Ditemukan 2375 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semy semi semua sedu setu samu seru sempu
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Plw
Tanggal 28 Juni 2021 — Pemohon:
JAMANATAR HUTAPEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
78 — 48
  • mendapatkan lahan tersebut dari hibah ninik mamaksebanyak 9 (Sembilan) Hektar; Bahwa saksi mengetahuinya ada tanah yang dihibahkan kepadaPemohon di desa mamahan jaya kecamatan langgam percisnya daerahtoro babunga; Bahw Saksi tidak mengetahui daerah tesso nillo; Bahwa terhadap bukti P5 Saksi mengetahui adalah lahan yang 9(sembilan) hektar yang diserahkan kepada saragih; Bahwa yang membuat surat hibah tersebut adalah adalah ninik mamaksekitar daerah tersebut dan di buatnya pada tahun 2013; Bahwa semu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 221/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
239 — 151
  • atau Jasa ig/PenggunaProyekvmPelaku Pelaku Pelaku Pelaku aUsaha/ Usaha/ Usaha/ Usaha/ mPenyedia js Penyedia ) Penyedia &) Penyedia 9Barang Barang Barang Barang oOatau Jasa atau Jasa atau Jasa atau Jasa 5b= Persekongkolan Tender;1.Persekongkolan Horizontal;Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usahaatau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelakuusaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolandengan menciptakan persaingan semu
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 30-04-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 446/Pdt.G/2014/PAJP
Tanggal 27 Oktober 2014 — Rahmasari Binti H. Fauzie Amron; Muhammad Arif Firmansyah Bin S Santho H.S
50 — 28
  • rangka merubah sikap aneh Tergugat,karena wakiu itu Penggugat masih dalam KB dan diminta oleh Tergugatuntuk melepas pasangan KB dengan cara memaksa. oteh karena itumenurut kuasa Penggugat yang mengetahui masatahnya,rukun damaicintakasih yang dikatakan Tergugat dalam memori pokok perkaraNo.3,4,5, tidak benar dan tidak jujur, kKemudian juga mana mungkinTergugat dapat membahagiakan anak istri ( Memori pokok perkara no5,6) Kalau Tergugat selatu bersikap kasar kepada keluarganya, damaitapi gersang dan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-03-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Maret 2013 — Mahatma Dewanapraya, vs H. Dedy Hanurawan,dkk
124 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenasecara faktual memang jual beli tanah tersebut sengaja didesain oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk dilakukansecara proforma/purapura;Dengan demikian, pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitersebut semakin membuktikan bahwa perbuatan hukum berupa jual bellitanah tersebut adalah perbuatan hukum proforma/ purapura/semu;4 Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 19-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 18 September 2017 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
287 — 246
  • Menurut HAZEWINKELSURINGA dalam Bukunya /nleiding tot de studie vanhet Nederlansche Halaman 169 menyatakan Bahwa kelalaian/culpa terletakantara sengaja dan kebetulan, dan delict culpa itu merupakan delik semu(quasidelict). Menurut . WIYONO dalam bukunya PEMBAHASAN UNDANG UNDANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (edisi kedua) Tahun 2009Halaman 98, Bahwa penjelasan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11adalah Dolus atau Culpa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2601K/Pdt./2015
Tanggal 21 Januari 2016 — Dr. MINTARSIH A. LATIEF alias MINTARSIH LESTIANI, dkk VS PT BLUE BIRD TAXI
421 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adapun isi dari pertimbangan hukum yang ada dalam PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, dapatkami kutip isinya sebagai berikut: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat dan Ill, Pembanding II semu/a Tergugat Il, Pembanding IIIsemula Tergugat IV, Pembanding IV semula Tergugat y telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut caracara yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima; Menimbang, bahwa
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-11-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Rbg
Tanggal 30 Desember 2014 — ABU DHORIN Als ATENG Bin KUSNI
50 — 3
  • tangga Penggugat dengan Tergugat;rtlchfcsl af0O ltrchfcs0insrsid2768445par rtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778 tab Menimbang,bahwartlchfcsl afO ltrchfcsO insrsid13324515 JjawabanTergugatrtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778tentang kehendak Tergugat yang tetap ingin rukun dan tidak mau ceraidengan Penggugat, Majlis hakim berpendapat bahwa bagaimanapun kuatnyahasrat Tergugat untuk tetap rukun dengan Penggugat, apabila ditolak oleh Penggugat, maka kerukunan yang demikianitu hanyalah kerukunan semu
Pengadilan PTUN SERANG TUN Tender
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - PT. BIOTEK GRAHA DUTA melawan - REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
203 — 103
  • Hal tersebut secara tidaksengaja memberikan kenaikan bobot progress semu sebesar 6,976%, dariyang semestinya apabila diperbandingkan dengan Nilai Kontrak Awal.13.Menanggapi dugaan adanya mark up angaran pada lelang sisapekerjaan di Tahun Anggaran 2016, dengan penjelasan sebagaiberikut:Tahun Anggaran 2016, Universitas Terbuka kembali melakukan lelanglanjutan melalui aplikasi SPSE KEMDIKBUD pekerjaan Rehabilitasi danPengadaan Utilitas Gedung Unit Program Belajar Jarak Jauh UniversitasTerbuka (UPBJJUT
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
333 — 710
  • Peraturan perundangundangan berbedadengan peraturan kebijaksanaan,peraturan kebijaksanaan hanya untuk halhalyang bersifat teknis, kalau undangundang itu yang bersifat prinsipprinsip, adasanksi, ada hak dan kewajiban, tetapi kalau prosedurprosedur itu biasa diaturdalam peraturan kebijaksanaan, apakah itu dalam surat edaran, petunjuk dansebagainya, ini namanya undangundang semu, kalau orang tidak paham itudianggap peraturan perundangundangan padahal itu bukan, sebab perintahnyaitu adalah undangundang
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 19-08-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
Tanggal 19 Agustus 2013 — HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO. cs.
292 — 119
  • GCP adalah semu /bohong atau tidak sesuai dengan apa yang awalnya diterangkan kepada parainvestor oleh karena : > Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdagangan chlorophyldan ikan sarden kaleng merk KIKU melainkan profit sharing diambilkandari penyisihan uang inventor itu sendiri atau dengan cara investor lamamendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpa sepengetahuan masingmasing investor ;> Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT.
    GCP adalah semu atautidak sesuai dengan apa yang awalnya diterangkan kepada para investor olehkarena: > Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdagangan chlorophyldan ikan sarden kaleng merk KIKU melainkan profit sharing diambilkandari penyisihan uang inventor itu sendiri atau dengan cara investor lamamendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpa sepengetahuanmasingmasing investor ;Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT. GARADASI ANAK NEGERI sudahbukan lagi mitra tetap PT.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
892 — 255
  • Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (rill);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — STEFANUS WODHE, S.E.
88 — 265
  • ,halaman 100 dari 146 halaman1617YAYUK PNSHERAWA (GuruTLS.Pd SMAN 1Ende)SEMU PNSANASTAS DPPKADIA, SE Kab. EndePutusan Nomor : 12 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG.,halaman 101 dari 146 halaman15.000.0005.000.00012.000.00018.000.00011.250.0001.000.0004.400.00024.950.000Biaya memperingati HUTPGRI ke64 Tahun 2009. Biaya pengobatan diJakarta. Bonus pelatin cabangOlahraga untukFORDATA di Maumere2009. Bantuan DanaPembinaan Cabangolahraga yang mengikutiFORDATA di Maumere2009.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 74/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ny. SORTA PASARIBU Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat II : SAM ABEDNEGO SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : PAUL DEMOS SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : KIRISMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : BUDIATER SIMBOLON almarhum atau ahli warisnya
Terbanding/Tergugat III : SAIHOT SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IV : AMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat V : LASMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VI : BANTU SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VII : PARLINDUNGAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VIII : KARLES SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IX : DELITUA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat X : JABARANG SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XI : EDWIN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XII : TAMBA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XIII : BONAR SIMBOLON
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
81 — 64
  • Jadi, faktayang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan kebenaran dari Para Tergugat/Terbanding ;Bahwa segala tindakan Para Tergugat/Terbanding atau siapa sajadiatas tanah warisan Para Penggugat / Para Pembanding tanpapersetujuan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris darikakek/orangtua Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangandengan hukum hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Angka Rp578.352.900,00 yang digunakan BPKP adalah angkayang tidak mengandung Keadilan dan Angka semu karenahanya didasarkan atas selisin bayar dan barang yang dikirim.Bukan merupakan kerugian real karena tidak memperhatikanstok barang real saat itu. Kenyataan bahwa ada kelebihanpengiriman barang yang belum dibayar dan merupakankeuntungan bagi Bulog Tidak Sama Sekali diperhitungkan olehBPKP. Barang mitra yang Belum Dibayar tidak sama sekalidinilai oleh BPKP.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 24-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17G/2014/PHI.PN.PTK
Tanggal 24 September 2014 — HARDIANSYAH, cs M E L A W A N 1. Pemerintah Kota Pontianak, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak . 2. Koperasi Karyawan Tirta Dharma PD.Air Minum Kota Pontianak.
77 — 30
  • Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2020 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 17 Desember 2019 — PERDATA : - Penggugat : MARIANI - Tergugat : 1.Drs. Muhammad Darwis 2.NIMBROD HANUEBY - Turut Tergugat : IBRAHIM HANUEBY
175 — 129
  • dasar tuntutan Penggugat yang dan tidakbemilai kerugian apapun baik secara matenil maupun immaterial menjaditidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bemilai sama sekali pulapermohonan Penggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadapobjek sengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakan putusandapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukumanuang paksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugianyang didalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 149/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
217 — 85
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineaHalaman 44 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUNBDG14.15.ke6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/Pdt/2015
Tanggal 7 Oktober 2015 — Kol. (Purn) RAMZANI, S.H. dkk vs NURSEN, dkk
380 — 947 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengadakan propaganda tipu muslinat seolaholah akan terjadipembebasan tanah dengan maksud agar warga masyarakat pemilik tanahyang menuntut hak haknya bersedia mengadakan perdamaian semu yangternyata perdamaian tersebut telah merugikan warga masyarakat pemiliktanah tersebut;Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan pada point 1 (satu) tersebut diatas, Mantan Kepala Desa Jatisampurna dan Jatikarya telah membuat/menandatangani Surat Pernyataan, dan berdasarkan Surat Pernyataan M.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
HERMAN SOEJANTO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
180 — 133
  • Menurut Indroharto : asas ini muncul karena duasebab; pertama, harapanharapan dapat terjadi dengan perundangundangan,perundangundangan semu, dengan garis tetap keputusankeputusan yangsama tapi detik itu tetap secara konsisten dilakukan penguasa, penerangan danpenjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang dikeluarkan, beschikking yang sebelumnyadikeluarkan, Suatu perjanjian yang telah dibuat, atau dengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
165 — 171
  • Lebih lanjut dinyatakan, meskipun kebenaran yang terkandungdidalamnya kebenaran sepihak dari pemohon serta daya kekuatanmengikatnya pun hanya terhadap diri pemohon, namun kalauputusan dibiarkan hidup, seolaholah apa yang diterangkan didalamnya semua benar walapun kebenarannya bersifat semu. Olehkaena itu perlu dibuka kesempatan luas bagi mereka yang merasadirugikan kepentingan atau haknya, untuk mengajukan gugatperlawanan;14.