Hoge Raad padatanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagaiberikut, Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupunkepatutan dalam pergaulan masyarakat.(Leden Marpaung. 2005. AsasTeoriPraktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 44.)

tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orangyang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Sedangkanyang dimaksud dengan Tanpa hak adalah setiap perbuatan yangdilakukan tanpa memenuhi syaratsyarat yang ditentukan tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutanmenjadi bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau hukumyang berlaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Hoge Reaad pada tanggal 31 Januari 1919

, N>J. 1919, W.10365adalah Onrechmatig ( melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yangbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melakukan juga apa yangbertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksisaksi yang manaketerangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan terkait yangdidukung serta dibenarkan oleh keterangan terdakwa serta adanya

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian.Halaman 14 dari 25 halaman Perkara No 7/PDT/2021/PT TJKBahwa ukuran untuk menentukan tentang perbuatan yangbagaimanakah yang dapat disebut sebagai perbuatan melanggarhukum, tidak diberikan oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatatersebut akan tetapi baru diberikan oleh Hoge Raad pada tahun 1919(i.c Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919) dalam PerkaraLindenbaum vs Cohen, yaitu dengan adanya 4 (empat) kriteriaperbuatan melanggar hukum. 4 (empat

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut ;Hal. 5 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut Bahwa kemudian terkait dengan hal di atas, Arrest Hoge Raad, tanggal31 Januari 1919 menetapkan bahwa berbuat atau tidak berbuatmerupakan perbuatan melawan hukum, jika :1. Melanggar hak orang lain ; atau2.

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan ArrestHoge Raad tanggal 31 Januari 1919 tersebut di atas, maka tindakanTERGUGAT membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar terkaitdengan perolehan dan pelepasan hak atas sebidang tanah seluas 36.410M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2878/Tomangmerupakan perbuatan melawan hukum.

mengerahkanseluruh tenaga, pikiran, sehaligus meredakan gangguan psikis dari parakaryawan maupun pihak yang bekerja untuk kepentingan Penggugat,Hal. 11 Putusan Nomor 361/PDT/2020/PT DKI3.tanpa menerangkan status dan jumlah karyawan dan identitas pihakpihak yang bekerja untuk kepentingan Penggugat.Bahwa dalil gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas, tidak terang,raguragu atau tidak meyakinkan, tidak memenuhi kaidah hukum yangdimaksud pasal 1365 KUHperdata dan Arrest Hoge Raad tanggal 31Januari 1919

Jo.1919 No.81 ; MENETAPKANIPMenerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi tjin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggallahir pada akte perkawinan Pemohon Nomor :3374LT031020180013,yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : Sudaryati dibetulkanmenjadi tertulis dan terbaca : Sudaryanti. Dan Tanggal Lahir yangsemula tertulis dan terbaca :14 Agustus 1958, dibetulkan menjaditertulis dan terbaca : 21 September 1958.3.

Bahwa Tuan Tan Tiong Hien/Hin menikah dengan Lie Goela Nio sebelumadanya, Statblad No. 81 tahun 1919 tentang Pencatatan Sipil sehinggapernikahannya tersebut tidak dicatatkan dan diluar segenap persekutuanharta, artinya harta dari Tan Tiong Hien/Hin terpisah dengan harta milik LieGoela Nio. Dalam pernikahan tersebut tidak dilahirkan seorang anakpun dantidak pernah mengangkat seorang anakpun. Sehingga Tan Tiong Hin tidakmeninggalkan turunan. Dan Tan Tiong Hien/Hin meninggal dunia pada tahun1946..

Sedangkan dalampertimbangan halaman 115 alinea terakhir sampai dengan halaman116 alinea pertama, yang berbunyi Menimbang, bahwa dari buktisurat P20, T I5, T.IV1 dan T.V3 berupa Keterangan Hak Waris yangdibuat Suroso, SH., wakil Notaris sementara di Kediri, yangmenerangkan Tuan Tan Tiong Hien semasa hidupnya kawin sekallidengan njonja Lie Goela Nio sebelum tanggal 1 Mei 1919, denganHalaman 36 dari 99 Halaman Putusan Nomor 665/PDT/2020/PT SBYdemikian diluar segenap persekutuan harta.

dan sebelum adanya Staatsblad No 81 tahn 1919tentang Pencataan Sipil sehingga perkawinan terebut mengikuti aturanhukum yang diatur di didalam Staatsblad No.23 tahun 1847 atau yang lebihdikenal dengan Burgerlijk Wet Boek dan Statsblad no. 81 tahun 1919 junctoNo.130 tahun 1917 dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan peraturansendiri mengenai cara bagaimana register catatan sipil harusdiselenggarakan dan disusun.

Lie Goela Nio sebelum tanggal1 Mei 1919, dengan demikian diluar segenap persekutuan harta. Hal tersebutmempertegas bahwa dalam perkawinan Lie Goela Nio dengan Tan Tiong Hientidak dicatatkan dan tidak pencampuran harta sehingga harta menjadi milikmasingmasing.

dan sebelumadanya Statsblad No. 81 tahun 1919 tentang Pencatatan Sipil, menurutPembanding II semula Tergugat bahwa oleh karena belum ada PencatatanSipil sehingga perkawinan tersebut mengikuti aturan hukum yang diaturdidalam staatsblad No.23 tahun 1847 atau yang lebih dikenal dengan BW(Burgerlijk Wetboek) dan Staatblad No. 81 tahun 1919 Junto No.130 tahun1917 dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan peraturan sendiri mengenai carabagaimana register catatan sipil harus diselenggarakan dan disusun.

Nomor 1302 K/Pdt/201438.39.40.41.42.Baru sejak tahun 1919 setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi diBelanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919) termuat dalammajalah Nederlanche Jurisprudentie (1919101) istilah onrechtmatigedaad ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yangbertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalampergaulan hidup masyarakat;Sama halnya dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar gantirugi pemeliharaan rumah, tanah

Yang dimaksud peraturan lain iniialah peraturan dilapangan kesusilaan, kKeagamaan, sopan santun.Baru pada tahun 1919 onrech matige daad (perbuatan melawan hukumPasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan secara luas sehingga meliputi jugasuatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yangdianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat;Bagi orang orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adat yang jugaHal. 20 dari 28 hal. Put.

Perbuatan tersebut melawan hukum.Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan dalam arti luas, meliputi:Perbuatan yang melanggar undangundang. (jelas disini Hakim PengadilanTinggi melanggar Pasal 1870 KUH Perdata) tentang alat bukti aktadibawah tangan dan akta otentik.a. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;Contohnya Tergugat tidak mau membayar;c.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sejak tahun 1919, diartikan secaraluas dimana perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaranperundangundangan tertulis sematamata, melainkan juga melingkupi atassetiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulanhidup masyarakat.Menurut Dr.

., menyebutkan sebagaiberikut :Dahulu, pengadilan menafsirkan melawan hukum sebagai hanyapelanggaran dari pasalpasal hukum tertulis sematamata (pelanggaranperundangundangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 teradiperkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawanhukum bukan hanya untuk pelanggaran perundangundangan tertulissematamata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadapkesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Lihatputusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasusLindenbahum versus Cohen. Dengan demikian, sejak tahun 1919, tindakanonrechmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai onwetmatigedaad saja. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian jugadi Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaknimencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut :1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.2.

Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1990 telah menikah secara resmimenurut hukum agama dan hukum Negara dengan saksi MINARSA als AMINsebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Stbld 1917 No. 130jo 1919

Pangkalpinangserta sebagian besar saksi yang dipanggil berada didaerah hukum Pengadilan NegeriPangkalpinang, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel),padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan dengancara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1990 telah menikah secara resmimenurut hukum agama dan hukum Negara dengan saksi MINARSA als AMINsebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Stbld 1917 No. 130jo 1919

Bukit Intan Pangkalpinang sampai dengan sekarang;e Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia masih terikat perkawinan yang sahdengan saksi MINARSA als AMIN sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :Stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 tanggal 17 Oktober 1990 serta belumterlepas secara hukum atau belum mempunyai AKTA CERAT;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke huruf bKUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum terdakwatidak mengajukan eksepsi atau keberatan.Menimbang

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepadaTerdakwa YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYAyang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1919 K/PID.SUS/2015tanggal 13 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: YAHYA aliasSAYED YAHYAASSEGAF alias HABIB HAHYA tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN

Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019Demikian pula ternyata alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dijadikan dasar dan juga tidak dapat membuktikan putusanJudex Juris vide Nomor 1919 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Agustus 2015yang dimaksudkan peninjauan kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyatapada pertimbangan hukum, karena ternyata sudah dipertimbangkansecara tepat dan benar halhal yang relevan secara yuridis sebagaimanayang terungkap di

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kelenteng Ceng Sui Co Su-Ji, Berdikari 2 / 19 Jakarta Barat di Jakarta pada tanggal 16 oktober 1997 (lima belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2788/I/1997 dari Daftar Perkawinan Stbld 1970 Nomor 130 Yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh

S.1919 No.81 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1053/WNI/1991, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 September 1991 Putus karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuahperbuatan melawan hukum dalag suatu yang melanggar hak subjektiforang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum darisipembuat sendiri;. Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353KUHPerdata dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdata sesuai denganapa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H.

Paham yang luas luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raadtanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Lindenbaumversus Cohen; Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan ArrestDokter Gigi (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan,bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggaroleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentinganhukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasanperbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teoriRelativitas

para Pemohon mohon akan perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut ;e Bahwa untuk sahnya ganti nama anak para Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapandari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan para Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada para Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama Stbld1917 No.130 Jo Stbld 1919

mupun dimasa yang akan datang ;e Bahwapemohon berstatus Warganegara Indonesia.e Bahwa untuk sahnya perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diharuskan adaPenetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama Stbld1917 No.130 Jo Stbld 1919

Barat : Tanah Milik Penggugat 2Adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menimbulkan kerugianterhadap Para Penggugat;18.

Barat : Tanah Milik Penggugat 4Adalah PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUH Perdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menimbulkan kerugianterhadap Para Penggugat;19.

Pada Tahun 1990 yang di tanda tanggani ataudiketahui oleh Fungsionaris Adat Nggorang Bapak Ishaka (Alm) yang merupakanAyah dari Bapak Ramang Ishaka (Turut Tergugat IV) dalam Perkara a quo danBapak Haku Mustafa (alm) selaku Wakil Fungsionaris Adat Nggorang yangMerupakan Kakek dari Saudara Muhamad Syair (Turut Tergugat V) dalamPerkara in casuadalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus ArrestCohen Lindenbaun) tanggal 31 Januari 1919

diwakili olen Kepalah Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai BaratBapak Ambros Syukur yang menyatakan bahwa adapun dasar alas hak yangdipergunakan dan diakui oleh Pemerintah dalam Proses ganti rugi PengadaanTanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo adalah berupa Peta BidangTahun 1990 yang dibuat oleh Bapak Donatus Endo ic Turut Tergugat III adalahPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi Hoge Raad (Kasus Arrest Cohen Lindenbaun)tanggal 31 Januari 1919

Sebagaimana unsurunsur perbuatanmelawan hukum dalam pasal 1365 BW. dan Yurisprudensi Hoge Raad (kasusArrest CohenLindenbaun) tanggal 31 Januari 1919.Berdasarkan segala uraian serta penjelasan di atas, Turut Tergugat Ill, IVdan V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN LbjDalam Ekseps!

(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.

J. 1919, W. 10365berpendapat,antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.

Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki Kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan seharusnya

nama anakPemohon adalah beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangandengan Undangundang dan beralasan menurut hukum, maka permohonanpemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankankepada pemohon tersebut ;Mengingat pasalpasal 93 STB.1917 No.130 yo STB. 1919

sehari harinya dipanggil SALMAMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagi dalampermohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkaturaian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas:Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Foto Copy Akta Perkawinan, No 130 Jo.1919 No 81, atas namaLIEM KWANG HUI dan MIN LUAN tanggal 12 Desember 2017,selanjutnya di beri tanda P3;4. Foto Copy Surat Kematian No 474726/BB/2017 atas nama LIEMKWANG HUI Als M.No tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P4;5. Foto Copy Surat Kematian atas nama LIM KUANG HUI tanggal 12Desember 2017, selanjutnya di beri tanda P5;6.