Ditemukan 2375 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semy semi semua samu setu seru sempu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Angka Rp578.352.900,00 yang digunakan BPKP adalah angkayang tidak mengandung Keadilan dan Angka semu karenahanya didasarkan atas selisin bayar dan barang yang dikirim.Bukan merupakan kerugian real karena tidak memperhatikanstok barang real saat itu. Kenyataan bahwa ada kelebihanpengiriman barang yang belum dibayar dan merupakankeuntungan bagi Bulog Tidak Sama Sekali diperhitungkan olehBPKP. Barang mitra yang Belum Dibayar tidak sama sekalidinilai oleh BPKP.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 24-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17G/2014/PHI.PN.PTK
Tanggal 24 September 2014 — HARDIANSYAH, cs M E L A W A N 1. Pemerintah Kota Pontianak, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak . 2. Koperasi Karyawan Tirta Dharma PD.Air Minum Kota Pontianak.
77 — 30
  • Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2020 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 17 Desember 2019 — PERDATA : - Penggugat : MARIANI - Tergugat : 1.Drs. Muhammad Darwis 2.NIMBROD HANUEBY - Turut Tergugat : IBRAHIM HANUEBY
175 — 129
  • dasar tuntutan Penggugat yang dan tidakbemilai kerugian apapun baik secara matenil maupun immaterial menjaditidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bemilai sama sekali pulapermohonan Penggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadapobjek sengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakan putusandapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukumanuang paksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugianyang didalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
273 — 521
  • SKBmenurut ahli adalah peraturan kebijakan (Beleidsregels), bedanyaBeleidsregels dengan Regeling adalah Peraturan PerundangUndangansemu, disebut semu padahal samasama peraturan, kalau dari nomor 1tidak, keputusan dan surat keputusan, sedangkan bukan putusanbersama.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 534/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Turut Tergugat I : Ir ANDI CAHERUL MANGGABARANI, M.Si
Terbanding/Penggugat I : H. WIRA PRADANA, ST
Terbanding/Penggugat II : Hj. ELI ROHAYATI, ST
Terbanding/Tergugat : EINER BULGAR HUTAGALUNG
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Untung, SH., M.Kn.
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : BANK MANDIRI Cab. Bandung RSHS
117 — 66
  • ., hal ini tentunya tidak dibenarkan menurut hukum acara, karenadengan tidak disebutkannya nama semu pihak yaitu Ir, ANDI CHAERULMANGGABARANI, M.Si, sebagi Turut Tergugat 1, UNTUNG, SH, M.Kn, Notarisselaku PPAT, sebagai Turut Tergugat Il, PT.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 18 Juni 2014 — Sdr. INDRA WIBISONO WAHYUDI
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
73 — 9
  • berlaku di Indonesia ;Bahwa pada prinsipnya undangundang pajak ini harus melindungi hak dankewajiban terhadap wayjib pajak, undangundang juga tidak bolehmengenyampingkan kewenangan hak dan kewajiban terhadap negara sehinggasaluran hukumnya harus jelas, Kepala Negara mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan pajak spt itu harus adil kalau tidak benar melaluimekanisme penetapan nilai yang mungkin bisa aja berbeda ;Bahwa sehingga undangundang mengatur ada yang namanya koasi peradilan atauperadilan semu
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
HERMAN SOEJANTO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
180 — 133
  • Menurut Indroharto : asas ini muncul karena duasebab; pertama, harapanharapan dapat terjadi dengan perundangundangan,perundangundangan semu, dengan garis tetap keputusankeputusan yangsama tapi detik itu tetap secara konsisten dilakukan penguasa, penerangan danpenjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang dikeluarkan, beschikking yang sebelumnyadikeluarkan, Suatu perjanjian yang telah dibuat, atau dengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
165 — 171
  • Lebih lanjut dinyatakan, meskipun kebenaran yang terkandungdidalamnya kebenaran sepihak dari pemohon serta daya kekuatanmengikatnya pun hanya terhadap diri pemohon, namun kalauputusan dibiarkan hidup, seolaholah apa yang diterangkan didalamnya semua benar walapun kebenarannya bersifat semu. Olehkaena itu perlu dibuka kesempatan luas bagi mereka yang merasadirugikan kepentingan atau haknya, untuk mengajukan gugatperlawanan;14.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
277 — 164
  • Pertama, karena harapanharapan dapatmuncul dengan perundangundangan, perundangundangan semu,dengan garis tetap keputusankeputusan yang sampai detik itu tetapsecara konsisten dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang telah dikeluarkan, beschikking yangsebelumnya dikeluarkan, suatu perjanjian yang telah dibuat, ataudengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan membiarkankeadaan illegal berjalan beberapa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 151/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
200 — 98
  • IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan danPejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umummaupun perundangundangan semu yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.14.15.atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakankebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yangberjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebutmerupakan pengejawantahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 September 2018 — Pemohon:
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
715 — 454
  • tanggal 4Desember 1972 No. 690 K/Sip/1972 berbunyi Jual beli dansewa menyewa yang bertentangan dengan hukum patut untukdibatalkan,Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1462K/Pdt/1989, yang dikutip sebagai berikut (Bukti T23):Perbuatan melawan hukum; notaris & bank; lelang rumahdibatalkan MARI; Perbuatan akte jual beli tanah yang kemudiandiikuti dengan dibuatnya Akte Pemberian Hak kepada penjualuntuk dalam waktu tiga tahun berhak membeli kembali, adalahmerupakan perbuatan hukum jual beli semu
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 01-03-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Pmn
Tanggal 9 Desember 2016 — BUYUNG TADANG, DKK - berlawanan dengan - ANWAR SANUSI, SKK
109 — 16
  • Nomor 8/Padt.G/2016/PN.Pmn13.sewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 59/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 31 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : AMRINSYAH
Terbanding/Penggugat : MULYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Batang Hari
Turut Terbanding/Tergugat V : Erlinda
Turut Terbanding/Tergugat III : Murtiningsih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Aryati
Turut Terbanding/Tergugat II : JANGCIK
56 — 25
  • Bahwa, pada point 4 Posita Gugatannya, Penggugat MULYANI mengakuisecara semu atas terjadinya jualbeli antara DAENG BURHAN bin H.BEDUdengan H.MUHAMMAD bin H.ISMAIL tanah seluas + 2.212 m? yaitu seluruhtanah milik DAENG BURHAN bin H.BEDU sisa penjualan kepada M.NUR SAAT;Dimana Penggugat MULYANI berdalih bahwa jualbeli tanah yang kedua kali inimelalui perantara TUGIRIN. Apa yamg didalilkan Penggugat tersebut sedikitpuntidak benar, bohong sama sekali.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Agus Rinawati,S.Sos
Tergugat:
Kepala Desa Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar
Intervensi:
Sutardi, S.Sos
232 — 111
  • UII Press, Yogyakarta, 2003 pada halaman132 sebagai berikut:Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat inifreiz ermessen lazim disebut peraturanperaturan kebijaksanaan ataubeleidsregel atau policy rules atau pseudowetgeving (perundangundangan semu) pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukanoleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak diserahi dasarkewenangan untuk membuatnya, jadi freiz ermessen merupakanpelengkap terhadap asas /egalitas, namun bukan mengesampingkanhukumnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
194 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persekongkolantender diperlukan bukti lain yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebutadalah kerjasama yang bersifat menentukan yaitu sebagai faktor yangmenentukan salah satu dari peserta tender yang karena kerjasamatersebut sehingga Para Termohon Kasasi ditetapkan sebagai pemenangtender dalam perkara a quo;Bahwa sungguh tidak adil kiranya bagi Para Terlapor, jika dengan caraberpikir praktis dan tidak berdasar hukum tersebut, sehingga merekakemudian telah dianggap bersekongkol dan menciptakan persaingan semu
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 150 / Pdt / 2018 / PT DPS
Tanggal 22 Nopember 2018 — DRG. MOHAMAD TAHA, dkk melawan Baharuddin, dkk
192 — 130
  • Hal tersebut dikarenakan dalam dalil gugatan, penggugatselalu menyatakan hal yang sama dan alasan semu bahwa tanah sengketaadalah tanah turun temurun pemberian/HIBAH Raja Pemecutan kepadamasyarakat kampung Bugis tanpa bisa memberikan bukti Hibah apapunatas dalilnya tersebut dan kalau mau bicara jujur, banyak Para Penggugatbukan orang Bugis asli hanya memanfaatkan kesempatan mengaku sebagaiorang Bugis asli untuk bisa menempati tanah sengketa secara tanpa hak ;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Inter Sport Marketing
Tergugat:
PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
242 — 72
  • Selain itu pula kKeuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (riil);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 10-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 1303/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 10
  • Alhamdulillah saat ituada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya semu,karena Tergugat dan kedua orang tuanya tetap tidak mau transparanterhadap Penggugat dan bersikap melindungi Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat kembali meminjam di Bank BNIdengan cara melunasi pinjaman lama kemudian mengajukan pinjamanbaru, sedangkan pinjaman lama masih 1 tahun lagi dengan akad waktupinjaman 6 tahun (dari tahun 2013 s/d tahun 2019).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
536 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, semu manipulasi hukum, penyelundupanhukum dan tidak memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian(ex Pasal 1820 KUH Perdata) karena transaksi bertentangandengan undangundang atas rekayasa dari Tergugat l,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat XVI, transaksi dengansengaja dibuat sedemikian rupa dengan maksud menghindariberlakunya tarif pajak 20% di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Jo.
    yang sama untuk suatuperkara yang sama yang juga sudah digugat di PengadilanNegeri Kuala Tungkal;Kesamaan Dasar Gugatan dan Petitum KesamaanGugatan Penggugat(Perkara Ini)Gugatan Lontar DasarGugatan 1 Tergugat 1, 4, 5 dan 17 telah 1melakukan perbuatanmelawan hukum dengan caramelakukan rekayasa financialdengan tujuan untukmemperoleh bayaran dankomisi dari Penerbitan SuratHutang oleh APPInternational Finance Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telahmelakukan perbuatanmelawan denganmembuat transaksirekayasa/semu
    Tergugat XIlIl sangatmengetahui benar kondisi ini karena jika sekalipun ternyata adapelanggaran dan penghindaran peraturan perundangundangandi Indonesia maka pihak yang pertama kali harus bertanggungjawabseharusnya Penggugat dan Tergugat XIIl sendiri sebagai pihak yangmemiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut;Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
54 — 32
  • yang dibebankanke Penggugat oleh Pejabat Penilai Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanPegawai Negeri Sipil untuk Penggugat pada tahun 2012 menggunakanProgram Patran 2010, sedang komputer yang dipunyai Penggugat sudahberumur tua dari tahun 1999, sehingga tidak mampu menyelesaikan tugas,karena Patran 2010 dapat dioperasikan minimal menggunakan memori Ram 2(dua) Giga Byte, sedang komputer Penggugat dibuat tahun 1999 yangmempunyai memori Ram maksimal hanya (satu) Giga Byte atau maksimalmemori Ram Semu