Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nikmah Kp.Tingkem Benyer.

AZRILVA KARYA UTAMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022

AZRILVA KARYA UTAMA Diwakili Oleh : Junita, SH
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022

AZRILVA KARYA UTAMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022

(UPT) Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo ;Bahwa setelah anak tersebut dilahirkan dari orangtua kandungnya yang bernamaANISATUL HASANAH, dank arena orang tua kandungnya merasa tidak mampu lagimenanggung biaya hidup anaknya tersebut, maka orangtuanya tersebut menyerahkananaknya ke Unit Pelaksana Tehnis ( UPT ) Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo,sebagaimana Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 24 Mei 2011 ;Bahwa selanjutnya pihak Unit Pelaksana Tehnis ( UPT) Pelayanan Sosial Asuhan BalitaSidoarjo

bertemu dengan Para Pemohon yang sangat mendambakan seorang anak untukdiangkat menjadi anak angkatnya ;Bahwa Pihak Unit Pelaksana Tehnis ( UPT) Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjotersebut sepakat menyerahkan anak yang bernama MUCHAMMAD FARIS BUDIPRAKOSO kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkatnya, sebagaimanaBerita Acara Serah terima Calon Anak Angkat ( CAA ) Nomor : 460/95/102.009/2012 padahari Senin tanggal 30 April 2012 ;e Bahwa Dinas Sosial mengeluarkan Surat Keputusan tentang

anak lakilaki bernama MUCHAMMAD FARIS BUDI PRAKOSO yangdilakukan oleh Para Pemohon dimana anak tersebut lahir di Sidoarjo pada tanggal 21 Mei 2011,anak dari Ibu ANISATUL HASANAH dari Unit Pelaksana Tehnis ( UPT ) Pelayanan SosialAsuhan Balita Sidoarjo ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Para pemohon mengajukanalat bukti surat berupa P. sampai dengan P. 15, serta 4 (empat) orang saksi bernama ANIS AUNURAZIZI.S.St, MAHENDRA SRI SOEKRISNA , UMAR KASYANTO,S.

DWI ANTINI SUNARSIH petugasUnit Pelaksana Tehnis ( UPT) Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah melakukan HomeVisit / pemeriksaan lapangan ke.

SUDJONO.MM Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur , melalui Unit Pelaksana Tehnis ( UPT) PelayananSosial Asuhan Balita Sidoarjo telah melakukan Home Visit / pemeriksaan lapangan ke.

April 2013 Nomor : 02/PID.TPK/2013/PN.TK, atasnama terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari2013 dengan No.Reg.Perkara : PDS01/K.GUNG/01/2013 terdakwa telah didakwasebagai berikut :KESATUPRIMAIR :noo Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS, SE Bin ABUDIN selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : 144/UP/1983tanggal 28 Pebruari 1983 yang dalam hal ini menjabat selaku Petugas Juru Bayar GajiUnit Pelayanan Tehnis

Kecamatan Pugung KabupatenTanggamus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenTanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Petugas JuruBayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima Barang SDN SeKabupatenTanggamus Tahun Anggaran 2009, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2009 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Unit3Pelayanan Tehnis

Keputusan Gubernur Kepala DaerahLampung Nomor : 144/UP/1983 tanggal 28 Pebruari 1983 danberdasarkan Surat Keputusan PLT.Kepala Dinas Pendidikan KabupatenTanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentangPetugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima BarangSDN SeKabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009, telah mengangkatterdakwa FIRDAUS, SE Bin ABUDIN, Pangkat/Gol : Penata.TK.1 (III/d),NIP. 19620816 198303 1017, menjabat selaku Petugas Juru Bayar GajiUnit Pelayanan Tehnis

Sekolahsesuai dengan daftar rincian gaji guru/oegawai SDN se KecamatanPugung yang telah dibuat oleh terdakwa, namun terdapat 19 SDN diKecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang tidak atau belum seluruhgajinya dibayarkan oleh terdakwa.Bahwa gaji guru yang tidak seluruhnya dibayarkan atau dipotong olehterdakwa FIRDAUS, SE Bin ABUDIN selaku Petugas Juru Bayar GajiGuru SDN Unit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanPugung Kabupaten Tanggamus, terjadi pada 19 Sekolah Dasar Negeriuntuk 116

Kepala Dinas Pendidikan KabupatenTanggamus Nomor : 945/26/42/01/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentangPetugas Juru Bayar Gaji, Juru Bayar Rutin Dan Petugas Penerima BarangSDN SeKabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 telah mengangkatterdakwa FIRDAUS, SE Bin ABUDIN, Pangkat/Gol : Penata.TK.1 (III/d),NIP. 19620816 198303 1017, menjabat selaku Petugas Juru Bayar GajiUnit Pelayanan Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan PugungKabupaten Tanggamus yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut :

Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung RepublikIndonesia tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Pidana UmumDan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56 dinyatakan, Pemohon dapat mencabutpermohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui olehTermohon, kalau Termohon menyetujul usul pencabutan permohonan tersebut, makapengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya surat pencabutan permohonanpemeriksaan praperadilan dari Pemohon diatas dan Termohon menyatakan tidakkeberatan pula, maka beradsarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor:5Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan serta Buku Il Mahkamah Agung RepublikIndonesia tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Pidana UmumDan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, pemeriksaan perkara praperadilan yangsedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan

dikeluarkannya Penetapan tentangPencabutan Permohonan Pemeriksaan Perkara Praperadilan tersebut;Mengingat, ketentuan UndangUndang Nomor:8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, Surat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor:5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah AgungRepublik Indonesia tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan PidanaUmum Dan Pidana Khusus, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENETAPKAN

Pertanian(Selaku KPA)4 Direktur Pembiayaan Pertanian KPPNJakarta V(Selaku PPK pada Ditjen PSP),BPTPSekretariat PUAP Tim Pembina PUAP Provinsi Bank Operasi aUsulan RUB danDok. pendukung VerifikasiDokumenTransfer danaPUAP ke rekening yaPMT p : dokumen Tim Teknisengesanan aokumen8 Kabupaten/KotaUnit Bank TerdekatPe nyul uhan Usulan RUB dan Dok. pendukung (T 4: $$ > Gapoktan empat gapoktanPendamping 7 membuka rekening) Bahwa pada pada bulan November tahun 2012 terdakwa FERDIYAN, S.Ag.diberitahu oleh tim tehnis

bantuan tersebut makaharus mengajukan usulan yang diajukan kepada Kementrian Pertanian melalui6Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara selaku Tim tehnisPUAP Kabupaten disertai Prosedur dengan mekanisme pengajuan diantaranya:Tim teknis Kabupaten Lampung Utara mengajukan Usulan Desa /Gapoktan calon penerima dana PUAP ke Kementrian PertanianSelanjutnya Kementrian Pertanian mengeluarkan Daftar NominatifSementara (DNS) Gapoktan calon penerima dana PUAPPenyelia Mitra Tani (PMT) dan tim tehnis

Tani Rp.13.000.000, HERMAN MAJAHRI 19 OrangSejahtera Jumlah RUB Rp.100.000.000, Bahwa setelah Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha Anggota(RUA), dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) Siklus , Berita Acarahasilmusyawarah anggota Gapoktan, persetujuan dari Penyuluh Pertanian, danKepala Desa ditandatangani oleh terdakwa, lalu diserahkan kepada tim tehisPUAP Kabupaten pada Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Utara untukselanjutnya diverifikasi kembali oleh Penyelia Mitra Tani dan tim tehnis PUAPKabupaten

ZUBIR WAHAB, Kelompok Tani Sinar Mas Alam Ill KetuanyaHARTAWAN, Kelompok Tani Sinar Mas Alam IV ketuanya ADAM MALK,Kelompok Tani Sejahtera ketuanya ADAM MALIK, dan Kelompok Tani UsahaBersama Ketuanya NANANG SUBARI.24 Bahwa pada tahun 2012 Kementrian Pertanian Republik Indonesia memilikiProgram Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) yaitu bantuan dana bergulirkepada kelompok tani di Indonesia yang telah lulus atau dianggap layak setelahdilakukan verifikasi oleh tim tehnis PUAP Pusat, Provinsi maupun

Bahwa pada tahun 2012 Kementrian Pertanian Republik Indonesia memilikiProgram Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) yaitu bantuan dana bergulirkepada kelompok tani di Indonesia yang telah lulus atau dianggap layak setelahdilakukan verifikasi oleh tim tehnis PUAP Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Adapun tujuan dilaksanakannnya program kegiatan PUAP adalah:a.

Tabalong Tahun Anggaran 2010 (kode rekening 5.2.3.26.01)3. 1 (satu) bundel dokumen Permendiknas No.18 tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SD/SDLB;4. 1 (satu) eksemplar Dokumen Usulan Kegiatan dan Biaya/Hasil pemetaan atas usulan SD calon penerima DAK TA 2010;5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/414/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penetapan 52 SD Penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2010;6. 104 (seratus

Ketua Tim Tehnis :H. Syaiful Yazan (terdakwa);4. Wakil Ketua Tim Tehnis :H Yuhani (saksi);5. Sekretaris timtehnis : Drs. Dimyati;6. Koordinator lapangan : H. Hendrik;7. Anggota tim tehnis : Sujadi , dkk; Bahwa tugas dan tanggung jawab tim tehnis adalah :1. Melakukan pemetaan sekolah sekolah yang akan diusulkan untukmendapatkan bantuan;2. Membantu panitia pengadaan barang/jasa dalam menyusun jumlahdan harga buku buku perpustakaan yang akan diadakan;3.

Tabalong yang ditunjuk selaku anggota tim tehnis dalamkegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD/SDLB pada DinasPendidikan Kab. Tabalong yang dananya bersumber pada APBN (DAKbidang pendidikan tahun 2010);Bahwa setahu saksi Tim tehnis tersebut dibentuk berdasarkan SK KepalaDinas Pendidikan Kab.

Tabalong),terdakwa juga ditunjuk selaku Ketua Tim Tehnis pada KegiatanPengadaan Buku Perpustakaan untuk 52 SD/SDLB tersebut; Bahwa selaku Ketua Tim Tehnis terdakwa pernah mengadakan pertemuandengan anggota Tim Tehnis lainnya pada akhir bulan Desember 2010 danpada saat itu diperoleh Laporan bahwa belum ada SD/SDLB yangmenerima pengiriman buku dari pihak rekanan (PT Bagus Tirta Wardana),sehingga tindakan terdakwa waktu itu adalah menghubungi pihak rekanandan dijawab buku sudah dikirim dan masih dalam

Tabalong);Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yaitu H. SYAIFUL YAZANS.Pd (terdakwa);Panitia Pengadaan Barang/Jasa;Putusan Nomor 29/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 160 dari 2054. Tim Tehnis (terdakwa selaku Ketua);5.

Tabalong);Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yaitu H. SYAIFUL YAZANS.Pd (terdakwa);Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;Tim Tehnis, dimana terdakwa selaku ketua;Tim Pemeriksan Barang/Jasa; Bahwa terdakwa selaku PNS atau Kabid Pra Sekolah dan Sekolah Dasar padaDinas Pendidikan Kab. Tabalong yang ditunjuk selaku PPTK berdasarkan SKKepala Dinas Kab. Tabalong No.

FATHOR RACHMAN
Tergugat:
1.DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA TIMUR
2.KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN
3.UNIT PELAYANAN TEHNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SATU BLEGA
Turut Tergugat:
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

(delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Massiddie dan diketahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh rika apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Massiddie dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

Bacukiki Kota Parepare; mengetahui Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok dan ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi Bin Lawise tanggal 21 Juni 2012;

Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok dan mengetahui Ridwan Latim Plh.

Bacukiki KotaParepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/pendamping Kelompok dan mengetahui Ridwan Latim Plh.

Lemoe Kec.Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditanda tangani RikaApriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok dan mengetahuiRidwan Latim Plh.

Bacukiki Kota Parepare APBN Tahun 2012, ditandatangani Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok danmengetahui Ridwan Latim Plh.

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hairuddin, Kopda NRP. 310404177481282 terbukti bersalah : " Mengemudikan kendaraan bernotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan STNK dan Tidak memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Denda Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3.

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi cengan STNKdan tidak memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan.MengingatHairuddin, Kooda NFPMemidana Terdakwa oleh karena itu dengan :2.Pidana : Denda Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan penggantiselama 20 (dua puluh) hari.3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebeser Ro. 10.000 (seoulurribu rupiah).Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum aieh RakimTunggal Tabah Prasetya, S.H.

00192/29/11060/12/2011 25 Nopember 20111.254 RTSPM18.810 Kg untuk13 Desember No. 00489/29/11060/12/2011 31 Desember 20111.254 RTSPM Bahwa di Desa Luwungragih Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada tahun2011 berdasarkan hasil pendataan BPS terdapat 1.254 Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) yang tersebar di 8 (delapan) RW yang terbagi dalam42 (empat puluh dua) RT sebagaimana yang tercantum dalam DPM1 (DaftarPenerima Manfaat) ;Bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Poin 3 huruf f Petunjuk Tehnis

Dengan demikian masih tersisa Raskin yang tidak dibagikan kepada masyarakatyang terdaftar dalam PDM1 ( Daftar Penerima Manfaat ) sebanyak 69 kantong X 13bulan = 897 kantong atau 13.455 KG ;Hal ini bertentangan dengan Petunjuk Tehnis ( Juknis ) Program Raskin Kab.

kepada Rumah tangga miskin yang tidakterdaftar dalam DPM1 ;Bahwa disamping penyaluran Raskin yang dilakukan atas perintah terdakwa tidaktepat sasaran, terdakwa juga memberikan peluang kepada Pokja Raskin dalam hal inisaksi Rochali untuk menjual Raskin kepada para ketua RW yang akanmendistribusikan kepada masyarakat dengan harga per kilogramnya sebesarRp.1700, (seribu tujuh ratus rupiah) atau Rp.25.500, (dua puluh lima ribu limaratus rupiah) ;Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Petunjuk Tehnis

Bab IV poin 4 huruf a yang menyatakan : pembayaran harga penjualanberas raskin dari RTSPM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukansecara tunai yaitu sebesar Rp. 1.600, ( seribu enam ratus rupiah )perkilogram neto dititik distribusi ;Bahwa dalam penyaluran Raskin berdasarkan Petunjuk Tehnis ( Juknis ) ProgramRaskin Kab. Brebes Tahun 2011 tanggal 09 Maret 2011 Bab III Nomor : 2 ayat (2)huruf c dan d, Pokja raskin diberikan biaya operasional dengan rincian :1.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Petunjuk Tehnis ( Juknis )Program Raskin Kab.

Serang Baru Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia, Secara organisasi/Secara Lembaga yang selanjutnya disebutPENERIMA KUASA, Sebagaimana dimaksud dalam bukuIl MARI edisi 2007Tentang Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum danperdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan yang dapat bertindakHalaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Padt.G/2020/PN Jkt.

Brttelah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UU RI, maka Pengurus YPKAMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilansesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan Bahwa PemerintahMengakui Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syaratdan Sebagaimana dimaksud dalam bukull MARI edisi 2007 TentangPedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum danperdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan yang

Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan PerlindunganKonsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERAMALANG/YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuanSebagaimana dimaksud dalam bukuIl Pedoman tehnis administrasi dantehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakilyang menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dariPenggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuangdalah huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari Suatubadan hukum dalam hal

Konsumen adalah setiap orang pemakai barangdan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingandiri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidakuntuk diperdagangkan, demikian pula dalam bukuIl MARI Tahun 2007tentang Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umumdan perdata khusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakillMasyarakat luas Bukan Perorangan;9.

Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi olen karena yangdiatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan bukull MARI Tahun 2007tentang Pedoman tehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umumdan perdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untukmenjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum,sehingga diartikan seolaholan Legal standing LPKSM hanya terbataspada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwaseorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umumapabila

terlibat dalam kegiatan pembangunan UnitSekolah Baru (USB) pada Kementerian Pendidikan Tahun 2016 secaraumum berdasar pedoman tehnis adalah dari Dinas Pendidikan, unsursekolah (kalau sudah definitif) tenaga tehnis dan tokoh masyarakat(swakelola);Halaman 74 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptk Bahwa berdasar pedoman tehnis pelaksanaan kegiatan, tenaga tehnis(perencana dan pengawas) adalah perseorangan yang mempunyaispesifikasi keahlian tertentu dalam bidangnya (kontruksi); Bahwa anggaran kegiatan

;;Bahwa tugas dan tanggung jawab Phisik diantaranya adalah mengawasipelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2Rasau Jaya Tahun 2016 sedangkan pelaksana tehnis bertanggungjawabterhadap tehnis bangunan (spesifikasi tehnis);Bahwa walaupun saksi digantikan oleh pejabat baru sebagai Kepala DinasPendidikan Kabupaten Kubu Raya, saksi tidak ada serah terima jabatandan atau serah terima berkaitan dengan pekerjaan pembangunan UnitSekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Rasau Jaya Tahun 2016; Bahwa

tehnis design gambar dan atau perjanjian kerja, terdakwa Erwin Hermawan, ST.,tidak membuat pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan unitsekolah baru (USB) SMA Negeri 2 rasau Jaya Tahun 2016 sesuai kewenangannyasebagaimana pedoman tehnis pekerjaan;Menimbang, bahwa oleh karenanya, pembelaan terdakwa ErwinHermawan,ST., yang menyatakan bahwa ia terdakwa Erwin Hermawan,ST.

bin Yusuf, PenanggungjawabPhisik) dan orang lain (Naweri Marsean dan Dedy Cahyadi), laporan progresspelaksanaan pembangunan tidak dibuat oleh konsultan pengawas sebagaimanamestinya sesuai dengan pedoman tehnis, dan bangunan tidak sesuai denganspesifikasi tehnis design bangunan sehingga pengeluaran anggaran tidak dapatdipertanggungjawabkan seluruhnya secara tepat dan benar;Menimbang, bahwa berdasar keterangan ahli tehnis Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Propinsi Kalimantan Barat yang dibacakan

dimana terdakwa Erwin Hermawan,ST., tidak dimintakualifikasi persyaratan tehnis sebagai konsultan, terdakwa Erwin Hermawan,ST., ditetapkan sebagai konsultan perencana sekaligus sebagai konsultanpengawas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;+ Bahwa pada awalnya terdakwa Erwin Hermawan,ST., diminta oleh PakMaerad (alm) untuk membuat design gambar bangunan unit sekolah baru(USB) SMA Negeri 2 Rasau Jaya, kemudian terdakwa ditetapkan sebagaipelaksana tehnis dalam kepanitiaan pembangunan.

Selanjutnya saksi Sarmadan Harahap, ST.selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (P2TK) menetapkan CV. Dame Tuasebagai pemenang lelang dan CV.

(selaku Pengawas Lapangan), Maslan Tanjung (selaku Direksi Tehnis), DameTua Nainggolan, SE. (selaku Direktur CV. Dame Tua) dan saksi SarmadanHarahap, ST. (selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatanl/P2TK).3. Progres Kemajuan Pekerjaan tertanggal kosong bulan Nopember 2007 yangditandatangani oleh Ahmad Tarmizi, ST. (selaku Pengawas Lapangan), MaslanTanjung (selaku Direksi Tehnis), Dame Tua Nainggolan, SE (selaku Direktur CV.Dame Tua) dan saksi Sarmadan Harahap, ST.

(selaku PejabatPelaksana Tehnis KegiatanI/P2TK).6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 211/P2TKI/BAP/2007 tanggal30 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh saksi Sarmadan Harahap, ST. selakuPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (P2TKl) (Pihak Pertama) dan Dame TuaNainggolan, SE. selaku Direktur CV. Dame Tua (Pihak kedua) dan disetujui oleh Ir.Rizal Fachri Lubis selaku Kepala Dinas Kimpraswil dan Tata Ruang Kota Sibolga.7.

Dame Tua, AhmadTarmizi, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sarmadan Harahap, ST selakuPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (P2TKI) dan Berita Acara Prestasi PekerjaanNomor : 210?P2TKI/BAPP/2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang ditandatanganioleh Dame Tua Nainggolan, SE selaku Direktur CV. Dame Tua (Pihak Kedua) danSarmadan Harahap, ST selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (P2TKl)(Pihak Pertama)9.

Dame Tua dan saksi Sarmadan Harahap, ST. selaku PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan (P2TK).Berita Acara Pembayaran Nomor : 40/ PPTKI/BAP/2008 tanggal 25 Maret 2008sebesar Rp.391.492.350, (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratussembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani olehsaksi Sarmadan Harahap, ST. selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan /P2TK (Pihak Pertama) dan Dame Tua Nainggolan, SE selaku Direktur CV.

Putusan Sela No. 18/Pdt.G/2012/PN.SpgBahwa TERGUGAT I berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kelautan,Pesisir dan PulauPulau Kecil tentang Pedoman Tehnis PemberdayaanUsaha Garam Rakyat (PUGAR 2012) adalah menetapkan lokasisasaran PUGAR 2012;Bahwa TERGUGAT I berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kelautan,Pesisir dan PulauPulau Kecil tentang Pedoman Tehnis PemberdayaanUsaha Garam Rakyat (PUGAR 2012) adalah menetapkan KelompokUsaha Garam Rakyat (KUGAR) dan Gabungan Kelompok UsahaGaram Rakyat (BUNG

KUGAR) sebagai Calon Penerima BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PUGAR 2012;Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kelautan,Pesisir dan PulauPulau Kecil tentang Pedoman Tehnis PemberdayaanUsaha Garam Rakyat (PUGAR 2012) adalah mengusulkan Calon Lokasidan Calon Penerima, BLM PUGAR 2012 kepada TERGUGAT I;Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kelautan,Pesisir dan PulauPulau Kecil tentang Pedoman Tehnis PemberdayaanUsaha Garam Rakyat (PUGAR 2012) adalah melakukan

menerapkan standar ganda, mengabaikan fakta dan tidak mengacukepada Pedoman Tehnis PUGAR 2012;Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 31 Juli 2012 menjawab secara tertuliskepada PENGGUGAT dengan register No.

Bahwa Tergugat III tidak pernah menerapkan standar ganda serta mengabaikanfakta dan tidak mengacu kepada pedoman tehnis PUGAR 2012 sebagaimanadalil penggugat pada hal 3 angka 6, karena tergugat III sadar bahwa tergugat IIItidak memiliki wewenang untuk menentukan KUGAR atau BUNG KUGARyang berhak mendapat BLM PUGAR.

Selain itu tergugat II dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengacu dan berpedoman padaPedoman Tehnis PUGAR tahun 2012 yaitu Peraturan Dirjend Kelautan, Pesisirdan Pulaupulau Kecil Nomor Per. 05/KP3K/2012 tentang Pedoman TeknisPemberdayaan Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2012;Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Sela No. 18/Pdt.G/2012/PN.Spg9.

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Tanpa memilikihak tidak mempertimbangkan seluruh pointpoint yang terdapat padaperaturanperaturan yang menjadi dasar pertimbangannya khususnyaPetunjuk Tehnis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ssumba Timur tentangPelaksanaan Pemanfaatan kayu pada Hutan Produksi dan hutan lainnyatertanggal 25 Juni 2002 ;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 64 K/Pid/20045.

Bahwa pointpint pada pertunjuk Tehnis kepala Dinas Kehutanan KabupatenSumba Timur tentang Pelaksanaan Pemanfaatan kayu pada Hutan Produksidan Hutan lainnya yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalamputusannya adalah :Point 2 (Dalam Petunjuk Tehnis Kepala Dinas Kehutanan).Eksploitasi/oemanfaatan kayu hanya dilakukan pada pohon yang tumbang/mati dan atau pohon yang telagh memenuhi daur tebang dengan systemtebang pilih ;Bahwa point 2 tersebut di atas dihubungkan dengan keteranagan saksi EK.Anakonda

Juspan(Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur) dan keterangan paraTerdakwa sendiri belum dilakukan ;Point 7 (Dalam Petunjuk Tehnis Kepala Dinas Kehutanan).Dalam pelaksanaan eksploitasi senantiasa dilakukan pengawasan yangketat oleh petugas Jagawana/Polisi Kehutanan, yang dikoordinir oleh subdinas Perlindungaan dan Pengamanan Hutan ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Osra Hastari Aoetbah, SP.

Bahwa pemohon telah kawin sah pada tanggal 21 September 1995sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/107/ IX/ 1995 di KUAKecamatan Kesamben, Jombang;Bahwa dalam perkawinannya Para pemohon belum dikaruniai seoranganakpun dan para Pemohon telah mengasuh seorang anak jenis perempuanyang diberi nama: NADIEN ZIVANNA ASYRILIA, lahir di Sidoarjo, tanggal 15Agustus 2010 anak dari seorang ibu bernama : NEAVY RETNO KEMALASARI;Bahwa anak tersebut oleh orang tuanya diserahkan kepada Kepala UnitPelaksanaan Tehnis

Sdr.sebagai sepupu ;Bahwa Para Pemohon sebagai suami isten telah menikah tahun 1995 ;Bahwa Para Pemohon menikahnya resmi di KUA Kesamben, Jombang tanggaldan bulannya saksi lupa ;Bahwa dalam perkawinannya Para pemohon belum mempunyai anak ;Bahwa Para Pemohon telah mengasuh seorang anak perempuan yang diberinama NADIEN ZIVANNA ASYRILIA, lahir di Sidoarjo, tahun 2010;Bahwa ibu anak tersebut bernama : NEAVY RETNO KEMALA SARI;Bahwa anak tersebut oleh orang tuanya diserahkan kepada Kepala UnitPelaksanaan Tehnis

sebagai tetangga;Bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri telah menikah tahun 1995 ;Bahwa Para Pemohon menikalmya resmi di KUA Kesamben, Jombang tanggaldan bulannya saksi lupa ;Bahwa dalam perkawinannya Para pemohon belum mempunyai anak ;Bahwa Para Pemohon telah mengasuh seorang anak perempuan yang diberinama NADIEN ZIVANNA ASYRILIA, lahir di Sidoarjo, tahun 2010;Bahwa ibu anak tersebut bernama NEAVY RETNO KEMALA SARI;Bahwa anak tersebut oleh orang tuanya diseralikan kepada Kepala UnitPelaksanaan Tehnis

kawin sah pada tanggal 21 September 1995sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/107/ IX/ 1995 di KUAKecamatan Kesamben, Jombang ;e Bahwa benar dalam perkawinannya Para pemohon belum dikaruniai seoranganakpun dan para Pemohon telah mengasuh seorang anak jenis perempuanyang diberi nama : NADIEN ZIVANNA ASYRILIA, lahir di Sidoarjo, tanggal 15Agustus 2010 anak dan seorang ibu bernama : NEAVY RETNO KEMALASARI ;e Bahwa benar anak tersebut oleh orang tuanya diserahkan kepada Kepala UnitPelaksanaan Tehnis

sertifikat yangdikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Pos dan TelekomunikasiDepartemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jendral Pos danTelekomunikasi RI ; Bahwa sesuai ketentuan label sertifikat wajib dilekatkan pada alat HandPhone yang telah mendapat sertifikat dan apabila tidak dapat dilekatkanagar label dilekatkan pada setiap label kemasan pembungkus atau bukumanual alat dan perangkat telekomunikasi ; Bahwa Hand Phone berbagai merk yang disita dari Toko milik Terdakwatidak memenuhi persyaratan tehnis

No. 246 K/Pid.Sus/2010dengan persyaratan tehnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 1999, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa IBRAHIM bin GATNEH selaku pemilik Toko Amir CellJalan Mojopahit 135 Kota Mojokerto yang bergerak dalam bidang usahamemperdagangkan pesawat Hand Phone ;Bahwa dalam usahanya tersebut Terdakwa memperdagangkan Hand Phonedengan merk Nokia diantaranya type 2280, 21161, 6235, 3155i, 6610 dan2600, sedangkan merk Sony Erikson

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 32ayat (1) huruf a Jo Pasal 52 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang TelekomunikasiJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMojokerto tanggal 4 Mei 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan ia Terdakwa lbrahim Bin Gatneh bersalah melakukan tindakpidana telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, ataumenggunakan perangkat komunikasi di wilayah RI yang tidak sesuai denganpersyaratan tehnis

perkara lain ;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, No. 197/Pid.B/2009/PN.Mkt, tanggal 4 Mei 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Bin GATNEH tersebut di atas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPAHAK DENGAN SENGAJA MEMPERDAGANGKAN ATAU MENGGUNAKANPERANGKAT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIAYANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEHNIS

Penuntut Umum/Pembanding tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 Mei 2009, No.197/Pid.B/2009/PN.Mkt, sepanjang mengenai lamanya pidana yangdijatunkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa lorahim Bin Gatneh tersebut di atas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TanpaHak Dengan Sengaja Memperdagangkan atau Menggunakan PerangkatTelekomunikasi di Wilayah Republik Indonesia Yang Tidak SesuaiDengan Persyaratan Tehnis