Ditemukan 205080 data
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
81 — 29
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
18 — 3
RENGKI WULANDARI BIN JUNAIDI DESA PENANDINGAN KEC SUNGAI ROTAN KAB MUARA ENIM
43 — 5
EGA SUGANDANI LAWAN KEPALA BALAI PSDA Wilayah Sungai Citarum, DKK
Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah merupakan tanah bekassungai (ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawahpembinaan Direktur Jendral atas nama Menter i", Oleh sebab itu apa yangdidalilkan oleh Penggugat yang menyatakan
,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan BekasSungai Dan Sungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1)55Lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yangberada dibawah pembinaan Direktur Jendral atas nama Menter';Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil tanah milik Penggugatdan berdasarkan atas Pasal 41 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran
dan IV,dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa objek tanah dalam perkara aquo adalah bukan hak milikPenggugat, akan tetapi merupakan tanah bekas sungai (ex kali mati)Cipamokolan, yang mana berdasarkan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, DaerahManfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekassungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara yang beradadibawah pembinaan Direktur
(ex kali mati) yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai, Daerah Manfaat SungaiDaerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai Dan Sungai, dalam Pasal 17ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungai merupakan inventaris64kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaan Direktur Jendral atasnama Menteri;Menimbang, bahwa menurut saksi Asep Sudarma Adjie, saksi TatangAditya dan saksi H.Muhamad Maya Maryana, dibawah sumpah menerangkanpada pokonya
tanah tersebut dikuasai oleh negara yang dalam hal ini adalah DinasPekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan Sungai,Daerah Manfaat Sungai Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai DanSungai, dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan "(1) Lahan bekas sungalmerupakan inventaris kekayaan milik Negara yang berada dibawah pembinaanDirektur Jendral atas nama Menteri;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Erlina Sari
90 — 54
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Erlina Sari
LIU KUI KHIM
Tergugat:
Kepala Desa Sungai Pangkalan II
Turut Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR DUA SUNGAI RAYA
51 — 21
Penggugat:
LIU KUI KHIM
Tergugat:
Kepala Desa Sungai Pangkalan II
Turut Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR DUA SUNGAI RAYAPdt.1.C.2 PENETAPANNomor 2/Pdt.G/2019/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Liu Kui Khim, berkedudukan di Sungai Pangkalan II RT. OO2RW. 003 DesaSungai Pangkalan Il Kecamatan Sungai RayaKabupatenBengkayang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMASKUN SOPIAN, SH. beralamat di JI. Purnama Komp.Purnama Agung 5 No. FF.4 Kel.
Parit Tokaya, PontianakSelatan, Kota Pontianak Kalimantan Barat Indonesiaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal .............0.sebagai Penggugat ;Lawan:Kepala Desa Sungai Pangkalan li, bertempat tinggal di JI. RayaPangkalanIl, Desa Sungai Pangkalan Il, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat , sebagaiTergugat ;Kepala Sekolah Menengah Pertama Nomor Dua Sungai Raya, bertempattinggal di JI.
Raya Sungai Pangkalan II, Desa PangkalanIIKecamatan Sungai Raya Kabupaten BengkayangProvinsi KalimantanBarat, sebagai Turut Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para pihak;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayangpada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bek, telahmengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara
SAFRUDIN ALI
Termohon:
Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan
56 — 20
Pemohon:
SAFRUDIN ALI
Termohon:
Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Afdel Risurdita bin Abu Thalib;Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
82 — 36
Nama lengkap : Toni Sadewa Alias Toni Asri Jaya Alias Toni Bin Hadmis;Tempat lahir : Sungai Penuh (Kerinci); Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Juni 1978; Jenis kelamin : Laki-laki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kota Sungai Penuh RT 03 Kel. Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh Kab. KerinciA g a m a : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;
JMBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Toni Sadewa Alias Toni Asri Jaya Alias Toni BinHadmis;Tempat lahir : Sungai Penuh (Kerinci);Umur/tanggal lahir :39 Tahun / 6 Juni 1978;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kota Sungai Penuh RT 03 Kel.
Sungai Penuh Kec.Sungai Penuh Kab. KerinciAgama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN)berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober2017;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;3.
21 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KELOMPOK KERJA PROREFORMASI MASYARAKAT(JASIMAS) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAHKALIMANTAN SELATAN ; HAJI MUHAMMAD THAMRIN BADERI ; MUHAMMAD NISPIANNOR ; HAJI UHAMMAD HS ; PT. DONINDO KARYA PRATAMA ; BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ; KEPALA DINAS PU DAN RASARANA WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI Cq. PEMIMPIN PROYEK, berkedudukan di Jalan Hasan Basri Barabai ; KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARABAI ; PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
44 — 52
PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
42 — 42
PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
41 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ; Riki Rinaldo bin Ismail ;
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
19 — 0
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H.HAMZAH
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH ; vs. FERRY SISWADHI bin NUKMAN ;
Penuh yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Oktober 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Oktober 2004 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya
Tidak menerapkan hukum = atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telahmengambil kesimpulan bahwa unsur : dengan sengaja memiliki tidakterbukti dengan pertimbangan :Hal. 7 dari 12 hal. Put.
No. 61 K/Pid/2005dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.27/Pid.B/2004/PN.SPN., tanggal 4 Oktober 2004 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Ferry Siswadhi bin Nukman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan Primair
112 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, dkk
Putusan Nomor 519 K/TUN/2016menyebutkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugasmelaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaandalam rangka konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air ;.
Bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur No 134Tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai kaliSurabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan kali Porong di Provinsi DaerahTingkat Jawa Timur ;Pasal 5:Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :a. Membuang sampah, limbah padat dan atau car ;b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tempat usaha ;.
TENTANG SEMPADAN SUNGAI :e Bahwa Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4, halaman 5mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat Il Intervensi yang tercatatdalam 14 SHGB (objek gugatan) adalah tanah sempadan sungai KaliSurabaya. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum ;Bahwa Kali Surabaya adalah sungai yang melintasi Kabupaten Gresik,Sidoarjo dan Kota Surabaya, wilayah Propinsi Jawa Timur.Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP)Halaman 16 dari 28 halaman.
Oleh karena ituPenggugat tidak memiliki wewenang dan tanggungjawab untukmengurusi sempadan atau bantaran Sungai Kali Surabaya ;Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011Tentang Sungai, disebutkan bahwa :(1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18dilakukan oleh :a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategisnasional ;b.
Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungaiilintaskabupaten/kota; danc. Bupati/Walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satukabupaten/kota ;Bahwa kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pengairanberdasarkan asas otonomi daerah juga diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaipengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah). Kewenangan Pemerintah Propinsi TentangPengairan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) C jo.
103 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
BASTARI, dan Pemohon Kasasi II: PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN, tersebut;
SURATNO, DKK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN
Tergugat:
5.Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Balai Wilayah Sungai Papua
6.Ketua Pokja Pemilihan 2SDA21
7.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai Dan Pantai I Balai Wilayah Sungai Papua
263 — 0
Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
Surat yang diterbitkan oleh Kepala SNVT, Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I, dan POKJA 2SDA21, Nomor:PB.03.01-PJSA/01 tertanggal 30 April 2021, Perihal Penyampaiaan Informasi Kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Papua;
3.
Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut: Surat yang diterbitkan oleh Kepala SNVT, Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I, dan POKJA 2SDA21, Nomor : PB.03.01-PJSA/01 tertanggal 30 April 2021, Perihal Penyampaiaan Informasi Kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Papua;
4.
TUNAS MANDIRI PAPUA
Tergugat:
5.Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Balai Wilayah Sungai Papua
6.Ketua Pokja Pemilihan 2SDA21
7.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai Dan Pantai I Balai Wilayah Sungai Papua
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
35 — 17
PERKEBUNAN NUSANTARA I Regional 7 Kebun Sungai Lengi
2.KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI Kelompok Usaha Kebun Sungai Lengi
SAHMINAN
Tergugat:
1.GUSTI JAYA
2.SYAHMINAN
Turut Tergugat:
1.PEMBAKAL DESA SUNGAI BAKUNG
2.CAMAT SUNGAI TABUK
88 — 29
dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
- Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah tanpa hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
- Menyatakan tanah / lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 342/SB/PPAT/IX/2000, dengan Registrasi Nomor : 461/SKT-ST/2000 atas nama SYAHMINAN, Tanggal 03 Oktober 2000, yang terletak dahulu dikenal dalam lingkungan RT. 2 RW.1, Desa Sungai
Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran tanah :
- Sebelah Utara : 27 Meter
- Sebelah Timur : 18 Meter
- Sebelah Selatan : 30 Meter
- Sebelah Barat
Baru Sei Bakung
- Sebelah Utara : 10 Meter;
- Sebelah Timur
li>Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah UMAR;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Gt.M.SYAHID;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah H.SYAHMINAN
- Sebelah Utara : 10 Meter;
- Sebelah Timur : 18 Meter;
- Sebelah Selatan : 10 Meter;
- Sebelah Barat
Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 388.2/SB-ST/XI/2000, dengan Registrasi Nomor : 567/SKT-ST/2000 atas nama H.SYAHMINAN, Tanggal 7 Desember 2000, yang terletak dahulu dikenal dalam lingkungan RT. 2 RW.1, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran tanah :
Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 060/SB-PPAT/IV/2001, dengan Registrasi Nomor : 166/SKT-ST/2001 atas nama H.SYAHMINAN, Tanggal 17 April 2001, yang terletak dahulu dikenal dalam lingkungan RT. 1 (tahun 2000 RT.2) RW.1, Desa Sungai
Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran tanah :
Penggugat:
SAHMINAN
Tergugat:
1.GUSTI JAYA
2.SYAHMINAN
Turut Tergugat:
1.PEMBAKAL DESA SUNGAI BAKUNG
2.CAMAT SUNGAI TABUK
Tergugat:
Kodam XIV Hasanuddin
37 — 20
Sungai Tangka Sejahtera
Tergugat:
Kodam XIV Hasanuddin