Narkotika ;ATAUKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKetiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 127 Ayat (1) huruf a Undangundang Republik IndonesiaNomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa apabila melihat susunan dakwaan Penuntut Umumtersebut, dimana terhadap dakwaan semacam ini terlinat adanya keraguraguan Penuntut Umum tenatang

AsipBahwa pada saat itu belum ada rumah Badil , tapi kalusekarang sudah ada akan tetapi saksi tidak tahu tahunberapa Badil buat rumah itu ;Bahwa hubungan Salnah dengan Badil Siagin bapak duaberadik ;Bahwa saksi meninggalkan Bandar Agung itu Tahun 1956karena saksi sudah bersuami dan ikut suami yang padasaat itu dalam usia + 16 Tahun ;Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat jual beli antaraMalijah dan Salnah;YOHARMIN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknyasebagai berikutBahwa saksi akan menerangkan tenatang

LALUMUHAMMAD ARIP (Tergugat III) sangat berdekatan dengan rumah tersebut makadengan sangat terpaksa akhirnya LAQ HULNIATI (Tergugat ID) berniat dan beritikadbaik bermaksud menjualnya kepada LALU MURLI Als MAMIQ HURIANA(Tergugat 1) tanggal 30 Oktober 2008; Bahwa oleh karena LALU MURLI Als MAMIQ HURIANA (Tergugat I) sebelummembeli tanah sengketa pada posita 5 LALU MURLI Als MAMIQ HURIANA (ParaTergugat 1) sudah mengetahui sebelumnya tenatang asal usul tanah sengketa padaposita 5 sebelum dibeli oleh

tentangNarkotika.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acarapidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaanPrimair yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tenatangNarkotika;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsurunsur dari pasal114 ayat 1 UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tenatang

Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yangmengakibatkan korban mendapat luka berat;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UndangUndang RINomor 23 tahun 2004 Tenatang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasankemerdekaan

yang lain karena kerjaistrinya tidak benar yaitu sering meninggalkan kerja, datangdan berangkat kerja tidak tepat waktu, akan tetapi terdakwatidak menerimanya selanjutnya S aksiI juag ikut menjelaskantentang kinerja istri terdakwa akan tetapi Terdakwa tetaptidak menerimanya.Bahwa untuk menjaga kejadian yang tidak di inginkan tetamteman staf Gizi memanggil Security RSUD Sorong (saksiI)untuk datang keruangan, selanjutnya Tredakwa memanggilistrinya dan masuk ke ruangan SaksiI, lalu SaksiImenjelaskan tenatang

Pancoran Mas KotaDepok, yaitu :1)1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman PelaksanaanBantuan Stimulan Perumahan Swadaya.1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor02 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang

Sutji Mintarti, MT dengan alamat Mampang Indah IlBlok P 12 RT 05 RW. 13 Desa Rangkapan Jaya Kecamatan PancoranMas Kota Depok, yaitu :a)1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman PelaksanaanBantuan Stimulan Perumahan Swadaya.1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya.1

Pancoran MasKota Depok, yaitu :a) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman PelaksanaanBantuan Stimulan Perumahan Swadaya.b) 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya.Hal. 74 dari 82 hal. Put.

kayu olahan hasil hutan kayu tersebut dapat dikelompokanjenis Meranti (kayu Damar, Merbau dan Meranti) yang mana biasanya dapat tumbuhalami didalam kawasan maupun diluar kKawasan yang mana mengikuti aturan yangberlaku Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :P43/ menlhksetjen/ 2015 Tanggal12 Agustus 2016 tentang penata usahaa hasil Hutan kayu yang berasal dari hutanalam;Bahwa jika dilihat dengan menggunakan Peta kawasan Hutan dan Perairan ProvinsiAceh Nomor Sk. 103/MenthkII/2015 tanggal 2 April 2015 Tenatang

untuk melakukan perceraian dari atasanatas nama Gubernur Sumatera Utara ttd Sekteraris Daerah, untuk melakukanperceraian, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan denganperatauran perunadanundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa surat keterangan izin becerai tersebut, sudahsesuail dengan prosedur pemeberian izin bercerai kepada Pemohon, olehkarena itu telah terpenuhui maksud ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PeraturanPemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun1990 tenatang

2001, 2002 dan 2003)Berdasarkan SKPKB Nomor 00201/207/01/722/04 untuk Masa Pajak2001, SKPKB Nomor 00102/207/02/722/04 untuk Masa Pajak 2002 danSKPKB Nomor 00019/207/03/722/04 untuk Masa Pajak 2003 yangditerbitkan Termohon Peninjauan Kembali diketahui jumlah DPP danpengenaan PPN terutang Pemohon Peninjauan Kembali memiliki nilaiyang sama sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:(Lampiran13) Tabel 5(Versi Termohon Peninjauan Kembali)Jenis PPN PajakNomor SKPKB Tanggal DPP Pajak Masa Kurang Bayar Tenatang

TERGUGAT REKONVENSI sebab Tergugat adalahanak kandung saksi.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal6 Agustus 2010.Bahwa saksi ingin memberikan kesaksian tentang proses pernikahanPenggugat dan Tergugat.Bahwa saksi mengetahui kalau pihak Tergugat pada saat pernikahan telahmenyerahkan uang naik/belanja sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah), beras 200 liter, mahar berupa cincin emas serta antingantingmasingmasing seberat 1,4 gram.Bahwa saksi tidak mengetahui tenatang

jalan yang biasa atauwajar dilalui.8) Bahwa dengan melihat pasal tersebut, meninggalnya almarhumah termasukdidalam klasifikasi kecelakaan kerja yang timbul akibat hubungan kerja;11) Bahwa dari peraturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan jelas dannyata Tergugat I telah melakukan pelanggaran undangundang dibidangketenagakerjaan khususnya UndangUndang Nomor : 3 tahun 1992 TenatangJaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6 ayat (1) pasal 16 ayat (1) adan pasal poin 6Undangundang Nomor 3 tahun 1992 Tenatang

saksi Ni Luh Putu Nuriati,SEmenyatakan Penggugat hadir pada waktu menanda tangani perjanjian Nomor18 tersebut, dan Turut Tergugat mengajukan bukti berupa kehadiran Penggugatdi Kantor Notaris pada waktu menandatangani akta perjanjian nomor 18tersebut sehingga demikian tidak terbukti adanya rekayasa dan akalakalanmembuat perjanjian Nomor 18 tanggal 19 Juli 2013 tersebut sehingga dapat39dinyatakan perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 danpasal 1338 KUHperdata ;Menimbang, bahwa tenatang

YUSRIRAMADHAN SIREGAR, MAP, sehingga dengan demikian perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yangdiatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tenatang perkawinan;3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaidengan 1 (satu) orang anak laki laki, bernama: ANDRE CHRISTOPHERGARCIA SIRAIT, Jenis Kelamin Laki laki, Lahir di kota Medan padatanggal 24 Oktober 2009.

Bahwa dengan alasanalasan tersebut diatas, makaPenggugat berdasarkan Pasal 53 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tenatang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor5 tahun 1986 tenatang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 tahun 1986 tenatang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu

MIA JAYA kepadaKSU Mentari ;1 (satu) bundel Standar Satuan Harga Barang dan Jasa PemerintahKota Bitung Tahun Anggaran 2009 yang berisi Keputusan WalikotaBitung No: 103 Tahun 2008 tenatang Penetapan Standar SatuanHarga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bitung TahunAnggaran 2009 lengkap beserta dengan lampirannya ;1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Deputi MenteriNegara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan denganHal. 65 dari 87 hal. Put.

MIA JAYA kepadaKSU Mentari ;0) 1 (satu) bundel Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah1.Kota Bitung Tahun Anggaran 2009 yang berisi Keputusan WalikotaBitung No: 103 Tahun 2008 tenatang Penetapan Standar SatuanHarga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bitung TahunAnggaran 2009 lengkap beserta dengan lampirannya ; Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Deputi Menteri NegaraPerumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi SerbaUsaha Mentari Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara Nomor

Handris dengan Yudistira ini masalahBahwa saksi selaku Pengacara para Tergugat saat itu dan saksiada tertera disana selaku kuasanya dan pernah melihatnya danSaksi tidak tahun tenatang bukti T5 dan saksi tidak tahu adaperkara lagi ;Bahwa pada saat itu yang dilakukan Pemeriksaan setempat adalahkeseluruhan dari tanah yang ada dilokasi mini market Karyasaritersebut sekarang ini ada juga bangunan lainnya ; Bahwa yang saksi tahu kepemiliki obyek tanah tersebutberdasarkan peninggalan /warisan dari ayah

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensimempunyai /egal standing untuk berperkara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi / TergugatRekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah hadir danmenempuh mediasi dengan mediator Sobari, S.H.I. meskipun tidak berhasiltercapai kesepakatan damai, Oleh karenanya ketentuan dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tenatang

Sutji Mintarti, MT dengan alamat MampangIndah Il Blok P 12 RT 05 RW. 13 Desa Rangkapan Jaya Kec.Pancoran Mas Kota Depok, yaitu :1)1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor06 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang PedomanPelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang PerumahanSwadaya Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentangKriteria, Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas TenagaPendamping Masyarakat Perumahan Swadaya1 (satu)

Pancoran MasKota Depok, yaitu :a) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tenatang Pedoman PelaksanaanBantuan Stimulan Perumahan Swadaya.b) 1 (satu) buah buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Kriteria,Persyaratan, Tata Cara Seleksi, dan Tugas Tenaga PendampingMasyarakat Perumahan Swadaya.C) 1 (satu) buku Peraturan Deputi Bidang Perumahan SwadayaNomor 02 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tenatang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukanpemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnyadengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat a quo tidak ada merugikankepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan AzazAzaz Umum PemerintahanYang Baik yaitu berdasarkan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan