dari manapundan bukan pihak yang bertugas mengurus Pembebasan Tanah yangdilaksanakan oleh Angkasa Pura , hanya saja Daud tersebut lebihmengerti mengenai pembebasan tanah tersebut sehingga saksipercayakan untuk mengurus pembebasan tanah saksi kepada Daud;Bahwa luas tanah milik saksi yang diganti rugi oleh pihak AngkasaPura yaitu seluas + 4.000 *(empat ribu meter persegi) sesuai denganluas yang tertulis di Sporadik saksi;Bahwa sepengetahuan saksi pihak BPN pernah mengatakan bahwatanah saksi tumpang tindin

dengan tanah Para Penggugat padahaltanah saksi tidak pernah tumpang tindin dengan tanah Para penggugatdan saksi tetap berpegang teguh bahwa tanah milik saksi tidak pernahtumpang tindih;Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak adatumpang tindih antara tanah saksi dengan tanah Para Penggugat dantanah Wawan;Bahwa tanah tersebut saksi dapatkan dari Junaidi, Junaidi itu sendiriadalah anak dari Ermas Dahri yang pada saat itu merupakan KepalaPadang;Bahwa sepengetahuan saksi Ermas Dahri bukan

tersebuthanya membaginya dengan Daud saja;Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dibagikan oleh Dauddengan siapa saja;Bahwa saksi tidak ada membagi uang hasil pembebasan tanah saksidengan Sarimin;Halaman 19, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah bercerita bahwaPara Penggugat mendapat uang ganti rugi lebih sedikit dari saksi ataspembebasan tanah yang dilakukan oleh Angkasa Pura ;Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tidaktumpang tindin

kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis pengukuran sama;Bahwa dalam fakta dilapangan tidak terjadi tumpang tindin

Bahwa saksi mengetahuitanah milik Para Penggugat tidak pernah tumpang tindin dengan tanah milikSiapapun juga. Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ada masalah tumpangtindih;Bahwa SKT tanah saksi tahun 1977 atas nama ERMAS DAHRI. Bahwasaksi tidak mengetahui lebih tua SKT Para Penggugat atau SKT tanah milik saksikarena kapan keluarnya SKT tanah milik Para Penggugat, saksi tidakmengetahui.

Terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanah; ataug. Terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Hukumadministratif.4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/PenerbitanSertipikat harus sesuai dan selaras dengan peraturan perUndangUndangan terkait; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 23 dari 59 Halaman5.

Walaupun demikian Termohon tetap memproses Permohonan tersebutdengan melakukan Pengukuran Bidang Tanah Pemohon, akan tetapi olehkarena hasil pengukuran bidang tanah Pemohon diketahui Termohontumpang tindin dengan Bidang Tanah Genesis dimana hal tersebut sejalandengan Keterangan saksi Pemohon dibawah sumpah atas nama Olie Bididan Agus, S.E yang pada pokoknya menyatakan bahwa diatas tanahPemohon seluruhnya tumpang tindih dengan Tanah Genesis, oleh karenanyaTermohon menangguhkan sementara penerbitan

Selain itu, apabila Termohon tetap menerbitkan Sertipikat Hak atasTanah yang dimohonkan Pemohon, sementara Termohon telah mengetahuidengan jelas adanya ketidaklengkapan data yuridis serta adanya masalahtumpang tindin diatas bidang tanah yang dimohonkan, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut akan bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan serta prinsip kehati Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 58 dari 59 Halamanhatian, hal tersebut juga sejalan

Menyatakan perbuatan Tergugat Il Badan Pertanahan Kota Manado,yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat merubahbatasbatas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1922/Tikala Baru atasnama Tergugat II Budiono sehingga telah tumpang tindin dengan tanahmilik dari Para Penggugat yang telah dikuasai berdasarkan surat ukurtanah garapan dan tanah hak milik yang telah disertifikatkan dengannomor Hak Milik Nomor 463/Taas milik dari Penggugat Johnny JanMogonta adalah perbuatan melawan hukum;8.

Pada butir 2 halaman pertama Surat Tergugat Nomor 133,berbunyi sebagai berikut:"Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut didugaoverlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor1673/Rawa Arum, terbit tanggal 22 Oktober 2007, seluas 16.619m? atas nama Maryadi Humaedi dan Sertifikat Hak Milik Nomor1672/Rawa Arum, terbit tanggal 22 Oktober 2007, seluas 8.186 m?atas nama Maryadi Humaedi;Halaman 4 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 559 K/TUN/20144.6.4.7.selama dan sepanjang pertemuan tersebut didominasi secarakhusus mengenai terjadinya overlap/tumpang tindih Sertipikat hakatas tanah, yaitu; antara Keputusan Tata Usaha Negara Nomor1673 dan Nomor 1672 Objek Gugatan yang baru diterbitkan tahun2007 overlap/tumpang tindin dengan bagian Barat bidang tanahSertifikat HGB Nomor 15/1995 milik Penggugat.

berwarna merah tersebut terdiri dari 2 (dua)bidang tanah yang saling berbatasan, dan ternyata kedua bidangtanah tersebut telah menindih dan masuk hampir keseluruhannyadi dalam bagian Barat bidang tanah Sertifikat HGB Nomor 15/1995milik Penggugat;Pada tanggal 2 Juli 2013 tersebutlah Penggugat baru benarbenarmengetahui bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha NegaraNomor 1673 dan Nomor 1672 Objek Gugatan tersebut olehTergugat bukan lagi diduga overlap/tumpang tindih, tetapi benarbenar sudah overlap/tumpang tindin

Dinyatakan bahwa denganmemperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dankepentingan nasional dan/atau daerah Direktorat Jenderal atauGubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yangWIUP nya tumpang tindin sesama komoditas;bahwa dengan mencermati ketentuan hukum tersebut maka Majelisberpendapat bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Gubernuruntuk melakukan penataan wilayah izin usaha pertambangan sebagailangkah penyelesaian masalah tumpang tindih in casu tindakanTergugat dalam

selurun WIUP tumpang tindih;bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurutMajelis Hakim secara hukum tindakan Tergugat dengan kewenanganyang dimiliki untuk mengambil tindakan dengan menerapkan sistempermohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhipersyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atauberdasarkan pada prinsip first come first serve, apabila seluruh WIUPtumpang tindih dan fakta yang terungkap dalam sengketa a quomenunjukan jika telah terjadi tumpang tindin

Bahwa terkait tumpang tindin antara Objek Sengketa dan SHM 1/1983yang diklaim oleh Penggugat (vide hlm. 11 Gugatan), berdasarkan datayang ada pada Tergugat, tidak ada tumpang tindih (overlapping) antaraHalaman 28 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA10.Objek Sengketa dengan SHM 1/1983 tersebut. Bahkan bidang tanahyang dimaksud masingmasing sertipikat hak atas tanah tersebut tidaksaling berbatasan;.

Konsekuensi logis dari ketiadaan tumpang tindin antara Objek Sengketadan SHM 1/1983 tersebut, maka klaim Penggugat yang menyatakanbahwa Tergugat tidak pernah melakukan penelitian data yuridis dandata fisiksehingga menimbulkan tumpang tindih sertipikat hak atastanah (vide him. 12 s.d 13 Gugatan)hanya menjadi tuduhan dan fitnahbelaka:.

sebelumdisampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harusdiputus sebelum pokok sengketa diperiksa;(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanyadapat diputus bersama dengan pokok sengketa;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkanSertipikat Hak Milik Nomor 1 tanggal 21 Desember 1983 yang menjadi dasarlegal standing Penggugat tidak ada tumpang tindin

Kutai Timur yang ditandatangani olehPelawan / Tergugat yang ternyata Izin Usaha Pertambangan tersebutmengalami tumpang tindin dengan IUP PT.

Pokok Perkara, yang mengatakan Pelawan / Tergugat telahmelaksanakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh BupatiKutai Timur dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No188.4.45/83/HK/IV2008 tertanggal 18 Pebruari 2008, hal ini adalah tidakbenar, karena tidak pernah ada Lokasi Kuasa Pertambangan atas nama PTSurya Bara yang diserahkan kepada Terlawan / Penggugat, kecuali Pelawan/ Tergugat sendiri lah secara pribadi mengurus secara tidak benar yangmana Lokasi tersebut ternyata tumpang tindin

Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor ; 188.4.45/83/HK/IV2008 tertanggal 18 Februari 2008 tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum Kepada PT Surya Kuttim MiningSeluas 15.033 Ha, yang terletak di Kecamatan Karangan dan Kecamatan KaubunKabupaten Kutai Timur, bukti ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada lokasikuasa pertambangan atas nama PT Surya Bara yang diserahkan kepadaPenggugat, kecuali Tergugat secara pribadi mengurus secara tidak benar atasnama Penggugat yakni lokasi yang tumpang tindin

Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa MUHAMADARDHY NURILLAH Als NYOT Bin ZAINUDDIN mengikuti dengan cara yangsama ;Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwaMUHAMAD ARDHY NURILLAH Als NYOT Bin ZAINUDDIN dan saksi ANDRILESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil/mencuri barangbarangberupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel (baru), 1 (satu)buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1 (satu) buahkarung berwarna putih yang di tindin

Kemudian saksi ANDRI LESMANA AlsANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang Kepala Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa mengikutidengan cara yang sama ;Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwa dansaksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil / mencuribarangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel(baru), 1 (Satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1(satu) buah karung berwarna putih yang di tindin

Nomor 10/Pid.B/2017/PNTpgAls ANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang Kepala Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa mengikutidengan cara yang sama ;Bahwa benar pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwadan saksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil / mencuribarangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel(baru), 1 (Satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1(satu) buah karung berwarna putih yang di tindin

saksi ANDRILESMANA Als ANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang KepalaSekolah untuk masuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwamengikuti dengan cara yang sama ;Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah,terdakwa dan saksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil /mencuri barangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masihdisegel (baru), 1 (satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam,dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang di tindin

putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa permasalah pokok yang diajukan dalam gugatan Para Pengugatadalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah antara Para Penggugatdan Para Tergugat, bukan sekadar permasalahan sengketa menerima gantikerugian atas tanah di dalam daftar nominatif 515 dan 516 tersebut;Bahwa oleh karena gugatan tidak menjelaskan secara terang mengenaiobjek sengketa, yaitu berapa luas dan batasbatas tanah di atas tanah yang diakuibertumpang tindin

PANCA SAKTI bukan merupakan kategori badan usaha baiksebagai ITMB, Distributor, Subdistributor, Pengecer atau PenjualLangsung dalam perdagangan minuman beralkohol, sehingga tidaklahtepat ketika Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum rancu / saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, justru karena berdasarkanalasan UD.

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum majelis hakimyang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntutumum tersebut rancu/saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa penuntut umum didalam menyusun suratdakwaannya tidak cermat sehingga mengakibatkan dakwaan kaburadalah tepat dan benar oleh karena itu perlawanan pelawan/penuntut umum haruslah ditolak

Desember 2010 dan yang terakhir dengan Surat Nomor010/SCC/V/17 tanggal 23 Mei 2017 serta terhadap permohonanperpanjangan izin reklamasi tersebut tidak pernah ditolak oleh MenteriPerhubungan, oleh karenanya Penggugat selaku pemegang izin reklamasiyang beriktikad baik sudah sepatutnya mendapatkan prioritas untukmemperoleh perpanjangan izin reklamasi; bahwa ternyata rencana reklamasi lahan seluas 22,0198 ha oleh PTPelabuhan Indonesia III (Persero) titik koordinat tapak reklamasi seluas22,0198 ha, tumpang tindin

kepada umum tetapi secara spesifik ditujukankepada Edja Kalmawidjaya 222522 noe sone nen nnn Bahwa objek sengketa tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat finalkarena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain yang lebih tinggi dankeputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa maka Para Penggugatorang yang berkepentingan langsung dengan terbitnya objek sengketa tersebut karenatelah menimbukan tumpang tindin

SLAMET yang isinya alamat pengambilan sabuyang terdakwa beli sebelumnya @.pr3an klego ksltn,gg stlh jembatan kkri (kostshofi),,oks LA bold tindin bambu didpn ujung akhr bangunan ,knn jln.clear kori ;Kemudian terdakwa menuju alamat tersebut dan sekira pukul 16.05 WIB terdakwatiba dialamat pengambilan tersebut dan setelah ketemu terdakwa mengambil 1(satu) bungkus bekas rokok LA berisi 1 (Satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililitisolasi hitam kemudian terdakwa simpan di kantong bagian dalam jaket

SLAMET yang isinya alamat pengambilan sabuyang terdakwa beli sebelumnya @.pr3an klego ksltn,gg stlh jembatan kkri (kostshofi),,oks LA bold tindin bambu didpn ujung akhr bangunan ,knn jln.clear kbriKemudian terdakwa menuju alamat tersebut dan sekira pukul 16.05 WIB terdakwatiba dialamat pengambilan tersebut dan setelah ketemu terdakwa mengambil 1(satu) bungkus bekas rokok LA berisi 1 (Satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililitisolasi hitam kemudian terdakwa simpan di kantong bagian dalam jaket

Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak sistematis dantumpang tindin dalam Positanya sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatana quo melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat di mana antara Posita dengan Petitum Gugatantidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistematis serta tidak mempunyaihubungan kwalitas satu sama lain.

Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak sistematis dantumpang tindin dalam Positanya sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat yaitu antara Positadengan Petitum Gugatan tidak jelas, tidak sinkron dan tidaksistematis serta tidak mempunyai hubungan kualitas satu sama lain.Oleh sebab itu Gugatan a quo harus dinyatakan Gugatan yang kaburdan samarsamar (obscuur libel) sehingga akibat hukumnya harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)sebagaimana dalam Yurisprudensi

Nomor 449 K/TUN/2015Milik Nomor 346/Sario Utara telah mencederai rasa keadilan dankepastian hukum yang ada dikarenakan sengketa yang terjadi hanyalahatas sebagian kecil tanah dari keseluruhan tanah Sertipikat Hak MilikNomor 346/Sario Utara namun yang dibatalkan adalah seluruh sertipikattersebut, harusnya Majelis Hakim Judex Facti memutuskan setelahmelinat fakta hukum yang ada untuk melakukan perubahan terhadapSertipikat Hak Milik tersebut apabila memang Sertipikat Hak MilikPemohon Kasasi tumpang tindin

Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hakselain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuaicontoh Lampiran 9;Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) tersebut telah jelas adanya pemeriksaanyang dilakukan atas tanah yang dimohonkan hak milik tersebutdisesuaikan dengan buku tanah yang ada apakah tanah yangdimohonkan hak milik tersebut tumpang tindin dengan tanah yangsudah terdaftar atau tidak, hal inilah yang meyakinkan kami

bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat tersebuttidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 25 Juli 2011menurut saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, Kasong, SH.Kepala Seksi Sengketa Tanah dan Harfah, SH, Kasi sengketa dari BadanPertanahan Nasional Palopo, telah terjadi tumpang tindin

Tidak ada keharusan bagiPenggugat untuk menyerahkan pengurusan perkara kepadaorang lain, oleh karena pengurusan perkara~ ini murnimerupakan kehendak Penggugat maka petitum ini haruslahditolak ;Bahwa , biaya kehilanagan waktu untuk mengurusi perkaradi Pengadilan sebesar Rp.50.000.000, ( lima puluh juta rupiah) tidak jelas dasar hukumnya dan dasar perhitungannya, lagipula tumpang tindin dengan pengurusan biaya perkara yangtidak jelas maksudnya sehingga petitum ini harus ditolak .Bahwa, tidak ada hubungannya

Putusan Nomor 2457/B/PK/Pjk/2020(AAUPB); (c) bahwa judex factie telah keliru dalam hukum acara yangditetapbkan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak tidak diaturpemeriksaan atas pengajuan surat keberatan dari Pemohon PeninjauanKembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga akanmenimbulkan tumpang tindin kKewenangan sekaligus berdampakduplikasi kKewenangan dalam memeriksa dan mengadili objectum in litis;karena wewenang judex factie mengadili atas Keputusan Keberatanyang diterbitkan Termohon Peninjauan

bersangkutan; Bahwa oleh karena tumpang tindih atas bidang tanah sesungguhnya telahterjadi sejak awal penerbitan sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 2567/Gogagoman sehingga memiliki konsekuensi hukum yangsama terhadap sertipikat objek sengketa yang merupakan hasilpemecahannya; Bahwa selanjutnya bila dinubungkan dengan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999, maka dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena terbukti terjadinyatumpang tindin

Bahwa, Tergugat dengan tidak dilakukan pengukuran, penelitian tentangkelengkapan data tanah baik data fisik dan data yuridis sehingga timbul 3(tiga) sertifikat yang tumpang tindin dalam satu obyek sengketa aliassertifikat ganda, maka Tergugat telan melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik yaitu : a) asas kepastian hukum yang artinya secara materiil menghalangi badanpemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnyayang menyebabkan kerugian yang berkepentingan, kecuali karena 4hal

Bahwa berkaitan dengan dalildalil Penggugat yang menyatakan dasardari kepemilikan hak atas tanahnya adalah bahwa Penggugat selakusalah satu ahli waris dari Levi Johanes Kimbal yang mempunyai Hak MilikNomor 680/Desa Janti, terbit tanggal 21 Oktober 2005 yang diuraikandalam Surat Ukur tanggal 19092005, Nomor 00051/18.14/2005, luas276 M2 yang mengklaim telah terjadi tumpang tindin dengan kedua HakMilik Obyek perkara a quo seyogyanya harus dibuktikan dengan adanyaBerita Acara Pengembalian Batas yang

danHalaman 38 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2018/PTUN.SBY.ditemukan fakta hukum bahwa letak bidang tanah sebagaimana yang tercatatdalam akta jual beli tersebut tumpang tindin sebagian dengan hak atas tanah yangtercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 721/Desa Janti,terbit tanggal 09 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27042006 No. 00023/18.14/2006, Luas 235 m?