Ditemukan 10639 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
Yosepina
Tergugat:
PT. BCA Finance Cq. PT. BCA Finace Cabang Palu
18763
  • Bahwa Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum diantaranya jika Perbuatan yangbertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain (bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain).
Register : 07-12-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Mpw
Tanggal 27 Desember 2018 — Pemohon:
AGUS PURWONO
132
  • nama anakPemohon adalah beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangandengan Undangundang dan beralasan menurut hukum, maka permohonanpemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankankepada pemohon tersebut ;Mengingat pasalpasal 93 STB.1917 No.130 yo STB. 1919
Register : 29-12-2014 — Putus : 16-01-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 539/Pdt/P/2014/PN.BDG
Tanggal 16 Januari 2015 — POPON
302
  • sehari harinya dipanggil SALMAMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagi dalampermohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkaturaian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas:Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Register : 12-12-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN STABAT Nomor 149/Pdt.P/2017/PN STB
Tanggal 28 Desember 2017 — Pemohon:
Chandra
1811
  • Foto Copy Akta Perkawinan, No 130 Jo.1919 No 81, atas namaLIEM KWANG HUI dan MIN LUAN tanggal 12 Desember 2017,selanjutnya di beri tanda P3;4. Foto Copy Surat Kematian No 474726/BB/2017 atas nama LIEMKWANG HUI Als M.No tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P4;5. Foto Copy Surat Kematian atas nama LIM KUANG HUI tanggal 12Desember 2017, selanjutnya di beri tanda P5;6.
Register : 16-09-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 248/Pid.B/2013/PN.PKP
Tanggal 11 Nopember 2013 — TJIOE KIM FAT Als AFAT Als ANISA
3912
  • Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1990 telah menikah secara resmimenurut hukum agama dan hukum Negara dengan saksi MINARSA als AMINsebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Stbld 1917 No. 130jo 1919
    Pangkalpinangserta sebagian besar saksi yang dipanggil berada didaerah hukum Pengadilan NegeriPangkalpinang, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel),padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan dengancara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1990 telah menikah secara resmimenurut hukum agama dan hukum Negara dengan saksi MINARSA als AMINsebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Stbld 1917 No. 130jo 1919
    Bukit Intan Pangkalpinang sampai dengan sekarang;e Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia masih terikat perkawinan yang sahdengan saksi MINARSA als AMIN sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :Stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 tanggal 17 Oktober 1990 serta belumterlepas secara hukum atau belum mempunyai AKTA CERAT;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke huruf bKUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum terdakwatidak mengajukan eksepsi atau keberatan.Menimbang
Register : 17-01-2023 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 13-02-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 6 Februari 2023 — Pemohon:
Dwi Apriyanto
252
  • Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ayah Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Matrali agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1817 No. 130 Jo Stbl. 1919
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Bjb
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD RIFANI, SH.MH
Terdakwa:
BUDI SUSANTO Als BUDI Bin .Alm MUHAMMAD NOR
2413
  • Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki Kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan seharusnya
Putus : 17-05-2010 — Upload : 12-12-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 374/Pdt.P/2010/PN.Sby
Tanggal 17 Mei 2010 — SOEWARNINGSIH,
182
  • S.1919 No.81 di Surabaya, akte tertanggal tigaJuni seribu sembilan ratus tujuh puluh dengan Nomor : seribu tujuh belas,perlu ditambahkan nama YENNY didepan nama SOEWARNINGSIH sehinggamenjadi YENNY SOEWARNINGSIH ;3. Memerintahkan Kepada Yth; Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilSurabaya untuk menambahkan nama YENNY di depan = namaSOEWARNINGSIH, sehingga tercatat dalam daftar register Akte Kelahiranmenjadi YENNY SOEWARNINGSIH sebagaimana permohonan Pemohon ;4.
Putus : 07-11-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 248 / Pdt.P / 2012 / PN.Bgl
Tanggal 7 Nopember 2012 — SIYOWATI
224
  • berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan,karena tidak bertentangan dengan hukum dan Undangundang yangberlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah untukdikabulkan seluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amarpenetapan ini.Mengingat pasal 16 KUH Perdata, pasal 55 UU No.1/1974, pasal 93 danpasal 94 stbl 1917 No.130 jo stbl 1919
Register : 18-09-2011 — Putus : 08-05-2003 — Upload : 18-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 41 /Pdt.P/2003 /PN.Ska
Tanggal 8 Mei 2003 — HERU SUBROTO
153
  • bagiPengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohontersebut :Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohonsebagai nama barunya adalah : BENNY SOEBROTO ONG adalah namayang lazim, dan tidak bertentangan dengan hukum untukdipergunakan oleh setiap warganegara Indonesia pada umumnya,maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biayaperkara ini ;Memperhatikan pasal 95 dan 96 (1) S. 1917 No.130 jo.S. 1919
Register : 02-04-2015 — Putus : 15-02-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/Pdt/P/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2015 — AGUS PRIBADI
172
  • memakai nama yang sesuai denganKewarganegaraannya, apalagi Pemohon adalah seorang Warganegara IndonesiaKeturunan, maka ganti nama itu mempunyai pengaruh positif terhadap pembauranHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan No 151/Pdt/P/2015/PN.Bdgbangsa, sehingga pembinaan rasa satu bangsa dan satu negara Indonesia dapatterwujud serta tidak menyinggung harkat derajat bangsa Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah warganegaraketurunan cina, maka terhdapnya berlaku Stbl 1917 Nomor : 130 Jo Stbl 1919
Register : 19-02-2007 — Putus : 14-03-2007 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 10/Pdt.P/2007/PN.Kds
Tanggal 14 Maret 2007 — PARDIONO
197
  • Staatsblad 1919 No. 81 danperaturan peraturan lain yang bersangkutan ; MENETAPKAN1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari nnna PARDIONOmenjadi SOFIVUDIN EDY PARDIONO ; 3. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil di Kudus berdasarkan Penetapan ini, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentangperubahan nama : PARDIONO menjadi SOFIVUDIN EDY PARDIONDO ;4.
Register : 12-07-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
PROF. DR. O.C. KALIGIS.SH.MH
Tergugat:
GUBERNUR DKI JAKARTA, H. ANIES RASYID BASWEDAN,
451105
  • Menurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen), bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. melanggar hak orang lain;ab. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atauc. bertentangan dengan kesusilaan, ataud. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain;(R.
    Bahwa dalam posita angka 9 halaman 6 gugatannya, Penggugatmenyatakan telah terjadi perluasan pengertian terhadap perbuatan melawanhukum sebagai berikut:Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.PstMenurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen) bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:a. melanggar hak orang lain;b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;c. bertentangan dengan kesusilaan, atau;d. bertentangan dengan kepatutan
    Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya sekali tidakmenjelaskan bagian mana dari perbuatan Tergugat yang memenuhi unsurperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur oleh Arrest 1919, karenaPenggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum sesuai dengan Arrest 1919, sementara tidak dijelaskan lebihlanjut unsur mana dari Arrest 1919 yang telah dipenuhi oleh perbuatanTergugat, sehingga tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yangdilakukan Tergugat;52.
    Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen)sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 7778 bukunya yangberjudul PokokPokok Hukum Perikatan, telah terjadi perluasan pengertianPerbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Perluasanpengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatuPerbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;c.
    Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen)sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 7778 bukunya yangberjudul PokokPokok Hukum Perikatan, telah terjadi perluasan pengertianPerbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Perluasanpengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatuPerbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:e. Melanggar hak orang lain;f. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;g.
Register : 26-11-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.Sgt
Tanggal 21 Januari 2014 — PENGGUGAT TERGUGAT
538
  • dikepaniteraan Pengadilan NegeriSungailiat pada tanggal 26 November 2013 dengan nomor register : 58/Pdt.G/2013/PN.Sgt telah mengajukan gugatan kepada tergugat, berdasarkanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yangmenikah pada tanggal 18 September 2005 dihadapan pemuka agamaKong Hu Cu dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil KotaPangkalpinang tanggal 13 September 2007 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/2007 menurut Stbld 1917 No.130 Jo. 1919
    Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat tergugat yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipilkota Pangkalpinang tanggal 13 September 2007 sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/2007 menurutStbld 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 September2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
Register : 25-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 166/Pid.B/2021/PN Mtr
Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
1.MILA MEILINDA
2.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
3.MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH
Terdakwa:
LALU FERDY AFRIANDA ADITAMA ALS FERDI
6541
  • (TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut"onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."
Register : 04-12-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018
Tanggal 17 Desember 2018 —
3611
  • Judex factie kurang tepat memberikanpertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkanpada halaman 21, Melawan hukum menurut asas HRtanggal 31 Desember 1919, bahwa Terdakwa telahmelakukan tindakan/ perbuatan yang merusak haksubjektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang)yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku(yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yangbertentangan dengan kepatutan masyarakat.
Register : 26-02-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 130/Pdt.P/2013/PN.SGT
Tanggal 19 Maret 2013 — MIMI dan RUSLI (suami isteri)
247
  • para Pemohon mohon akan perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut ;e Bahwa untuk sahnya ganti nama anak para Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapandari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan para Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada para Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama Stbld1917 No.130 Jo Stbld 1919
    mupun dimasa yang akan datang ;e Bahwapemohon berstatus Warganegara Indonesia.e Bahwa untuk sahnya perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diharuskan adaPenetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama Stbld1917 No.130 Jo Stbld 1919
Upload : 16-07-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 356/PID/2014/PT-MDN
LIAMI TELAUMBANUA
136
  • Soarota Harefa melihat ada asap apiyang berasal dari kebun yang baru dibelinya dari Sulaiman Harefaselaku pemilik kebun tersebut yang berukuran seluas + 7.200 M2berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 17/Pdt.G/1989/PN.Gs, Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 385/PDT/1990/PT.MDN dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 1919 K/PDT/1991 dengan batasbatas sebagai berikut : Utara : Tanah milikYosefa Harefa, SE, dkk Timur : Tanah milik Fotoziduhu Harefa,Selatan : Tanah milik Emmanuel Harefa
Putus : 11-05-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 59 / Pdt.P / 2012 / PN.Bgl
Tanggal 11 Mei 2012 — NUR AINI
154
  • berpendapatbahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, karena tidak bertentangan dengan hukum danUndangundang yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah untukdikabulkan seluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnyaakan disebutkan dalam amar penetapan ini.Mengingat pasal 16 KUH Perdata, pasal 55 UU No.1/1974, pasal 93 dan pasal 94 stbl1917 No.130 jo stbl 1919
Register : 21-08-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 432/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
Muhammad Iqbal Arbianto
Tergugat:
PT. Securindo Packatama Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT. Cahaya Karya Makmur
2.PT. Cakra Satya Internusa
266128
  • Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau bertanggung jawabtersebut merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, dimanaberdasarkan Arrest HR 1919 tertanggal 31 Januari 1919 diketahui bahwasuatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabilamemenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2017/PN Jkt.PstPerbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain ; atauab.
    DOKUMENDOKUMEN YANG DISIMPAN DALAM KENDARAAN ;5.2 Bahwa dengan demikian, Penggugat telah keliru atau salahmenggunakan PutusanPutusan MARI sebagai dasar hukum untukmenuntut ganti rugi kepada Tergugat atas Kehilangan BarangBarangatau Dokumen yang tersimpan didalam Mobilnya yang di parkir di areaparkir ;Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana kriteriadalam Arrest HR 1919
    tertanggal 31 Januari 1919 maupun PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366KUHPerdata, dengan alasanalasan sebagai berikut :Perda No. 5 Tahun 2012 Penggugat DIWAJIBKAN untuk TIDAKmeninggalkan barangbarang berharga dalam kendaraan ;Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Padt.G/2017/PN Jkt.Pst6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf (e) Perda No. 5 Tahun 2012mewajibkan pengguna jasa parkir ic.
    Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;Bahwa keempat unsur di atas bersifat komulatif, sehingga satu unsurSaja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tidak bisa dikenakan pasalperbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 di Negara Belanda dan demikianjuga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitumencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut :1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;2.