergugat II mengurus suratkavling tersebut
Putus : 05-02-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 5 Februari 2013 — PT Pegadaian (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) vs Bambang Priyanto
149136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas hal ini maka Tergugat harusdihormati dan diakui hakhaknya selama belum terbukti kebenaran gugatan Penggugat,sehingga Tergugat tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihak Penggugat,yang belum tentu tinggal sekota dengan Tergugat. Tergugat haruslah dianggap pihakyang benar selama belum terbukti sebaliknya ;Penyimpangan terhadap asas actor sequitur forum rei dapat dilakukan olehkarena actor sequitur forum rei tidak diterapkan dalam setiap kasus.
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 379/Pid.B/2020/PN Mpw
Tanggal 17 Nopember 2020 — 1.GALANG HARIRI Als GALANG PARJAN 2.SRIYONO Als BAGONG Bin KATIJO Alm
10415
  • tinggalAgamaPekerjaanNama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan: Galang Hariri als Galang Parjan ;: Tegal;: 52 Tahun / 25 Mei 1968;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Tritura Gang Askot, Dalam, Rt. 002/Rw.Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;: Islam;: Swasta;: Sriyono als Bagong Bin Katijo (Alm);: Olakolak;: 44 Tahun / 03 November 1975;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Imam Bonjol Gang Mendawai II No. 65 KelurBangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak SeKota
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 18 Mei 2015 — FITRINA MAMULAI
4512
  • Penyetoran PNBP. sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh bendahara penerimaan setiap akhirhari kerja saat PNBP diterima;Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa *Penyetoran PNBP oleh BendaharaPenerimaan pada hari kerja berikutnya setelah PNBP diterima dapat dilakukandalam hal:PNBP. diterima pada hari libur atau yangdiliburkan.Layanan Bank atau Pos Persepsi yang sekotadengan tempat atau kedudukan bendaharapenerima tidak tersedia; atauDalam hal tidak tersedia layanan bank atau pospersepsi yang sekota
    PNBP sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh bendahara penerimaan setiap akhirhari kerja saat PNBP diterima;e Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaanpada hari kerja berikutnya setelah PNBP diterima dapat dilakukan dalam hal:PNBP. diterima pada hari libur atau yangdiliburkan.Layanan Bank atau Pos Persepsi yang sekotadengan tempat atau kedudukan bendaharapenerima tidak tersedia; atauDalam hal tidak tersedia layanan bank atau pospersepsi yang sekota
    ;b Layanan Bank / Pos Persepsi yang sekota dengantempat / kedudukan bendahara penerima tidaktersedia; atauc Dalam hal tidak tersedia layanan bank / pospersepsi yang sekota dengan tempat kedudukanbendahara penerimaan dimaksud pada huruf b,sepanjang memenuhi kondisi sebagaiberikut :Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukanpenyetoran setiapJarak tempuh antara lokasi bank / pos persepsi dengan tempat /kedudukan bendahara penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan / atauBiaya yang dibutuhkan
    Poso danpenyetoran yang dimaksud dilaksanakan setiap akhir harikerja saat PNBP diterima.Namun penyetoran PNBP oleh bendahara penerima pada harikerja berikutnya setelah PNBP diterima dapat dilakukandalam hal sebagai berikut :a PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan.b Layanan Bank/Pos persepsi yang sekota dengan tempat/kedudukan bendahara penerima tidak tersedia, atauc Dalam hal tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi yangsekota dengan tempat keudukan bendahara penerimasebagaimana yang dimaksud
    dengantempat / kedudukan bendahara penerima tidaktersedia; atauc Dalam hal tidak tersedia layanan bank / pospersepsi yang sekota dengan tempat kedudukanbendahara penerimaan dimaksud pada huruf b,sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut :1 Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukanpenyetoran setiap hari.2 Jarak tempuh antara lokasi bank / pos persepsi dengan tempat /kedudukan bendahara penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan / atau3 Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran
Register : 21-10-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 103/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 19 Maret 2014 — IRFAN FADILA MAWI, S.H. VS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
18681
  • Indonesia dan Pemberhentian Anggota Bawaslu Provinsibeserta jajaran di bawahnya sebagaimana diatur Pasal 48 ayat (3), Perbawaslu 10Tahun 2012 (Bukti P13) ; 3915 Foto copy Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor095KPTSPANWASLU MDN 2013 Tanggal 03 Juli 2013 Tentang PendelegasianWewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Tahun 2014 Kepada Panitia Pengawas Pemilihan UmumKecamatan SeKota
    pengrekrutan 3 (tiga) orang tersebut ; Bahwa Penggugat untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara ; Bahwa anggota Panwaslu Legislatif tahun 2014 Bechta Perkasa Asky, M.A., Helen N.M.Napitupulu, S.H., Teguh Satya Wira, S.E. ; Bahwa pengangkatan anggota Panwaslu Legislatif tahun 2014 tidak diseleksi hanyadievaluasi ; 50Bahwa Panwaslu Kota Medan ada menerbitkan Keputusan Tentang pendelegasianWewenang Mengawasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 KepadaPanwaslu Kecamatan SeKota
Register : 06-03-2012 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 22-05-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 5/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 20 Maret 2012 — MARTHINUS SALAMALA, M.S. DAN PETRUS FATLOLON, S.H., M.H. VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SORONG
9421
  • Juni Triatmoko, SE, (fotokopi sesuai dengalaslinya);=~ ~~ T9b:033.066/DPC/PKDIKT.SRG/PERNY/12/2012 pernyataan PerihaSurat DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia NomortKeberatan, (fotokopi sesual dengan aslinya); T10:Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 237KPU.032.436678/XII/2011 kepada Kakesbangpol Kota Sorongtanggal 16 Desember 2011 perihal permintaan SK DPC PartaiPolitik seKota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); T11:Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota SorongNomor
    : 280/139/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011 kepadiKPU Kota Sorong, Perihal: data Parpol seKota Sorong, (fotokopiSesual dengan aslinya);wT T12:Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 220/92/VII/2011, tertangga14 Juli 2011, beserta lampiran proporsal pendaftaran dari Ketus va 34 DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, (fotocopi sesuadengan aslinya, lampiran fotokopi dari fotokopi); 113 a:Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Sorong tanggal 12 Januar2012 terkait Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, (fotocopSesual
Register : 17-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 309/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Namo Ginting, S.E.,
Tergugat:
Walikota Medan
15866
  • dikeluarkan kasi bimbinganKlien Dewasa Balai Permasyarakatan Kelas Medanmenerangkan Penggugat telah mengakhirni masa bimbingansejak tanggal 14 Juli 2019, .......ccccccccccsssseesecssesaeeeeees (Bukti P 9) ;10.Foto copy Piagam ~~ penghargaan Walikota Medan Nomor :002/13385menerangkan Penggugat selaku Lurah Kelurahan PadangBulan Selayang berhiasi menjadi Juara Terbaik II pembinaandan penilaian perlombaan kelurahan Dalam rangka kegiatanBulan bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) xIVTingkat Kelurahan SeKota
Register : 09-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 32/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Drg. AGNES BHAKTI PRATIWI Diwakili Oleh : ANDIKA AFS, S.H.
Terbanding/Tergugat : Drg. ATAS LAKSANI, MM
7542
  • TERGUGAT harus dihormati dan diakui hakhaknyaselama belum terbukti kebenaran gugatan PENGGUGAT sehinggaTERGUGAT tidak dapat dipaksa berkorban untuk kepentingan pihakPENGGUGAT yang belum tentu tinggal sekota dengan TERGUGAT.TERGUGAT haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbuktisebaliknya;Sedemikian adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Sleman tidak memilikikewenangan untuk memeriksa perkara A quo dikarenakan sudah jelasbahwa TERGUGAT tidak beralamat di Sleman melainkan sesuai denganKTPnya
Putus : 02-10-2013 — Upload : 18-10-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 261 /Pid.B/ 2013 /PN.JMB
Tanggal 2 Oktober 2013 — 1. JUDI Als. YUDI BIN SAMAD 2. JUMAIN BIN MUSLIK
171
  • Sekota Kec. Badas Kab.Kediri selanjutnya juga menangkap Sdr. Sujoko dirumahnya Dsn. Jombok Ds. JombokKec. Ngoro Kab.
Register : 18-01-2018 — Putus : 11-05-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 11 Mei 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
281187
  • Pendapat di DPRDSumatera Utara, antara lain :a) Surat dengan Nomor : 287/LBH/PP/XI/2017, tertanggal 02November 2017, perihal Mohon Penjelasan dan Penyelesaian secaraberkeadilan;b) Surat dengan Nomor :293/LBH/PP/XI/2017, tertanggal 09November 2017, perihal Mohon untuk segera dicabut surat keputusanhalaman 12 dari 66 Putusan PTUN Medan Nomor: 5/G/2018/PTUN.MDNskorsing, karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan;C) Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh rectorPTN dan Rektor PTS seKota
    Medan serta perwakilanmahasiswa sekota medan, tertanggal 06 Desember 2017, namunTergugat tidak hadir sehingga RDP diskorsing untuk waktu yang tidakditentukan;Kesuluruhan upayaupaya tersebut dilakukan oleh Penggugatdemi penyelesaian secara musyawarah namun semuanya siasiabelaka karena keangkuhan dari Tergugat yang seakan menutup diridan enggan berdialog dengan mahasiswanya senidiri.