Ditemukan 10639 data
Yosepina
Tergugat:
PT. BCA Finance Cq. PT. BCA Finace Cabang Palu
187 — 63
Bahwa Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum diantaranya jika Perbuatan yangbertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain (bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain).
AGUS PURWONO
13 — 2
nama anakPemohon adalah beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangandengan Undangundang dan beralasan menurut hukum, maka permohonanpemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankankepada pemohon tersebut ;Mengingat pasalpasal 93 STB.1917 No.130 yo STB. 1919
30 — 2
sehari harinya dipanggil SALMAMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagi dalampermohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkaturaian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas:Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Chandra
18 — 11
Foto Copy Akta Perkawinan, No 130 Jo.1919 No 81, atas namaLIEM KWANG HUI dan MIN LUAN tanggal 12 Desember 2017,selanjutnya di beri tanda P3;4. Foto Copy Surat Kematian No 474726/BB/2017 atas nama LIEMKWANG HUI Als M.No tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P4;5. Foto Copy Surat Kematian atas nama LIM KUANG HUI tanggal 12Desember 2017, selanjutnya di beri tanda P5;6.
39 — 12
Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1990 telah menikah secara resmimenurut hukum agama dan hukum Negara dengan saksi MINARSA als AMINsebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Stbld 1917 No. 130jo 1919
Pangkalpinangserta sebagian besar saksi yang dipanggil berada didaerah hukum Pengadilan NegeriPangkalpinang, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel),padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan dengancara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1990 telah menikah secara resmimenurut hukum agama dan hukum Negara dengan saksi MINARSA als AMINsebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Stbld 1917 No. 130jo 1919
Bukit Intan Pangkalpinang sampai dengan sekarang;e Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia masih terikat perkawinan yang sahdengan saksi MINARSA als AMIN sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :Stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 tanggal 17 Oktober 1990 serta belumterlepas secara hukum atau belum mempunyai AKTA CERAT;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke huruf bKUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum terdakwatidak mengajukan eksepsi atau keberatan.Menimbang
Dwi Apriyanto
25 — 2
Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ayah Pemohon tersebut ke dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Matrali agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1817 No. 130 Jo Stbl. 1919
AKHMAD RIFANI, SH.MH
Terdakwa:
BUDI SUSANTO Als BUDI Bin .Alm MUHAMMAD NOR
24 — 13
Tanpa hakMenimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuat yangbertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihari yangdiperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidakmempunyai atau memiliki Kewenangan untuk itu dimana perbuatan tersebutbertentangan dengan undangundang dan seharusnya
18 — 2
S.1919 No.81 di Surabaya, akte tertanggal tigaJuni seribu sembilan ratus tujuh puluh dengan Nomor : seribu tujuh belas,perlu ditambahkan nama YENNY didepan nama SOEWARNINGSIH sehinggamenjadi YENNY SOEWARNINGSIH ;3. Memerintahkan Kepada Yth; Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilSurabaya untuk menambahkan nama YENNY di depan = namaSOEWARNINGSIH, sehingga tercatat dalam daftar register Akte Kelahiranmenjadi YENNY SOEWARNINGSIH sebagaimana permohonan Pemohon ;4.
22 — 4
berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan,karena tidak bertentangan dengan hukum dan Undangundang yangberlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah untukdikabulkan seluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amarpenetapan ini.Mengingat pasal 16 KUH Perdata, pasal 55 UU No.1/1974, pasal 93 danpasal 94 stbl 1917 No.130 jo stbl 1919
15 — 3
bagiPengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohontersebut :Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohonsebagai nama barunya adalah : BENNY SOEBROTO ONG adalah namayang lazim, dan tidak bertentangan dengan hukum untukdipergunakan oleh setiap warganegara Indonesia pada umumnya,maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biayaperkara ini ;Memperhatikan pasal 95 dan 96 (1) S. 1917 No.130 jo.S. 1919
17 — 2
memakai nama yang sesuai denganKewarganegaraannya, apalagi Pemohon adalah seorang Warganegara IndonesiaKeturunan, maka ganti nama itu mempunyai pengaruh positif terhadap pembauranHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan No 151/Pdt/P/2015/PN.Bdgbangsa, sehingga pembinaan rasa satu bangsa dan satu negara Indonesia dapatterwujud serta tidak menyinggung harkat derajat bangsa Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah warganegaraketurunan cina, maka terhdapnya berlaku Stbl 1917 Nomor : 130 Jo Stbl 1919
19 — 7
Staatsblad 1919 No. 81 danperaturan peraturan lain yang bersangkutan ; MENETAPKAN1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ; 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari nnna PARDIONOmenjadi SOFIVUDIN EDY PARDIONO ; 3. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil di Kudus berdasarkan Penetapan ini, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentangperubahan nama : PARDIONO menjadi SOFIVUDIN EDY PARDIONDO ;4.
PROF. DR. O.C. KALIGIS.SH.MH
Tergugat:
GUBERNUR DKI JAKARTA, H. ANIES RASYID BASWEDAN,
451 — 105
Menurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen), bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. melanggar hak orang lain;ab. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atauc. bertentangan dengan kesusilaan, ataud. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain;(R.
Bahwa dalam posita angka 9 halaman 6 gugatannya, Penggugatmenyatakan telah terjadi perluasan pengertian terhadap perbuatan melawanhukum sebagai berikut:Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PN Jkt.PstMenurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen) bahwa berbuat atautidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:a. melanggar hak orang lain;b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;c. bertentangan dengan kesusilaan, atau;d. bertentangan dengan kepatutan
Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya sekali tidakmenjelaskan bagian mana dari perbuatan Tergugat yang memenuhi unsurperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur oleh Arrest 1919, karenaPenggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum sesuai dengan Arrest 1919, sementara tidak dijelaskan lebihlanjut unsur mana dari Arrest 1919 yang telah dipenuhi oleh perbuatanTergugat, sehingga tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yangdilakukan Tergugat;52.
Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen)sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 7778 bukunya yangberjudul PokokPokok Hukum Perikatan, telah terjadi perluasan pengertianPerbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Perluasanpengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatuPerbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:a. Melanggar hak orang lain;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;c.
Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen)sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 7778 bukunya yangberjudul PokokPokok Hukum Perikatan, telah terjadi perluasan pengertianPerbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Perluasanpengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatuPerbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:e. Melanggar hak orang lain;f. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;g.
53 — 8
dikepaniteraan Pengadilan NegeriSungailiat pada tanggal 26 November 2013 dengan nomor register : 58/Pdt.G/2013/PN.Sgt telah mengajukan gugatan kepada tergugat, berdasarkanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yangmenikah pada tanggal 18 September 2005 dihadapan pemuka agamaKong Hu Cu dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil KotaPangkalpinang tanggal 13 September 2007 sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/2007 menurut Stbld 1917 No.130 Jo. 1919
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat tergugat yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipilkota Pangkalpinang tanggal 13 September 2007 sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/2007 menurutStbld 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 September2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
1.MILA MEILINDA
2.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
3.MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH
Terdakwa:
LALU FERDY AFRIANDA ADITAMA ALS FERDI
65 — 41
(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut"onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."
36 — 11
Judex factie kurang tepat memberikanpertimbangan dalam amar putusannya yang dituangkanpada halaman 21, Melawan hukum menurut asas HRtanggal 31 Desember 1919, bahwa Terdakwa telahmelakukan tindakan/ perbuatan yang merusak haksubjektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang)yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku(yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yangbertentangan dengan kepatutan masyarakat.
24 — 7
para Pemohon mohon akan perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut ;e Bahwa untuk sahnya ganti nama anak para Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapandari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan para Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada para Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama Stbld1917 No.130 Jo Stbld 1919
mupun dimasa yang akan datang ;e Bahwapemohon berstatus Warganegara Indonesia.e Bahwa untuk sahnya perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diharuskan adaPenetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama Stbld1917 No.130 Jo Stbld 1919
13 — 6
Soarota Harefa melihat ada asap apiyang berasal dari kebun yang baru dibelinya dari Sulaiman Harefaselaku pemilik kebun tersebut yang berukuran seluas + 7.200 M2berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 17/Pdt.G/1989/PN.Gs, Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 385/PDT/1990/PT.MDN dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 1919 K/PDT/1991 dengan batasbatas sebagai berikut : Utara : Tanah milikYosefa Harefa, SE, dkk Timur : Tanah milik Fotoziduhu Harefa,Selatan : Tanah milik Emmanuel Harefa
15 — 4
berpendapatbahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, karena tidak bertentangan dengan hukum danUndangundang yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah untukdikabulkan seluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnyaakan disebutkan dalam amar penetapan ini.Mengingat pasal 16 KUH Perdata, pasal 55 UU No.1/1974, pasal 93 dan pasal 94 stbl1917 No.130 jo stbl 1919
Muhammad Iqbal Arbianto
Tergugat:
PT. Securindo Packatama Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT. Cahaya Karya Makmur
2.PT. Cakra Satya Internusa
266 — 128
Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau bertanggung jawabtersebut merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, dimanaberdasarkan Arrest HR 1919 tertanggal 31 Januari 1919 diketahui bahwasuatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabilamemenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2017/PN Jkt.PstPerbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain ; atauab.
DOKUMENDOKUMEN YANG DISIMPAN DALAM KENDARAAN ;5.2 Bahwa dengan demikian, Penggugat telah keliru atau salahmenggunakan PutusanPutusan MARI sebagai dasar hukum untukmenuntut ganti rugi kepada Tergugat atas Kehilangan BarangBarangatau Dokumen yang tersimpan didalam Mobilnya yang di parkir di areaparkir ;Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana kriteriadalam Arrest HR 1919
tertanggal 31 Januari 1919 maupun PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366KUHPerdata, dengan alasanalasan sebagai berikut :Perda No. 5 Tahun 2012 Penggugat DIWAJIBKAN untuk TIDAKmeninggalkan barangbarang berharga dalam kendaraan ;Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Padt.G/2017/PN Jkt.Pst6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf (e) Perda No. 5 Tahun 2012mewajibkan pengguna jasa parkir ic.
Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;Bahwa keempat unsur di atas bersifat komulatif, sehingga satu unsurSaja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tidak bisa dikenakan pasalperbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 di Negara Belanda dan demikianjuga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitumencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut :1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;2.