Ditemukan 335 data
90 — 24
Surat petunjuk atau pembelian kavling tanahpengganti tanah yang diambil olehPemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan310Pemerintah No. 10 Tahun 1961, atau1. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, ataum.
168 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Wajib Pajak mengajukan keberatan;029 5pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 236/B/PK/PJK/2016pencocokan data dan/atau alat keterangan;penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;=epenentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitasperpajakan; dan / atauk
MANSYAH
Tergugat:
1.SENAH
2.JAHRI
3.MANSAH
89 — 32
Surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan; atau lainlain bentuk alat pembuktian tertulisdengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, PasalVI dan Pasal VII Ketentuanketentuan
123 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961; atau. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum.
Terbanding/Tergugat I : SUMARNY
Terbanding/Tergugat II : M KASIM TUPU
Terbanding/Tergugat III : HUSEIN MUHRIM
Terbanding/Tergugat IV : ACHMAD LEURIMA
Terbanding/Tergugat V : MOHTAR ARIF
Terbanding/Tergugat VI : LA ILA
Terbanding/Tergugat VII : ARWAN TOMBALISA
Terbanding/Tergugat VIII : ABU KASIM KUBANGUN
Terbanding/Tergugat IX : ABIDIN SALASA
Terbanding/Tergugat X : LA HAMBARA
Terbanding/Tergugat XI : RIDWAN UMAR
Terbanding/Tergugat XII : HARUN HEHANUSSA
117 — 37
Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
43 — 28
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan Surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk. Penjual tidak menguasal secara fisik barang bergerak yang dilelang.6.2 Bahwa ketentuan Pasal 27 dan Pasal 30 PMK 27/PMK.06/2016 telahsecara tegas mengatur mengenai halhal yang dapat menyebabkanpembatalan pelaksanaan lelang, sehingga dengan demikianHal 27 Puts.
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1470/B/PK/PJK/2017kekeluargaan;kenusantaraan;bhineka tunggal ika;keadilan;> OQ > 9 akesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan;. ketertiban dan kepastian hukum; dan atauk. keseimbangan, keserasian, dankeselarasan.Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000alinea 4:Dengan berpegang teguh pada prinsipkepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan
Terbanding/Penggugat I : RUJIYATI
Terbanding/Penggugat II : SARJUNI
Terbanding/Penggugat III : MARYATI
Terbanding/Penggugat IV : MURTILAH
Terbanding/Penggugat V : SISWANTO
Terbanding/Penggugat VI : SISWANDI
Terbanding/Penggugat VII : PATMI ASIH
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DESA SRIMARTANI
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL
Turut Terbanding/Tergugat II : NY. INDARTI. S.Pd.
Turut Terbanding/Tergugat III : SUHARYATI
Turut Terbanding/Tergugat IV : SUWARSO
Turut Terbanding/Tergugat V : SUNTINNGAISYIAH
Turut Terbanding/Tergugat VI : SUYADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : RONDIYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : HJ. NURHAYATI. S.Pd.
Turut Terbanding/Tergugat IX : ABDUL KARIM
Turut Terbanding/Tergugat X : NGATIRAN
Turut Terbanding/Tergugat XI : SRIYATI
Turut Terbanding/Tergugat XII : PARDONO
96 — 45
Surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/lanDALAM REKONPENSlente, girik, pipil, kekitir danVerponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961; atau.
Sulastri
Tergugat:
1.Joni Aprianto Bin Saparudin
2.Feri Irawan Bin Saparudin
108 — 37
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kKekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan; ataum.lainlain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun jugasebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuanketentuan
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN II II SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JL NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTB
3.KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MATARAM
4.INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PUPR
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.DIREKTUR JENDRAL BINA MARGA JENDRAL KEMENTERIAN PUPR
7.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN I. IV PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB
128 — 120
2018Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diterangkan PenetapanSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah bagian dariPelaksanaan Kontrak, sebagaimana diataur dalam pasal 52 huruf a:(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);Penandatanganan Kontrak;Pemberian uang muka;Pembayaran prestasi pekeraan;Perubahan Kontrak;Penyesuaian harga;Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;PemutusanPemutusan Kontrak;Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atauk
131 — 90
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambiloleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesiasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; ataul.
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
62 — 15
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelangtidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.Sehingga sangat tidak beralasan Penggugat meminta Tergugat untuk membatalkan proses lelang tersebut.
97 — 26
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
73 — 8
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
129 — 85
Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961; atau.
90 — 31
objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;f Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;g Dihapus;h Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;J Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengansurat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk
49 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yangberwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialihkan, atauk. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil olen Pemerintah atau Pemerintah Daerah,atau. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertaialas hak yang dialihkan, ataum.
1.Tn. DWI PURWANTIO
2.Tn. HIFNI BAHARANI FIRDAUS
Tergugat:
1.Ny. CHRISTINA ADYANINGRUM R.
2.Tn. B. ANGGUN WICAKSONO
3.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Sleman
4.KPKNL YOGYAKARTA
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) KABUPATEN BANTUL
86 — 30
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelangtidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang. Bahwa Terbantah IV menerima secara resmi surat bantahan ParaPembantah perkara a quo dari Pengadilan Negeri Bantul yangdisampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hariSelasa tanggal 12 Desember 2017 sesuai Relaas Panggilan SidangNomor 82/Pdt.Bth/2017/ PN.Btl.
39 — 11
Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan danmeningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan/atauk. Memperoleh pelatihnan dan pengembangan profesi dalambidangnya.Pasal 14 ayat 2 berbunyi; ketentuan lebih lanjut mengenai hakguru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur denganperaturan pemerintah.3) UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 28 berbunyi:1.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR WILAYAH PALEMBANG
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP MUHAMMAD ADLAN DAN REKAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Palembang
136 — 45
Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.